PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POLITIK KESEJAHTERAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA MAKASSAR)
DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.866Keywords:
Politik Kesejahteraan, Politik Klientelisme, PartisipasiAbstract
Di era otonomi daerah saat ini, isu-isu terkait kesejahteraan digunakan oleh para calon pemimpin politik atau petahana sebagai instrumen untuk mendapat dukungan publik. Di Kota Makassar, politik kesejahteraan terlihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Ir. Danny Ramadhan Pomanto. Studi ini berfokus pada bagaimana isu-isu kesejahteraan dipergunakan oleh pemerintah kota sebagai sarana politik untuk melanggengkan dan merawat keterpilihannya pada tingkat akar rumput (grass root). Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana petahana merawat atau menjaga elektabilitasnya melalui isu-isu kesejahteraan? (2) Bagaimana partisipasi warga dalam pencapaian politik kesejahteraan yang menjadi program kerja pemerintah kota Makassar. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data adalah data hasil wawancara dan data telaah pustaka. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan dua wajah relasi kekuasaan yang dilakukan oleh Danny Pomanto. Sebagai seorang Walikota, corak populis terlihat pada perencanaan dan proses program-program kesejahteraan yang tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan sebagai petahana dalam kontestasi politik, corak patronase terlihat pada mobilisasi aparat pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk merawat dan membangun ikatan-ikatan patronase melalui distribusi bantuan sosial yang menyasar warga sebagai pemilih potensial untuk mendapatkan efek elektoral di pemilihan walikota tahun berikutnya.
Downloads
References
Aspinall, E. & Sukmajati (Ed.). (2015). Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014). Yogyakarta : PolGov.
Herman (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1 (1), 75-98
Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.
Mann, C., & Stewart, F. (2000). Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online: Sage.
Mas’udi, W. & Cornelis Lay (Eds.). (2018). Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. (Terjemahan Ika Riswandari). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Munir, AR. et. al (2017). Kajian Ekonomi Program Longgar Di Makassar. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, 1 (1), 28-37
Ndraha, Taliziduhu (1990). Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta.
Nur, NAW. (2015). Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa Di Kota Makassar. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin
Nurfahmiati, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Lorong (Suatu Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Makassar
Paskarina, C. (2017). Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal. Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi (Prisma), 36 (1), 53-66
Paskarina, C., Asiah & Madung (Eds.). (2015). Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal. Yogyakarta : Penerbit PolGov.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
Savirani, Amalinda Dkk. (2013). Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Demokrasi di Indonesia: antara patronase dan populisme. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Sumarto, M. (2014). Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Zulfikar, A. et. al (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia. Journal of Public Administration and Government, 3 (1), 37-46.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.