Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik
DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578Keywords:
legitimasi, demokrasi, publik, akuntabilitas, kepercayaanAbstract
Legitimasi pemerintah merupakan fondasi utama bagi stabilitas politik dan keberlangsungan sistem demokrasi modern. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan informasi, legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh proses elektoral formal, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu melibatkan publik dan mempertanggungjawabkan kebijakan secara transparan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas politik sebagai dua pilar penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan telaah pustaka kritis, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme partisipasi warga negarabaik melalui pemilu, forum deliberatif, maupun gerakan sosialserta efektivitas mekanisme akuntabilitas politik seperti pengawasan parlemen, media independen, dan sistem hukum yang adil. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kualitas partisipasi publik dan penguatan akuntabilitas politik tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kajian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat modern untuk menjaga relevansi demokrasi di tengah tantangan populisme, disinformasi, dan krisis kepercayaan politik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika legitimasi pemerintah dan arah perkembangan demokrasi di abad ke 21.
Downloads
References
Asgar, S. (2023a). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 5982–5994.
Asgar, S. (2023b). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 5982–5994.
Haryatmoko, J. (2021). Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. A. Nawawi, Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan, 119.
Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. Jurnal Civic Hukum, 5(2), 145–156.
Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 14(1), 71–84.
Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi. Penerbit: Kramantara JS.
Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas’ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(02), 1239–1251.
Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jatiswara, 37(1), 118–126.
Srimulyani, E., Nurhanisyah, S., & Assondani, M. M. N. U. (2024). Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy: Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif antara Sistem Pemerintahan Islam dan Demokrasi Modern. JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora, 1(1).
Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. Journal of Social, Education and Religious Studies, 1(1).
Trianjaya, M. I. (2024). Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. El-Siyasa: Journal of Constitutional Law, 2(1), 29–38.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sumitro, Yorman

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.








