Politik Akses dan Redistribusi Sumber Daya dalam Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Di Indonesia

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah yang melibatkan pengeluaran publik skala besar dan implementasi yang melibatkan berbagai aktor di luar birokrasi negara. Perkembangan ini menjadikan MBG relevan untuk dianalisis tidak hanya dalam hal penyediaan gizi, tetapi juga dalam hal bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan diakses oleh aktor-aktor yang terlibat. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola MBG membentuk akses terhadap sumber daya dan memengaruhi hubungan antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen. Data diperoleh dari peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi Badan Gizi Nasional, dokumen anggaran, dan artikel ilmiah yang relevan dengan ekonomi politik kebijakan publik dan teori akses. Analisis ini menggabungkan perspektif Ekonomi Politik Kritis dengan Teori Akses Ribot dan Peluso. Temuan menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dalam MBG beroperasi melalui saluran yang saling terkait, termasuk penganggaran, pengembangan SPPG, kemitraan, pengadaan, dan rantai pasokan makanan. Pemerintah mempertahankan otoritas yang substansial atas aturan, standar, pendanaan, dan mekanisme kerja sama. Namun, akses ekonomi tetap tidak merata karena perbedaan kapasitas administrasi, modal, kapasitas produksi, informasi, dan posisi dalam jaringan distribusi. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan sosial yang juga menghasilkan redistribusi ekonomi melalui pengeluaran publik.