Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Materiil Korban Peredaran Obat yang Merusak Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4147Keywords:
Legal Protection, Material Loss, Strict LiabilityAbstract
This research is motivated by the prevalence of serious health issues among children in Indonesia caused by the circulation of syrup medicines containing hazardous chemicals. Although court rulings have imposed criminal sanctions on the parties involved, these rulings have not restored the financial rights of the affected consumers. The issues examined are the legal protection regarding consumers' material losses resulting from the circulation of health-damaging medicines—viewed through the lens of the Consumer Protection Law (UUPK)—and the mechanisms for recovering such losses. This study aims to identify the forms of legal protection and formulate measures for recovering victims' material losses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). It employs a normative legal research method utilizing statute, case, and conceptual approaches, with a descriptive-analytical analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that while the UUPK provides for both preventive and repressive consumer protection, current law enforcement focuses primarily on penalizing business actors, often neglecting victims' rights to compensation. Article 19 of the UUPK, which establishes the principle of strict liability and the class action mechanism, serves as the legal basis for victims to claim civil compensation. The study concludes that consumer justice remains incomplete if it stops at criminal sanctions against business actors; therefore, there is a need to standardize mass compensation amounts and synchronize procedural laws so that evidence from criminal cases can be directly utilized in civil lawsuits, thereby accelerating the restoration of victims' rights.
Downloads
References
BUKU
Abdoel Djamali. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia : Raja Grafindo Persada.
Abdul Halim Barkatullah. (2019). Hak-Hak Konsumen : Nusamedia.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2014). Perlindungan Konsumen : Raja Grafindo Persada.
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia : Udayana University Press.
Az. Nasution. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar : Diadit Media
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2023). Buku Saku Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor : Badan Pengawas Obat dan Makanan.
C.S.T. Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. : Balai Pustaka.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen : Sinar Grafika.
Hulman Panjaitan. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha : Jala Permata Aksara.
M. Yahya Harahap. (2008). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan : Sinar Grafika.
R. Setiawan. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan : Putra Abardin.
R. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian : Intermasa.
Rachmadi Usman. (2000). Hukum Ekonomi dalam Dinamika : Djambatan.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi : Raja Grafindo Persada.
Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. : Grasindo.
Susanti Adi Nugroho. (2002). Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). : Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Susanti Adi Nugroho. Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain. : Kencana Prenada Media Group.
Umar Fahmi. (2021). Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi. : Rajawali Pers.
Zainal Asikin. (2015). Hukum Acara Perdata di Indonesia. : Kencana.
Zainuddin Ali. (2021). Metodologi Penelitian Hukum. : Sinar Grafika.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. : Prenada Media Group
JURNAL ILMIAH
Abdhulloh Agus Yuliyanto dan Harjono. (2019). “Studi Komparasi Antara Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Dalam Menilai Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action.” Jurnal Verstek, Vol. 7(3).
Agus Suwandono. (2023). “Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol. 3(2).
Daffa Arya Prayoga, et al. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol. 2(2).
Men Wih Widiatno. (2022). Penerapan Piercing The Corporate Veil Dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan. Lex Jurnalica, Vol. 19(1)
Ni Putu Yuliana Kemalasari. (2023). Pertanggungjawaban BPOM Terhadap Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Akibat Gagal Ginjal Akut. Jurnal Aktual Justice. Vol. 8(1).
Rizki Cintia Devi & Zakki Adlhiyati,. (2021). "Access To Justice Melalui Class Action". Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara. Vol. 9(2).
Yessa Firdasari, Made Warka. (2025). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Pembelian Produk Palsu dari Pelaku Usaha Luar Negeri Melalui E-Commerce. Media Hukum Indonesia. Vol. 4(1)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
WEBSITE
https://iblam.ac.id/2024/01/15/peredaran-obat-ilegal-memberikan-dampak-negatif/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dadan Herdiana, Hana Nabilah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.








