Reformulasi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Pemidanaan Proporsional Berjenjang

Abstract

Perubahan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan ketegasan pemidanaan dengan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan struktur minimum dalam Pasal 603–606 KUHP, hubungannya dengan Pasal 53–54 KUHP, serta kecukupan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimum khusus tetap berfungsi sebagai batas legislasi, tetapi tidak cukup untuk menentukan pidana konkret. Kerugian negara juga tidak dapat menjadi indikator dominan karena tingkat kesalahan dipengaruhi oleh peran pelaku, perencanaan, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan ilegal, serta dampak institusional. Penelitian ini menawarkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui statutory minimum floor, harm assessment, culpability and role assessment, sentencing band, individualized adjustment, dan reason-giving control. Model tersebut menempatkan minimum sebagai proportional sentencing floor, bukan pidana presumptif, sehingga kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur dapat diintegrasikan dalam satu sistem pemidanaan korupsi.