Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Model Pemidanaan Integratif-Proporsional

Abstract

Perubahan politik hukum pemidanaan korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan persoalan baru mengenai hubungan antara pidana minimum khusus, proporsionalitas, individualisasi, disparitas, dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pemidanaan dalam Pasal 603–606 KUHP serta merumuskan model pemidanaan korupsi yang lebih terintegrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap dikecualikan dari kebijakan umum penghapusan minimum khusus, tetapi Pasal 603–606 membentuk pola ancaman pidana yang berbeda tanpa parameter pemidanaan yang sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut membuka ruang disparitas dan memperlihatkan ketegangan antara punitive exceptionalism dan individualized justice. Orientasi pemidanaan juga masih terlalu bertumpu pada pidana penjara, sedangkan denda, uang pengganti, dan pemulihan aset belum ditempatkan secara sistematis dalam penentuan bobot pidana. Penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional yang menghubungkan keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak publik, dan pemulihan aset dalam satu konstruksi pemidanaan. Model ini mempertahankan minimum khusus secara selektif sekaligus menstrukturkan diskresi hakim untuk meningkatkan proporsionalitas, konsistensi, dan efektivitas pemulihan hasil korupsi.