Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Penghangusan Kuota Internet oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3474Keywords:
Consumer Protection, Internet Quota Expiration, Telecommunication Service ProvidersAbstract
The rapid development of mobile telecommunications services has made internet access a primary necessity. However, the practice of forfeiting unused internet data quotas raises legal issues concerning consumers’ legal position, legal protection, and the liability of telecommunications service providers. This study employs contract law theory, legal protection theory, and legal interpretation and construction theory, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although consumers are formally bound by valid contractual agreements, their substantive position remains unequal due to the dominant role of service providers in determining service terms and conditions. The forfeiture of unused data quotas prevents consumers from fully benefiting from services they have already paid for, thereby conflicting with the principles of balance and good faith in contract law. Furthermore, legal protection remains ineffective because no adequate compensation mechanism is provided, despite the existence of actual consumer losses that satisfy the elements of legal liability. Therefore, stricter regulations and improved service policies are necessary to ensure fairness, accountability, and effective consumer protection.
Downloads
References
Abdulkadir, M. (2015). Hukum perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
Asshiddiqie, J. (2016). Konstitusi ekonomi dan hak sosial. Konstitusi Press.
Fuady, M. (2018). Hukum kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis). Citra Aditya Bakti.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
Khairandy, R. (2012). Itikad baik dalam kebebasan berkontrak. Rajawali Pers.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum. Liberty.
Purbo, O. W. (2020). Masyarakat informasi dan transformasi digital. Gramedia.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Subekti. (2010). Hukum perjanjian. Intermasa.
Amalia, R. (2019). Perlindungan hukum konsumen terhadap layanan jasa telekomunikasi di Indonesia (Tesis magister, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia).
Fajar, M. (2020). Perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(3).
Prasetyo, D. (2020). Tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi terhadap kerugian konsumen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2).
Rahmawati, S. (2018). Klausula baku dalam perjanjian jasa telekomunikasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tesis magister, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (1999).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).
Laporan Pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Peta jalan transformasi digital Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Statistik telekomunikasi Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Herlina, Markoni, Helvis, Idris Wasahua, Tuti Elawati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.








