Analisis Hukum Tata Negara terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Jangka Panjang yang Bersifat Lintas Periode Pemerintahan

Abstract

Artikel ini mengkaji perspektif Hukum Tata Negara terhadap efektivitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang dirancang berlangsung lintas periode pemerintahan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Hasil kajian menunjukkan bahwa karena PSN diatur pada tingkat Peraturan Presiden dan bukan undang-undang, kesinambungan hukumnya lintas pemerintahan sangat bergantung pada diskresi politik masing-masing presiden sehingga rentan dibatalkan melalui asas contrarius actus. Transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana 48 dari 77 PSN dalam RPJMN 2025-2029 merupakan proyek lanjutan (carry over), memperlihatkan sekaligus praktik keberlanjutan dan kerapuhan konstitusionalnya. Artikel ini merekomendasikan penguatan hierarki hukum program strategis jangka panjang serta pelembagaan mekanisme keberlanjutan yang mengikat guna menjamin kepastian hukum lintas pemerintahan.