Rekonstruksi Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor

Abstract

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah struktur pengaturan tindak pidana korupsi melalui rekodifikasi parsial Pasal 603–606 KUHP, sementara sebagian besar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kembali mengubah sejumlah ketentuan tersebut sehingga membentuk rezim pengaturan yang terfragmentasi antara KUHP dan UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional, mengidentifikasi persoalan hubungan lex specialis, Buku Kesatu KUHP, hukum acara, pemidanaan, asset recovery, dan tempus delicti, serta merekonstruksi model harmonisasi yang integratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis dan harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya fragmented dual regulatory regime yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas apabila tidak dilengkapi parameter hubungan antarnorma. Penelitian menawarkan Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model yang terdiri atas normative mapping, specialty preservation, systemic integration, dan temporal consistency, serta diterapkan melalui four-step harmonization test. Model ini menempatkan KUHP dan UU Tipikor sebagai rezim yang saling melengkapi dengan tetap menjaga kekhususan pemberantasan korupsi, kepastian penerapan hukum, konsistensi pemidanaan, dan efektivitas pemulihan aset.