Implementasi Kebijakan Undang-undang pelayaran dalam Perjanjian Kerja Laut di Tengah Dinamika Maritim

Mochammad Fioranda Ario; Mas Roro Lilik Ekowanti; Sri Umiyati

doi:10.55681/seikat.v5i5.3876

Authors

Mochammad Fioranda Ario Universitas Hang Tuah Surabaya
Mas Roro Lilik Ekowanti Universitas Hang Tuah Surabaya
Sri Umiyati Universitas Hang Tuah Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3876

Keywords:

dinamika, Kebijakan, pelayaran, perjanjian, Maritim

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Undang Undang Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dari sistem konvensional tatap muka menuju ekosistem digital di tengah dinamika sektor maritim kontemporer, dengan studi kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-analitis. Pisau analisis yang digunakan mendasarkan pada teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn serta dikombinasikan dengan teori interpretasi hukum evolutif-historis dan diskresi administratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsensus yang sangat tinggi di antara para aktor pelaksana mengenai tujuan kebijakan demi percepatan pelayanan logistik nasional. Namun demikian, implementasi di lapangan menghadapi hambatan berupa regulatory mismatch atau dualisme hukum antara peraturan kementerian berbasis digital dengan norma perdata klasik KUHD yang belum diamandemen. Untuk mengatasi ketegangan normatif ini, aparatur tingkat tapak (street-level bureaucrats) secara aktif menerapkan metode interpretasi hukum evolutif-historis dengan mengedepankan asas kemanfaatan (doelmatigheid) di atas kepastian hukum formal (rechtmatigheid). Selain itu, kerentanan stabilitas infrastruktur IT pusat sering kali memaksa petugas menggunakan diskresi administratif berupa pelayanan manual sementara demi kelancaran operasional pelabuhan. Sikap pelaksana tercatat sangat positif karena digitalisasi terbukti mampu mereduksi antrean fisik dan menutup celah pungutan liar di loket.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afif, M., & Sunggara, M. A. (2025). Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Usaha Bidang Perikanan. Jurnal Usm Law Review, 8(1), 491–508.

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(01), 1–9.

Dewi, S. M., Fifaldyovan, M. I., & Juniarti, K. (2025). Menelusuri demurrage: Evaluasi operasional dan administratif dalam keterlambatan bongkar muat kapal di Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera, Cilegon Banten (studi kasus pada kapal MV Hui Kang Hai). MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, 8(1), 25–36.

Fahmi, R. F. M., Nurholis, E., Rahayu, T. K., Meilani, R., Apriliani, A., & Ramadhan, A. A. (2025). Dinamika Kehidupan Nelayan Pangandaran 1970-2012: Transformasi Sosial Ekonomi dalam Konteks Negara Maritim. Jurnal Artefak, 12(1), 147–158.

Gaol, H. M. L., Panjaitan, H., & Widiarty, W. S. (2023). Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Crew Kapal Harbour Tug PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta. Syntax Idea, 5(12), 2408–2425.

Hanifah, A., Lagandhy, L., & Saputra, E. (2025). Analisis Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Kompensasi Terhadap Aturan Ketenagakerjaan di PT X. Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan, 3(1), 01–10.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Johnny Saldana.(2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications (3rd Editio). SAGE Publications.

Nugroho, K. B., Suherman, A., Mudzakir, A. K., & Hernuryadin, Y. (2024). Strategi Implementasi Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan: Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 16(1), 85–94.

NURMA, N. Y. M. (2026). Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Proses Hukum Administrasi Negara Terhadap Penerbitan Surat Izin Berlayar. Veritas Judicata: Jurnal Kajian Hukum Untuk Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan, 2(1), 21–30.

Sapanli, K., Kusumastanto, T., Budiharsono, S., & Sadelie, A. (2020). Dinamika dan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(2), 117–128.

Utami, T., Pambudi, M. A. L., & Huda, M. (2025). Penilaian Risiko Kepatuhan Perusahaan Pelayaran terhadap Peraturan dan Standar Inaportnet (Studi Kasus di PT. Meratus Surabaya). Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim, 9(2), 107–119.

Wirza, E., Adhi Pratistha, S., S ST, M., Prasetya, T. B., Beno, J., ST, S., Togatorop, A. L., & SiT, S. (2025). KINERJA SDM SEBAGAI FAKTOR STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PELABUHAN. CV Rey Media Grafika.

Yanti, H., Wibawa, R., & Saepudin, W. (2025). Berakhirnya Perjanjian Kerja Laut Karena Kecelakaan Kapal Tenggelam (Studi Kasus Putusan Nomor 84/PDT. SUS-PHI/2023/PN SBY). Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 171–180.

Yunitasari, D. (2020). Penegakan hukum di wilayah laut Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing mengacu pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 61–78.

Zamzami, T., Kusnandar, K., & Zuhry, N. (2025). PERSEPSI NELAYAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERMEN KP NO 42 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN KERJA LAUT (STUDI KASUS KAPAL JARING TARIK BERKANTONG DI PPN TEGALSARI KOTA TEGAL). Jurnal Perikanan Pantura (JPP), 8(2), 749–754.

Zulfiqar, A. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Pelabuhan Sorong.

.