PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ampera Seke Selan

doi:10.55681/seikat.v2i1.376

Authors

Ampera Seke Selan Fakultas Hukum Universitas Nusa cendana Kupang

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.376

Keywords:

Regional Government Authorities, Ordering Permits, Mining

Abstract

Abstract : This article presents the problem of illegal mining carried out by residents, and the extent to which the South Central Timor Regency (TTS) government has issued mining permits. The main issue is whether the regional government has the authority to regulate mining control and supervision activities in the manganese rock area of TTS Regency, East Nusa Tenggara (NTT) Province? And what are the efforts of the local government towards the factors that hinder it. The method used in this research is empirical legal research. It was found that according to regional regulations, the regional government was given authority both from the regions themselves and from the central government, but this has not been maximally implemented in TTS District. It was also found that the local government had not controlled illegal miners' permits, and seemed to allow stone miners to get up illegally which was very troubling to the community. It is hoped that the regional government of TTS Regency, through the relevant technical services, will address environmental problems and resonate areas where there is potential for manganese. There needs to be a price fixing that is directly claimed by the regional government for the effectiveness of regional income including community income from the natural potential of manganese in the TTS Regency area.

Keywords: Regional Government Authorities, Ordering Permits, Mining.

Abstrak : Tulisan ini menampilkan problem penambangan liar yang dilakukan oleh warga, dan sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerbitkan izin pertambangan. Masalah pokoknya adalah apakah Pemerintah daerah berwenang dalam penertiban kegiatan Pengendalian dan pengawasan pertambangan di kawasan batu mangan Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Dan apa upaya Pemda terhadap faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan penelitian ini yakni penelitian hukum secara emperis. Diitemukan bahwa secara regulasi pemda diberi kewenangan baik dari daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat akan tetapi belum diterapkan secara maksimal di Kabupaten TTS. Ditemukan juga bahwa pemda belum mengendalikan izin penambang liar, dan terkesan membiarkan penambang batu bangun liar yang sangat meresahkan masyarakat. Diharapkan pemda Kabupaten TTS melalui dinas teknis terkait mengatasi masalah lingkungan dan adanya resonasi wilayah yang terdapat potensi batu mangan. Perlu adanya penetapan harga yang langsung diklaim oleh pemda guna efektifnya pendapatan daerah termasuk pendapatan masyarakat dari potensi alam batu mangan di wilayah Kabupaten TTS.

Keywords : Kewenangan Pemda, Penertiban Izin, Tambang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Arief Sidharta, B., Aliran Filsafat dan Hukum, Atma Jaya, Yogyakarta, 1999

Effendi, Lutfi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayu Media Publishing, Malang, 2004

Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2004

Kusumaatmadja, Mochtar, Pemantap Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Jakarta, 1995

M.Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2003

Rangkuti, Siti Bundar, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

Santoso, Agus, Good Governance, Hukum Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, 2006

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993

Supriyadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990

Artikel Jurnal

Aslam, Abd. Kadir Adys & Rudi Hardi, Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara, Jurnal Pemerintahan Otoritas, Vol. V No. 2 Oktober 2015, hlm 121-136.

Dion CahYaningrum, Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oieh Bupatuwatikota (Studi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara), Jurnal Kajian Vol. 79 No. 2 Juni 2014, hlm 89-106

Evi Sulastri, Fungsi Pemerintahan Kabupaten Sintang Di Kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Studi Di Kecamatan Sintang, Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2017, hlm. 1-19.

M. Saleh, Kafrawi, Abdul Khair & Sarkawi, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat, Jurnal Justiwara, Vol. 35 No. 3 November 2020, hlm. 353-361

Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020, hlm. 138-141

Novi Maryani, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Dikawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau Dari Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1 (2013), hlm 1-38

Rido Pradana, Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya, diakses dari https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/