Model Perlindungan Hukum Inklusif dalam Pemenuhan Hak Kelompok Rentan pada Manajemen Kedaruratan Banjir di Kota Medan

Abstract

Kota Medan menghadapi tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi yang tinggi, terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli yang padat permukiman dan rentan terdampak banjir berulang. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam manajemen kedaruratan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia yang memiliki keterbatasan mobilitas serta kebutuhan perlindungan khusus saat situasi darurat berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, mengidentifikasi hambatan yuridis dan sosiologis, serta merumuskan model perlindungan hukum inklusif dalam manajemen kedaruratan bencana banjir. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam ketiadaan standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur prioritas evakuasi, pendampingan, dan pemenuhan hak kelompok rentan. Penelitian ini menghasilkan model perlindungan hukum inklusif berbasis hak asasi manusia sebagai dasar penguatan kebijakan daerah yang lebih responsif, adil, dan aplikatif dalam penanggulangan bencana banjir.