LAND ACQUISITION POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC INTERESTS IN DKI JAKARTA: A CASE STUDY OF LAND USED FOR THE EAST FLOOD CANAL IN EAST JAKARTA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Kepentingan Umum DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan fokus pada studi kasus di Kota Jakarta Timur yang digunakan untuk “Saluran Banjir Timur (BKT)” dan menganalisis bagaimana permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kompensasi tanah untuk fasilitas pembangunan proyek untuk kepentingan umum di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu dan wawancara terhadap anggota masyarakat korban penggusuran untuk tujuan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kompensasi yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 lebih baik dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan UU No. 2 Tahun 2012, karena didukung oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1994 yang menentukan besarnya ganti rugi berdasarkan jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan tanpa menghilangkan hak bagi anggota masyarakat yang menempati tanah tanpa hak (ilegal) dan pemberian uang ganti rugi.