ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 PURWAKARTA

Abstract

Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebagai bagian upayanya dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IBPD) sehingga beberapa SMA mengalami kesulitan pembiayaan operasional sekolah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada satuan pendidikan, (2) Untuk mengetahui dampak penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IPBD) bagi satuan pendidikan, (3) Untuk mengetahui upaya satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi dan pengecekan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan anggaran BOPD dimanfaatkan untuk memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang belum terbiayai oleh dana BOS sebagaimana  tercantum dalam RKAS tahun pelajaran 2022-2023, (2) Dengan diberhentikannya Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) di SMA Negeri 1 Purwakarta berdampak pada melambatnya pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. (3) Kepala sekolah sebagai manajer pembiayaan perlu menerapkan manajemen strategik yang tepat agar 8 (delapan) standar nasional pendidikan tetap terpenuhi.