Problematika Hukum Pemotongan Zakat Penghasilan di Sektor Publik: Perspektif Fikih Zakat dan Hukum Negara

Abstract

Pemotongan zakat penghasilan terhadap aparatur negara menimbulkan persoalan hukum terkait kewajiban zakat, kewenangan institusi publik, dan perlindungan hak pegawai atas penghasilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan zakat penghasilan berdasarkan perspektif fikih zakat dan hukum negara serta batas kewenangan institusi publik dalam memotong gaji ASN, TNI, dan Polri. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban membayar zakat penghasilan tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada institusi publik untuk memotong gaji pegawai. Dalam perspektif fikih, kewajiban zakat perlu mempertimbangkan nisab, perbedaan pandangan mengenai haul, dan dasar penghitungan zakat. Sementara itu, hukum negara mensyaratkan dasar hukum dan kewenangan institusional yang jelas serta perlindungan hak pegawai. Penelitian ini menawarkan kerangka pengumpulan zakat yang berlandaskan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip syariah, dengan membedakan kewajiban keagamaan membayar zakat dari kewenangan institusi untuk melakukan pemotongan gaji.