Harmonisasi Right to Be Forgotten dan Transparansi Rekam Jejak Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Abstract

Penerapan right to be forgotten dalam pelindungan data pribadi menimbulkan persoalan hukum ketika berhadapan dengan kebutuhan transparansi rekam jejak calon dalam pemilihan umum. Persoalan ini penting dikaji karena keterbukaan informasi diperlukan untuk mendukung hak pemilih dalam menilai integritas dan kapasitas calon, sedangkan data pribadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi pengaturan right to be forgotten dan transparansi rekam jejak calon serta merumuskan batas pengungkapan informasi yang proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis serta uji proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kedua kepentingan tersebut tidak tepat dipahami sebagai pertentangan mutlak. Pengungkapan informasi calon perlu didasarkan pada dasar hukum yang sah, relevansi informasi terhadap kepentingan pemilih, dan kebutuhan keterbukaan, tanpa mengabaikan prinsip pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, harmonisasi perlu diwujudkan melalui klasifikasi informasi berdasarkan tingkat relevansi, pembatasan publikasi data yang tidak diperlukan, serta mekanisme koreksi dan peninjauan penghapusan data. Kerangka ini penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemilu sekaligus menjamin pelindungan data pribadi secara proporsional.