Kekaburan dan Kekosongan Norma Pengawasan Pascapencairan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Hibah Daerah di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Pengawasan hibah daerah menghadapi persoalan ketika pertanggungjawaban administratif atas pencairan dana tidak serta-merta menjamin bahwa dana diterima dan dikuasai sepenuhnya oleh penerima yang berhak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan pengawasan hibah daerah sejak pengajuan hingga pertanggungjawaban serta mengkaji ratio decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG sebagai dasar rekonstruksi norma pengawasan preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum, sinkronisasi norma, dan pengujian menggunakan teori kepastian hukum serta kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan pengaturan perlu dinilai berdasarkan kejelasan tanggung jawab, prosedur verifikasi penerimaan aktual, pemantauan pascapencairan, dan tindak lanjut penyimpangan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kedua kerangka analisis tersebut untuk merumuskan model pengawasan preventif yang berorientasi pada penguasaan aktual dana, bukan semata-mata kelengkapan administratif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan parameter evaluasi norma dan preskripsi penguatan pengawasan hibah daerah sesuai pembagian kewenangan.