Efektivitas Perjalanan Dinas dengan Sistem E-Perjadin

Budi Susilo; Trisulo

Authors

Budi Susilo Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia
Trisulo Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Perjalanan Dinas, E-Perjadin, Digitalisasi Administrasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perjalanan dinas berdasarkan PMK Nomor 119 Tahun 2023 dan PMK Nomor 113 Tahun 2012. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga satuan kerja pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sedangkan informan dipilih secara purposive berdasarkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan e-Perjadin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjalanan dinas secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerapan e-Perjadin belum sepenuhnya terintegrasi sehingga beberapa tahapan, seperti penginputan data, pengunggahan dokumen, dan verifikasi administrasi, masih dilakukan secara manual. Selain itu, sistem belum memiliki fitur konfirmasi dan review untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, dokumen pertanggungjawaban, dan proses pembayaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data, meningkatkan risiko kesalahan administrasi, dan memperlambat penyelesaian keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan e-Perjadin melalui peningkatan integrasi sistem, pengurangan proses manual, serta penguatan mekanisme kontrol dan verifikasi digital guna mendukung pengelolaan perjalanan dinas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mahfudin, M., Febrianto, A. M., Lestari, N. A., & Kusumawati, N. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 2(1), 17. (https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art34)

Mukhtaromin. (2024, July). Mengenal E-Perjadin: Transformasi Perjalanan Dinas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, 1 (2023).

Rohma, W., Muawanah, I. L., & Anggitaningsih, R. (2024). Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Keuangan Untuk Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada DPMD Kabupaten Jember Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara. 2, 26–31. (https://doi.org/https://doi.org/10.59435/jimnu.v2i1.250)

Sabdono, W. A., Hutabarat, D. H., Sutanto, S., & Pertiwi, A. E. (2024). Implementasi Inovasi E-Perjadin terhadap Tata Kelola Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(2), 70–86. https://doi.org/10.31092/jmkp.v8i2.3084

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Alfabeta.

Suryani, I., Syahrudin, M., & Yohanes, F. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Biaya Perjalanan Dinas. Akuntabilitas, 15(2), 203–214. (https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.28659)

Al-Giffary, M. A., & Annisa, N. N. (2024). Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada PPSDM Regional Bandung. Jurnal Sains dan Teknologi, 6(1), 128–135. doi: 10.55338/saintek.v6i1.3275.

Bharosa, N. (2022). The rise of GovTech: Trojan horse or blessing in disguise? A research agenda. Government Information Quarterly, 39(3), 101692. doi: 10.1016/j.giq.2022.101692.

Gil-Garcia, J. R., & Sayogo, D. S. (2016). Government inter-organizational information sharing initiatives: Understanding the main determinants of success. Government Information Quarterly, 33(3), 572–582. doi: 10.1016/j.giq.2016.01.006.

Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada penyusunan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(1), 300–313. doi: 10.33395/owner.v8i1.1846.

Hadi, M. (2022). Faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi SAKTI berdasarkan perspektif pengguna. Jurnal Akuntansi Kompetif, 5(3), 390–397. doi: 10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164.

Hidayat, H. M., Ramdany, R., & Samukri, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran: Studi kasus pada lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi, 11(1), 51–63. doi: 10.37932/ja.v11i1.539.

Kurniawan, P. A., & Farhan, D. (2023). Analysis of effectiveness and efficiency of expenditure budget absorption at Universitas Negeri Malang for the 2019–2021 fiscal year. International Journal of Economics and Management Research, 2(1), 26–38. doi: 10.55606/ijemr.v2i1.63.

Mardian, I. R., & Yurniwati. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana BTT Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 3939–3949. doi: 10.33395/owner.v6i4.1155.

Nam, H., Nam, T., & Kim, S. (2024). Identifying the determinants of platform-based e-government service use. Journal of Global Information Management, 32(1), 1–21. doi: 10.4018/JGIM.336554.

Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, 3(1), 64–72. doi: 10.25047/asersi.v3i1.3901.

Ramdany, R., & Setiawan, Y. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Jurnal Akuntansi, 10(1), 148–164. doi: 10.37932/ja.v10i1.294.

Rinna, R., Soleman, R., & Suwito, S. (2024). Pengaruh implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap efektivitas, kinerja pengguna dan dampak pada kualitas laporan keuangan Balai Guru Penggerak Indonesia Timur. Jurnal Kendali Akuntansi, 2(1), 148–159. doi: 10.59581/jka-widyakarya.v2i1.2004.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/MK/PB/2025 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan.