Penerapan Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Perpajakan (Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi administratif dan pidana dalam pelanggaran perpajakan di Indonesia dari perspektif kepastian dan keadilan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung analisis putusan pengadilan serta literatur ilmiah lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan telah memperkuat pengaturan sanksi melalui prinsip ultimum remedium dan mekanisme pengungkapan sukarela. Namun, praktik penegakan hukum masih menghadapi inkonsistensi dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana pajak. Perbedaan interpretasi aparat dan penggunaan diskresi yang belum terstandarisasi menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Dari sisi keadilan, penerapan sanksi belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan kesetaraan, khususnya antara wajib pajak skala kecil dan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kepastian dan keadilan hukum memerlukan harmonisasi interpretasi aparat, penguatan pedoman teknis, dan peningkatan transparansi diskresi agar tercipta sistem perpajakan yang adil, pasti, dan berkelanjutan.