Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad)
DOI:
https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.4065Keywords:
Perluasan Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Pejabat PemerintahAbstract
Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus melalui kajian terhadap regulasi serta beberapa putusan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa administrasi, mencakup tindakan konkret pemerintah, memperkuat pengujian penyalahgunaan kewenangan, serta mengubah konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif. Analisis terhadap beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa perluasan kompetensi telah diterapkan dalam praktik, tetapi mekanisme pemulihan kerugian masih dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan kriteria yang lebih jelas dalam menentukan kerugian materiil, proporsionalitas, dan kompensasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Downloads
References
Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, and Nathanael Grady. “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 11, no. 1 (2020): 43–62. https://www.academia.edu/download/72745416/pdf.pdf.
Akashi, Nur Umar. “Mengapa Harga Emas Naik Terus? Ini Penyebab Utamanya Hingga Melambung Tinggi.” detikJateng, 2026. https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8335163/kenapa-harga-emas-naik-terus-ini-penyebab-utamanya-hingga-melambung-tinggi.
Ali, Nurazhimah, and Syarifah Zulyaka Rifera Rozi. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia.” Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 1 (2026): 106–14. https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4681.
Antoro, Bibianus Hengky Widhi. “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN.” Jurnal Yudisial 13, no. 2 (2020): 207–24. https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350.
Arif, Mhd. Fakhrurrahman. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 6, no. 2 (2023): 55–62. https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/583.
Arifin, Anas, and Taufik Firmanto. “Legal Consequences of the Honorary Council’s Decision on Ethical Violations by Constitutional Judges.” Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 5, no. 1 (2025): 1–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v5i2.28092.
Arifin, Muhammad Daniel. “Analisis Kewenangan PTUN Dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu.” JPAMS: Journal of Public Administration and Management Studies 3, no. 2 (2025): 44–51. https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/view/384.
Asnani, Multi Sri. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Penegakan Hukum Dan Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Administrasi Indonesia. Edited by Moh Nasrudin. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025.
Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” Binamulia Hukum 9, no. 2 (2020): 127–40. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368.
Baried, Rizky Ramadhan. “Pembuktian Potensi Kerugian Dalam Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.” Sasi 27, no. 3 (2021): 346–55. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.558.
Barokah, Muhamad Raziv, and Anna Erliyana. “Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 4 (2021): 824–48. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290.
Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, and Tiara Ananda. “Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN.” Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 3, no. 2 (2025): 269–84. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114.
Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. “Problematika Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).” Jurnal Widya Pranata Hukum 2, no. 1 (2020): 19–39. https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79.
Harahap, Ahmad Fauzi. “Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).” Binamulia Hukum 9, no. 2 (2020): 171–82. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126.
Hente, Julman. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara.” Jurnal Tana Mana 4, no. 3 (2024): 430–40. https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.509.
Hukum, Jurnal, Profesor Hukum, Administrasi Negara, Dosen Hukum Acara, Dosen Hukum, Administrasi Negara, Dosen Hukum, Administrasi Negara, and Dosen Hukum Acara. “Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 563–85.
Husin, Vanya Quinta, Fristia Berdian Tamza, and Ahmad Irzal Fardiansyah. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025): 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1986.
Ibad, Syahrul. Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, Dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.
Ilmiyah, Zainatul. “Rekonstekstualisasi Konsep Tindakan Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad.” Iblam Law Review 3, no. 2 (2023): 198–210. https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.303.
Irwansyah. Metode Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Edited by Ahsan Yunus. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Kurniawan, Basuki. “Hakikat Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Alat Paksa Badan Bagi Pejabat/Pejabat TUN Untuk Melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Keadilan Administrasi.” In Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 1:295–322. Jakarta: KAPHTN-HAN, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.55292/nkwtw993.
Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Teori Dan Praktik Dari Perspektif Hakim. Cirebon: Lovrinz Publishing, 2026.
Marpaung, Hamdan Sudirman, Sholie Pasaribu, Rizky Abdillah, and Ratih Purwatih Sianipar. “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Sahabat ISNU SU 1, no. 2 (2024): 102–7. https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i2.124.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edited by Suwito. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
Masrofah, Maizidah Salas, and Susilo Wardani. “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026): 3045–53. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3608.
Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (2021): 174–82. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811.
Murtiningsih, and Adi Kusyandi. “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara.” Jurnal Yustitia 7, no. 2 (2021): 236–48. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144.
Mustamu, Julista. Diskresi Dalam Pemerintahan: Hak, Batas Dan Konsekuensi Hukumnya. Edited by Mulyadi. Kab. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
Nahak, Alfonsus. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora 2, no. 3 (2023): 11659–74. https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386.
Nashir, Muhammad Alvin. “Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan Atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).” TARUNALAW: Journal of Law and Syariah 2, no. 1 (2024): 84–95. https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178.
Norra, Azza Azka. “Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (2020): 141–54. https://doi.org/https://doi.org//10.25216/peratun.322020.141-154.
Parlina, Nurasti. “Regulasi Dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jatiswara 36, no. 2 (2021): 163–76. https://scholar.archive.org/work/ue454oaw6fe53e7vpoiusawv7u/access/wayback/http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/285/243.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Averheidsdaad).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
Pratama, Surya Mukti, Adrian E. Rompis, and R. Adi Nurzaman. “Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja Dan Implikasi Putusannya.” Risalah Hukum 17, no. 1 (2021): 11–25. https://pdfs.semanticscholar.org/deb6/5f2385eacb98a2dc5a8f9d4cad5080f2d458.pdf.
Purwanto, Eko, Muhammad Khalid Ali, Abintoro Prakoso, and Herowati Poesoko. “Putusan TUN Tidak Dilaksanakan: Konsekuensi Hukum Dan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN.” Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi 2, no. 1 (2023): 424–32. https://doi.org/https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3166.
Putra, Hidayat Pratama. “Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Peratun 5, no. 1 (2022): 75–94. https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94.
Putra, Muhammad Amin. “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 1 (2020): 1–18. https://doi.org/https://doi.org//10.25216/peratun.312020.1-18 I.
Putra, Yosep Hadi, Nessa Fajriyana Farda, and Robby Mustika. “Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Thengkyang 10, no. 1 (2025): 71–75. https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/312.
Ratnaningsih, Erna. “Tuntutan Ganti Rugi Pada Perluasan Kewenangan PTUN (Studi Kasus Banjir Jakarta Dan Banjarmasin).” Tanjungpura Law Journal 7, no. 1 (2023): 33–49. https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61840.
Rizqi, M. “Redesain Regulasi Ganti Rugi Dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara.” Universitas Gadjah Mada, 2025. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/255320.
Rohman, Nur. “Problematika Hukum Penyelesaian Tindakan Faktual Dan/Atau Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebagai Obyek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Dan Putusan Nomor 230/G.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
Siswantoro, Muhammad Irwawan. “Hubungan Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” Jurnal Pendidikan Dewantara 12, no. 1 (2026): 122–35. https://doi.org/https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161.
Stevania, and Rasji. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).” Journal of Education 5, no. 1 (2022): 1133–50. https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10291008_6A010123205022.pdf.
Sujiono, Agus, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Ronny Soplantila. “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2021): 364–75. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613.
Sulaiman, Lswandi, Achmad Surya, Putri Aryanlngrum, Fahririn, Hartati, Rts, et al. Perlindungan Hukum Di Indonesia. Edited by Aas Masruroh. Kab. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
Syam, Fauzi, Sukamto Satoto, and Helmi. “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 189–233. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.189-233.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Wulandari, Desy. “Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Lex Renaissance 5, no. 1 (2020): 32–56. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art3.
Zega, Ariani, Yudi Kornelis, and Diki Zukriadi. “Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Terkait Pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Studi Multidisipliner 8, no. 6 (2024): 33–41. https://www.researchgate.net/profile/Ariani-Z-Zega/publication/384835211.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
