Neo-Domein Verklaring dalam Rezim Izin Usaha Pertambangan: Kritik Sejarah Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia

Abstract

Artikel ini mengkaji kesinambungan historis antara domein verklaring pada masa kolonial dan praktik kontemporer pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berimplikasi terhadap penguasaan tanah adat. Permasalahan penelitian berangkat dari ambivalensi hukum agraria Indonesia yang mengakui hak ulayat dan masyarakat hukum adat, tetapi masih memungkinkan mekanisme perizinan bekerja melalui logika administratif yang menempatkan negara sebagai penentu utama penggunaan tanah dan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum, perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun domein verklaring secara formal ditinggalkan setelah berlakunya UUPA 1960, logika penguasaannya masih terlihat dalam administrasi tanah adat yang belum memperoleh pengakuan formal. Dalam rezim IUP, perlindungan tanah adat dapat melemah ketika wilayah adat tidak tercatat dalam peta resmi, tidak diakui melalui produk hukum daerah, atau tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perizinan. Kebaruan artikel terletak pada konsep “neo-domein verklaring administratif”, yaitu pelemahan hak adat melalui izin, peta konsesi, sentralisasi kewenangan, dan narasi investasi. Artikel merekomendasikan rekonstruksi perizinan pertambangan berbasis keadilan agraria, pengakuan wilayah adat, konsultasi bermakna, dan audit izin yang bertumpang tindih dengan tanah adat.