SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Tinju Adat Etu sebagai Representasi Kepemimpinan Tradisional dalam Tata Kelola Desa Wuliwalo Nagekeo

Yohana Fransiska Medho, Frans Bapa Tokan — Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tinju Adat Etu merupakan tradisi budaya masyarakat Nagekeo yang tidak hanya berfungsi sebagai ritus adat, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan tradisional dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna Tinju Adat Etu dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Wuliwalo, mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang terepresentasi dalam pelaksanaannya, menjelaskan peran tokoh adat dan komunitas dalam mentransmisikan nilai-nilai tersebut, serta merumuskan relevansinya bagi tata kelola desa berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif etnografis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas tokoh adat, aparat desa, pelaku Etu, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan interpretasi temuan dibaca melalui Servant Leadership Theory dari Robert K. Greenleaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinju Adat Etu mengandung nilai keberanian, kehormatan, kedisiplinan, solidaritas, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap norma adat, serta pengakuan terhadap otoritas lokal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir dalam arena pertarungan, tetapi juga dalam keseluruhan tahapan ritual yang menekankan pengendalian diri, pelayanan terhadap kehidupan bersama, dan pemulihan harmoni sosial. Dalam konteks tata kelola desa, Etu berfungsi sebagai pranata budaya yang memperkuat legitimasi tokoh adat, kohesi sosial, partisipasi warga, dan keteraturan komunal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tinju Adat Etu tidak hanya layak dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai representasi kepemimpinan tradisional yang relevan bagi penguatan tata kelola desa modern melalui etika pelayanan, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kepentingan bersama.

Hak Konstitusional Anak Luar Kawin: Implikasi Putusan MA Terhadap Praktik Kenotariatan

Yoanfica Risfayeza, Benny Djaja — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap praktik pembuatan Keterangan Hak Waris (KHW) bagi anak di luar perkawinan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dan ayah biologisnya melalui putusan pengadilan merupakan bentuk perlindungan hak konstitusional anak, khususnya hak atas status hukum dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut berimplikasi pada kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara perlindungan hak konstitusional anak di luar perkawinan dan tanggung jawab notaris dalam praktik kewarisan. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan anak dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Pergeseran Paradigma Pemberian Hak Guna Usaha: Studi Komparatif Asas Fungsi Sosial UUPA terhadap Prinsip Ease of Doing Business dalam UU Cipta Kerja

Sintia Yumena, Herawan Sauni — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pergeseran paradigma dalam pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia, dari yang semula berlandaskan asas fungsi sosial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada prinsip ease of doing business dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Asas fungsi sosial menempatkan tanah sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, sedangkan pendekatan kemudahan berusaha cenderung menitikberatkan pada efisiensi ekonomi dan kepastian investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif asas fungsi sosial dalam pengaturan HGU serta mengkaji pergeseran paradigma yang terjadi dalam UU Cipta Kerja melalui pendekatan komparatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum agraria dan kebijakan investasi. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menelaah asas hukum, doktrin, serta perkembangan kebijakan pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UUPA, asas fungsi sosial berperan sebagai dasar pembatasan hak atas tanah dan instrumen pengendalian pemanfaatan tanah agar selaras dengan kepentingan masyarakat. Namun, melalui UU Cipta Kerja terjadi pergeseran orientasi yang memberikan kemudahan dalam pemberian dan perpanjangan HGU guna mendukung investasi. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan normatif antara kepentingan keadilan sosial dan kepentingan ekonomi, serta berpotensi meningkatkan ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria. Diperlukan harmonisasi antara asas fungsi sosial dan prinsip ease of doing business agar pengaturan HGU tetap sejalan dengan tujuan keadilan sosial tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Di Lapas Kelas IIA Karawang

Nanang Setiawan, Sartika Dewi, Muhamad Abas — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Lapas Kelas IIA Karawang dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan petugas kesehatan lapas dan observasi lapangan pada Februari–Maret 2025, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kesehatan warga binaan secara normatif dijamin dalam UUD 1945, ICESCR, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Mandela Rules 2015. Secara empiris, lapas telah menjalankan layanan klinik, program SIKOPLING, eradikasi skabies, dan prosedur rujukan kesehatan. Namun, pemenuhan hak tersebut belum optimal akibat keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, kondisi overcrowding, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan tenaga medis, peningkatan fasilitas, penanganan overcrowding, dan penguatan mekanisme pengawasan independen guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermartabat dan efektif bagi warga binaan.

Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Era Kepemimpinan Joko Widodo Periode 2019-2024

Muhammad Umar Assyuja, Arif Zainudin, Akhmad Habibullah — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Kesejahteraan masyarkat merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pemerintahan, kesejahteraan mencerminkan kemampunan pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian ilmiah serta tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis bibliometrik. Data penelitian berasal dari artikel ilmiah Scopus yang terbit pada rentang tahun 2020–2025 dan dianalisis menggunakan software Biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan publikasi ilmiah pascapandemi COVID-19 dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, dan kepemimpinan nasional. Analisis menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, serta perlindungan sosial. Secara substantif, kesejahteraan masyarakat relatif stabil sebelum pandemi, mengalami tekanan saat pandemi, dan menunjukkan pemulihan bertahap pada periode pascapandemi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan kesejahteraan yang adaptif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn No.21 Tahun 2020 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang

Haeria, Sunardi Purwanda, Elvi Susanti Syam, Muhammad Sabir, Khaerul Mannan — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Sengketa batas tanah merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 melalui tahapan pengaduan, klarifikasi, pengumpulan data, penelitian lapangan, dan mediasi. Mediasi terbukti menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena mampu mendorong tercapainya kesepakatan para pihak tanpa melalui proses litigasi. Hambatan yang ditemukan meliputi sertipikat lama yang belum memiliki koordinat, kesulitan menemukan warkah, hilangnya tanda batas, tumpang tindih bidang tanah, serta ego dan rendahnya kesiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kualitas data pertanahan, peran mediator, dan kemauan para pihak untuk bermusyawarah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keharmonisan sosial.

Konstruksi Politik Hukum Tata Kelola BUMDes Pasca PP No. 11 Tahun 2021: Analisis Kesenjangan Implementasi Good Governance dan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Penajam Paser Utara

Ibrahim Sumantri, Aisa Setiawati, Mustari — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa membawa konsekuensi signifikan terhadap paradigma tata kelola BUMDes, khususnya dalam hal penerapan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi politik hukum tata kelola BUMDes pasca perubahan regulasi serta mengevaluasi kesesuaian dokumen kelembagaan dan pelaporan BUMDes/BUMKel di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus berbasis dokumen, penelitian ini menganalisis 8 (delapan) desa/kelurahan yang mewakili tipologi desa penyangga IKN, desa pesisir, desa pedalaman, dan kelurahan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, seluruh desa/kelurahan telah memiliki peraturan desa/kelurahan tentang BUMDes/BUMKel sebagai implementasi PP No. 11 Tahun 2021. Namun demikian, ditemukan kesenjangan signifikan antara standar normatif dengan realitas yang terdokumentasi, terutama pada aspek ketersediaan laporan keuangan yang diaudit, notulensi Rapat Anggota Tahunan, dan mekanisme publikasi informasi publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tipologi desa/kelurahan mempengaruhi tingkat kepatuhan formal, dengan desa penyangga IKN dan kelurahan perkotaan cenderung memiliki kelengkapan dokumen yang lebih baik dibandingkan desa pedalaman. Faktor-faktor yang teridentifikasi dari dokumen sebagai penghambat pergeseran paradigma antara lain lemahnya mekanisme pengawasan partisipatif yang terdokumentasi, dominasi peran kepala desa/lurah dalam struktur kelembagaan, serta belum adanya standar pelaporan yang seragam lintas desa/kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas pengelola BUMDes/BUMKel, standardisasi dokumen pelaporan, serta penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Musyawarah Kelurahan dalam fungsi pengawasan yang terdokumentasi secara sistematis

Muslim Family Resilience in Contemporary Marriages: A Systematic Literature Review and Conceptual Reconstruction

Muhamad Hasan Sebyar — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka konseptual ketahanan keluarga Muslim dalam pernikahan kontemporer dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif Islam dengan teori-teori ketahanan modern. Literatur yang ada tentang ketahanan keluarga masih terfragmentasi, seringkali menekankan dimensi psikologis, sosial, atau ekonomi tanpa memasukkan kerangka kerja berbasis nilai yang komprehensif yang berlandaskan ajaran Islam. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR), menganalisis 30 artikel ilmiah terpilih menggunakan pendekatan ekstraksi dan sintesis terstruktur untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci, pola-pola teoretis, dan kesenjangan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim adalah konstruksi multidimensional dan dinamis yang dibentuk oleh interaksi faktor-faktor spiritual, psikologis, relasional, sosial, ekonomi, budaya, dan struktural. Di antara faktor-faktor tersebut, dimensi spiritual—khususnya maqāṣid al-sharī‘ah, iman (īmān), kesabaran (ṣabr), dan kepercayaan kepada Tuhan (tawakkul)—muncul sebagai elemen dasar yang membimbing proses pemaknaan dan adaptasi. Dinamika relasional, termasuk komunikasi, ikatan emosional, dan dukungan timbal balik, membentuk struktur inti ketahanan, sementara mekanisme psikologis dan kondisi sosial-ekonomi berfungsi sebagai sistem pendukung. Lebih lanjut, keadilan gender, moderasi agama, dan kerangka kerja sosial-hukum diidentifikasi sebagai komponen penting namun kurang dieksplorasi dalam memperkuat ketahanan keluarga. Berdasarkan temuan ini, studi ini mengusulkan model konseptual integratif yang menghubungkan faktor risiko, proses adaptif, dan hasil ketahanan dalam kerangka kerja terpadu. Model ini berkontribusi pada literatur dengan menjembatani kesenjangan antara teori ketahanan sekuler dan perspektif normatif Islam, menawarkan kemajuan teoritis dan implikasi praktis untuk pengembangan kebijakan, pendidikan keluarga, dan strategi intervensi dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Developing a Village-Owned Enterprise Model Based on Community Participation to Improve Village Community Welfare

Rukiah Nggilu, Elnino M. Husein Mohi, Misbahudin Djaba — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan desain mixed methods sequential explanatory dengan melibatkan 249 responden dari 657 unit BUMDes, yang dilanjutkan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Data kuantitatif dianalisis menggunakan pengukuran indeks partisipasi, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memvalidasi dan menafsirkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat Degrees of Tokenism, yang menandakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Struktur kebijakan yang tersentralisasi dan intervensi eksternal menjadi faktor utama yang memengaruhi pengelolaan BUMDes partisipatif. Integrasi teori Arnstein’s Ladder of Participation dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menghasilkan model transformasi partisipatif melalui pemetaan aset, penguatan kapasitas, pembentukan modal sosial, dan kemitraan kolaboratif. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan desa yang berkelanjutan memerlukan penguatan otonomi, kapasitas lokal, dan modal sosial.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Tahun 2024

Refli Sepriandito, Muniruddin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi, namun angka golput (golongan putih) di Indonesia, termasuk di Kota Medan, masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi serta kajian literatur terkait sosialisasi dan edukasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Medan telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi tahapan Pemilu, penggunaan media sosial untuk menjangkau generasi muda, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingginya angka golput, apatisme politik, serta kesulitan dalam mengakses informasi di daerah terpencil. KPU Kota Medan dihadapkan pada kebutuhan untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi sosialisasi agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih efektif. Meskipun ada peningkatan partisipasi, peran KPU dalam memastikan pemerataan akses informasi dan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah kurang terjangkau, tetap sangat diperlukan.

Aset Publik Negara Sebagai Objek Eksekusi Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus Kementerian Pertahanan vs Navayo International Ag)

Vaganti Safa Sukma Rubianti, Wendy Budianti Rakhmi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh putusan untuk melakukan eksekusi. Namun, permasalahan muncul ketika negara kalah dalam proses arbitrase dan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang berpotensi menimbulkan tindakan eksekusi aset negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan eksekusi aset publik negara dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo Internasional Ag penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. penelitian ini mengkaji kasus sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo Internasional Ag yang menimbulkan permasalahan karena upaya penyitaan terhadap aset diplomatik Indonesia di Paris, hasil penelitian menunjukan meskipun negara telah kehilangan kekebalan dari yurisdiksi atau immunity from jurisdiction ketika terlibat dalam transaksi komersial, negara tetap memiliki perlindungan terhadap aset publik melalui doktrin immunity from execution, berdasarkan pasal 19 dan 21 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004, aset yang digunakan untuk fungsi pemerintahan dan pelayanan publik seperti aset diplomatik, bank sentral, dan aset militer tidak dapat dijadikan objek eksekusi . Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melawan Navayo International Ag, aset diplomatik Indonesia di Paris tidak memenuhi syarat sebagai objek eksekusi karena digunakan untuk tujuan non komersial dan mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal 22 Vienna Convention 1961. Oleh karena itu, pemerintah indonesia harus memiliki langkah alternatif dengan melakukan negosiasi dan mengalokasikan aset yang bersifat komersial untuk memenuhi kewajiban putusan arbitrase seperti aset Badan Usaha Milik Negara. hal ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan keharmonisan antara kewajiban negara dalam memenuhi kewajiban ganti rugi dan perlindungan aset negara.

Analisis Korban Penipuan dalam Layanan Penyewaan Smartphone pada Konser K-Pop oleh Akun @rzwonton Ditinjau dari Lifestyle Exposure Theory

Dela Sekarwangi, Runi Sikah Seisabila — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Meningkatnya penggunaan layanan penyewaan smartphone di kalangan penggemar K-Pop menunjukkan bahwa smartphone telah menjadi bagian penting dari pengalaman konser, khususnya untuk kebutuhan dokumentasi melalui fan cam. Namun, perkembangan layanan ini juga disertai dengan munculnya risiko penipuan dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas digital dan gaya hidup penggemar K-Pop dengan paparan mereka terhadap risiko penipuan dalam layanan penyewaan smartphone, serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan yang berkontribusi terhadap viktimisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban penipuan layanan penyewaan smartphone dan dianalisis menggunakan Teori Paparan Gaya Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif penggemar dalam aktivitas fandom, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, dan interaksi dengan sesama penggemar meningkatkan paparan terhadap risiko penipuan. Penelitian ini juga menemukan tiga bentuk kerentanan, yaitu kerentanan temporal, kerentanan kepercayaan, dan kerentanan kebutuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi tidak terjadi secara acak, melainkan terkait dengan gaya hidup, aktivitas digital, dan paparan terhadap risiko yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari penggemar K-Pop. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami hubungan antara aktivitas fandom dan risiko viktimisasi di ruang digital.

The Combined Effects of Good Governance and Digitalization on Public Administrative Service Enhancement: A Quantitative Approach

Kahar Gani, Sumardi Sumardi, Nasir Nasir — Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi ini meneliti efek gabungan tata kelola pemerintahan yang baik dan digitalisasi terhadap peningkatan pelayanan administrasi publik di 33 provinsi di Indonesia. Topik ini penting karena tata kelola pemerintahan yang efektif dan adopsi digital merupakan hal sentral dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, menganalisis data sekunder dari Indeks Kinerja Pelayanan Publik 2024 untuk memetakan kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat digitalisasi, dan hasil pelayanan. Statistik deskriptif, termasuk rata-rata, distribusi, dan pemetaan kategori, digunakan untuk merangkum pola di seluruh provinsi. Hasil menunjukkan bahwa provinsi dengan kualitas kelembagaan yang lebih tinggi dan adopsi digitalisasi yang lebih kuat mencapai kinerja pelayanan yang unggul, sementara daerah dengan tata kelola pemerintahan yang lebih rendah dan implementasi TIK yang terbatas menunjukkan hasil yang stagnan. Data yang hilang atau tidak konsisten di beberapa provinsi menyoroti perlunya pemantauan indikator pelayanan yang terstandarisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan struktur tata kelola pemerintahan yang kuat dengan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pelayanan publik. Studi ini memberikan bukti empiris untuk menginformasikan para pembuat kebijakan dan administrator tentang strategi untuk mengoptimalkan penyampaian pelayanan di tingkat provinsi.

Marriage annulment in Bandung Religious Court: justice and legal certainty analysis

Putri Nur Yulia, Widiya Yul, Prayudi Rahmatullah — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pembatalan perkawinan tetap menjadi isu yuridis penting yang menyangkut perlindungan hak dan kepastian hukum dalam lembaga perkawinan. Studi-studi sebelumnya sebagian besar meneliti pembatalan perkawinan dari perspektif hukum normatif, dengan perhatian terbatas pada interaksi antara keadilan dan kepastian hukum dalam penalaran yudisial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan yudisial dari keputusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bandung melalui perspektif keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan teori hukum, dengan analisis kualitatif bahan hukum primer, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa penyebab utama pembatalan adalah pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, di mana salah satu pihak masih terikat secara hukum dalam perkawinan sebelumnya, ditambah dengan kelalaian administratif Kantor Agama (KUA) dalam memverifikasi status perkawinan. Keputusan tersebut mencerminkan keadilan korektif dan keadilan Rawls sebagai keadilan dengan melindungi pasangan yang dirugikan sekaligus memulihkan ketertiban hukum. Kebaruan terletak pada penyajian pembatalan perkawinan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam peradilan hukum keluarga di Indonesia.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana di Indonesia Mengenai Anak Sebagai Residivis Pencurian di Jawa Tengah

Muhammad Arya Dillah, Laila Palupi Rahmadani, Sheva Al-Hambra — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Negara wajib memberi jaminan dan memenuhi hak– hak anak dikarenakan anak memiliki peran yang sentral dalam suatu negara. Hak-hak anak yang harus di penuhi sebagaimana The Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) seperti, hak kelangsungan hidup anak, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak tumbuh berkembang. Sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin hak – hak anak dalam konteks pidana terdapat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur mengenai jaminan hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan pencurian berulang kali (residivis) yang akan dibahas pada penelitian ini. Di Indonesia ketika seorang anak melakukan tindak pidana pencurian berulang kali maka tidak dapat diupayakan diversi sebagaimana ketentuan UU SPPA.Selain itu, dalam hukum pidana islam seorang anak ketika melakukan jarimah tidak dapat diberikan pertanggung jawaban pidana. Hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum baligh dan belum cakap hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep pemidanaan anak Meteode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif dan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif – analitis. Hasil menunjukan pemidanaan anak sebagai residivis tindak pidana pencurian dalam hukum positif selaras dengan pemidanaan anak sebagai residivis dalam hukum islam. Keselarasan tersebut terletak pada ketentuan umur anak yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dan perbedaanya terletak pada konsep penetapan baligh dalam hukum islam yang tidak terdapat pada hukum positif.

Transformasi Politik Hukum Pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia: Kajian Normatif sejak Undang-Undang Pokok Agraria hingga Era Reformasi

Mulia Sixtrianti, Herawan Sauni — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia, khususnya Hak Guna Usaha (HGU), merupakan bagian penting dalam sistem hukum agraria yang berperan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan mengenai HGU terus mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan nasional serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keseimbangan kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dan perkembangan pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) dalam sistem hukum agraria Indonesia sejak era UUPA hingga kebijakan terkini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HGU mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam aspek jangka waktu pemberian hak, mekanisme perizinan, maupun sistem pengawasan oleh negara. Pada masa awal berlakunya UUPA, pengaturan HGU lebih menitikberatkan pada prinsip penguasaan negara atas tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam perkembangannya, terutama pada era reformasi hingga saat ini, regulasi HGU mengalami berbagai penyesuaian guna mendorong iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Perubahan tersebut terlihat dalam berbagai peraturan pelaksana yang memberikan kemudahan perizinan serta kepastian berusaha bagi investor. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan pemegang HGU, ketimpangan penguasaan lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan agar pengelolaan HGU dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip keadilan sosial.

pemilu Dari Buzzer ke Algoritma: Praktik Mikro-Targeting Politik dan Fragmentasi Ruang Publik Digital dalam Pemilu Indonesia

muhammad abdul hanif hanif, Dedy Pribadi Uang, Muhammad_Syahdan Aprilianza — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Abstrak: Kampanye politik di Indonesia bergeser dari jaringan buzzer manusia yang terkoordinasi menuju sistem mikro-targeting berbasis algoritma. Penelitian ini menelusuri trajektori pergeseran tersebut dan konsekuensinya bagi fragmentasi ruang publik digital serta kualitas demokrasi elektoral. Melalui pendekatan sintesis literatur integratif (Torraco, 2016; Whittemore & Knafl, 2005) dengan analisis tematik interpretatif (Braun & Clarke, 2006), kajian ini menelusuri tiga momen kritis: Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu Presiden 2019, dan Pemilu 2024. Korpus literatur diambil dari basis data Scopus, Sinta, dan Google Scholar, dilengkapi laporan lembaga pengawas pemilu serta arsip publik Meta Ad Library. Penelusuran sistematis pada periode Januari–April 2026 tidak menjumpai studi yang mengintegrasikan konsep algorithmic enclaves dengan kerangka propaganda komputasional untuk membaca evolusi longitudinal ekosistem kampanye digital Indonesia lintas ketiga momen tersebut. Tiga temuan utama muncul. Pertama, ekosistem buzzer Indonesia berkembang dari jaringan manusia informal menjadi sistem semi-organik yang memadukan agen manusia dengan algoritma platform. Kedua, algoritma media sosial aktif membentuk algorithmic enclaves yang memperdalam fragmentasi pemilih berdasarkan garis identitas dan isu. Ketiga, praktik mikro-targeting yang terus meluas mengancam prinsip deliberasi publik yang menopang demokrasi substantif. Kontribusi utama penelitian ini adalah k

Kampanye politik di Indonesia bergeser dari jaringan buzzer manusia yang terkoordinasi menuju sistem mikro-targeting berbasis algoritma. Penelitian ini menelusuri trajektori pergeseran tersebut dan konsekuensinya bagi fragmentasi ruang publik digital serta kualitas demokrasi elektoral. Melalui pendekatan sintesis literatur integratif (Torraco, 2016; Whittemore & Knafl, 2005) dengan analisis tematik interpretatif (Braun & Clarke, 2006), kajian ini menelusuri tiga momen kritis: Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu Presiden 2019, dan Pemilu 2024. Korpus literatur diambil dari basis data Scopus, Sinta, dan Google Scholar, dilengkapi laporan lembaga pengawas pemilu serta arsip publik Meta Ad Library. Penelusuran sistematis pada periode Januari–April 2026 tidak menjumpai studi yang mengintegrasikan konsep algorithmic enclaves dengan kerangka propaganda komputasional untuk membaca evolusi longitudinal ekosistem kampanye digital Indonesia lintas ketiga momen tersebut. Tiga temuan utama muncul. Pertama, ekosistem buzzer Indonesia berkembang dari jaringan manusia informal menjadi sistem semi-organik yang memadukan agen manusia dengan algoritma platform. Kedua, algoritma media sosial aktif membentuk algorithmic enclaves yang memperdalam fragmentasi pemilih berdasarkan garis identitas dan isu. Ketiga, praktik mikro-targeting yang terus meluas mengancam prinsip deliberasi publik yang menopang demokrasi substantif. Kontribusi utama penelitian ini adalah konsep ekosistem propaganda komputasional berlapis sebagai kerangka analitik baru untuk konteks non-Barat.

onsep ekosistem propaganda komputasional berlapis sebagai kerangka analitik baru untuk konteks non-Barat.

Analisis Kewenangan Kjri UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Dari Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Sarah Lisfiza, Maulidya Mora Matondang — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Anak merupakan kelompok minoritas yang harus dilindungi negara dalam pembangunan generasi bangsa. Status kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran menjadi fondasi yuridis kepastian hukum menjamin hak hak anak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berkewajiban memfasilitasi pencatatan kelahiran bagi anak-anak Indonesia di wilayah kerja, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan KJRI sebagai lembaga perwakilan negara, serta mengkaji permasalahan hukum yang muncul terkait anak-anak dari PMI non prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Lebih lanjut penelitian ini membedah Akta Imigresen 1959/63 Malaysia (Act 155). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kewenangan KJRI dalam memberikan pencatatan kelahiran, termasuk identitas diri dan status kewarganegaraan, dilaksanakan oleh koordinasi Staf Teknis Imigrasi dan Fungsi Konsuler yang bertugas melayani legalisasi dokumen dan pendaftaran kependudukan luar negeri. Adapun relevansi tinjauan Siyasah Dauliyah meneliti tanggung jawab negara melalui diplomasi memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas yakni anak - anak dari PMI non prosedural.

Problematika Kejahatan Siber: Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Sobis) di Kabupaten Sidrap

Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi komunikasi telah meningkatkan kejahatan siber, khususnya penipu online (sobis) yang menimbulkan dampak hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika penipuan online (sobis) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melalui pendekatan kriminologis dengan fokus pada modus operandi, faktor pendorong, dan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan kombinasi pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap warga binaan pelaku penipuan online (sobis) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan Facebook untuk menawarkan penjualan kendaraan bermotor fiktif dan Whatsapp untuk membangun kepercayaan korban melalui komunikasi intensif, penggunaan dokumen pengiriman palsu, serta penyamaran identitas. Pelaku bekerja secara berkelompok dengan pembagian peran yang jelas dan sistem pembagian keuntungan. Keterlibatan pelaku dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, kebutuhan ekonomi, dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat. Perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital sebagai upaya pencegahan kejahatan siber.

Sikap Politik Generasi Z Terhadap Isu Lingkungan Pada Pemilu 2024: Studi Kasus Di Kecamatan Pantai Labu

Fitria Sari Harahap, Faisal Riza — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Meningkatnya partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu 2024 sering diasumsikan berbanding lurus dengan dukungan terhadap isu lingkungan. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya paradoks kesadaran ekologis di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap politik Generasi Z terhadap isu lingkungan dengan melihat ketegangan antara idealisme ekologis dan pragmatisme ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan berusia 18–25 tahun di Kecamatan Pantai Labu dan dianalisis menggunakan analisis tematik enam tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kesadaran ekologis yang tinggi terhadap isu lokal, terutama abrasi pantai, karena pengalaman langsung. Media sosial juga berperan dominan dalam sosialisasi politik, tetapi turut membentuk ruang gema atau echo chamber. Meskipun mayoritas informan menganggap isu lingkungan penting, tidak semuanya menjadikannya prioritas elektoral. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap politik Generasi Z bersifat kompleks, ambivalen, dan dipengaruhi oleh kesadaran ekologis, paparan digital, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Fenomena Balap Liar Remaja di Kota Bekasi: Analisis Berdasarkan Routine Activity Theory dalam Konteks Interaksi Media Sosial

Bagas Herlambang, Muhammad Zaky — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Fenomena balap liar remaja di Kota Bekasi masih menjadi persoalan sosial yang berisiko terhadap keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara aktivitas rutin remaja, kondisi ruang publik, serta interaksi media sosial dalam membentuk peluang terjadinya balap liar dengan menggunakan perspektif Routine Activity Theory. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan dua remaja pelaku. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balap liar terjadi karena terpenuhinya tiga elemen utama, yaitu pelaku yang termotivasi oleh pencarian sensasi, pengakuan sosial, dan keuntungan ekonomi, keberadaan target yang sesuai berupa jalan yang lurus dan sepi, serta lemahnya pengawasan akibat ketidakkonsistenan kontrol sosial. Aktivitas rutin seperti nongkrong dan interaksi di lingkungan bengkel menjadi konteks yang mempertemukan ketiga elemen tersebut, sementara media sosial berperan sebagai sarana komunikasi yang mempercepat koordinasi. Dengan demikian, balap liar merupakan fenomena situasional yang memperkuat relevansi Routine Activity Theory dalam menjelaskan perilaku menyimpang remaja di era digital.

Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sukabumi

Dea Nurul Azmi, Rijal Amirulloh, Andi Mulyadi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sukabumi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, khususnya pada kelompok usia produktif dan lulusan SMA/SMK menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Fokus penelitian mencakup lima aspek kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur dan sumber daya keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses serta jejaring kerja sama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta instruktur pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas BLK Kabupaten Sukabumi telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja. Dukungan kepemimpinan strategis, kerja sama dengan dunia usaha dan industri serta penyelenggaraan pelatihan yang beragam. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah peserta pelatihan dibandingkan jumlah pencari kerja, belum optimalnya sistem monitoring alumni, dan keterbatasan informasi terkait kompetensi instruktur. Kapasitas BLK memiliki kontribusi dalam mendukung upaya penurunan pengangguran meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek manajemen pascapelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan jejaring kerja sama agar pelaksanaan program pelatihan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tindak Pidana Perzinahan Dan Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Kajian Yuridis Pasal 411 Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Siti Khodijah, Deny Guntara, Muhammad Abas — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam pengaturan delik kesusilaan, khususnya perzinahan dan kohabitasi. Pasal 411 memperluas delik perzinahan kepada setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 412 mengatur kohabitasi sebagai delik baru. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Pasal 411 dan Pasal 412 serta menganalisis problematika yuridis penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain ketidakjelasan frasa “di luar perkawinan yang sah”, potensi overcriminalization, penyalahgunaan mekanisme delik aduan, dan risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penafsiran otentik dan pedoman penerapan yang jelas guna menjamin kepastian hukum dan penerapan asas ultimum remedium secara proporsional.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Fintech Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Desty Purnama Ayu — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak ini terikat dalam kontrak elekronik, akibat kesepakatan melalui kontrak elektronik tersebut maka para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuh. Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam fintech lending yang didasarkan pada UU no 4 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian mencakup perlindungan preventif dan represif bagi pemberi dana, penerima dana dan penyelenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif diwujudkan melalui transparansi, perlakuan yang adil, mitigasi risiko, perlindungan data pribadi, dan penyampaian informasi yang akurat. Perlindungan represif dilaksanakan melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, gugatan ke pengadilan, serta pemberian sanksi administratif oleh OJK.

De Lege Ferenda: Reformulasi Pasal 82 UU Perlindungan Anak untuk Memulihkan Hak Korban Kekerasan Seksual

Srie Novita A. Gobel, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Yutye Imran — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas kelemahan normatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (retributif) tanpa mengatur pemulihan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Kesenjangan normatif diperparah oleh ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan viktimisasi struktural terhadap anak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan de lege ferenda, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 82 harus didasarkan pada pergeseran paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan korban (victim recovery oriented) sebagai inti ketentuan pidana. Rumusan ideal mencakup enam elemen pemulihan otomatis dan wajib: rehabilitasi psikologis dan medis, restitusi wajib yang dibebankan kepada pelaku atau negara jika pelaku tidak mampu, perlindungan identitas absolut, pendampingan sosial dan hukum berkelanjutan, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta pengawasan pelaku pasca-pidana. Selain itu, diperlukan klausul harmonisasi eksplisit dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Pasal 82 secara komprehensif dan menyediakan anggaran khusus untuk dana kompensasi korban guna mewujudkan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual.

Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Sebagai Likuidator Dalam Pengakhiran Kepailitan Perseroan Terbatas

Andriyan Rahardi, Diani Sadiawati, Andriyanto Adhi Nugroho — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pengakhiran kepailitan Perseroan Terbatas (PT) akibat insolvensi menimbulkan permasalahan hukum mengenai kedudukan dan tanggung jawab kurator dalam proses likuidasi badan hukum perseroan. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kurator dalam pengakhiran kepailitan PT berdasarkan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dan UU Nomor 40 Tahun 2007, serta mengkaji tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitasnya sebagai likuidator pasca berakhirnya kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kurator bersifat hibrida, yaitu diakui secara fungsional sebagai pelaksana likuidasi oleh UU PT dan Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, namun tidak memiliki kewenangan atributif yang sempurna karena ketiadaan mekanisme transisi yuridis dari rezim kepailitan ke rezim likuidasi. Tanggung jawab hukum kurator menghadapi dualisme rezim antara Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 152 UU PT yang membuka risiko perpindahan tanggung jawab jabatan ke tanggung jawab pribadi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi legislatif komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian status badan hukum PT pasca kepailitan.

Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana Di Kabupaten Wajo (Lbh. Keadilan Nusantara Wajo)

Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana oleh lembaga bantuan hukum dan Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data mengunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasinal dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan PP Nomor 42 Tahun 2013. Regulasi tersebut mewajibkan pendampingan hukum bagi korban, saksi, dan terutama tersangka/terdakwa yang terancam pidana di atas 5 tahun. Bantuan hukum menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana dan harus diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai syarat dan prosedur yang berlaku.dan Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana yaitu faktor pendukung, yaitu regulasi, akreditasi, pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selain itu, terdapat faktor non-hukum yang turut memengaruhi, seperti dukungan pemerintah daerah, tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis dan lapangan, serta faktor budaya dan sosial.

Formulasi Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Masyarakat Pemilih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Salahudin Pakaya, Erman I. Rahim, Zamroni Abdussamad — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih, mengidentifikasi kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum positif pemilu Indonesia, serta merumuskan model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan ICCPR, Peraturan Bawaslu, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu terkait Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan pemilih merupakan hubungan hukum, di mana hak elektoral partai politik dibatasi oleh kewajiban menghormati dan melindungi hak politik pemilih. Namun, mekanisme hukum positif masih menempatkan pemilih sebatas sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai subjek utama dalam sengketa. Data Pemilu 2024 menunjukkan luasnya relasi tersebut, dengan 204.807.222 pemilih terdaftar, 24 partai politik peserta pemilu, serta banyaknya pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih melalui pengakuan pemilih sebagai subjek sengketa, penegasan tanggung jawab partai politik, penggunaan Bawaslu sebagai forum awal, prosedur sederhana dan cepat, serta putusan yang berorientasi pada pemulihan hak guna menjamin kepastian hukum.

Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran

Bahri Yamin, Hamdi, Tin Yuliani, Titin Titawati — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian berangkat dari perbedaan tafsiran apa yang dimaksud dengan yang paling mengunguntungkan tersangka/terdakwa . selain itu adanya disharmonisasi asas lex favor reo dalam KUHP Nasional (pasal 3 ayat 1) dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penafsiran.Hasil penelitian ini bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi disharmonisasi.Secara normatif, belum terdapat batasan yang jelas mengenai ukuran “ketentuan yang lebih menguntungkan” bagi terdakwa, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, keberadaan berbagai peraturan pidana di luar KUHP menimbulkan potensi disharmonisasi dan konflik norma yang dapat menghambat penerapan asas tersebut secara konsisten. Dari aspek praktik peradilan, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas lex favor reo juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Secara umum pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bermakna sebagai berikut perkara yang masih tahap penyidikan/penuntutan tetap memakai KUHAP lama; Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP baru; Perkara yang sudah diperiksa di Pengadilan tetap memakai KUHAP lama;Selain itu, disharmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan pidana di luar KUHP, serta potensi perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu asas lex favor reo dalam KUHP Nasional hanya memberikan perlindungan hak-hak terdakwa secara optimal sedangkan korbannya seolah diabaikan. Disisi lain apabila perubahan undang-undang itu secara substansi tidak berbeda dengan undang-undang lama maka terhadap tersangka atau terdakwa tetap menggunakan undang-undang lama sebagaimana Amanah asas lex temporis delicti.

Pembuktian Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Asas Unus Testis Nullus Testis

Joshua Markus Adrian, Indra Yudha Koswara, Martha Parulina Berliana — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji pembuktian dengan alat bukti saksi mahkota (kroongetuige) dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, dikaitkan dengan asas unus testis nullus testis berdasarkan nilai keadilan. Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan paradoks yuridis yang fundamental: di satu sisi merupakan instrumen penting untuk mengungkap kebenaran materiil, namun di sisi lain berpotensi melanggar asas non-self incrimination dan prinsip fair trial yang dijamin oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus analisis adalah Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang dalam perkara pembunuhan berencana Yosep Hidayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar diskresi pragmatis menjadi instrumen pembuktian yang memiliki landasan formil. Penggunaan saksi mahkota dalam putusan a quo telah memenuhi standar pembuktian minimum dengan didukung alat bukti corroborative berupa bukti DNA dan keterangan saksi lainnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam perspektif nilai keadilan.

Strategi Qatar Dalam Memperbaiki Citra Negara Di Perhelatan Piala Dunia 2022

M. Ifan Ihklas, Moh. Fathoni Hakim — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar tidak hanya menjadi ajang olahraga global, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi Qatar dalam memperbaiki citra internasional di tengah berbagai kritik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Qatar dalam membentuk citra internasional melalui diplomasi publik, soft power, nation branding, dan konstruksi identitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui penelusuran berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi, dan publikasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qatar menerapkan strategi multidimensional melalui pembangunan infrastruktur modern, penggunaan narasi global, keterlibatan figur publik, serta representasi budaya Arab dan nilai-nilai Islam. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai promosi citra, tetapi juga sebagai upaya Qatar dalam menampilkan identitas sebagai negara modern, terbuka, religius, dan memiliki kapasitas global. Dalam perspektif konstruktivisme, Piala Dunia FIFA 2022 menjadi ruang bagi Qatar untuk membentuk makna, menegosiasikan identitas, dan memperkuat posisinya di tengah masyarakat internasional. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya menghapus persepsi negatif karena kritik terkait hak asasi manusia, pekerja migran, kebebasan sipil, dan tuduhan sportswashing tetap muncul. Dengan demikian, pembentukan citra Qatar melalui Piala Dunia 2022 dapat dipahami sebagai proses yang dinamis dan terus dinegosiasikan.

Kegagalan Minusma Dan Krisis Perlindungan Sipil Di Mali Tahun 2013-2023 Dalam Perspektif Human Security

Beatrix Celindio Gloria Halauwet, Indra Wisnu Wibisono, Tunjung Wijanarka — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dalam menjalankan mandat perlindungan warga sipil (Protection of Civilians/PoC) serta implikasinya terhadap krisis keamanan manusia di Mali selama periode 2013–2023. Topik ini penting dikaji karena MINUSMA merupakan salah satu misi penjaga perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk merespons krisis keamanan dan kemanusiaan di Mali, namun situasi keamanan masyarakat sipil tetap memburuk hingga berakhirnya mandat misi pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur yang relevan mengenai konflik Mali, Peacekeeping, dan Human Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MINUSMA belum mampu mewujudkan perlindungan sipil secara efektif akibat keterbatasan operasional, luasnya wilayah konflik, meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis, lemahnya kapasitas negara Mali, serta memburuknya hubungan antara pemerintah Mali dan PBB. Dalam perspektif Human Security, kegagalan tersebut tercermin pada masih tingginya ancaman terhadap dimensi Personal Security, Political Security, dan Community Security. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Peacekeeping yang berfokus pada stabilisasi keamanan tidak cukup untuk mengatasi konflik multidimensional tanpa disertai pembangunan institusi, rekonsiliasi politik, dan perlindungan manusia yang berkelanjutan.

Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Automated Decision Making oleh Platform HALO AI Terhadap Privasi Pengguna Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi

La Ode Tsabat Yazid, Rianda Dirkareshza — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah paradigma interaksi manusia dengan platform digital, seperti lahirnya platform layanan pelanggan berbasis AI yakni HALO AI dengan mekanisme Automated Decision Making (ADM) untuk menjawab pesan pelanggan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk implementasi kesesuaian mekanisme ADM pada platform HALO AI terhadap prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP juga merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek data apabila terjadi pelanggaran privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi dan kecerdasan buatan. Dalam upaya melakukan perlindungan data konsumen, HALO AI perlu menerapkan prinsip privacy by design yaitu penegasan privasi sejak awal perancangan sistem. Selain itu platform juga harus menyediakan layanan konsumen untuk berhak mendapatkan penjelasan dari manusia apabila terjadi kerancuan dalam jawaban dari sistem AI (right of explanation). Jika platform HALO AI selaku Prosesor Data gagal memenuhi standar keamanan, atau jika Pengendali Data (perusahaan / UMKM) lalai dalam mengawasi pemrosesan otomatis ini, UU PDP mengancam dengan sanksi yang sangat tegas berupa denda administratif hingga sanksi pidana.

Integrasi Adat dan Hukum Islam: Studi Kasus Tradisi Ajun Arah dalam Penyembelihan Sapi melalui Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Al Aziari, Widiya Yul — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi adat dan hukum Islam dalam tradisi ajun arah pada praktik penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun melalui perspektif kaidah al-‘adah muḥakkamah. Tradisi ini menarik dikaji karena memadukan norma adat dengan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan kurban, akikah, dan hajatan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap lima informan kunci yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat pelaksana tradisi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ajun arah berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur tata tertib penyembelihan, menjaga solidaritas masyarakat, memperkuat musyawarah, serta memelihara keharmonisan sosial. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat karena seluruh rukun dan syarat penyembelihan tetap dipenuhi sesuai ketentuan fikih. Tradisi tersebut juga memenuhi prinsip al-‘adah muḥakkamah karena telah berlangsung secara turun-temurun, diterima masyarakat, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, fleksibilitas pelaksanaannya mencerminkan penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir dalam menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa ajun arah merupakan bentuk harmonisasi adat dan syariat yang merepresentasikan karakter Islam Nusantara yang adaptif, religius, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah: Upaya Derden Verzet Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

Emerentia Nathawira, Rasji Rasji — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikecualikan dari gugatan perdata tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Idealnya, semua pihak yang memiliki kepentingan hukum harus dilibatkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Namun, pihak ketiga seringkali dikecualikan, yang menyebabkan kerugian ketika putusan yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde) dilaksanakan. Hal ini menyoroti kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, khususnya mekanisme penolakan pihak ketiga (derden verzet). Studi ini menganalisis efektivitas derden verzet dan penerapan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 47/Pdt.Bth/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa derden verzet tidak sepenuhnya efektif, karena sangat bergantung pada persyaratan pembuktian formal daripada keadilan substantif. Proses pelaksanaan cenderung memprioritaskan kepastian hukum formal, seringkali mengabaikan keadilan bagi pihak non-penggugat. Oleh karena itu, perbaikan pada mekanisme derden verzet dan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan sangat penting dalam mengadili kasus-kasus tersebut.

Telaah Sosio-Antropologis Hukum Nafkah dalam Dinamika Sosial & Perubahan Peran Gender di Keluarga Muslim

Mukhammad Mustaqim, Tutik Hamidah, Mustafa Lutfi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum nafkah dalam konteks keluarga melalui lensa sosio antropologis. Nafkah, sebagai kewajiban fundamental dalam relasi keluarga, tidak hanya memiliki dimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga terikat erat dengan konstruksi sosial, nilai budaya, dan praktik kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen, penelitian ini mengelaborasi bagaimana konsep dan implementasi hukum nafkah dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang beragam. Penelitian ini mengidentifikasi variasi pemahaman dan praktik nafkah lintas budaya, peran gender dalam pemenuhan nafkah, serta dinamika kekuasaan & hierarki dalam keluarga yang berpengaruh pada penegakan hukum nafkah. Di sisi lain, peneliti juga menganalisis bagaimana perubahan sosial dan modernisasi berpengaruh terhadap interpretasi dan aplikasi hukum nafkah dalam konteks keluarga kontemporer. Pembahasan mendalam pada data penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hukum nafkah, melampaui perspektif legal formal semata, serta memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat

Akibat Hukum Pengutamaan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Terhadap Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Di Nusa Tenggara Timur

Aurelia Sherina Suryadi Putri, Zamroni Abdussamad, Erman I. Rahim — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari pengutamaan penegakan hukum pidana korupsi dibandingkan pemulihan kerugian keuangan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan kerugian negara menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu biaya operasional penegakan hukum lebih besar daripada kerugian negara, penegakan hukum yang justru menambah kerugian keuangan negara, bangunan hasil pengadaan tetap rusak meskipun pelaku dipidana, serta terjadinya penegakan hukum yang bertentangan dengan tujuan hukum modern berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana korupsi seharusnya diterapkan sebagai ultimum remedium dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara sesuai prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan penegakan hukum korupsi yang lebih berorientasi pada pemulihan aset dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru

Rachmasari Anna Khoirunnisaa, Rahadi Wasi Bintoro — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Kajian ini membahas keterkaitan antara asas ultimum remedium gagasan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dengan penguatan kebijakan restorative justice (RJ) dalam kerangka KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan perangkat pedoman peradilan yang menyertainya. Dalam perspektif kebijakan kriminal, ultimum remedium menuntut pembatasan penggunaan pidana ketika pemulihan hubungan sosial, ganti rugi, atau mekanisme non-pemenjaraan dapat mencapai tujuan perlindungan hukum secara lebih efektif dan proporsional; karenanya, pengembangan RJ diposisikan sebagai instrumen yang secara substantif “mewujudkan” semangat ultima ratio melalui pengalihan fokus dari pembalasan menuju pemulihan korban dan pemulihan relasi sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap doktrin serta kajian akademik mutakhir (2020–2025), dengan sumber primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 dan Perma No. 1 Tahun 2024, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal dan kajian akademik tentang urgensi RJ dan batas-batas diskresi aparat penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membuka ruang normatif bagi penguatan mekanisme pemulihan (misalnya melalui pengaturan sanksi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan penyelesaian yang lebih terukur), sementara Perma 1/2024 berfungsi sebagai pengarah operasional agar penerapan RJ di pengadilan lebih seragam dan berbasis kriteria yang jelas. Namun demikian, implementasi RJ masih menghadapi tantangan berupa heterogenitas praktik, risiko penyalahgunaan diskresi, serta kebutuhan kapasitas dan pengawasan yang lebih terstruktur agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga. Temuan ini merekomendasikan penguatan pedoman pelaksanaan lintas lembaga, pembentukan standar penilaian kesesuaian perkara untuk RJ, dan penguatan perlindungan pihak rentan agar integrasi ultimum remedium–restorative justice dalam KUHP baru benar-benar memperkecil “over-penalization” tanpa mengorbankan perlindungan korban dan kepastian hukum

Konflik Norma Antara Kebijakan Vasektomi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hak Reproduksi sebagai Hak Konstitusional

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Vasektomi sebagai pilihan dalam layanan kesehatan reproduksi berhadapan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membatasi tindakan tersebut karena berpotensi mengakibatkan pemandulan permanen. Artikel ini menganalisis hubungan kedua kerangka norma dan menawarkan model akomodasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konstitusional, konseptual, dan analitis dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, regulasi HAM, kependudukan, kesehatan, aturan pelaksana kesehatan reproduksi, serta Fatwa Ijtima Ulama MUI Tahun 2012. Kajian menemukan bahwa perbedaan tersebut bukan antinomi formal antarperaturan karena fatwa tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Persoalan yang muncul adalah ketegangan substantif antara layanan kesehatan berbasis hak dan norma agama yang berpengaruh secara sosial. Harmonisasi perlu menjamin pilihan sukarela, persetujuan tindakan tertulis, keselamatan klinis, informasi transparan mengenai sifat permanen dan rekanalisasi, perlindungan dari insentif yang memaksa, serta penghormatan terhadap keyakinan agama.

Analisis Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah

Muhammad Ali Adnan, Siti Fatimah, Dinda Nathannia Aritonang, Atika Sunarto — Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah tanah dalam pembangunan infrastruktur publik, seperti overpass dan underpass, menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap kedudukan serta ruang lingkup hak pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum pemanfaatan ruang bawah tanah serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam praktik pembangunan underpass di Kota Medan, khususnya pada proyek Underpass Jalan HM Yamin. Dalam sistem hukum agraria nasional, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak atas tanah mencakup tubuh bumi serta ruang di atas dan di bawahnya sepanjang diperlukan untuk penggunaan tanah, namun hak tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip fungsi sosial tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kebijakan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang bawah tanah tidak menghapus hak kepemilikan di permukaan, tetapi menimbulkan pembatasan tertentu, seperti larangan pembangunan struktur yang berpotensi mengganggu infrastruktur publik. Implikasi hukum meliputi pembatasan hak vertikal, hak atas kompensasi jika terjadi kerugian, serta pentingnya kepastian hukum melalui perizinan dan pengawasan teknis. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah diwujudkan melalui pengakuan hak atas permukaan tanah, pemberian ganti rugi yang layak, partisipasi masyarakat, serta mekanisme keberatan administratif dan peradilan. Namun, pengaturan teknis terkait batas ruang vertikal masih bersifat umum dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih rinci agar tercipta keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak pemilik tanah.

The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees in Protecting the Human Rights of Rohingya Refugees in North Sumatra, 2020-2025

Nabilah Aida Akbar Lubis, Arie Kusuma Paksi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

UNHCR memiliki peran dalam menjamin hak asasi para pengungsi di setiap wilayah. Terkhusus kedatngan para pengungsi Rohingya ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum datang ke negara destinasi atau negara ketiga. Berfokus di Sumatera Utara pada periode 2020–2025, walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, UNHCR tetap aktif memberikan perlindungan kemanusiaan serta mengadvokasi hak-hak pengungsi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak. Dukungan pemerintah Indonesia terlihat melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Kendati demikian, hambatan masih muncul akibat ketiadaan mekanisme resmi penentuan status pengungsi dan keterbatasan sumber daya. Studi ini menekankan kontribusi UNHCR dalam menutup celah tersebut dengan berkoordinasi bersama otoritas lokal dan masyarakat sipil melalui pendekatan tata kelola kemanusiaan internasional (international humanitarian governance). Temuan ini menegaskan urgensi peningkatan kolaborasi serta reformasi kebijakan demi menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan adil bagi pengungsi Rohingya di kawasan tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medik Forensik dalam Penyelidikan Tindak Kekerasan Seksual: Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Rara Afrieska Rara, Fero Sanjaya, Herlita Eryke, Marlis Tarmizi — Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga forensik medik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tenaga forensik medik berperan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui penyusunan Visum et Repertum dan pemberian keterangan ahli di hadapan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis yuridis kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan nasional yang relevan, termasuk KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan tugas forensik medik, perlindungan terhadap tenaga forensik masih lemah pada tingkat implementasi. Kelemahan tersebut tampak pada ketidakterpaduan SOP nasional, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme perlindungan hukum dan psikososial yang terstruktur bagi tenaga forensik. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kapasitas profesional, dan pengembangan sistem perlindungan berlapis yang mencakup aspek hukum, etik, dan kelembagaan. Dengan demikian, tenaga forensik medik diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen, aman, dan profesional dalam mendukung keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Dari Government Contractor Think Tank Ke Think Tank Hibrida: Adaptasi Dan Reposisi Peran Csis Indonesia Di Era Reformasi (1998-2025)

Revo Linggar Vandito, Abdul Ghofur — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

CSIS Indonesia merupakan salah satu think tank paling berpengaruh di Asia Tenggara, namun transformasi perannya dari era Orde Baru hingga era Reformasi belum dikaji secara mendalam dalam literatur ilmu politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tipologis CSIS Indonesia dengan menggunakan kerangka tipologi Abelson (2012) dan teori pemosisian think tank Medvetz (2012). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan interpretivisme, melalui wawancara terstruktur dengan peneliti dan akademisi serta studi kepustakaan terhadap dokumen primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1971–1987 CSIS Indonesia berfungsi sebagai Government Contractor Think Tank yang bergantung pada patronase negara melalui jaringan Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani. Pasca retaknya relasi dengan rezim Soeharto, CSIS melakukan tiga strategi adaptasi: membangun jejaring think tank internasional, membuka diri terhadap donor asing, dan mengonsolidasikan infrastruktur media dan bisnis. Pada era Reformasi, CSIS Indonesia tidak dapat diklasifikasikan ke dalam satu tipologi tunggal, melainkan berada di antara advocacy think tank, university without students, dan policy clubs secara simultan, sehingga lebih tepat disebut sebagai think tank hibrida yang anomalik secara tipologis. Temuan ini mengonfirmasi proposisi Abelson bahwa identifikasi tipologis think tank merupakan tantangan inheren, sekaligus menunjukkan bahwa tipologi yang dikembangkan dalam konteks Amerika Utara memerlukan adaptasi konseptual ketika diterapkan pada think tank di negara dengan warisan otoritarianisme.

Pola Komunikasi Interpersonal antara Petugas Lapas dan Warga Binaan pada Proses Assessment dalam Pembinaan di Lapas Narkotika Samarinda

Aulia Nita Rahim, Ziya Ibrizah, Silviana Purwanti, Kadek Dristiana Dwivayani — Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal antara petugas Lapas dan warga binaan dalam proses assessment pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas asesor dan warga binaan yang telah mengikuti assessment. Analisis penelitian menggunakan Teori Penetrasi Sosial Altman dan Taylor yang menjelaskan perkembangan hubungan interpersonal melalui tahap orientasi, pertukaran eksploratif afektif, pertukaran afektif, dan pertukaran stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal antara petugas dan warga binaan berkembang secara bertahap dari komunikasi formal menuju hubungan yang lebih terbuka dan saling percaya. Pada tahap awal, warga binaan cenderung merasa takut, gugup, dan tertutup. Namun, melalui pendekatan komunikasi yang humanis, empatik, dan persuasif, warga binaan mulai merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman, masalah pribadi, serta kebutuhan pembinaan mereka. Pada tahap yang lebih stabil, komunikasi berlangsung lebih santai, terbuka, dan dua arah sehingga membantu petugas memahami kondisi warga binaan secara lebih mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan assessment dan proses pembinaan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Gengsi Mahar Tinggi dan Penundaan Pernikahan: Studi Kasus pada Pemuda Muslim Medan

Arifin Marpaung, Hukum Keluarga Islam 6A, Topan Iskandar — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji fenomena gengsi mahar tinggi dan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecenderungan pemuda menunda pernikahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai makna mahar dalam masyarakat. Mahar yang semula merupakan kewajiban syariat mengalami pergeseran makna menjadi simbol prestise, kehormatan keluarga, dan status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konstruksi sosial mahar terhadap keputusan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemuda Muslim, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi mahar berkaitan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, latar belakang keluarga, serta gengsi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Budaya perbandingan sosial dan paparan media sosial turut memperkuat standar pernikahan ideal sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi pemuda. Akibatnya, banyak pemuda memilih menunda pernikahan hingga merasa mampu memenuhi tuntutan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial, dan konstruksi makna mahar dalam masyarakat.

Enhancing Public Service Quality Through Digital Licensing Innovation: A Servqual Analysis Of The Sijarimu Application In The Riau Islands Province

Liza Novianty, Edy Akhyari, Dedi Afrizal — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah untuk menghadirkan layanan perizinan yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan perizinan melalui aplikasi Sijarimu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Service Quality (SERVQUAL) yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sijarimu telah membantu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi proses pelayanan, serta transparansi perizinan. Kualitas pelayanan pada dimensi tangibles, responsiveness, assurance, dan empathy dinilai cukup baik, sementara pada dimensi reliability masih ditemukan kendala teknis dan integrasi sistem yang belum optimal. Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dan keterbatasan jaringan internet masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan. Penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi Sijarimu berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan, namun memerlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi integrasi sistem untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.

Menuju Strict Liability: Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Sungai Citarum oleh Industri Tekstil

Karlin Z. Mamu, Nirwan Junus, Regi Mokodongan, Melki T. Tunggati — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Sungai Citarum mengalami pencemaran berat akibat limbah industri tekstil, namun penegakan hukum pidana belum memberikan efek jera yang memadai. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran Sungai Citarum oleh industri tekstil di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan mengidentifikasi kendala struktural dan merumuskan model penegakan hukum yang lebih efektif. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode studi literatur, yaitu analisis dokumen hukum, dan anlisis jurnal penelitian yang berhubungan dan menjadi basis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 kasus pelanggaran, hanya 9,4% diproses secara pidana, sementara 90,6% diselesaikan melalui sanksi administratif yang tidak efektif mencegah pelanggaran berulang. Kendala utama meliputi lemahnya pengawasan pasca program nasional, kesulitan pembuktian teknis pencemaran, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan rendahnya penerapan prinsip strict liability. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi mekanisme penegakan berbasis pidana dengan penerapan strict liability, standar verifikasi IPAL berbasis monitoring online real-time, dan model koordinasi kelembagaan terpadu untuk meningkatkan deterrence effect dan keberlanjutan perlindungan lingkungan.

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham: Implikasi Pelanggaran Syarat AD/ART Perusahaan

Esther Louisa Angelia Simanjuntak, Mia Hadiati — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Anggaran Dasar (AD) berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat bagi Perseroan Terbatas, khususnya terkait prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini menganalisis syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan menelaah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang membatalkan Akta RUPSLB Nomor 10. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini mengidentifikasi empat pelanggaran kumulatif terhadap AD: (1) pemanggilan yang tidak patut melalui surat kabar meskipun alamat pemegang saham diketahui; (2) kegagalan memenuhi kuorum kehadiran wajib 100%; (3) kepemimpinan rapat oleh Direktur Keuangan yang tidak berwenang; dan (4) pelanggaran hak nominasi pemegang saham dalam penyusunan pengurus. Hakim mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta memberikan ganti rugi imateriel sebesar Rp5.000.000.000 atas cacat hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AD berfungsi sebagai determinan formal dan substantif yang definitif bagi keabsahan RUPS, dan setiap penyimpangan prosedural menimbulkan tanggung jawab perdata yang signifikan bagi organ perseroan.

Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Elektronik

Audrie Annasya Paramitha, Sunariyo Sunariyo, Bayu Prasetyo — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya transaksi elektronik di Indonesia telah mendorong pertumbuhan tindak pidana penipuan online melalui media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip ultimum remedium dalam hukum positif Indonesia serta implementasinya sebagai landasan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme non-penal tidak lagi efektif. Namun, praktik penegakan hukum terhadap penipuan online masih cenderung menggunakan pendekatan primum remedium melalui penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, implementasi prinsip ultimum remedium masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya mekanisme penyelesaian non-penal, rendahnya integrasi perlindungan konsumen digital, serta kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan restorative justice, mediasi, serta pembaruan regulasi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional, adil, dan efektif di era digital.

From Gemeinschaft to Gesellschaft: Cracks in the Practical Values of Pancasila in the Semi-Urban Society

St. Hasmawati H, Heri Tahir, Ririn Nurfaathirany Heri, Bakhtiar Bakhtiar — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the shift in the practical values of Pancasila, particularly the Third and Fourth Principles, in the developing urban community in Pattallassang District, Takalar Regency. The study used a qualitative approach with a descriptive analytical type. Data were obtained through in-depth interviews, passive participant observation, and documentation of community leaders, government officials, local residents, and academics selected using purposive sampling. Data analysis adopted the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested using triangulation of sources, techniques, and time. The results show that urbanization, economic pressures, and digital penetration have triggered the deconstruction of social solidarity in society. Gotong royong has shifted from a routine activity based on collective awareness to a conditional and transactional action. The practice of deliberation has also been distorted due to the dominance of efficiency rationality, elite capture, and the shift in communication to virtual spaces that weaken social closeness. In addition, the penetration of digital capitalism has given rise to an individualistic, consumptive, and hedonistic lifestyle. This research emphasizes the need for revitalization of public spaces and fostering Pancasila ideology based on digital-civic engagement that is more inclusive and contextual in developing peri-urban communities.

Analisis Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Karambura

Amirullah, Husnatul Mahmudah, Hikmah — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga semakin banyak ditemukan di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan peran istri dalam keluarga menurut hukum Islam, mengingat kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam melalui studi kasus di Desa Karambura. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, suami, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan kemampuan suami dalam bekerja, serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Masyarakat Desa Karambura pada umumnya memandang bahwa istri diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah selama pekerjaan tersebut dilakukan secara halal serta tetap menjaga kehormatan dan martabat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun istri dapat mengambil peran ekonomi yang lebih dominan dalam kondisi tertentu demi mewujudkan kemaslahatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga.

Tarcza Wschód Programme: Penguatan Modernisasi Strategi Pertahanan Polandia Di Suwałki Land Corridor Tahun 2024

Carissa Nayla Maharani, Wishnu Mahendra Wiswayana — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pembubaran Pakta Warsawa pada 1991 membuka ruang kebijakan pertahanan bagi Polandia, yang kemudian memilih bergabung dengan NATO pada 1999 sebagai jaminan keamanan kolektif. Namun, aneksasi Krimea, pengerahan rudal Iskander-M di Kaliningrad, serta perubahan posisi geopolitik Belarus pasca-2020 telah menciptakan tekanan militer dua arah yang mengancam Koridor Suwałki sebagai jalur darat strategis penghubung Polandia-Lithuania sekaligus satu-satunya akses darat NATO menuju negara-negara Baltik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa Polandia melakukan penguatan modernisasi strategi pertahanan melalui Program Tarcza Wschód (Eastern Shield) di Koridor Suwałki pada tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen serta kerangka conventional deterrence Mearsheimer, penelitian ini menemukan bahwa Homeland Defence Act lebih berfokus pada deterrence by punishment (peningkatan kekuatan tempur) namun meninggalkan kesenjangan infrastruktur pertahanan fisik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polandia menggabungkan kedua mekanisme pencegahan punishment dan denial guna meyakinkan Rusia bahwa agresi terhadap Koridor Suwałki tidak akan menghasilkan kemenangan cepat dengan biaya yang masih dapat ditoleransi, sekaligus melengkapi keterbatasan komitmen kolektif NATO.

Implementasi Smart Village dalam Mitigasi Bencana: Perspektif Kebijakan dan Tata Kelola Berbasis Regulasi di Kota Parepare

Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan bencana di Indonesia yang menuntut adanya pendekatan mitigasi berbasis inovasi, salah satunya melalui konsep smart village. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi smart village dalam mitigasi bencana dengan menekankan pada aspek kebijakan dan tata kelola di Kota Parepare. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan fokus pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart village belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai oleh komunikasi kebijakan yang masih bersifat top-down, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, rendahnya internalisasi kebijakan oleh pelaksana serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, pengembangan smart village masih cenderung berorientasi pada digitalisasi administratif dan belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen strategis dalam mitigasi bencana.

Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teknologi, kebijakan dan tata kelola dalam mendukung efektivitas mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya serta pengembangan tata kelola kolaboratif agar smart village dapat berfungsi secara optimal dalam pengurangan risiko bencana.

Eksitensi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Elektoral: Studi Kasus Lembaga Pemantau Pemilu KIPP, JPPR dan PERLUDEM

Hanif Vidi Yuwono, Aditya Perdana — Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0000

: Lembaga pemantau pemilu merupakan entitas masyarakat sipil yang berperan penting dalam menjaga demokrasi melalui pemantauan penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia, eksistensi lembaga pemantau pemilu ditandai oleh karakter, strategi, dan posisi yang berbeda-beda. Penelitian ini mencoba menganalisis eksistensi tiga lembaga pemantau pemilu terbesar di Indonesia yang sudah membuktikan eksistensinya lebih dari 20 tahun, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Eksistensi ketiga lembaga tersebut dapat mengilhami kelahiran lembaga pemantau pemilu lain. Hasil penelitian menemukan bahwa KIPP, JPPR dan PERLUDEM memiliki model penerapan strategi dan keunggulan yang berbeda-beda dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pemantau pemilu di Indonesia.

Pemahaman Perempuan Karir tentang Status Pendapatan sebagai Harta Bersama dan Relevansinya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif

Hasbiah Tunnaim Harahap, Sukiati, Sugeng Wanto — Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000

Studi ini menelaah status pendapatan perempuan karier dalam perkawinan dengan menyoroti dualisme normatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal memunculkan persoalan hukum mengenai apakah penghasilan istri yang diperoleh secara mandiri otomatis menjadi harta bersama atau tetap menjadi hak milik pribadinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam terhadap sembilan perempuan karier berlatar belakang hukum, terdiri dari akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara serta Aparatur Sipil Negara perempuan di lingkungan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara, disertai satu informan dari Majelis Ulama Indonesia. Analisis penelitian menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan distributif John Rawls, dan teori reformasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara fiqh klasik yang mengakui kepemilikan independen perempuan atas penghasilannya dan hukum positif Indonesia yang cenderung memasukkan penghasilan istri sebagai harta bersama. Berdasarkan prinsip ḥifẓ al-māl, hak kepemilikan perempuan atas penghasilannya wajib dilindungi. Selain itu, teori keadilan distributif menolak pembagian harta bersama secara kaku tanpa mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam yang mengakui penghasilan perempuan karier sebagai harta pribadi, kecuali ditentukan lain melalui kesepakatan.

Pertanggungjawaban Negara Israel Terhadap Indikasi Genosida di Gaza Palestina

Sarassati Garnita, Nurhasan — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perdebatan mengenai kekerasan massal di Gaza tidak lagi berhenti pada isu pelanggaran hukum humaniter, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai tanggung jawab negara atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Memburuknya situasi kemanusiaan dan rangkaian provisional measures Mahkamah Internasional menempatkan persoalan ini sebagai isu yang mendesak. Fokus kajian diarahkan pada dasar normatif, standar penilaian, dan konsekuensi hukum pertanggungjawaban Negara Israel terhadap indikasi genosida di Gaza Palestina. Telah disusun secara hukum normatif melalui pendekatan perjanjian, kasus, dan konseptual dengan menelaah Konvensi Genosida dan memperlihatkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban negara bertumpu pada keterkaitan Konvensi Genosida an ARSIWA dalam menilai atribusi tindakan organ negara, pelanggaran kewajiban internasional, dan akibat hukumnya. Rangkaian provisional measures tanggal 26 Januari 2024, 28 Maret 2024, dan 24 Mei 2024 menunjukan risiko serius terhadap hak kelompok Palestina di Gaza serta menegaskan kewajiban pencegahan, penghentian, penindakan pengahasutan, akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan alat bukti. Keseluruhan temuan menegaskan adanya dasar hukum serius untuk menguji tanggung jawab Negara Israel atas kemungkinan pelanggaran kewajiban dalam rezim Konvensi Genosida, meskipun istilah yang tepat tetap dugaan, indikasi, atau plausible risk of genocide sampai ada putusan akhir Mahkamah Internasional.

Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman pada Pekerja Produksi

Shermina Oruh, Aynun Abdi Putri Bausad, Masdarwati, Yuyun T.A — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Kecelakaan kerja pada industri manufaktur umumnya disebabkan oleh tindakan tidak aman (unsafe action) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan, sikap, pengawasan, dan sosialisasi dengan tindakan tidak aman pada pekerja produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk Unit Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan jumlah sampel 57 pekerja yang dipilih melalui simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja berada pada kategori tindakan aman (75,4%). Variabel yang berhubungan signifikan dengan tindakan tidak aman adalah sikap (p = 0,027) dan pengawasan (p = 0,002). Sementara itu, pengetahuan (p = 0,336) dan sosialisasi (p = 1,000) tidak menunjukkan hubungan signifikan. Pengawasan muncul sebagai faktor paling dominan dalam mencegah tindakan tidak aman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan perilaku aman pekerja lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama efektivitas pengawasan, daripada faktor internal seperti pengetahuan. Evaluasi terhadap metode sosialisasi dan peningkatan kualitas pengawasan diperlukan untuk memperkuat budaya keselamatan kerja.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin: Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba

Askaria Askaria, Muhamad Adystia Sunggara, Enny Agustina — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

The acquittal in the case of illegal mining offenses is an interesting phenomenon to examine, as it reveals differing interpretations of the element “not originating from a holder of an IUP (Mining Business Permit)” as stipulated in Article 161 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. These differing interpretations create uncertainty in the application of the law, especially when judges approach the meaning of mining business permits in distinct ways. This study aims to analyze the legal considerations made by the judge in Decision No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba and assess its alignment with the principle of legal certainty in the context of law enforcement in the mining sector. Although legally valid, the acquittal raises concerns about the effectiveness of law enforcement in the mining sector, as well as the application of the burden of proof in similar cases. The research method used is a normative juridical approach with a case study (case approach), examining the applicable regulations related to mining and the legal principles applied in court decisions. Primary legal materials consist of relevant legislation and court decisions, while secondary legal materials include legal literature, scholarly articles, and previous relevant research. The analysis is conducted descriptively and qualitatively, focusing on the interpretation of the elements of the crime and the application of legal principles by the judge in delivering the acquittal. The research findings show that the panel of judges interpreted the element “not originating from a holder of an IUP” in a formalistic manner, focusing on proving the ownership of the mining permit without tracing the origin of the mined materials. This narrow interpretation led to the defendant’s acquittal, as the defendant was not proven formally to be involved in illegal mining, making this decision legally justified. While this reasoning aligns with the principle of in dubio pro reo (when in doubt, acquit), substantively it fails to reflect a balance between the protection of individual rights and the state's interests in natural resources. Therefore, there is a need for harmonization between the interpretation of criminal elements, the burden of proof, and the application of criminal sanctions in mining cases, to ensure future court decisions provide fair, consistent, and legally certain rulings in line with the objectives of national law enforcement and to effectively punish those engaging in illegal mining.

Upaya Hukum Kepada Pemerintah Terhadap Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Riska Ari Amalia, Putri Raodah — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, serta menekan angka stunting di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini di sejumlah daerah menimbulkan permasalahan berupa kasus keracunan makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan tanggung jawab negara (state liability). Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban melakukan pemulihan terhadap korban, evaluasi penyebab keracunan, serta perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan. Korban keracunan dapat menempuh berbagai upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, baik melalui jalur represif maupun konstitusional. Upaya represif dapat dilakukan melalui mekanisme class action dan citizen lawsuit, sedangkan upaya konstitusional dapat ditempuh melalui pengujian peraturan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis kepada Mahkamah Agung dan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Keberadaan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengawasi penyelenggaraan program publik.

Praktek Perjanjian Tidak Bernama Di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat

Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar Alqindy, Hera Alvina Satriawan, Wahyudin — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan satu atau lebih orang lain. Perjanjian dibagi menjadi dua jenis: perjanjian yang diberi nama dan perjanjian yang tidak diberi nama. Perjanjian yang tidak diberi nama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan dalam KUHP (KUHP). Perkembangan praktik pembuatan perjanjian di Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat, telah sangat maju melampaui ketentuan dalam KUHP. Masyarakat di Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat, sudah terbiasa dengan perjanjian untuk mendirikan Usaha Jasa Pengelolaan Alat Pertanian. Karakteristik usaha ini memiliki bentuk yang berbeda dari yang diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Usaha jasa pengelolaan alat pertanian memiliki karakteristik usaha perorangan, lembaga sosial, dan bahkan koperasi. Usaha ini telah lama beroperasi di masyarakat Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian anonim oleh masyarakat di Dusun Tempos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Implementasi kesepakatan anonim di Desa Tempos mengambil bentuk lembaga yang struktur organisasi dan kegiatan usahanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa kesepakatan anonim di Desa Tempos mengambil bentuk kesepakatan yang membentuk lembaga. Kesepakatan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Potensi Implikasi Ketentuan Trade and Sustainable Development IEU-CEPA terhadap Transisi Ekonomi Hijau Industri Nikel di Indonesia

Sarah Yessie, Purnama Trisnamansyah, Yulinda Adharani — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi klausul Trade and Sustainable Development (TSD) yang termuat dalam kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta dampaknya bagi standardisasi keberlanjutan sektor nikel domestik. Urgensi kajian ini didasari oleh pergeseran global ke arah ekonomi rendah karbon yang memicu lonjakan kebutuhan mineral kritis, khususnya nikel sebagai komponen inti baterai kendaraan listrik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini menemukan bahwa ketentuan TSD dalam IEU-CEPA secara komprehensif menyatukan norma pembangunan berkelanjutan ke dalam struktur perdagangan global. Hal ini mencakup tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa TSD akan mengubah standar industri nikel nasional melalui pengetatan proteksi ekologi, transparansi alur pasokan mineral, serta sinkronisasi parameter dagang dengan pasar Uni Eropa. Oleh sebab itu, akselerasi penguatan regulasi domestik mengenai praktik ekstraksi mineral yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga relevansi dan keunggulan kompetitif nikel Indonesia di pasar internasional yang kian selektif terhadap aspek keberlanjutan.

Dualitas Kepentingan dalam Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha secara Sekaligus: Prespektif Kepastian Hukum Investasi dan Kedaulatan Agraria

Evada Septia Nova, Herawan Sauni — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tanah dalam sistem hukum Indonesia memegang posisi strategis tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU Agraria Dasar (UUPA). Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui Hak untuk Menggarap (HGU), yang berfungsi untuk mendukung kegiatan investasi dan pembangunan nasional. Namun, perkembangan regulasi yang memungkinkan perpanjangan dan pembaruan HGU secara simultan telah menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai keseimbangan antara kepastian hukum untuk investasi dan prinsip kedaulatan agraria serta fungsi sosial tanah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dari perpanjangan dan pembaruan HGU secara simultan dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum agraria Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi undang-undang dan peraturan terkait HGU, putusan pengadilan, dan literatur akademis yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi norma dan hubungan antara peraturan yang berlaku dalam kerangka hukum agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum atas perpanjangan dan pembaruan simultan Hak Penggunaan Lahan (HGU) mencerminkan pergeseran paradigma dari pembatasan bertahap ke pendekatan yang lebih akomodatif terhadap investasi melalui penyediaan kepemilikan jangka panjang. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dan meningkatkan daya tarik investasi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memiliki implikasi berupa potensi ketidakselarasan regulasi dengan UU Agraria Dasar (UUPA), kecenderungan konsentrasi kepemilikan lahan, dan berkurangnya ruang gerak negara untuk melaksanakan redistribusi agraria. Lebih lanjut, prinsip fungsi sosial lahan berpotensi melemah karena kurangnya mekanisme untuk mengevaluasi dan memantau penggunaan lahan jangka panjang.

Kepastian Hukum Terhadap Status Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Masa Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pepe Febianti, Ade Maman Suherman, Imam Budi Santoso — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap status pekerja harian lepas berdasarkan masa kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dikaitkan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo dan teori keadilan John Rawls. Pekerja harian lepas, khususnya cleaning service di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan kelompok pekerja yang paling rentan terhadap ketidakpastian status hukum. Mereka sering tidak mendapatkan hak normatif seperti upah sesuai UMR, jaminan sosial BPJS, kompensasi, dan Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan statusnya tidak berubah meski telah bekerja lebih dari enam tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan hukum. Fokus analisis tertuju pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur kepastian hukum status pekerja harian lepas, sehingga memunculkan multitafsir dan celah hukum yang kerap dimanfaatkan pemberi kerja. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui: pergeseran batasan kuantitatif 21 hari menjadi batasan kualitatif berbasis sifat pekerjaan; sinkronisasi definisi pekerja harian lepas ke dalam rezim PKWT; kewajiban pemberian kompensasi proporsional; serta digitalisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan secara terpadu.

Overcriminalization terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dan Urgensinya terhadap Reformasi Hukum Pidana

Husni Nurramdani, Rahadi Wasi Bintoro — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi ekspresi masyarakat di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap ekspresi di media sosial yang berpotensi menimbulkan overcriminalization terhadap kebebasan berekspresi, serta mengkaji urgensi reformasi hukum pidana dalam merekonstruksi batas kriminalisasi agar selaras dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), masih mengandung rumusan yang luas dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kritik, opini, dan ekspresi di media sosial. Kondisi tersebut memunculkan chilling effect yang berdampak pada penyempitan ruang kebebasan sipil dalam masyarakat demokratis. Reformasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan arah pembaruan yang lebih proporsional melalui perumusan norma yang lebih jelas, pembatasan kriminalisasi berbasis actual harm, serta penguatan prinsip ultimum remedium. Dengan demikian, reformasi hukum pidana diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, demokratis, dan selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi di era digital.

An Analytical Study on the Determinant Factors Contributing to the Exposure of Individuals or Groups to Radical Terrorist Ideologies in Indonesia

Budiarsih, Agung Mafazi — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tindakan kriminal terorisme pada dasarnya merupakan hasil dari paparan terhadap ideologi teroris radikal yang dianut oleh individu atau kelompok. Ideologi ini berfungsi sebagai cikal bakal munculnya terorisme. Sistem keyakinan semacam itu menimbulkan ancaman serius terhadap kerukunan sosial, yang berpotensi meningkat menjadi bahaya yang mengancam perdamaian, keamanan nasional, dan bahkan kelangsungan hidup suatu negara. Individu atau kelompok yang terpapar ideologi teroris radikal berasal dari latar belakang yang beragam, masing-masing dipengaruhi oleh faktor pendorong yang berbeda yang mengarahkan mereka menuju radikalisasi dan, pada akhirnya, tindakan terorisme. Secara umum, munculnya gerakan teroris radikal dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan dua kategori faktor utama: faktor ideologis dan faktor non-ideologis. Faktor ideologis melibatkan penafsiran yang keliru atau manipulasi doktrin agama atau politik, sedangkan faktor non-ideologis mencakup kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, perasaan ketidakadilan atau dendam, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah, dan penegakan hukum yang lemah. Unsur-unsur yang saling terkait ini berkontribusi pada proses radikalisasi yang mengubah individu biasa menjadi pelaku atau pendukung terorisme. Oleh karena itu, memahami interaksi kompleks antara kondisi ideologis dan sosial-ekonomi sangat penting dalam merumuskan kerangka hukum dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi terorisme.

Tanggungjawab Perusahaan Atas Ilegal Logging Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Di Sumatra Barat

Sipa Mawadah Warohmah, Tjempaka Tjempaka — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Awal tahun 2026 negara Indonesia menghadapi kondisi darurat bencana tanah longsor tepatnya di pulau Sumatra barat yang disebabkan karena praktik ilegal logging oleh beberapa perusahaan untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi pertambangan dan kebun sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab hukum perusahaan atas eksploitasi Sumber Daya Alam secara ilegal serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka, menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan class action, serta literatur internasional yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbuatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan hukum administrasi dan hukum perdata melalui upaya hukum yang diajukan secara perwakilan (class action) sebagai upaya efektif dalam memperluas akses keadilan, mendorong akuntabilitas korporasi serta memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Akan tetapi, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya pengawasan dari aparat setempat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendorong efektivitas pengelolaan lingkungan.

Perbandingan Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Australia Dan Indonesi Dalam Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Elektonik

Kurnia Ariyani, Siti Nur Azizah, Januar Agung Saputera — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas perbandingan sistem hukum pendaftaran tanah antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada kepastian hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam konteks penerbitan sertifikat elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, sertifikat elektronik menjadi alat penting untuk menjamin hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dua negara tersebut mengatur pendaftaran tanah dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Berlakunya Sertipikat Elektronik di Indonesia,sering menjadi pertanyaan bagi semua masyarakat, bagaimana perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum ,mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan yang masih belum terselaikan, banyak persertifikat badan usaha berada di tanah yang merupakan wilayah-wilayah konflik dengan masyarakat, seharusnya konflik-konflik ini yang diselesaikan terlebih dulu. Prioritas kerja ini menunjukkan bahwa sistem pertanahan makin diorientasikan untuk kepentingan liberalisasi, Sebab sertifikasi tanah tanpa didahului reforma agraria hanya akan melegitimasi monopoli tanah. Proses semacam ini berpotensi memperparah konflik agraria, perlu ada jaminan kepastian hukum dari pemerintah dengan terbitnya sertipikat elektronik menjadi bukti kepemiikan yang kuat tidak bisa terbantahkan, di negara bagian di Australia menganut System Torrens, yaitu suatu sistem pencatatan hak atas tanah di mana hukum menjamin bahwa seseorang yang namanya tercantum di dalam daftar umum (public registered) adalah yang berhak untuk memiliki tanah itu. Jika terjadi kesalahan di dalam pencatatan maka negara akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi.

Krisis Regenerasi Petani Muda Di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

Fahmi Anshori, Lina Sudarwati, Rahman Malik, Bisru Hafi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Krisis regenerasi petani muda adalah fenomena menurunnya tenaga kerja pada kalangan muda dalam sektor pertanian. Seperti di desa Karang Anyar berdasarkan data SIMLUHTAN Pertanian Desa Karang Anyar tahun 2022, jumlah petani muda usia dibawah 39 tahun hanya 39 orang dari 476 total jumlah petani. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan persepsi dan faktor pertimbangan pemuda pada jenis pekerjaan di sektor pertanian dan nonpertanian, serta penyebab kurang berminatnya pemuda menjadi petani, sehingga terjadi krisis regenerasi petani muda di desa tersebut. Lokasi penelitian berada di desa Karang Anyar, Simalungun. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan pemuda lebih memilih jenis pekerjaan di luar pertanian daripada di sektor pertanian. Karena adanya persepsi pemuda jika bekerja di sektor luar pertanian, dinilai lebih memberikan jaminan penghasilan, meningkatkan status sosial, atau fasilitasnya yang nyaman. Dibandingkan sektor pertanian yang dinilai profesi yang berat, melelahkan, bekerja di tempat yang kotor, panas-panasan, penghasilannya rendah, dan dipandang rendah. Adanya persepsi tersebut menjadikan pemuda lebih mempertimbangkan jenis pekerjaan yang akan dipilih, yakni lebih memilih bekerja di luar pertanian. Enggannya pemuda bekerja menjadi petani selain karena faktor internal, juga karena adanya faktor eksternal seperti kurangnya edukasi, dukungan orang tua, serta belum adanya program intensif yang diberikan dari pemerintah dalam menunjang minat pemuda dalam dunia pertanian.

Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat prespektif hukum perdata dan hukum Islam

Moh Sahrul sahrul_054, Susi Susilawati, Maulana Amin Tahir — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena yang meluas di Indonesia akibat faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kedudukan dan perlindungan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, serta mengkaji pemenuhan hak-hak dasar anak dalam kondisi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, anak hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak nasab, waris, dan nafkah dari pihak ayah tidak dapat diperoleh secara langsung. Dalam hukum Islam, anak tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sepanjang perkawinan sah menurut syariat. Ketiadaan akta nikah berdampak pada sulitnya anak memperoleh akta kelahiran yang memuat nama ayah, sehingga mengancam pemenuhan hak identitas, nafkah, waris, serta hak sosial dan pendidikan anak. Mekanisme isbat nikah dan pembuktian hubungan biologis menjadi solusi hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Problematika Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0000

Politik hukum narkotika di Indonesia menghadapi problematika pasca disahkannya Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pasal 609 masih mempertahankan delik penguasaan tanpa batasan tafsir yang jelas sehingga menyamaratakan penyalahguna dengan pengedar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkritisi implikasi Pasal 609 yang tetap mempertahankan norma yang berdampak terhadap penyalahguna dan potensi memicu disparitas pemidanaan pasca penghapusan pidana minimum khusus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deduktif-preskriptif menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "menguasai" bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan hal ini terlihat dari data 92,3% penyalahguna berakhir di penjara sehingga memicu krisis overcrowding. Selain itu ketiadaan batas minimum pemidanaan memicu disparitas putusan yang mencederai kepastian hukum hingga 63,6%. Sebagai konklusi, kebebasan hakim perlu diarahkan agar sesuai dengan nilai keadilan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi prosedural melalui screening tiga fase berbasis asesmen terpadu, serta pelembagaan pedoman pemidanaan menggunakan matriks skoring (sentencing grid) untuk menjamin keadilan yang proporsional.

Interpretasi Batasan Core Business terhadap Outsourcing Sektor Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Teknis mengenai Pekerjaan Alih Daya

Putri Ni’matul Maula; Rianda Dirkareshza — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Praktik alih daya (outsourcing) pada sektor ketenagalistrikan masih menimbulkan persoalan mengenai batas antara pekerjaan inti (core business) dan pekerjaan penunjang (non-core business) meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekaburan hukum dalam penentuan batas core business pada sektor ketenagalistrikan berdasarkan peraturan teknis mengenai pekerjaan alih daya serta mengkaji penerapannya melalui studi kasus outsourcing di PT PLN (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis menggunakan teori tiga tujuan hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 belum memberikan indikator umum mengenai pekerjaan penunjang serta belum menghubungkannya secara sistematis dengan pengaturan sektoral sehingga menimbulkan ruang penafsiran yang luas. Praktik outsourcing di PT PLN (Persero) juga menunjukkan bahwa pemisahan core business dan non-core business lebih didasarkan pada fungsi pengendalian dan fungsi pelaksanaan sehingga sejumlah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga listrik tetap dialihdayakan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, revisi PP Nomor 62 Tahun 2012, serta pengembangan parameter klasifikasi pekerjaan berbasis kontinuitas fungsi, keterkaitan dengan pelayanan publik, dan risiko keselamatan teknis.

Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Khalid Prawiranegara, Lanang Sakti, Ana Rahmatyar, Imam Alfurqan — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen serta mengkaji berbagai tantangan implementasinya pada era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan HAM dalam konstitusi melalui Bab XA (Pasal 28A–28J) merupakan tonggak penting dalam menegaskan HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, lemahnya perlindungan data pribadi, serta belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi turut memunculkan bentuk-bentuk baru pelanggaran HAM yang membutuhkan respons hukum yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kinerja lembaga penegak HAM, serta pembangunan budaya hukum masyarakat agar perlindungan HAM dapat terwujud secara efektif.

Integrasi Perlindungan Padang Lamun sebagai Ekosistem Karbon Biru dalam Penguatan Mitigasi Iklim di Indonesia

Nabilah Puspitarini, Davilla Prawidya Azaria — Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0000

Fenomena perubahan iklim yang ekstrem memerlukan mitigasi yang strategis salah satunya dengan optimalisasi ekosistem karbon biru. Lamun sebagai ekosistem karbon biru, dengan potensi penyerapan karbonnya yang besar masih dihadapkan pada perlindungan yang belum maksimal di tengah penurunan kualitas dan luasannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah perlindungan lamun di tingkat regulasi internasional dan penguatan perlindungannya di Indonesia sebagai wujud komitmen dalam menurunkan emisi karbon pada Nationally Determined Contribution (NDC) dengan mengkomparasi negara lain sebagai praktik terbaik. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan meninjau melalui acuan kepustakaan berbahan hukum. Hasil temuan dari analisis peneliti menemukan bahwa perlindungan lamun di tingkat internasional memiliki regulasi yang masih lemah. Untuk praktik terbaik dari Fiji dan Filipina telah menerapkan model kebijakan Climate Framework Laws dengan undang-undang perubahan iklim sebagai induk hukumnya yang di dalamnya memuat legislasi iklim yang komprehensif, pengakuan terhadap karbon biru dan perlindungannya, serta kelembagaan yang khusus menangani perubahan iklim seperti National Ocean Policy Steering Committee dan Climate Change Commission sehingga dapat memperkuat tata kelola perubahan iklim. Pembelajaran dari Fiji dan Filipina dapat diterapkan di Indonesia atas absennya regulasi perubahan iklim di Indonesia saat ini. Model kebijakan tersebut memuat kelembagaan yang berfokus menangani isu perubahan iklim disertai perlindungan terhadap ekosistem karbon biru khususnya lamun untuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Analisis Hukum Terhadap Cyber Grooming Sebagai Ancaman Baru Bagi Perlindungan Anak Indonesia

Fathony Karuniawan — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital yang pesat menimbulkan ancaman baru bagi perlindungan anak di Indonesia, salah satunya adalah cyber grooming. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kejahatan cyber grooming serta mengidentifikasi celah regulasi yang perlu diperbaiki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum secara komprehensif mengakomodasi delik cyber grooming secara mandiri dan eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang mengkriminalisasi cyber grooming secara tegas, penguatan mekanisme pelaporan berbasis digital, serta sinergi antara penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia di ruang siber.

Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Aborsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Kesehatan Berdasarkan Perspektif Primum Remedium

Qoonitah Amri, Indra Yudha Koswara, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Aborsi ilegal merupakan salah satu persoalan hukum yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan data BKKBN tahun 2023, terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi per tahun, dan sekitar 79% dilakukan secara ilegal dan tidak aman.^[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mekanisme pemidanaan terhadap pelaku aborsi. Namun, fakta lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan penegakannya, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta merumuskan konsep pemidanaan ke depan berdasarkan perspektif primum remedium, di mana hukum pidana diposisikan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana aborsi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas primum remedium dalam pemidanaan pelaku aborsi dapat memberikan efek jera yang optimal serta mencegah terulangnya praktik aborsi ilegal. Penguatan norma pemidanaan yang proporsional, konsisten, dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum kesehatan Indonesia.

Strategic Mapping of Maritime Potential to Strengthen Investment Development in Bintan Regency

Yeni Yustina Yeni, Rumzi Samin, Armauliza Septiawan3 — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Kabupaten Bintan memiliki potensi maritim yang signifikan yang didukung oleh perikanan tangkap, budidaya perairan, wisata bahari, jasa pelabuhan, dan wilayah pesisir yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Potensi-potensi ini mewakili aset ekonomi daerah yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi. Namun, pemetaan potensi maritim di Kabupaten Bintan belum dilakukan secara komprehensif, sehingga informasi spesifik mengenai peluang investasi maritim masih terbatas. Kurangnya data spasial, informasi yang tidak memadai tentang sektor-sektor unggulan, dan tidak adanya pemetaan regional yang terintegrasi telah menyebabkan peluang ekonomi maritim tetap kurang dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemetaan potensi maritim dalam mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang melibatkan instansi pemerintah daerah terkait. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor perikanan, bersama dengan pertanian dan kehutanan, hanya menyumbang sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto Daerah Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan potensi maritim telah dilakukan oleh pemerintah daerah; namun, pemetaan tersebut masih bersifat umum, kurang terintegrasi lintas sektor, dan belum menghasilkan informasi investasi terperinci yang siap ditawarkan kepada calon investor.

Money Politics and Its Complexity: Evidence form Four Regencies in Indonesia

Faris Widiyatmoko, Reja, Afgan Fadilla, Hasyim Nawawi Agustianto — Sat, 20 Jun 2026 00:00:00 +0000

Praktik jual beli suara di Indonesia menunjukkan paradoks yang terus-menerus antara penolakan moral dan keterlibatan pragmatis, yang mencerminkan interaksi yang sangat kompleks antara cita-cita demokrasi dan realitas patronase. Studi ini meneliti pengaruh identifikasi partai, pendidikan, pendapatan, dan kelompok usia terhadap sikap dan pengalaman pemilih terhadap praktik jual beli suara di empat kabupaten, yakni Banjar, Humbang Hasundutan, Kolaka, dan Lamongan. Dengan menggunakan desain penjelasan kuantitatif dan regresi logistik berdasarkan data survei pasca-pemilu 2024, studi ini menganalisis bagaimana faktor-faktor ini membentuk persepsi moral dan partisipasi perilaku dalam transaksi pemilu. Temuan menunjukkan pola ambivalensi moral-praktis yang konsisten: meskipun sebagian besar responden menolak praktik jual beli suara sebagai tindakan yang tidak pantas, tapi masih banyak yang berpartisipasi di dalamnya. Identifikasi partai melemahkan resistensi moral dan memperkuat jaringan transaksional, sedangkan pendidikan dan kelompok generasi memperkuat kesadaran etis, meskipun tidak merata di berbagai wilayah. Pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, menunjukkan bahwa praktik ini melintasi batas kelas. Secara keseluruhan, praktik pembelian suara di Indonesia beroperasi sebagai mekanisme adaptif dan tertanam secara sosial dalam demokrasi patronase, di mana nilai-nilai, kebutuhan, dan loyalitas terus dinegosiasikan dalam arena pemilihan. Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas multidimensional dari pertukaran politik, mengungkapkan bahwa partisipasi demokratis Indonesia dipertahankan melalui keseimbangan yang rumit antara moralitas, pragmatisme, dan timbal balik sosial.

Partisipasi Politik Perempuan Studi Fenomenologi Di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal

Reh Ngenana, Aprilinda M. Harahap — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Partisipasi politik perempuan di tingkat desa masih dipengaruhi oleh hambatan struktural, kultural, dan personal yang membatasi keterlibatan mereka dalam proses politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, serta memahami cara mereka memaknai partisipasi politik dalam konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan politik desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh pendidikan, dukungan keluarga, lingkungan sosial, persepsi gender, serta akses terhadap organisasi desa seperti PKK, posyandu, dan forum masyarakat. Keterlibatan perempuan masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, beban domestik, minimnya representasi, dan rendahnya pengetahuan politik. Namun, sebagian perempuan mulai menunjukkan kesadaran dan keberanian dalam menyampaikan aspirasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang inklusif dan penguatan kapasitas perempuan dalam demokrasi lokal.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Yang Dijadikan Proyek Strategis Nasional Oleh Pemerintah Di Kalimantan

Ninda Putri Noor Fajrini, Richard C Adam — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menimbulkan ketimpangan bagi Suku Balik. Masyarakat adat terdampak serius oleh penyitaan tanah ulayat, hilangnya tempat tinggal, kerusakan ekosistem, hingga krisis pangan dengan kompensasi yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat yang ditetapkan sebagai PSN.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, menganalisis UUPA No. 5/1960, PP No. 19/2021, serta Perda Kaltim No. 1/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat adat dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf g Perda Kaltim No. 1/2015 yang mengakui hak ulayat. Terkait tanggung jawab, berdasarkan Pasal 18 PP No. 19/2021, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat adat atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut.

Framing Media Lokal Dan Konstruksi Citra Politik Kandidat Pada Pemilihan Gubernur Banten 2024

Adhi Masdautama Eru, Euis Komalawati — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media lokal membingkai dan mengonstruksi citra politik kandidat pada Pemilihan Gubernur Banten 2024. Topik ini penting dikaji karena media tidak hanya menyampaikan informasi politik, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap kandidat melalui penonjolan isu dan atribut tertentu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Entman terhadap 12 berita dari Kabar Banten dan Banten Raya yang dipublikasikan selama masa kampanye. Data diperkuat melalui wawancara mendalam dengan redaktur media, tim sukses, dan akademisi komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media cenderung membangun empat citra utama kandidat, yaitu berpengalaman, religius, merakyat, dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Proses pembentukan citra berlangsung melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi realitas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa media lokal memiliki peran strategis dalam membentuk realitas politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat. Penelitian ini penting sebagai kontribusi bagi kajian komunikasi politik dan penguatan literasi media dalam demokrasi lokal.

Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Sungai Citarum

Jahidin, Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Sungai Citarum, yang sering disebut sebagai sungai termacet di dunia, terus menghadapi tekanan serius dari aktivitas industri. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan seringkali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Artikel ini menganalisis lemahnya penegakan hukum dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant 1 dan Plant 4 di Karawang, Jawa Barat. Melalui studi kasus normatif-empiris, penelitian ini mengkaji penerapan sanksi administratif sebesar Rp 3,5 miliar yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat kepada PT Pindo Deli Plant 1 atas pencemaran air Sungai Citarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang bersifat punitive (denda) tidak efektif sebagai efek jera, terbukti dengan dugaan pelanggaran serupa yang kembali terjadi di Plant 4. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi administratif tanpa diikuti dengan sanksi pidana atau pencabutan izin menunjukkan kelemahan dalam implementasi asas ultimum remedium. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kewenangan pemerintah daerah, optimalisasi penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata (civil liability) dan pidana (criminal enforcement), serta peningkatan pengawasan partisipatif untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan ekologis di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus Di Desa O’o Kacamatan Donggo Kabupaten Bima)

Nur Cahya Amaliah, Husnatul Mahmudah, Muhamadd Rasyat Al Fajar — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pendamping PKH, pemerintah desa, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa O’o telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya penyaluran bantuan yang rutin serta pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan keluarga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan bantuan, rendahnya pemanfaatan bantuan untuk kegiatan produktif, serta masih adanya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, pendampingan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pelaksanaan PKH dapat lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian dan pendapatan keluarga penerima manfaat.

Marketplace Sebagai Ruang Pembentukan ‘Urf Digital: Analisis Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah

Upi Sopiah Ahmad, Nawir Yuslem, M. Jamil, Muhammad Faisal Hamdani — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan marketplace di Indonesia telah melahirkan kebiasaan transaksi digital baru yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, terutama karena platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai media jual beli, tetapi juga membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ‘urf dalam praktik Cash on Delivery (COD), sistem rating dan ulasan (review), serta sistem pengembalian dana (refund) berdasarkan kaidah fikih al-‘Ādah Muḥakkamah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan ushul fikih. Data yang digunakan berupa data kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash on Delivery berfungsi membangun kepercayaan awal, mengurangi risiko transaksi, dan memperluas partisipasi konsumen dalam ekonomi digital. Sistem rating dan ulasan berfungsi sebagai mekanisme reputasi digital yang meningkatkan transparansi pasar, mendorong akuntabilitas penjual, serta membantu konsumen dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, sistem refund berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen yang sejalan dengan konsep khiyār dalam fikih muamalah. Ketiga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf digital dan diterima sebagai ‘urf ṣaḥīḥ selama dipraktikkan secara umum, membawa kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak menimbulkan mudarat. Sebaliknya, penyalahgunaan praktik-praktik tersebut menjadikannya sebagai ‘urf fāsid yang tidak memiliki legitimasi hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembentukan ‘urf digital dalam marketplace tidak sepenuhnya terjadi secara organik, tetapi turut dipengaruhi oleh tata kelola platform dan intervensi algoritmik yang membentuk perilaku transaksi pengguna.

Penyelesaian SengPenyelesaian Sengketa Kecelakaan Transportasi Taksi Listrik Green SM Akibat Human Errorketa Kecelakaan Transportasi Taksi Listrik Green Sm Akibat Human Error

Muhammad Avin Athalla Rilya, Dwi Desi Yayi Tarina — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi telah menghadirkan berbagai inovasi layanan, termasuk penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi umum yang ramah lingkungan. Salah satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia adalah Green SM, perusahaan transportasi berbasis kendaraan listrik yang berasal dari Vietnam. Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kecelakaan lalu lintas yang diduga disebabkan oleh kelalaian pengemudi, keluhan tarif yang relatif lebih tinggi dibandingkan layanan transportasi daring lainnya, serta kendala operasional berupa keterbatasan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi penumpang maupun pihak ketiga sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat kelalaian pengemudi pada layanan transportasi Green SM serta bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi dengan melibatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasional pengemudi. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai standar penyelesaian sengketa dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga. Oleh karena itu diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Issues in the Application of the Principle of Diligence in Policies on the Designation of Abandoned Land in Indonesia

Aminatus Sholihah — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan prinsip uji tuntas dalam kebijakan terkait penetapan lahan terlantar di Indonesia dan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak atas tanah yang dirugikan akibat penetapan tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari tingginya jumlah keputusan penetapan lahan terlantar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Tata Kelola Pemerintahan Negara (PTUN), yang menunjukkan adanya cacat administratif, khususnya terkait pengabaian prinsip uji tuntas sebagai bagian dari Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip uji tuntas dalam penetapan lahan terlantar belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) faktor hukum substantif, yaitu tidak adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai prinsip uji tuntas dalam peraturan pertanahan, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; (2) faktor hukum struktural, yaitu lemahnya kapasitas dan profesionalisme pejabat administrasi pertanahan dalam melakukan verifikasi data yang komprehensif; dan (3) faktor budaya hukum, yaitu rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat dan masyarakat mengenai pentingnya prinsip uji tuntas. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar meliputi tiga mekanisme utama: tahap evaluasi, tahap peringatan, dan mekanisme peninjauan yudisial melalui litigasi di Mahkamah Tata Usaha Negara (PTUN). Dari ketiga mekanisme tersebut, peninjauan yudisial merupakan bentuk perlindungan yang paling efektif karena dapat mengoreksi dan membatalkan keputusan administratif yang mengandung cacat hukum, sekaligus memulihkan hak-hak pemilik tanah.

Polarisasi Sentimen Makan Bergizi Gratis di Tiktok: Ancaman Echo Chamber terhadap Kewargaan Digital

Muhammad Kamil Ridha, Ayu Ramadhani, Budi Mulyono — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji fenomena algorithmic echo chamber sebagai tantangan kewargaan digital dalam polarisasi sentimen terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di platform Tiktok. Menggunakan desain penelitian campuran konvergen paralel, penelitian menganalisis 60 video Tiktok (30 pro dan 30 kontra) melalui uji MANOVA dan analisis konten kualitatif multimodal. Hasil kuantitatif menunjukkan perbedaan profil keterlibatan yang signifikan secara multivariat (Pillai’s Trace = 0,280; F = 7,258; p < ,001). Konten pro memperoleh rata-rata likes lebih tinggi sebagai bentuk persetujuan afirmatif, sementara konten kontra memicu komentar dan shares yang lebih tinggi sebagai ekspresi keterlibatan aktif berbasis emosi. Secara kualitatif, kubu pro membangun narasi solidaritas ekonomi dan legitimasi moral melalui visual kelompok rentan dan format pseudo-podcast, sedangkan kubu kontra menggunakan framing kegagalan teknis untuk memobilisasi kemarahan publik. Temuan menegaskan bahwa algoritma fyp Tiktok secara efektif membentuk gelembung filter dan ruang gema yang mengisolasi pengguna ke dalam klaster ideologis terpolarisasi, sehingga wacana kebijakan publik bergeser dari deliberasi rasional menjadi pertarungan identitas emosional. Penelitian ini berimplikasi pada urgensi penguatan literasi digital, kesadaran algoritmik, dan etika berpendapat sebagai pilar kewargaan digital yang sehat.

penelitian campuran konvergen paralel, penelitian menganalisis 60 video Tiktok (30 pro dan 30 kontra) melalui uji MANOVA dan analisis konten kualitatif multimodal. Hasil kuantitatif menunjukkan perbedaan profil keterlibatan yang signifikan secara multivariat (Pillai’s Trace = 0,280; F = 7,258; p < ,001). Konten pro memperoleh rata-rata likes lebih tinggi sebagai bentuk persetujuan afirmatif, sementara konten kontra memicu komentar dan shares yang lebih tinggi sebagai ekspresi keterlibatan aktif berbasis emosi. Secara kualitatif, kubu pro membangun narasi solidaritas ekonomi dan legitimasi moral melalui visual kelompok rentan dan format pseudo-podcast, sedangkan kubu kontra menggunakan framing kegagalan teknis untuk memobilisasi kemarahan publik. Temuan menegaskan bahwa algoritma fyp Tiktok secara efektif membentuk gelembung filter dan ruang gema yang mengisolasi pengguna ke dalam klaster ideologis terpolarisasi, sehingga wacana kebijakan publik bergeser dari deliberasi rasional menjadi pertarungan identitas emosional. Penelitian ini berimplikasi pada urgensi penguatan literasi digital, kesadaran algoritmik, dan etika berpendapat sebagai pilar kewargaan digital yang sehat.

Disharmonisasi Penegakan Pidana Pajak Berbasis Follow The Money Asset Tracing Pasal 44c Uu Hpp

Sanusi — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini menganalisis disharmonisasi pengaturan penegakan pidana perpajakan dalam Pasal 44C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pada konstruksi pidana denda yang tidak dapat diganti dengan kurungan, mekanisme penyitaan dan pelelangan harta terpidana, serta kemungkinan pidana penjara apabila hasil asset tracing tidak mencukupi untuk membayar denda. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kerangka analisis dibangun melalui grand theory negara hukum, middle theory tata kelola pemerintahan yang baik, dan applied theory efektivitas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 44C memperkuat orientasi pemulihan kerugian pendapatan negara melalui follow the money dan asset tracing, tetapi masih menyisakan titik disharmoni dengan KUHAP, rezim hak tanggungan, tata cara blokir dan sita pertanahan, serta prinsip proporsionalitas pemidanaan. Harmonisasi pasca-UU HPP belum cukup apabila tidak ditopang pedoman teknis lintas lembaga, interoperabilitas data aset, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, dan batas uji proporsionalitas terhadap pidana pengganti. Artikel ini merekomendasikan penguatan aturan turunan Pasal 44C, standar asset tracing terpadu antara DJP, PPATK, Kejaksaan, pengadilan, perbankan, dan ATR/BPN, serta desain penegakan yang memadukan kepastian hukum, good governance, dan efektivitas pemulihan penerimaan negara. (Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2022; OECD, 2021; FATF, 2023).

Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Menuju Sistem Yang Independen

Ahmad Fauzan, Gunawan Arifin, Mohamad Safrin — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh intervensi politik melalui keterlibatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta melakukan perbandingan dengan model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil yang memiliki tingkat independensi lebih kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi Komisi Pemilihan Umum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara pemilu akibat dominasi aktor politik, tidak optimalnya standar berbasis merit, serta terbatasnya transparansi substantif dan efektivitas partisipasi publik. Sebaliknya, model Tribunal Superior Eleitoral Brazil yang berbasis peradilan elektoral menunjukkan sistem seleksi yang lebih terlindungi dari kepentingan politik sehingga lebih mampu menjamin akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan mekanisme seleksi melalui penguatan tim seleksi independen, pembatasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, penerapan sistem merit yang terukur, peningkatan transparansi, serta pengembangan model electoral court dan konsep reverse mechanism selection. Reformasi tersebut menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas serta legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia

Implikasi Hukum Akreditasi Rumah Sakit Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo Semarang

Yuswanti, Imam Ropii, Carolina Kuntardjo, Marsudi Dedi Putra — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Akreditasi rumah sakit merupakan instrumen hukum yang diwajibkan negara untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, namun implementasinya di rumah sakit jiwa belum banyak dikaji secara yuridis-empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akreditasi, implikasi hukumnya terhadap akuntabilitas pelayanan kesehatan pasien, serta hambatan yang dihadapi di RSJ Amino Gondohutomo Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian hukum non-doktrinal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap 4 informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi paripurna yang diraih RSJ telah mentransformasi pelayanan kesehatan menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui kepatuhan SOP, informed consent, rekam medis, dan audit insiden. Hambatan utama meliputi beban ganda SDM antara pelayanan klinis dan pengelolaan dokumen akreditasi, serta risiko hukum dalam penanganan pasien jiwa yang berpotensi agresif. Penelitian ini menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit jiwa memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks dibandingkan rumah sakit umum, sehingga diperlukan regulasi akreditasi khusus yang mengakomodasi karakteristik pelayanan psikiatri demi terwujudnya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Fragmentation of Civil Law and the Crisis of Legal Certainty in the Era of Globalization Based on an Analysis of the Urgency of Establishing International Civil Law in Indonesia

Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

This study examines the fragmentation of civil law and its impact on legal certainty in Indonesia amid the growing complexity of cross-border legal relations in the era of globalization. The research focuses on the urgency of establishing an integrated Private International Law framework to address inconsistencies within the national legal system. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the coexistence of colonial legal heritage, national regulations, and inconsistent judicial practices that contribute to legal fragmentation. The findings show that the absence of a comprehensive codification of Private International Law creates uncertainty in determining applicable law, jurisdiction, and recognition of foreign judgments in civil disputes involving foreign elements. This condition weakens the consistency and predictability of legal enforcement. Therefore, the study concludes that the establishment of a codified and integrated Private International Law system is urgently needed to strengthen legal certainty and support the harmonization of Indonesia’s national legal system in responding to globalization.

Studi ini meneliti fragmentasi hukum perdata dan dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum lintas batas di era globalisasi. Penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan kerangka Hukum Perdata Internasional yang terintegrasi untuk mengatasi inkonsistensi dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum statutori dan konseptual, studi ini menganalisis koeksistensi warisan hukum kolonial, peraturan nasional, dan praktik peradilan yang tidak konsisten yang berkontribusi pada fragmentasi hukum. Temuan menunjukkan bahwa tidak adanya kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif menciptakan ketidakpastian dalam menentukan hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan pengakuan putusan asing dalam sengketa perdata yang melibatkan unsur asing. Kondisi ini melemahkan konsistensi dan prediktabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa pembentukan sistem Hukum Perdata Internasional yang terkodifikasi dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung harmonisasi sistem hukum nasional Indonesia dalam menanggapi globalisasi.

Hakekat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Seksual

Arni, Khaerul Mannan, Aksah Kasim, Sunardi Purwanda, Bakhtiar Tijjang — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan pemulihan korban. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta jaminan atas tumbuh kembangnya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masih tingginya kasus kekerasan fisik dan seksual serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan gender dan budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak, perilaku agresif dan penyalahgunaan zat adiktif, tekanan ekonomi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan pencegahan victimisasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Implikasi Yuridis Kewajiban Pelibatan Notaris Dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Batas Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi, Mia Hadiati — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perubahan Per Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 memperkenalkan kewajiban baru bagi Perseroan Terbatas untuk menuangkan persetujuan laporan tahunan RUPS dalam akta notaris dan melaporkannya kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kewajiban ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar karena memposisikan notaris bukan sekadar pejabat pembuat akta otentik, melainkan juga sebagai penghubung administratif negara dalam pelaporan tahunan perseroan. Penelitian ini mengkaji: (1) kendala yuridis dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut; dan (2) peran notaris dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas dalam perspektif asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelibatan notaris berpotensi melampaui konstruksi tanggung jawab formil jabatan notaris berdasarkan UUJN. Terdapat indikasi disharmoni norma antara Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dan Pasal 66 UUPT yang mengimplikasikan ketidakpastian hukum bagi notaris. Rekonstruksi normatif dalam tiga dimensi substantif, prosedural, dan hierarkis diperlukan untuk membatasi tanggung jawab notaris pada aspek formil dan memperkuat legitimasi normatif kewajiban pelaporan tahunan.

Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018)

Eliza Manty, Amad Sudiro — Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000

Bisnis dan kepatuhan hukum menjadi dua sisi yang saling berjalan beriringan. Kepatuhan pada hukum memberikan kepastian hukum bagi berjalannya kegiatan bisnis. Perjanjian pemegang saham timbul dari adanya kebutuhan subjek hukum akan adanya perjanjian yang dapat mengakomodir kebutuhannya untuk mencapai tujuan komersial. Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dibuat Notaris, sehingga muncul masalah dimana perjanjian pemegang saham mengakomodir kebutuhan komersial dan akta pendirian PT yang dipersyaratkan oleh UUPT. Apabila tidak saling sejalan antara perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam operasional PT baru yang dibentuk. Apakah Notaris memiliki kewajiban dalam menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif yang pada akhirnya berujung pada timbulnya gugatan dari salah satu pihak. Maka dalam menjawab permasalahan tersebut, penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Notaris wajib menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta Pendirian PT sekalipun perjanjian pemegang saham tersebut tidak berbentuk akta notariil. Notaris juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesesuaian antara perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT akan memperlancar operasional PT baru yang dibentuk.

Free Nutritious Meals, Political Legitimacy, and Capability Expansion in Indonesia

Muhammad Syahghozy Boyke — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia merupakan inisiatif kesejahteraan utama setelah pemilihan presiden 2024. Artikel ini mengkaji MBG sebagai intervensi gizi, instrumen kesejahteraan elektoral, atau mekanisme kebijakan yang memperluas kebebasan substantif, menggunakan analisis kebijakan interpretatif kualitatif. Analisis mengungkapkan sifat ganda MBG: menawarkan manfaat pembangunan sekaligus selaras dengan kepentingan elektoral. Skala fiskal dan politik program ini, yang ditunjukkan oleh alokasi awal sebesar Rp 71 triliun, proyeksi perluasan menjadi Rp 171 triliun, dan target untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029, sangat luar biasa. Namun, beberapa kendala—peluncuran yang cepat, tata kelola terpusat, partisipasi masyarakat sipil yang terbatas, cakupan geografis yang tidak merata, dan kontroversi keamanan pangan—membatasi kapasitas MBG untuk mengubah penyediaan makanan menjadi kemampuan warga yang berkelanjutan, yang menjadi landasan argumen tentang potensi transformatif dan keterbatasannya. Studi ini berpendapat bahwa MBG menggambarkan fungsi ganda populisme kesejahteraan: dapat meningkatkan gizi, partisipasi sekolah, dan ekonomi lokal, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi dan ketergantungan eksekutif jika tidak ada akuntabilitas yang kuat. Dampak transformatif program ini bergantung pada pergeseran menuju tata kelola yang berpusat pada kemampuan, kesetaraan teritorial, penegakan keamanan pangan yang kuat, dan pemberdayaan penerima manfaat. Hal ini memperjelas argumen utama dan kondisi untuk efektivitas MBG.

Akibat Hukum Pengutamaan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Terhadap Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Di Nusa Tenggara Timur

Yanto M.P. Ekon, Yohanis Imanuel Benafa, Yohana Lince Aleng — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Membaca Produksi Banalitas Kejahatan Dalam Modernitas: Sebuah Kajian Hermeneutika Filosofis atas Eichmann in Jerusalem

Czar Daffa Al Farisi, Aim Abdulkarim, Prayoga Bestari — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Banalitas kejahatan kerap dipahami secara psikologis, bahwa Eichmann dan para penjahat perang dunia kedua di pihak Nazi-Jerman bersalah karena tidak berpikir dalam melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan pada kebijakan solusi akhir di akhir perang dunia kedua. Perlu pembacaan kembali dan peninjauan ulang atas banalitas kejahatan ini, karena ternyata struktur zaman dari modernitas seringkali luput dari para pembaca Arendt. Dengan menggunakan hermeneutika filosofis yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, penulis berhasil melihat jika ada cara membaca Arendt yang sama sekali lain yakni menggeser penekanan tafsirnya pada masalah yang muncul dalam dua karya besarnya yakni Asal-Usul Totalitarisme dan Eichmann in Jerusalem yaitu modernitas itu sendiri. Modernitas sebagai zaman dimana rasionalitas terbit dalam bentuk instrumentalnya, seperti pada birokrasi dan sistem administrasi di negara-negara modern. Menjadikan kejahatan harus dihayati secara berbeda, ia menjadi asing dan banal, melampaui segala teori dan rumusan etika yang dikembangkan umat manusia sebelumnya. Sekaligus ini merupakan masalah serius yang terus tampil dan perlu dimasukan dalam diskursus kontemporer mengenai modernitas dan problema kemanusiaan modern.

Tindak Pidana Korupsi Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Pertanggungjawaban

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Korupsi dalam kejahatan jabatan ( ambtsdelicten ) merupakan bentuk otoritas otoritas oleh pejabat publik yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada kejahatan jabatan serta merumuskan model pencegahan melalui pendekatan komparatif dengan negara berintegritas tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur subjek pejabat, kewenangan sebagai actus reus , adanya dolus specialis sebagai mens rea , serta kerugian keuangan negara yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXI/2023. Sistem pembuktian mengacu pada KUHAP yang diperkuat pembuktian terbalik parsial dan pengakuan alat bukti elektronik. Temuan juga menunjukkan bahwa sistem pencegahan di Indonesia masih didominasi pendekatan represif, lemahnya deteksi dini, dan fragmentasi kelembagaan. Dibandingkan dengan negara berintegritas tinggi menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi, dan integritas budaya. Penelitian ini menawarkan model Triangle Comparative Framework (TCF) sebagai solusi pencegahan yang integratif dan berkelanjutan.

Tradisi Ru Rengkon Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Golo Riung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur)

Desi Dwi Arianti, Muh Yunan Putra, Syarif Hidyatullah — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlangsungan tradisi Ru Rengkon yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Golo Riung serta relevansinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan filosofis sebagai pengikat komitmen menuju pernikahan, namun dalam praktiknya menunjukkan adanya perubahan, khususnya dalam pola interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna, serta implikasi tradisi tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ru Rengkon merupakan adat yang mengandung nilai positif dalam menjaga kehormatan perempuan dan mempererat hubungan kekerabatan, serta dapat diterima sebagai ‘urf selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, terjadi pergeseran praktik yang berpotensi melanggar norma Islam, terutama dalam interaksi pra-nikah. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar tradisi tetap lestari tanpa menyimpang dari nilai-nilai keagamaan.

Penguatan Perlindungan Hukum Istri Pertama dalam Poligami Tanpa Izin Pengadilan: Analisis Normatif dan Perbandingan Hukum

Intan Saputri Abudi, Nur Mohamad Kasim, Weny Almoravid Dungga — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Poligami dalam hukum Indonesia secara prinsip hanya dibenarkan dengan syarat ketat berupa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, namun dalam praktik masih sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, baik melalui poligami siri maupun manipulasi prosedural, sehingga menimbulkan kerentanan bagi istri pertama. Penelitian ini penting karena menunjukkan kesenjangan antara perlindungan normatif yang disediakan hukum positif dengan realitas praktik yang diwarnai budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum utama berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah mengandung instrumen perlindungan preventif dan represif bagi istri pertama, tetapi efektivitasnya terhambat oleh implementasi yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan sanksi, khususnya terhadap poligami tanpa izin pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, Mesir, dan negara Eropa memperlihatkan pentingnya kontrol yudisial yang tegas dan verifikasi persetujuan istri yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan dan praktik peradilan agama yang lebih responsif gender.

Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Mensyaratkan Ktp Pemilik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Afifah Mayaningsih — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang tercantum dalam dokumen kendaraan. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai kendala, khususnya bagi masyarakat yang menguasai kendaraan hasil jual beli namun belum melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mensyaratkan KTP pemilik ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan KTP pemilik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Akan tetapi, penerapan persyaratan tersebut secara kaku dapat menimbulkan hambatan pelayanan publik, mengurangi efektivitas pemungutan pajak, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kemudahan pelayanan dan asas kemanfaatan.

Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik Sektor Pariwisata: Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Isnaini Wildana, Wheny Khristianto, Suji — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi dalam pelayanan kepariwisataan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada model kualitas sistem informasi yang meliputi system quality, information quality, dan operational quality. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan kepariwisataan, meliputi sistem informasi dan promosi digital, penerapan E-Ticketing, pengembangan aplikasi mobile berbasis lokasi, serta digitalisasi administrasi dan manajemen destinasi. Penerapan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi layanan, kemudahan akses informasi, serta transparansi pengelolaan. Namun demikian, efektivitas implementasi digitalisasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur, kurangnya integrasi antar-platform, serta belum optimalnya personalisasi layanan berbasis data. Faktor pendukung utama dalam penerapan digitalisasi meliputi komitmen pemerintah daerah, dukungan kebijakan pemerintah pusat, partisipasi generasi muda, serta peluang kerja sama dengan pihak swasta. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan organisasi, dan kendala teknis dalam sistem digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan mendukung pengelolaan destinasi berbasis konsep Smart Tourism Destination. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem digital secara berkelanjutan.

Kesesuaian Tahapan Musrenbang Rkpd Kecamatan Tinangkung Selatan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Akhyar Maulana, Rahmat Bakri, Bambang Hermawan — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Tinangkung Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan ini penting karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan merupakan forum strategis untuk membahas usulan desa sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, meliputi dokumen kecamatan, desa, dan dokumen perencanaan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Tinangkung Selatan telah sesuai secara formal-administratif, terutama dari aspek waktu pelaksanaan, penyelenggaraan forum, kelengkapan dokumen, dan penyusunan berita acara. Namun, secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sebagaimana tujuan Pasal 98 ayat (6), khususnya dalam memberikan ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap seluruh usulan prioritas desa. Hambatan utama meliputi ketergantungan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, keterbatasan kategori usulan, kendala jaringan, dan lemahnya administrasi desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi substantif Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan.

Consent-Based Approach Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Komparatif Dan Prospek Adopsi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Irpan Suriadiata, Suci Ramadhani Putri — Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0000

: Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak legislatif penting dalam upaya perlindungan korban di Indonesia. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar yang belum terjawab: undang-undang ini mempertahankan pendekatan pembuktian berbasis paksaan, bukan mengadopsi consent-based approach yang telah menjadi standar normatif global. Artikel ini mengkaji mengapa Indonesia belum mengadopsi consent-based approach dan apa implikasi yuridis serta sosiokultural dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif-perundang-undangan, penelitian ini menganalisis implementasi model persetujuan di Swedia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Belanda, serta mengevaluasi kompatibilitasnya dengan tradisi civil law dan konteks sosiokultural Indonesia. Penelitian menemukan bahwa adopsi penuh model affirmative consent atau communicative consent berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian struktural. Sebagai novelty, artikel ini mengusulkan model hibrida Contextual Consent with Structural Presumption yang mempertahankan kerangka dasar UU TPKS namun menambahkan rebuttable presumption of non-consent pada relasi kuasa asimetris sebagaimana diatur Pasal 6 dan Pasal 12. Model ini, didukung panduan yudisial dan reformasi prosedural berbasis trauma, menawarkan jalur adopsi bertahap yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan korban secara efektif.

Penerapan Kriteria Persamaan pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek: Studi Putusan Hugo Boss vs. Anthony Tan

Muhammad Rizki, Kaharuddin — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa merek dagang antara Hugo Boss dan Anthony Tan dengan fokus pada kriteria "persamaan pada pokoknya" dan "itikad tidak baik" dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya disparitas penafsiran hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menerapkan standar yang lebih substantif dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan unsur dominan "HUGO" oleh tergugat dikategorikan sebagai persamaan pada pokoknya yang disertai itikad tidak baik berupa tindakan membonceng reputasi (free riding). Penelitian ini menyimpulkan perlunya parameter yang lebih eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk meminimalisir subjektivitas hakim dalam memutus sengketa serupa. Hal ini krusial guna menjamin perlindungan hukum yang preventif maupun represif bagi pemegang hak merek di Indonesia serta demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.