SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Analisis Yuridis Pembagian Tanggung Jawab Hukum pada Proyek Strategis Nasional LRT Jabodebek

Angga Christian — 2026-10-31

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LRT Jabodebek memunculkan tumpang tindih kewenangan dan mengaburkan batas tanggung jawab hukum antara pemerintah sebagai pemberi penugasan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana. Keterbatasan fiskal negara memaksa pergeseran beban pembiayaan prasarana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke dalam neraca PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengevaluasi keabsahan skema pembagian tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 menerapkan instrumen penugasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Praktik ini menyalahi teori hierarki norma dan teori tanggung jawab hukum karena menggunakan instrumen diskresi yang membebani entitas korporasi tanpa alokasi risiko finansial yang proporsional. Konstruksi model yang ideal mensyaratkan adanya Perjanjian Induk Pembagian Risiko (Master Risk Allocation Agreement/MRAA) yang mengikat secara hukum publik antara kementerian teknis, kementerian keuangan, dan BUMN pelaksana sebelum proyek dimulai agar tidak membebani keuangan negara.

Rekonstruksi Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana Umum Prajurit dengan Korban Sipil: Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman

Astrid Ika Ayu Pramiswari — 2026-10-31

Penelitian ini menganalisis konstruksi yurisdiksi peradilan koneksitas terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan korban warga sipil serta merumuskan model rekonstruksinya melalui perbandingan hukum. Permasalahan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih bertumpu pada yurisdiksi personal dan menggunakan frasa titik berat kerugian tanpa indikator objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban. Penelitian menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan fungsional sebagai metode utama, didukung pendekatan law in context dan historis terbatas. Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mempertahankan court-martial melalui Uniform Code of Military Justice disertai penguatan hak korban dan independensi penuntutan, serta Jerman yang pada masa damai menempatkan pertanggungjawaban pidana prajurit pada peradilan umum dan memisahkannya dari mekanisme disiplin militer. Hasil penelitian menunjukkan perlunya model campuran yang menjadikan jenis tindak pidana dan status korban sebagai dasar penentuan forum. Peradilan umum harus menjadi forum utama bagi tindak pidana umum oleh prajurit terhadap warga sipil, sedangkan yurisdiksi militer dibatasi pada tindak pidana militer murni atau perkara yang berkaitan langsung dengan tugas operasi militer yang sah. Rekonstruksi juga harus menjamin penentuan forum yang independen, perlindungan korban, transparansi proses, serta pemisahan pertanggungjawaban pidana dari sanksi disipliner dan administratif militer guna memperkuat akuntabilitas hukum dan kepercayaan publik.

Pertanggungjawaban Pidana atas Kekerasan Berbasis Identitas terhadap Warga Sipil di Papua Pegunungan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

irna ina — 2026-10-31

This study examines the legal construction of identity-based violence against civilians in Highland Papua and its implications for criminal liability from the perspective of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. The research is important because recent incidents in Jayawijaya involved reports of separating members of a civilian group into Indigenous Papuans and non-Indigenous Papuans before three civilians were shot, followed by the killing of a travel driver from Toraja. The study employs normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by testing the relationship between legal facts, human rights norms, criminal-law elements, and individual responsibility. The analysis indicates that the reported separation and statements directed at migrants provide grounds to examine identity-based violence, but do not by themselves conclusively establish discriminatory intent. The right to life, security, and freedom from cruel treatment are directly relevant under Law Number 39 of 1999. Criminal liability must be attributed individually under the applicable Criminal Code, including the rules on participation and racial or ethnic discrimination. The study emphasizes an integrated human-rights and criminal-law approach that protects civilians while preserving the principle of individual criminal responsibility.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Atas Tanah

Chita Andhara Rachma Elyaza — 2026-10-31

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, khususnya terkait peran pendaftaran tanah, faktor penyebab sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, tetapi keberadaan sertifikat belum sepenuhnya menghilangkan potensi sengketa apabila terdapat ketidakakuratan data fisik dan yuridis, kelemahan administrasi, ketidakjelasan riwayat hak, serta tumpang tindih regulasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi sesuai dengan karakteristik permasalahan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kualitas administrasi dan akurasi data pertanahan, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, pencegahan sengketa perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendaftaran dan pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti Di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Raudhatul Natasya Annur Annur — 2026-10-31

Penelitian ini mengkaji kebijakan yang digunakan untuk mengelola Cagar Alam Rimbo Panti di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan seluas 2.635,85 hektare ini menjadi rumah bagi beragam jenis tumbuhan dan hewan serta memiliki sumber air panas alami. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I Pasaman, Dinas Pariwisata, masyarakat setempat, dan pengunjung, serta dilengkapi dengan observasi lapangan langsung dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang dikombinasikan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Strategi pengelolaan kawasan mencakup wisata alam, pemanfaatan energi panas bumi, dan perlindungan sumber daya alam hayati. Namun, efektivitas program-program tersebut terhambat oleh kerusakan infrastruktur wisata, pencemaran sumber air panas, dan pembalakan liar. Empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah ketidakjelasan peran operasional antarinstansi yang terlibat, keterbatasan pendanaan, jumlah petugas pengawas yang tidak memadai (hanya tujuh orang), dan rendahnya tingkat kebersihan pengunjung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan konservasi secara efektif, perlu dipercepat penandatanganan perjanjian kerja sama antara BKSDA dan pemerintah daerah, ditambah jumlah personel pengawas, serta ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung.

Strategy for Developing Seribu Goa Ecotourism in Banuarea Village

Gina Tamara Br. Naibaho — 2026-10-31

Seribu Goa Ecotourism in Banuarea Village, Humbang Hasundutan Regency, is a karst destination whose development is held back by access, facilities, institutions, and limited community decision power. This study assesses the feasibility of attractions, amenities, and accessibility, describes ancillary services, identifies the level of community participation on Arnstein’s ladder, and formulates a development strategy. A descriptive qualitative design used observation, interviews with 10 informants, documentation, and SWOT assessment sheets completed by 20 participants. The ADO-ODTWA guideline gives an overall feasibility index of 73.48%: attractions 80.56%, amenities 70.00%, and accessibility 62.50%, the only component not yet feasible. Ancillary services have an institutional base but lack capacity, funding, and partnerships. Participation reaches the partnership rung, while strategic authority stays with government. The SWOT position (-0.22; 0.03) falls in quadrant II, which favours a weakness-opportunity strategy: better access, amenities, digital promotion, an area map, Pokdarwis capacity, and wider partnerships. The strategy aims at quality and conservation, not visitor growth.

Dilema Epistemologis Penalaran Hakim dalam Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis

Sri Narulita — 2026-10-31

Perubahan tata kelola rumah sakit swasta yang diikuti penggunaan perjanjian kemitraan profesi telah memunculkan persoalan mengenai dasar penentuan status hubungan hukum tenaga medis. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hubungan yang secara faktual menunjukkan karakteristik serupa justru memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda setelah digunakan bentuk kontrak kemitraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar epistemologis penalaran hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 terkait penentuan status hubungan hukum tenaga medis sebelum dan sesudah lahirnya perjanjian kerja sama profesi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat hukum. Analisis dilakukan secara interpretatif, argumentatif, komparatif, dan reflektif dengan memanfaatkan teori Law as Integrity, teori legal reasoning, teori balancing of principles, teori keadilan, serta hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk kontraktual memengaruhi konstruksi penalaran hakim dalam menentukan status hubungan hukum meskipun karakteristik faktual hubungan para pihak tidak mengalami perubahan yang bermakna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi penalaran dari penilaian terhadap realitas hubungan menuju penekanan pada validitas formal kontrak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penemuan hukum yang mengintegrasikan verifikasi validitas kontrak, identifikasi fakta empiris, pengujian koherensi, proses balancing, dan argumentasi hukum yang rasional untuk menghasilkan penentuan status hubungan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan substantif.

Konstruksi Pembuktian dalam Kekerasan Seksual: Analisis Epistemologis antara Qanun Aceh dan UU TPKS

Rohmat Baihaqi — 2026-10-31

Abstract :

Sexual violence presents distinctive evidentiary challenges because it commonly occurs in private settings, involves few or no witnesses, and relies heavily on the victim’s testimony. This study aims to examine the evidentiary construction of sexual violence cases by comparing Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) through a legal epistemological approach. This study employs normative legal research using conceptual and comparative approaches. The findings reveal distinct evidentiary paradigms: certainty-based proof under the Aceh Qanun, which emphasizes direct evidence and a high degree of certainty, and probabilistic proof under the UU TPKS, which adopts a more flexible approach through the corroboration of multiple forms of evidence. This divergence creates an epistemic gap between factual truth and legally established truth, thereby affecting victims’ access to justice. The study argues for a reconstruction of the epistemology of evidence based on contextual assessment, the interconnection of evidentiary elements, and the recognition of victims’ experiences as an essential basis for establishing legal truth.

Keywords: Sexual Violence, Evidence, Legal Epistemology, Aceh Qanun, Sexual Violence Crimes Law.

Abstrak :

Kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang menyulitkan pembuktian, karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan bergantung pada keterangan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual melalui perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pendekatan epistemologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigma pembuktian, yaitu certainty based proof dalam Qanun Aceh yang menuntut bukti langsung dan kepastian tinggi, serta probabilistic proof dalam UU TPKS yang lebih fleksibel melalui kombinasi alat bukti. Perbedaan ini menimbulkan epistemic gap antara kebenaran faktual dan kebenaran yuridis, yang berdampak pada akses keadilan bagi korban.Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi epistemologi pembuktian dengan pendekatan berbasis konteks, keterhubungan antar bukti, serta penempatan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pembuktian, Epistemologi Hukum, Qanun Aceh, UU TPKS

Konstitusionalitas Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Proyek Strategis Nasional: Rekonstruksi Makna Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria Indonesia

Maya Alda Yolanda — 2026-10-14

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan persoalan konstitusional setelah rezim Cipta Kerja menempatkan PSN sebagai dasar pengecualian terhadap larangan alih fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas pengaturan tersebut serta merekonstruksi makna kepentingan umum dalam hukum agraria Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSN dan kepentingan umum merupakan dua konsep hukum yang berbeda. Status strategis suatu proyek tidak dapat secara otomatis membuktikan adanya kepentingan umum yang membenarkan penggunaan LP2B. Konstitusionalitas alih fungsi harus diuji berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui penilaian terhadap manfaat publik, kebutuhan, alternatif lokasi, proporsionalitas, ketahanan pangan, dan keadilan agraria. Penelitian ini menawarkan Agrarian Public Interest Test yang terdiri atas lima parameter kumulatif, yaitu Public Purpose, Necessity, Alternative Location, Proportionality, serta Food Security and Agrarian Justice. Model ini menempatkan penggunaan LP2B sebagai tindakan pengecualian yang hanya dapat dibenarkan apabila PSN secara substantif memenuhi kepentingan umum dan tidak tersedia alternatif dengan beban agraria yang lebih ringanl.

Dampak Perubahan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Terhadap Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Agung Dharu Trihasto — 2026-10-31

The Land and Building Acquisition Duty (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) is one of Indonesia's regional taxes, the regulation of which has undergone significant changes through Governor Regulations and Governor Decrees in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, particularly concerning the provisions on BPHTB reductions and exemptions in the transfer of land rights. This study aims to analyze these regulatory changes and examine their impact on the imposition of BPHTB in the transfer of land rights. The research employs a normative and empirical juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and interviews and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the amendments to the BPHTB regulations have changed the tax imposition mechanism, the eligibility criteria for tax incentives, and the procedures for granting BPHTB reductions and exemptions. These changes have resulted in legal uncertainty, particularly during the transitional period following the implementation of the Governor Decree of the Special Capital Region of Jakarta Number 840 of 2025, which was applied before its official date of enactment, thereby affecting the legal rights and obligations of taxpayers. This study concludes that amendments to BPHTB regulations should be accompanied by regulatory harmonization, clear transitional provisions, and the implementation of the principles of legal certainty and non-retroactivity in order to ensure legal protection for taxpayers.

Konstitusionalisasi Politik Hukum Pidana Pasca-Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIV/2026: Batas Kriminalisasi Penggunaan Lambang Negara

Lilis Yohana Nababan — 2026-10-14

Penelitian ini menganalisis batas konstitusional kewenangan legislator dalam mengkriminalisasi penggunaan Lambang Negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konstitusional Garuda Pancasila tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk kriminalisasi terhadap penggunaannya. Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 yang membatalkan Pasal 237 huruf c KUHP memperlihatkan bahwa legislator tidak dapat menghidupkan kembali substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tanpa mengatasi ratio decidendi putusan sebelumnya. Penelitian ini menawarkan konsep beban justifikasi konstitusional legislator yang mencakup legitimasi kepentingan hukum, keseriusan bahaya, kebutuhan dan subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian norma, serta konsistensi terhadap preseden konstitusional. Rekriminalisasi terhadap substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memerlukan justifikasi konstitusional yang lebih tinggi. Konstitusionalisasi politik hukum pidana diperlukan untuk memastikan kebijakan kriminalisasi tetap berada dalam batas supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.

Student Activism And Civil Resistance Against The 2025 Indonesian Military Bill (Ruu Tni 2025) In Bengkulu City

alpan pratama — 2026-10-31

Abstract: This study examines student activism and civil resistance against the Indonesian Armed Forces Bill (RUU TNI 2025), which revises Law No. 34/2005, among campus activists in Bengkulu City. Using an instrumental case-study design within an interpretive-constructivist paradigm, the research combines symbolic interactionism with political sociology to understand how student activists construct political meaning. Data were gathered through semi-structured in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis with thirteen key informants from BEM, HMI, PMII, GMNI, IMM, and HIMA, then analyzed thematically. RUU TNI 2025 provoked controversy due to the expansion of Military Operations Other Than War, the extension of officers' retirement age, and the adjustment of institutional relations among the Armed Forces, the President, and the Ministry of Defense, which are seen as shifting civilian control. Findings show that all informants consistently framed the bill as a threat to civilian supremacy; nine of thirteen participated directly in street demonstrations; and all engaged in academic study and digital campaigns. Three key drivers emerged: organizational ideology, cross-organizational solidarity, and prior activism experience. Theoretically, the findings affirm that students act as political-sociological agents producing symbolic resistance against the expansion of state power, contributing to the literature on regional student movements in Indonesia.

Tanggung Jawab Hukum Penyanyi dan Penyelenggara Pertunjukan atas Penggunaan Komersial Lagu Ciptaan Pihak Ketiga

Aldon Lim — 2026-10-16

Commercial performances of songs created by third parties involve at least the creator, the singer or performer, and the event organizer. The legal problem concerns which party must bear the responsibility for authorization and royalty payment when a third-party song is performed for commercial purposes. This study examines the normative position of the parties through a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, with particular attention to Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. The analysis shows that the Supreme Court decision should not be read as a final adjudication on the substantive allocation of liability because the dispute was affected by a defect in the composition of the parties. The current legal position is further clarified by Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025, which conditionally interprets Article 23 paragraph (5) of the Copyright Law so that the term “Every Person” includes commercial performance organizers. Regulation of the Minister of Law Number 27 of 2025 also strengthens the royalty management framework. The singer retains related rights as a performer, but performance alone does not make the singer the default royalty payer. Legal certainty therefore requires clearer allocation of duties, pre-event royalty compliance, and standardized contractual clauses.

NORMA HUKUM ITIKAD BAIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA MEREK TERHADAP PERSAMAAN PADA POKOKNYA

Elissa Virginia — 2026-10-16

Trademark disputes involving similarity in principle may harm registered trademark holders, particularly when a trademark is registered by imitating or exploiting the reputation of another party’s trademark. This study aims to analyze the application of the good faith principle in trademark cancellation based on similarity in principle and to examine efforts to strengthen the good faith principle in providing legal protection for registered trademark holders in Indonesia. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively, focusing on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as the principles of good faith and similarity in principle. The results indicate that the good faith principle plays an important role in assessing the validity of trademark registration, particularly where similarity in principle is accompanied by indications of imitation or exploitation of another trademark’s reputation. Strengthening this principle may be achieved through more thorough substantive examination, assessment of dominant elements and the overall impression of trademarks, identification of indications of imitation, and optimization of the trademark cancellation mechanism. Therefore, consistent application of the good faith principle can strengthen legal certainty and effective protection for registered trademark holders.

Keywords: Good Faith; Trademark; Legal Protection; Registered Trademark Holder; Similarity In Principle.

Reformulating Public Participation Mechanisms In Legislative Processes: Towards A Deliberative And Responsive Model Of Democratic Lawmaking

Habibah Zulaiha — 2026-10-31

Partisipasi publik telah menjadi elemen fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis; namun, banyak sistem legislatif masih menghadapi tantangan dalam mengubah partisipasi dari sekadar konsultasi prosedural menjadi keterlibatan demokratis yang bermakna. Studi ini bertujuan untuk merumuskan kembali mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi dengan mengembangkan model pembentukan hukum yang demokratis, deliberatif, dan responsif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal kualitatif, studi ini menganalisis kerangka legislatif, perkembangan konstitusional, literatur akademis, serta perdebatan kontemporer mengenai partisipasi publik melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Temuan studi ini menunjukkan tiga masalah utama: pertama, mekanisme partisipasi yang ada saat ini telah mendapatkan pengakuan hukum secara formal, namun sifatnya masih sangat prosedural; kedua, mekanisme tersebut kurang memiliki kualitas deliberatif, responsivitas kelembagaan, dan akuntabilitas dalam menghubungkan masukan publik dengan hasil legislasi; dan ketiga, pembentukan hukum yang demokratis dan efektif memerlukan kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan deliberasi, responsivitas, akuntabilitas, dan inklusi. Studi ini mengusulkan "Model Partisipasi Publik yang Deliberatif-Responsif", yang mengonseptualisasikan keterlibatan publik sebagai proses kelembagaan yang mencakup dialog bermakna, pertimbangan terhadap masukan publik, mekanisme umpan balik yang transparan, serta keterlibatan yang inklusif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif demokrasi deliberatif, hukum responsif, dan partisipasi bermakna ke dalam kerangka kerja komprehensif untuk reformasi legislatif. Secara praktis, model yang diusulkan ini menyediakan landasan bagi penguatan tata kelola partisipatif dan peningkatan legitimasi demokratis dalam proses legislasi.

Makna Sosio-Kultural Tradisi Makan Seperindokan pada Pernikahan Masyarakat Melayu Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas

Tyara Apriyani — 2026-10-30

This study aims examine the socio-cultural meanings embedded in the Makan Seperindokan tradition in Malay wedding customs in Sekura Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency. This research employed a discriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Informants were selected purposively from tradition leaders and local community members. The findings reveal that the Makan Seperindokan tradition is a symbolic ceremonial process reflecting the values of togetherness, harmony, and reciprocal relationships between husband an wife. The practices of eating from the same container, feeding each other, and drinking together symbolize unity in married life. Furthermore, this tradition serves as a mechanism of social integration that strengthens kinship ties, solidarity, and mutual cooperation within the community. From the perspective of Talcott Parsons, this tradition reflects the function of integration and pattern maintenance within the social system. Despite shifts caused by modernization, this tradition continues to be preserved as part of the cultural identity of the Malay community.

Global Narrative Contestation: Framing Media Internasional Terhadap Isu Pelanggaran Ham Di Papua

Juliana Ondi — 2026-10-31

Isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua telah menjadi perhatian media internasional dan bagian dari diskursus HAM global. Penelitian ini menganalisis framing BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian terhadap isu konflik dan HAM di Papua periode 2019–2025 menggunakan model framing Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media membingkai Papua sebagai wilayah konflik dengan dampak kemanusiaan dan HAM yang signifikan. BBC News cenderung menggunakan human rights frame, Al Jazeera menonjolkan humanitarian conflict frame, sedangkan The Guardian menampilkan framing yang lebih kritis terhadap dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa framing media internasional berkontribusi dalam membentuk persepsi global mengenai Papua dan legitimasi Indonesia dalam norma HAM internasional.

Analisis Debat Pilkada Kabupaten Semarang 2024 dalam Isu Kebijakan dan Functional Theory

Gede Pramana Dickpala Sandi — 2026-10-28

Debat publik merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang digunakan kandidat untuk menyampaikan visi, misi, program, serta membangun citra di hadapan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan fungsi pesan politik dan penekanan kebijakan yang digunakan oleh pasangan calon dalam Debat Publik Pilkada Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon selama debat publik Pilkada Kabupaten Semarang. Pengodean dilakukan berdasarkan functional theory yang dikemukakan oleh Benoit, meliputi fungsi pesan politik (acclaim, attack, dan defense) serta isu kebijakan (past deeds dan future plans). Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui perbedaan antar kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan fungsi pesan politik antara kedua kandidat (χ² = 32,843; p < 0,001). Pasangan calon 1 lebih dominan menggunakan fungsi acclaim (86,5%), sedangkan pasangan calon 2 lebih sering menggunakan fungsi attack (32,3%). Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penekanan kebijakan yang disampaikan oleh kedua kandidat (χ² = 4,123; p = 0,042). Pasangan calon 1 menunjukkan proporsi yang seimbang antara past deeds dan future plans, sementara pasangan calon 2 lebih banyak menekankan future plans. Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing kandidat menerapkan strategi komunikasi politik yang berbeda dalam debat publik untuk memperoleh dukungan pemilih. Temuan ini memperkuat relevansi functional theory dalam menjelaskan pola komunikasi kandidat pada kontestasi politik lokal serta memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam Pilkada Kabupaten Semarang.

Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi

Masdawati — 2026-10-14

KUHAP 2025 memperkenalkan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian khusus tindak pidana korporasi yang memberikan ruang diskresi kepada Penuntut Umum sekaligus mensyaratkan pengesahan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskresi penuntutan dan pengawasan yudisial dalam Pasal 328 KUHAP serta merumuskan standar pengujian yang lebih terstruktur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menyediakan dasar pengawasan hakim, tetapi belum merumuskan intensitas dan urutan pemeriksaan substantif terhadap legalitas, proporsionalitas, kepentingan korban dan publik, serta kelayakan pelaksanaan DPA. Penelitian ini menawarkan Structured Judicial Scrutiny Model yang terdiri atas legality review, proportionality review, public and victim impact review, serta feasibility and compliance review. Model tersebut dilengkapi graduated scrutiny berdasarkan tingkat keseriusan perkara dan reasoned judicial approval untuk menjamin konsistensi. Konstruksi ini menempatkan DPA sebagai bentuk controlled prosecutorial discretion yang tetap memberikan fleksibilitas kepada Penuntut Umum, tetapi membatasi risiko selective justice, corporate impunity, dan pengesahan yudisial yang bersifat formalistik.

Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Atas Keamanan Pusat Data Nasional (Studi: Analisis Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024)

Novaranty Zura Dwiputri — 2026-10-31

Perkembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai infrastruktur strategis dalam pengelolaan data publik. Namun, terjadinya gangguan dan kebocoran data pada PDN menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat atas keamanan Pusat Data Nasional serta perlindungan hukum bagi warga negara atas kebocoran data yang dikelola oleh PDN. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konstitusional, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan data pribadi melalui penyediaan regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, penerapan prinsip kehati-hatian (due diligence), serta penyediaan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan. Gangguan dan kebocoran data pada PDN dapat menjadi indikator adanya kelalaian negara apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Perlindungan hukum bagi warga negara dapat ditempuh melalui mekanisme administratif, perdata, pidana, dan pengawasan yudisial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga, peningkatan sistem keamanan siber, serta pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era pemerintahan digital.

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Penipuan Modus Lelang Fiktif: Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Aji Maulana Akbar — 2026-10-31

Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran transaksi dari konvensional ke platform digital, yang diiringi dengan peningkatan risiko kejahatan siber seperti penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan transaksi elektronik dengan modus lelang fiktif serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE dan KUHAP, dengan fokus studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebarkan informasi bohong tentang penawaran lelang mobil KPKNL melalui WhatsApp dengan profil palsu serta manipulasi dokumen STNK dan BPKB telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Kekuatan hukum pembuktian alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp, log transaksi, dan handphone diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE guna membentuk keyakinan hakim. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi kendala teknis pelacakan jejak digital serta maraknya praktik jual beli rekening penampung oleh pihak ketiga yang digunakan pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan. Perlunya penguatan regulasi, prosedur chain of custody bukti digital yang ketat, dan koordinasi antarlembaga siber untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Jaminan Saham Dalam Perjanjian Kredit Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing: Problematika Nominee Arrangement Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal

Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu — 2026-10-31

Keabsahan perjanjian kredit antara pemegang saham Indonesia dan asing dengan jaminan saham pada perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta penguatan norma hukumnya. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang memperbolehkan saham menjadi objek jaminan dengan larangan perjanjian pinjam nama dalam penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan saham pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, ketentuan mengenai jaminan saham, anggaran dasar perseroan, serta tidak digunakan untuk menyamarkan kepemilikan atau penguasaan saham oleh pihak lain. Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dan batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma melalui parameter yang lebih jelas mengenai sumber dana, manfaat ekonomi, risiko ekonomi, hak suara, pemberian kuasa, hubungan perjanjian kredit dengan jaminan saham, serta tujuan dan akibat transaksi untuk membedakan jaminan saham yang sah dari perjanjian pinjam nama dan mewujudkan kepastian hukum.

Transformasi Pola Bertani pada Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Keerom

Apner Krei — 2026-10-31

This article examines the transformation of farming patterns among transmigrant communities in Arso and Skanto Districts, Keerom Regency, Papua, an area developed since the early 1980s through food-crop transmigration and oil palm Nucleus Estate Smallholder (PIR) schemes. Using a qualitative descriptive approach, data were collected in July 2026 through observation, in-depth interviews, documentation, and literature study, and analysed through six dimensions of farming transformation. The findings show three phases: food crops during initial adaptation, oil palm dominance that raised household welfare, and horticultural diversification after palm productivity declined from around 2012. The shift was driven by rising household needs, ageing palms, high production costs, better infrastructure, growing market demand, and government programmes. It changed the meaning of land, farming knowledge, household livelihoods, and relations with Indigenous Papuans, who selectively adopted horticultural techniques through everyday interaction while retaining customary farming practices. Farming transformation in Keerom is therefore cyclical rather than linear, reflecting the adaptive capacity of farming households within an agrarian structure originally designed by the state.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Amelia Abdullah Zimah — 2026-10-31

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan peristiwa yang mengakhiri hubungan kerja dan dapat berdampak pada hilangnya pekerjaan serta sumber penghasilan pekerja. Permasalahan dapat timbul ketika PHK dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat PHK sepihak serta pelaksanaan PHK berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja diwujudkan melalui pemenuhan hak setelah PHK, meliputi kompensasi, jaminan sosial, dan penyelesaian perselisihan. Pelaksanaan PHK juga harus memperhatikan alasan dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta pemenuhan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Dengan demikian, pelaksanaan PHK perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan agar hak pekerja tetap terpenuhi.

Freedom Of Navigation Vs Soverignty: Dampak Eskalasi Militer Di Selat Hormuz Terhadap Pasar Energi Global

Roberto Octavianus Cornelis Seba — 2026-10-31

Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint maritim paling strategis dalam sistem perdagangan energi dunia. Persoalan hukumnya terletak pada ketegangan antara kedaulatan negara pantai atas perairan selat dan kebebasan navigasi internasional, khususnya rezim lintas transit (transit passage) dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Artikel ini menganalisis kedudukan hukum lintas transit di Selat Hormuz, hubungan antara sovereignty dan freedom of navigation, serta implikasi eskalasi militer terhadap pasar energi global dan ketahanan ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan politik-ekonomi internasional. Analisis menunjukkan bahwa status sebagai perairan yang berada di bawah kedaulatan negara pantai tidak dengan sendirinya menghapus rezim khusus lintas transit. Pasal 34, 37, 38, 42, dan terutama Pasal 44 UNCLOS membentuk keseimbangan antara sovereignty negara pantai dan kepentingan navigasi internasional. Persoalan menjadi lebih kompleks karena Iran menandatangani tetapi belum meratifikasi UNCLOS, sehingga dasar keberlakuan rezim transit passage terhadap Iran perlu dianalisis juga melalui hukum kebiasaan internasional dan praktik negara. Secara ekonomi-politik, gangguan di Hormuz berpotensi memengaruhi harga minyak, LNG, biaya pelayaran, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan fiskal negara importir. Bagi Indonesia, konsekuensi tersebut menempatkan ketahanan energi, stabilitas makroekonomi, dan diplomasi maritim sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling terkait. Artikel ini menawarkan novelty berupa integrasi analisis hukum laut dengan pendekatan geopolitik energi dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta menempatkan Hormuz sebagai studi mengenai batas kedaulatan dalam tata kelola chokepoint maritim global.

The Effectiveness of INTERPOL Red Notices in Indonesia’s Transnational Law Enforcement Cooperation (2024–2025)

Gabriella Riani Aritonang — 2026-10-30

Transnational Organized Crime (TOC) increasingly challenges national law enforcement by exploiting jurisdictional boundaries, making international police cooperation an essential component of security governance. As the world's largest international police organization, INTERPOL facilitates cooperation through the Red Notice mechanism, enabling member states to locate and provisionally arrest fugitives for extradition or surrender. Employing quantitative research, descriptive statistical analysis, and content analysis techniques, this study measures the effectiveness of INTERPOL Red Notices by comparing the number of notices issued with fugitives apprehended and handed over. Content analysis examines legal documents, institutional reports, interview findings, and scientific literature to identify the legal, procedural, and institutional factors influencing Red Notice implementation in Indonesia. The findings reveal that the effectiveness of INTERPOL Red Notices cannot be measured solely by the number of notices issued but by their ability to produce successful fugitive handovers. Although INTERPOL provides an institutional platform for information sharing and cross-border police cooperation, implementation remains constrained by domestic legal frameworks, extradition arrangements, and institutional coordination. This study argues that Red Notice effectiveness is determined by the interaction between international institutional cooperation and domestic enforcement capacity.

Perancangan KPBU dengan Konsep Growth Inclusive Loop System terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Ibu Kota Nusantara

Diani Sadiawati — 2026-10-19

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan sistem ketenagalistrikan 100% berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2045. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) memiliki potensi besar di Kalimantan, namun pengembangannya terkendala oleh kepastian pasokan bahan baku dan belum optimalnya pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini bertujuan merumuskan formulasi skema KPBU dan konsep Growth Inclusive Loop System (GILS) guna mendukung pendirian proyek PLTBm di IKN. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method yang dikombinasikan dengan pendekatan Design Thinking, System Dynamics, dan Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep GILS berbasis quadruple helix (pemerintah, masyarakat/petani, akademisi, dan industri) mampu mengoptimalkan peran petani lokal dan lembaga keuangan/koperasi dalam rantai pasok bahan baku biomassa non-kayu. Selain itu, pembaruan skema KPBU-IKN dilakukan dengan menghadirkan entitas Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) off-taker sebagai penjamin ketersediaan bahan baku bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) PLTBm. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi BUMO off-taker dan skema GILS efektif menekan risiko investasi, menjamin keberlanjutan pasokan energi, serta mendorong ekonomi kerakyatan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang BUMO off-taker serta penyesuaian materi muatan bahan baku biomassa dalam RUU EBT.

Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Model Pemidanaan Integratif-Proporsional

Bambang Irawan — 2026-10-14

Perubahan politik hukum pemidanaan korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan persoalan baru mengenai hubungan antara pidana minimum khusus, proporsionalitas, individualisasi, disparitas, dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pemidanaan dalam Pasal 603–606 KUHP serta merumuskan model pemidanaan korupsi yang lebih terintegrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap dikecualikan dari kebijakan umum penghapusan minimum khusus, tetapi Pasal 603–606 membentuk pola ancaman pidana yang berbeda tanpa parameter pemidanaan yang sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut membuka ruang disparitas dan memperlihatkan ketegangan antara punitive exceptionalism dan individualized justice. Orientasi pemidanaan juga masih terlalu bertumpu pada pidana penjara, sedangkan denda, uang pengganti, dan pemulihan aset belum ditempatkan secara sistematis dalam penentuan bobot pidana. Penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional yang menghubungkan keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak publik, dan pemulihan aset dalam satu konstruksi pemidanaan. Model ini mempertahankan minimum khusus secara selektif sekaligus menstrukturkan diskresi hakim untuk meningkatkan proporsionalitas, konsistensi, dan efektivitas pemulihan hasil korupsi.

Kedudukan Wartawan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pers Infotainment dalam Industri Media Penyiaran di Indonesia

Wiwin — 2026-10-31

The development of the broadcasting media industry has positioned infotainment programs as part of modern journalistic practice. However, the legal status of infotainment journalists and the legal protection afforded to infotainment press workers remain uncertain due to the absence of explicit legal regulations. This study aims to analyze legal certainty regarding the legal status of infotainment journalists and the legal protection of infotainment press workers within Indonesia’s press legal system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through Gustav Radbruch’s Theory of Legal Certainty and Philipus M. Hadjon’s Theory of Legal Protection. The findings indicate that infotainment journalists substantively fulfill the elements of journalistic activities and therefore qualify as journalists. Nevertheless, they have not yet obtained legal certainty due to the existence of vague legal norms. Furthermore, legal protection for infotainment press workers remains inadequate because of the unclear employment status, which affects the fulfillment of their statutory employment rights. This study concludes that explicit legal regulation concerning the status of infotainment journalists and certainty regarding their employment status is necessary. It further recommends harmonizing press law, employment law, and broadcasting law, as well as establishing clear legal provisions to ensure comprehensive legal protection for infotainment press workers.

Peran Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Masyarakat melalui Pemberdayaan Berbasis Lingkungan

Aleina Putri Wizar — 2026-10-31

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi terbatas pada aktivitas filantropi, tetapi berkembang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang dapat mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran CSR dalam meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui pemberdayaan berbasis lingkungan pada Program Kamojang Bersih PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang di Kawasan Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 10 informan yang terdiri atas pihak CSR dan humas perusahaan, pengurus Kamojang Bersih, stakeholder, serta masyarakat penerima manfaat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kamojang Bersih berperan tidak hanya dalam memperbaiki pengelolaan sampah, tetapi juga dalam memperkuat partisipasi, pengetahuan, keterampilan, kapasitas kelembagaan, dan kerja sama sosial masyarakat. Perusahaan berperan sebagai fasilitator, pendamping, motivator, dan penghubung dalam proses pemberdayaan. Program juga menghasilkan manfaat ekonomi melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya partisipasi dan perubahan kebiasaan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa CSR berbasis pemberdayaan lingkungan dapat memperkuat kemandirian sosial apabila didukung partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pendampingan berkelanjutan, dan pengel]olaan sumber daya lokal secara mandiri.

Kapitalisme dan Politik Kesetaraan Gender di Indonesia: Antara Emansipasi Ekonomi dan Reproduksi Patriarki

Khulfi M. Khalwani — 2026-10-31

Partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia terus berkembang melalui pasar kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kewirausahaan, serta ekonomi digital. Namun, peningkatan partisipasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan gender substantif karena perempuan masih menghadapi pembagian kerja reproduktif yang tidak setara dan norma patriarkal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapitalisme dan politik kesetaraan gender di Indonesia dengan menempatkan emansipasi ekonomi dan reproduksi patriarki sebagai dua proses yang berlangsung secara simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis tematik terhadap literatur mengenai kapitalisme, ekonomi politik gender, kerja reproduktif, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, dan pembangunan gender di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapitalisme memiliki karakter ambivalen terhadap emansipasi perempuan. Di satu sisi, kapitalisme membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan, membangun usaha, dan memperluas partisipasi publik. Di sisi lain, integrasi perempuan ke dalam pasar berlangsung bersamaan dengan keberlanjutan kerja reproduktif yang sebagian besar diprivatisasi dalam rumah tangga dan dibebankan kepada perempuan. Kondisi tersebut menghasilkan paradoks ketika emansipasi ekonomi berjalan bersamaan dengan reproduksi patriarki. Kesetaraan gender substantif karena itu membutuhkan transformasi relasi kuasa, pengakuan dan redistribusi kerja reproduktif, penguatan care economy, serta kebijakan pemberdayaan yang melampaui sekadar integrasi perempuan ke dalam pasar.

Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Dan Mekanisme Pelindungan Dan Pelestarian Ubi Banggai

Sulasmi Sondongi — 2026-10-31

Ubi Banggai (Dioscorea sp.) merupakan pangan endemik yang berfungsi sebagai pangan pokok lokal, memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan, serta menjadi sumber daya genetik (plasma nutfah) yang melekat pada identitas budaya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Keberlanjutannya Ubi Banggai menghadapi ancaman hilangnya keanekaragaman genetik akibat peralihan sebagian petani ke komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan cepat. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan mekanisme pelindungan serta pelestarian Ubi Banggai. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, serta didukung hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan Ubi Banggai belum didukung sepenuhnya dari aspek substansi, struktur, dan pendanaan, sehingga pelaksanaannya masih belum merata dan masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pelindungan dan pelestarian meliputi delapan tahapan fungsional, mulai dari inventarisasi hingga pengawasan, tetapi belum berjalan berkelanjutan, khususnya konservasi ex situ dan pengajuan Indikasi Geografis. Penelitian ini menawarkan model integrasi tiga fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan terpadu, dan pengawasan partisipatif untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mewujudkan pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai secara berkelanjutan.

Kedudukan Hukum Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Kepailitan Perspektif Kepastian Hukum

Hasya Ramania — 2026-10-16

This study analyzes the legal status of land objects subject to a Preliminary Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) when a developer is declared bankrupt, from the perspective of legal certainty, with Supreme Court Decision Number 395 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 as the case study. This study employs a normative juridical method through statutory, case, and conceptual approaches. The results demonstrate that a PPJB object that has been fully paid for, possessed by the buyer, and acquired in good faith should not automatically be included in the bankruptcy estate. However, such protection does not eliminate the requirement for a Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli/AJB) and land registration as the formal mechanisms for transferring land rights. The differing decisions at the trial and cassation levels indicate inconsistent application of legal norms, while Judicial Review Decision Number 62 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 upheld the cassation outcome, and Decision Number 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 reflects the subsequent development of protection for good-faith buyers. Therefore, stronger legal norms are required concerning the criteria for excluding PPJB objects from the bankruptcy estate, substantive examination by bankruptcy administrators, and mechanisms for completing the AJB and land registration while preserving the rights of secured creditors holding valid security interests.

Keywords : PPJB; bankruptcy; good-faith buyer; legal certainty; bankruptcy estate.

Urgensi Pembaruan Hukum Merek Dalam Era Kecerdasan Buatan Dalam Rangka Kepastian Hukum Indonesia

Tan Hao Qing — 2026-10-31

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif telah mengubah proses penciptaan dan penggunaan identitas merek serta menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hukum merek di Indonesia. AI mampu menghasilkan nama, logo, dan identitas visual secara cepat, termasuk tanda yang berpotensi memiliki persamaan dengan merek pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan norma hukum merek Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI serta merumuskan konsep penguatan norma untuk mewujudkan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Trademark Law of the People’s Republic of China, termasuk revisi tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum pada dasarnya bersifat teknologi-netral dan tidak menempatkan AI sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang menggunakan atau mendaftarkan merek. Namun, hukum Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan merek dalam lingkungan digital, pertanggungjawaban atas penggunaan AI, dan pembuktian elektronik. Oleh karena itu, penguatan norma diperlukan melalui perluasan penggunaan merek di lingkungan digital, pemanfaatan AI dalam pemeriksaan merek, penegasan tanggung jawab pengguna AI, penguatan prinsip itikad baik, serta peningkatan mekanisme pembuktian dan penegakan hukum.

Keraguan dalam Pembuktian Perkara Pidana: Penerapan In Dubio Pro Reo dan Konsep Shubhah dalam Hukum Pidana Islam

Muhammad Fadhlan Aziz — 2026-10-31

Tidak setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan suatu rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan benak hakim. Pada keadaan tertentu, ditemukan keraguan yang berdampak secara langsung kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Kondisi ini dinilai dilematis, Satu sisi, sistem peradilan pidana menghendaki untuk memberikan dan memastikan terdakwa memperoleh pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan pada sisi lain justru hakim masih menyisakan keraguan hakim yang tidak dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan penerapan in dubio pro reo dan shubhah dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep memiliki persamaan dalam menempatkan kehati-hatian sebagai dasar menghadapi keraguan dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum, yaitu in dubio pro reo berorientasi pada perlindungan terdakwa ketika kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan shubhah dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi hudud. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komparatif kedua konsep dalam perspektif keraguan sebagai dasar kehati-hatian. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum pidana komparatif dan pembuktian pidana.

Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Daring dan Luring pada Mahasiswa di Indonesia

Naura Herdiani — 2026-10-31

This study examines the influence of social media use on online and offline political participation, as well as the effect of online political participation on offline political participation among Indonesian university students. A quantitative survey was conducted with 135 active university students in Indonesia. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4. The findings show that social media use positively and significantly influences online political participation and has a positive, though weaker, effect on offline political participation. In addition, online political participation significantly encourages offline political participation. These findings suggest that political engagement in digital spaces can motivate students to participate in political activities in the real world.

Jaringan Sosial Dalam Isu Transparansi dan Partisipasi Publik pada Pilkada Jawa Timur 2024

Mochammad Alexander Mujiburrohman — 2026-10-27

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pada Pilkada Jawa Timur 2024. Tingginya intensitas interaksi publik di ruang digital menjadikan isu transparansi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat semakin penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan memetakan struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 serta mengidentifikasi aktor yang berpengaruh dan pola hubungan antaraktor dalam percakapan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Social Network Analysis (SNA). Data diperoleh dari interaksi publik pada platform X dan Facebook yang memuat kata kunci terkait transparansi pemilu, partisipasi publik, KPU Jawa Timur, dan pengawasan pemilu. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Gephi melalui pengukuran degree centrality, betweenness centrality, dan modularity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan percakapan membentuk empat klaster utama yang didominasi oleh akun media lokal, KPU Jawa Timur, dan influencer politik. KPU Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penghubung antar klaster percakapan, sedangkan media lokal menjadi aktor yang paling dominan dalam distribusi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena penting dalam penyebaran informasi, pengawasan publik, dan pembentukan partisipasi politik digital pada Pilkada Jawa Timur 2024 sehingga penguatan komunikasi digital yang partisipatif dan inklusif menjadi penting untuk mendukung transparansi dan kualitas demokrasi lokal.

Model Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture pada RUU Perampasan Aset 2026

Anisyah — 2026-10-14

Perluasan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026 meningkatkan kemampuan negara mengejar hasil kejahatan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hak pihak ketiga yang memperoleh kepentingan atas aset secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 serta merekonstruksi model perlindungan berbasis due process untuk penerapan NCB. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme saat ini masih berorientasi pada post-forfeiture objection dan belum memadai bagi NCB yang dapat secara langsung memengaruhi hak pihak ketiga tanpa didahului putusan pidana. Perlindungan harus mencakup definisi itikad baik yang terukur, beban pembuktian berurutan, pemberitahuan efektif, standing, proporsionalitas, pemisahan hak yang sah, kontrol yudisial, dan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menawarkan Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process yang mengubah perlindungan dari mekanisme korektif menjadi participatory due process sepanjang proses perampasan. Model ini menjaga efektivitas asset recovery sekaligus mencegah perampasan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidan

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Perbuatan Kepala Cabang dalam Transaksi Konsumen

Edi Junaedi — 2026-10-31

The expansion of corporate business activities through branch offices has increased the potential for consumer disputes, particularly when corporate officials abuse their authority in commercial transactions. This condition raises legal issues concerning the limits of corporate civil liability and the legal basis for imposing joint and several liability. This study aims to analyze the legal reasoning of judges in imposing joint and several civil liability on a corporation and its branch manager in the Decision of the Bale Bandung District Court Number 146/Pdt.G/2025/PN.Blb. The analysis employs the Theory of Legal Liability and the Organ Theory as analytical frameworks to evaluate the appropriateness of the court's ratio decidendi. This research is normative legal research using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. The findings indicate that imposing civil liability on PT. Amarta Sayap Merah was legally justified because the legal relationship with consumers arose through the branch manager acting within the scope of his authority by using the corporation's identity, authority, and facilities. However, the court's ratio decidendi failed to provide sufficient normative and doctrinal justification for imposing joint and several liability on both the corporation and the branch manager. This study concludes that corporate liability is not automatically equivalent to joint and several liability. Therefore, judges should provide more comprehensive legal reasoning to distinguish the basis of corporate liability from the form of liability imposed in order to ensure legal certainty and consistency in judicial decisions.

Dualisme Kelembagaan HAM Pasca-Pembentukan Kementerian HAM: Rekonstruksi Independensi dan Kewenangan Konstitusional Komnas HAM dalam Perkara MK 322/PUU-XXIV/2026

M. Alif Deka Alsyati — 2026-10-14

Penelitian ini menganalisis dualisme kelembagaan HAM pasca-pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia serta implikasinya terhadap independensi dan kewenangan Komnas HAM dalam Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM memperkuat kapasitas eksekutif dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional di bidang HAM, tetapi sekaligus menimbulkan irisan fungsi dengan Komnas HAM, khususnya pada pelayanan pengaduan, pemantauan, penilaian kepatuhan, dan tindak lanjut permasalahan HAM. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pemerintah sebagai duty bearer dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan dua lembaga, tetapi pada ketidakjelasan diferensiasi fungsi dan garis pertanggungjawaban. Sebagai pembaruan konseptual, penelitian menawarkan model institutional differentiation yang memisahkan fungsi implementatif Kementerian HAM dari fungsi pengawasan independen Komnas HAM. Rekonstruksi juga mencakup penguatan tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, akuntabilitas, dan koordinasi tanpa subordinasi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlindungan Hukum Konsumen Gopaylater dari Praktik Penagihan Tidak Etis Ditinjau dari Kasus Nana Mirdad

Tegar Gusti Anggara — 2026-10-31

Perkembangan layanan beli sekarang bayar nanti telah memperluas koneksi masyarakat terhadap pembiayaan digital, namun disisi lain menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam praktik pengumpulan. Kasus yang dialami oleh Nana Mirdad mengindikasikan adanya praktik pengumpulan yang bersifat intimidatif dan berpotensi melanggar hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen serta tanggung jawab penyedia layanan gopaylater. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik pencarian tidak etis, serta terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam praktik pencarian.

Evaluasi Dampak Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Smart City di Kota Pontianak

Debbie Yuari Siallagan — 2026-10-31

Pada era Revolusi Industri 4.0 menuntut mengubah paradigma pelayanan publik di seluruh dunia. Pelayanan publik yang baik hendaknya mempermudah masyarakat cepat dan tepat sehingga tuntutan tersebut menjadikan pelayanan publik yang berbasis digitalisasi. Munculnya Konsep Smart City atau kota pintar di Kota Pontianak mempunyai tujuan untuk mewujudkan Kota Pontianak yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kebijakan smart city sudah dilaksanakan selama 6 tahun namun masih banyak permasalahan saat ini yaitu Kerentanan Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi Implementasi smart city menyebabkan data penduduk tersimpan serta terintegrasi ke dalam sistem digital. Kesenjangan Akses Digital (Digital Divide) Akibat buruk lainnya dari digitalisasi yaitu ketidaksetaraan akses teknologi di masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan, alat, atau literasi digital yang memadai. terbatasnya infrastruktur TIK, dan belum optimalnya integrasi sistem antar perangkat daerah. Evaluasi terkait dampak dari Kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang berbasis Smart City Pontianak juga akan mengungkap perbaikan efisiensi serta mengamati manfaat dan dampak yang sudah didapatkan sejak kebijakan ini diimplementasikan di berbagai sektor. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

Peralihan Kewenangan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dikaitkan dengan Keabsahan Klausula Arbitrase

Luqyana Shafira Alfarhani — 2026-10-16

This article examines whether an arbitration clause naming the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) remained enforceable after its sectoral dispute-resolution function moved to the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK). It analyses Supreme Court Decision No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. The judgment grants the appeals and restores the LAPS SJK award; its final reasoning is concise, while the published decision reproduces appellants' arguments invoking Article 47(2) of OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020, Article 245 of Law No. 4 of 2023, and Article 70 of Law No. 30 of 1999. This article's contribution is a staged test of consent, transitional scope, dispute scope, and procedural safeguards. It argues that a transition rule may preserve a valid agreement only within its legal scope; it cannot create consent absent from the original contract. The date LAPS SJK received the application could not be verified from the published judgment.

Beyond Disruption and Digital Political Education: Reading the Reality of Disinformation and Polarization in Digital Democracy

Irwan Alim — 2026-10-31

Ekspansi pesat teknologi digital dan platform media sosial telah mengubah cara warga mengakses informasi serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama penyebaran disinformasi yang luas dan fenomena polarisasi politik yang kian meningkat, yang mengancam kualitas kehidupan demokrasi. Studi ini mengkaji realitas disinformasi dan polarisasi politik dalam demokrasi digital melalui perspektif *Beyond Disruption*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, studi ini didasarkan pada tinjauan mendalam terhadap literatur akademik mengenai pendidikan politik digital, disinformasi, polarisasi, dan transformasi demokrasi di era digital. Temuan menunjukkan bahwa teknologi digital telah memperluas akses terhadap informasi dan partisipasi politik secara signifikan; namun, teknologi ini juga memfasilitasi penyebaran disinformasi, pembentukan ruang gema (*echo chambers*), serta fragmentasi ruang publik digital. Dinamika ini berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik, perpecahan ideologis, dan tantangan terhadap deliberasi demokratis. Studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pendidikan politik digital memainkan peran krusial dalam memperkuat keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran politik warga di tengah lingkungan informasi yang semakin kompleks. Dari perspektif *Beyond Disruption*, transformasi digital sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai sumber tantangan, melainkan juga sebagai peluang untuk menumbuhkan kewarganegaraan digital yang terinformasi, bertanggung jawab, dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan ketahanan serta kualitas demokrasi kontemporer.

Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Raja Zukifli — 2026-10-30

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan “dasar hukum” yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Strategi Partai Gerindra Dalam Menarik Dukungan Pemilih Generasi Z Melalui Platform Tiktok

Rahma Nabilla — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik DPP Partai Gerindra dalam menarik dukungan pemilih Generasi Z melalui platform TikTok pada Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Tim Online DPP Partai Gerindra serta studi dokumentasi dan observasi digital. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan menunjukkan bahwa Gerindra menerapkan strategi komunikasi multichannel yang adaptif dengan menempatkan TikTok sebagai instrumen utama untuk menyasar pemilih Generasi Z. Strategi ini digerakkan secara organik oleh relawan dan kader, didukung oleh Team Question Response (Tim QR) untuk memastikan komunikasi dua arah. Gerindra berhasil mengonstruksi narasi politik yang relatable melalui isu ekonomi dan lingkungan, serta menerapkan political agility dalam menghadapi volatilitas isu di media sosial. Efektivitas strategi ini dibuktikan dengan tingginya digital political engagement yang memicu bandwagon effect, sehingga mengonversi keterlibatan digital menjadi dukungan elektoral yang signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa solidaritas tim internal dan komunikasi partisipatif menjadi kunci utama keberhasilan partai dalam membangun kedekatan emosional serta memenangkan simpati konstituen muda di era digital

Governance Ecology In Indonesia: Institutional Adaptation And Collaborative Governance In Public Policy Processes

Satria Bagaskoro — 2026-10-31

This study analyzes governance ecology as an analytical framework for understanding institutional adaptation and collaborative governance practices in Indonesia's public policy processes. Decentralization reforms initiated since 1999 have created a complex, multi-level governance landscape in which diverse actors, institutions, and policy arenas interact dynamically. This qualitative research employs a critical interpretive synthesis (CIS) approach, drawing on data from international and national peer-reviewed journals, government policy documents, and international organization reports. Key findings demonstrate that Indonesia's governance ecology is characterized by three interrelated dimensions: institutional fragmentation resulting from big-bang decentralization, uneven adaptive capacity across regional governments, and the emergence of collaborative forums including Musrenbang, Forest Management Units (KPH), and service delivery partnerships as adaptive responses to governance complexity. This study makes a theoretical contribution by integrating the ecology of games framework, institutional adaptation theory, and collaborative governance model within a developing country context. Practically, findings indicate that strengthening governance ecology requires not only formal structural reforms but also enhanced inter-institutional collaborative capacity and active non-governmental actor engagement in Indonesia's public policy processes.

Restorative Justice Pada Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis (Pendekatan Normatif terhadap Perlindungan Pemegang Hak, Konsumen, Persaingan Usaha, dan Kepentingan Publik)

Zakky Ashidqi — 2026-10-28

The development of restorative justice within the Indonesian criminal justice system reflects a paradigm shift from a punitive approach to a restorative approach. However, its application to trademark and geographical indication crimes raises legal concerns because these offenses involve not only the interests of rights holders but also consumer protection, fair business competition, and broader public interests. This study examines the regulation and limitations of restorative justice in resolving trademark and geographical indication crimes within the Indonesian criminal justice system. The study employs the Theory of the Objectives of Law developed by Gustav Radbruch and John Rawls, as well as the Restorative Justice Theory proposed by Howard Zehr and Tony Marshall. This research adopts a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the regulation of restorative justice under Indonesian positive law remains general in nature and has not specifically established limitations for its application to trademark and geographical indication crimes. Unlike restorative justice in ordinary criminal offenses, which primarily focuses on restoring individual losses, its application to trademark and geographical indication crimes must also consider consumer protection, fair business competition, product reputation, and the public interest. The study concludes that restorative justice may be applied on a limited basis to certain trademark infringement cases but should be subject to stricter limitations in geographical indication cases due to their broader public interest implications. Therefore, more specific regulations are required to establish clear limitations on the application of restorative justice in trademark and geographical indication crimes in order to ensure legal certainty, justice, and legal expediency.

Kedudukan Hukum Akta Ikrar Wakaf: Implikasi Ratio Decidendi Terhadap Wa’ad

Firman Arief Irvani — 2026-10-28

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan manfaat harta bagi kepentingan umum. Dalam praktiknya, sengketa wakaf sering muncul akibat tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau adanya perbedaan penafsiran mengenai kehendak wakif yang sebelumnya dinyatakan dalam bentuk wa’ad (janji). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuatan pembuktian wa’ad dan kedudukan AIW dalam menentukan keabsahan suatu wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia serta mengkaji implikasi ratio decidendi hakim terhadap keberlakuan wa’ad dalam sengketa wakaf. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status harta wakaf, sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi nazhir dan masyarakat penerima manfaat wakaf. Selain itu, ratio decidendi hakim menunjukkan bahwa wa’ad tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Ikrar Wakaf, namun dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan realisasi kehendak wakif dan pemanfaatan objek wakaf secara nyata. Oleh karena itu, hubungan antara wa’ad dan Akta Ikrar Wakaf bersifat komplementer dalam proses pembuktian wakaf, di mana AIW memberikan kepastian hukum formal sedangkan wa’ad berfungsi sebagai indikator kehendak wakif dalam pembentukan hubungan hukum wakaf.

Legal Status and Implications of Prenuptial Agreements Under Hand in the Indonesian Legal System

Ahmad Haris Muizzuddin — 2026-10-31

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memungkinkan calon suami dan istri mengatur hubungan hukum, khususnya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Persoalan muncul ketika perjanjian tersebut dibuat secara bawah tangan tanpa dituangkan dalam akta notaris dan/atau tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, implikasi terhadap para pihak, serta perlindungan hukum atas perjanjian pranikah bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bawah tangan tidak serta-merta kehilangan keabsahannya apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, tetapi kedudukan tersebut berbeda dari daya berlaku formal perjanjian perkawinan menurut rezim hukum perkawinan. Persoalan paling signifikan terletak pada pembuktian dan daya ikat terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi kebutuhan pencatatan dan publisitas tetap penting untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai bentuk, pencatatan, dan akibat hukum perjanjian perkawinan bawah tangan

Implikasi Hukum Koperasi Merah Putih Berbasis Kewilayahan Terhadap Pembangunan Daerah Kota Depok

Taufiqurrohman Syahuri — 2026-10-19

Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memicu ketegangan normatif terhadap prinsip kemandirian serta demokrasi ekonomi perkoperasian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Koperasi Merah Putih berbasis kewilayahan secara komprehensif dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap pembangunan daerah di Kota Depok. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan, yang dikonfirmasi menggunakan data wawancara pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok serta Koperasi Merah Putih Kelurahan Serua. Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali hierarki perundang-undangan akibat penggunaan instrumen instruksi presiden sebagai peraturan kebijakan intern yang dijadikan landasan pembentukan berbagai peraturan menteri pengatur hak keperdataan masyarakat. Pembatasan keanggotaan berbasis domisili kelurahan juga bertentangan dengan asas keanggotaan terbuka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di tingkat daerah, pelaksanaan program nasional ini menimbulkan tantangan pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, belum optimalnya koordinasi lintas sektoral, hambatan integrasi rantai pasok perkotaan, serta kerancuan status hukum kepemilikan aset gerai dan pergudangan yang didanai melalui skema transfer daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penataan ulang regulasi melalui pengangkatan bentuk hukum kebijakan ke tingkat undang-undang atau peraturan presiden. Pemerintah Kota Depok disarankan menerapkan model fasilitasi berjenjang yang adaptif terhadap kesiapan usaha koperasi tanpa mengorbankan otonomi rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memisahkan pertanggungjawaban aset publik dari risiko usaha privat, serta memperkuat kemitraan pasokan guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kepastian Hukum bagi Konsumen Kosmetika Berbahaya dalam Fragmentasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Indonesia

Dimas Ronggo Kusumo — 2026-10-31

Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Persoalan tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya perdagangan elektronik yang memperluas akses distribusi produk kosmetika ilegal dan meningkatkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya serta mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dokumen serta publikasi resmi lembaga terkait sebagai data pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK telah menyediakan dasar normatif mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan peredaran produk berbahaya, dan mekanisme pertanggungjawaban, tetapi efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, ketidakselarasan regulasi, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya pengaturan perdagangan kosmetika melalui platform digital. Penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, pengawasan digital, serta literasi hukum konsumen diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum yang substantif.

Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Perseroan Tertutup terhadap Pengeringan Dividen oleh Pengendali Merangkap Direksi dalam Perbandingan Sistem Hukum

Sendi Sanjaya — 2026-10-19

Minority shareholders in closely held companies face dividend deprivation because of illiquid shares and concentrated ownership and management. This normative legal study examines Indonesian protection through statutory, case, conceptual, and comparative approaches involving the United States, the United Kingdom, and Singapore. Legal materials were collected through document study and analysed qualitatively. Indonesian protection relies on procedural mechanisms and tort liability under Article 1365 of the Civil Code and Article 52 of the Company Law. The PT Benteng Panca Santika and PT Cakrawala Pure Bersama cases reveal remedial protection without adequate exit mechanisms. Common law provides fairness standards and share buy-out remedies. Stronger fairness standards, information rights, shareholder meeting mechanisms, and fair-value share purchases are recommended to secure effective minority protection.

BRICS sebagai Norm Entrepreneur: Konstruksi Multipolaritas dalam Tata Kelola Global

Tunjung Wijanarka — 2026-10-31

Kemunculan BRICS memunculkan perdebatan mengenai perannya dalam membentuk kembali tatanan dan norma tata kelola global. Kajian mengenai BRICS selama ini banyak menekankan aspek kekuatan material, pembangunan institusi, dan tantangannya terhadap tatanan internasional yang ada, sementara perannya sebagai norm entrepreneur kolektif masih kurang mendapat perhatian. Artikel ini menganalisis bagaimana BRICS membangun dan mempromosikan multipolaritas sebagai kerangka normatif alternatif dalam tata kelola global. Dengan menggunakan perspektif konstruktivism dan konsep norm entrepreneurship, penelitian ini menganalisis deklarasi, dokumen resmi BRICS, serta literatur akademik yang relevan untuk mengidentifikasi gagasan normatif yang digunakan BRICS dalam mengartikulasikan visi mengenai perubahan tatanan global. Analisis berfokus pada konstruksi multipolaritas melalui keterkaitan antara prinsip kesetaraan kedaulatan, solidaritas Global South, reformasi institusi internasional, dan penolakan terhadap unilateralisme. Artikel ini beragrumen bahwa BRICS berperan sebagai norm entreprenur kolektif dengan membingkai multipolaritas bukan semata-mata sebagai redistribusi kekuatan material, tetapi sebagai alternatif pemahaman mengenai tata kelola global yang lebih representatif dan setara. Namun, promosi norma tersebut tetap menghadapi keterbatasan akibat perbedaan kepentingan internal dan kesenjangan antara klaim normatif dan praktik institusional BRICS.

Keabsahan Perkawinan atas Dasar Kawin Paksa Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik

Hardaningrum Binar Subekti — 2026-10-31

Kawin paksa masih terjadi di berbagai daerah, sering kali karena tekanan orang tua, keluarga, atau lingkungan. Penelitian ini mengkaji cacat kehendak akibat kawin paksa terhadap keabsahan perkawinan, khususnya keabsahan ijab qabul, serta pergeseran pandangan antara fiqh klasik dan hukum Islam formal. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fiqh klasik membenarkan hak ijbar wali mujbir, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menolaknya secara tegas dan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek, paksaan melanggar syarat subjektif sehingga perkawinan dapat dibatalkan. Kitab Hukum Kanonik juga menjadikan kesepakatan sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, korban paksaan dapat mengajukan pembatalan melalui Tribunal Gereja. Putusan pengadilan yang dikaji memperlihatkan bahwa kawin paksa memicu perselisihan terus-menerus yang berujung pada perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian akibat kawin paksa merupakan konsep hukum yang berbeda. Kehamilan di luar nikah yang disusul desakan orang tua tidak otomatis menjadi pemaksaan perkawinan. Paksaan membuat perkawinan dapat dibatalkan menurut UUP dan KHI, tetapi tidak sah sejak awal menurut Kanon 1103.

Implementasi Kebijakan Undang-undang pelayaran dalam Perjanjian Kerja Laut di Tengah Dinamika Maritim

Mochammad Fioranda Ario — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Undang Undang Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dari sistem konvensional tatap muka menuju ekosistem digital di tengah dinamika sektor maritim kontemporer, dengan studi kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-analitis. Pisau analisis yang digunakan mendasarkan pada teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn serta dikombinasikan dengan teori interpretasi hukum evolutif-historis dan diskresi administratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsensus yang sangat tinggi di antara para aktor pelaksana mengenai tujuan kebijakan demi percepatan pelayanan logistik nasional. Namun demikian, implementasi di lapangan menghadapi hambatan berupa regulatory mismatch atau dualisme hukum antara peraturan kementerian berbasis digital dengan norma perdata klasik KUHD yang belum diamandemen. Untuk mengatasi ketegangan normatif ini, aparatur tingkat tapak (street-level bureaucrats) secara aktif menerapkan metode interpretasi hukum evolutif-historis dengan mengedepankan asas kemanfaatan (doelmatigheid) di atas kepastian hukum formal (rechtmatigheid). Selain itu, kerentanan stabilitas infrastruktur IT pusat sering kali memaksa petugas menggunakan diskresi administratif berupa pelayanan manual sementara demi kelancaran operasional pelabuhan. Sikap pelaksana tercatat sangat positif karena digitalisasi terbukti mampu mereduksi antrean fisik dan menutup celah pungutan liar di loket.

Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam

Ursamayor Arfadis — 2026-10-31

Penerapan asas keadilan dalam pembagian warisan Islam kerap menghadapi ketegangan antara kepastian tekstual fiqh mawaris dan tuntutan keadilan kontekstual masyarakat Indonesia yang plural. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai konstruksi keadilan dalam fiqh mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian waris berdasarkan fiqh mawaris dan KHI serta relevansinya dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam fiqh mawaris bersifat tekstual, tetapi dapat menyesuaikan dengan konteks adat dan kekeluargaan. KHI juga memberikan ruang ijtihad melalui penafsiran hakim dan mekanisme musyawarah untuk mewujudkan keadilan substantif berbasis maqashid al-syari'ah. Keadilan dalam kewarisan Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika antara teks syariat, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Kesalahan Organisasional Terintegrasi

Sutra Geri — 2026-10-14

Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 45–50 yang memperluas atribusi perbuatan, pengendalian faktual, dan kesalahan organisasional. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan harmonisasi dengan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terutama dalam menentukan hubungan antara kesalahan individual, kesalahan korporasi, beneficial ownership, dan sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan model integratif yang sesuai dengan sistem hukum pasca KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesalahan pengurus atau keuntungan yang diperoleh, tetapi harus didasarkan pada hubungan fungsional dengan tindak pidana dan kesalahan organisasi berupa kebijakan, kegagalan pencegahan, pembiaran, atau kelemahan pengendalian. Penelitian ini menawarkan Integrated Organizational Fault Model yang terdiri atas conduct attribution, organizational fault assessment, control attribution, serta sanction and remediation alignment. Model ini mengintegrasikan UU Tipikor, KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan rezim sanksi korporasi untuk membentuk pertanggungjawaban yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.

Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Hukum dalam Pengelolaan Kontrak Bisnis Developer Perumahan

Eclesia C. Siahainenia — 2026-10-31

The housing development industry involves complex contractual relationships among developers, contractors, vendors, and consumers, making it highly vulnerable to legal risks. This condition is reflected in 3,872 consumer complaints filed against PT X in 2025, indicating a gap between the legal certainty provided by contractual provisions and their implementation in practice. This study aims to analyze the potential legal risks in the management of housing developers' business contracts and to formulate a model for implementing Good Corporate Governance (GCG) as a legal risk mitigation instrument. The research employs a normative juridical method supported by empirical data using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on Contract Law Theory, Good Corporate Governance Theory, Agency Theory, Stakeholder Theory, and Legal Certainty Theory. The findings reveal that legal risks at PT X consist of contract performance risk, contract monitoring risk, and contract governance risk, which primarily arise from weaknesses in contract implementation, supervision, and documentation rather than from deficiencies in contractual clauses. This study proposes the Contract Governance Based on GCG Principles model, which integrates four stages of contract management: Contract Planning, Contract Performance, Contract Monitoring, and Contract Protection Governance. The proposed model serves as a preventive instrument for mitigating legal risks while strengthening consumer protection and promoting contract management that is effective, accountable, transparent, sustainable, and oriented toward legal certainty.

A The Legal Force Of Evidence Legal Force Of Evidence Of Electronic Medical Records In Resolution Of Civil Medical Disputes In Court

Tenih Pitriyanah — 2026-10-15

The transition from conventional medical records to Electronic Medical Records (EMR) raises legal issues regarding its status and evidentiary strength in medical civil disputes. This normative legal research, using statutory and conceptual approaches, examines EMR's legal standing, evidentiary value, and influencing factors. Key references include Law No. 17/2023, Law No. 1/2024 (ITE Law), Minister of Health Regulation No. 24/2022, and civil procedure regulations. The findings confirm that while EMR is a legally valid electronic document, its evidentiary force is not automatically absolute. In civil medical disputes, EMR may establish the chronology of healthcare services, medical actions, diagnoses, treatments, examination results, informed consent, and other relevant information. Nevertheless, EMR alone does not establish medical negligence or malpractice because compliance with professional standards and causation must generally be assessed through other evidence, particularly expert testimony. Therefore, stronger EMR governance, authentication, audit trails, data security, and procedures for examining electronic evidence are necessary to provide legal certainty in resolving civil medical disputes before courts.

Keywords : Electronic Medical Records, evidence, civil medical disputes, electronic evidence, courts.

Efektivitas Online Dispute Resolution sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perjanjian Digital

Suhaila Zulkifli — 2026-10-31

Perkembangan perdagangan digital telah meningkatkan penggunaan perjanjian elektronik sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Online Dispute Resolution (ODR) menawarkan penyelesaian sengketa melalui teknologi komunikasi elektronik, tetapi keberadaannya belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian digital serta menguji efektivitasnya dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan lima parameter, yaitu aksesibilitas, efisiensi waktu dan biaya, keadilan dan independensi proses, kepastian hukum, serta kekuatan mengikat dan pelaksanaan hasil penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki dasar normatif dan relevan digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen digital, terutama karena mampu mengurangi hambatan geografis serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Namun, efektivitasnya masih bersifat kondisional karena belum terdapat standar yang komprehensif mengenai prosedur, independensi penyelenggara, transparansi, perlindungan konsumen, dan pelaksanaan hasil penyelesaian. Oleh karena itu, penguatan ODR perlu diarahkan pada pembentukan standar minimum yang mengintegrasikan aksesibilitas, transparansi, imparsialitas, procedural fairness, kepastian hukum, dan enforceability agar ODR mampu memberikan consumer redress yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disharmoni Pengaturan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri dan TNI Aktif Pasca Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 dan 223/PUU-XXIII/2025

Cassis Merinthia Ariapramuda — 2026-10-19

Pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh personel Polri dan TNI aktif menuntut kesesuaian antara kewenangan penempatan, batas fungsi kelembagaan, dan perlindungan kesempatan karier. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif internal melalui studi kepustakaan serta analisis deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 memiliki kesinambungan prinsip, tetapi menyisakan persoalan operasional mengenai pembatasan jabatan dan kecukupan dasar hukum. Perubahan UU Polri pada 2026 menggeser persoalan menuju keluasan pengecualian, keterukuran kebutuhan keahlian, dan batas penugasan Presiden, sedangkan rezim TNI tetap memerlukan penilaian tersendiri. Penelitian menawarkan pengujian berlapis atas legalitas jabatan, kebutuhan fungsional, kompetensi individual, dan akuntabilitas penempatan untuk menjamin sistem merit tanpa mengabaikan kebutuhan kelembagaan.

Inclusive Citizenship and Digital Participation of Persons With Disabilities: A Systematic Literature Review

Nadila Risti Puji Lestari — 2026-10-15

Transformasi digital membuka peluang baru bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi, layanan publik, komunikasi, advokasi, dan partisipasi dalam kehidupan kewargaan, tetapi kesenjangan aksesibilitas dan hambatan struktural masih membatasi partisipasi digital yang bermakna. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan peluang partisipasi digital penyandang disabilitas serta mengembangkan pemahaman kewarganegaraan digital yang lebih inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadaptasi PRISMA dan menganalisis 22 artikel yang diterbitkan pada 2016–2026 melalui thematic analysis. Hasil menunjukkan bahwa hambatan partisipasi bersifat multidimensional, mencakup akses teknologi, aksesibilitas desain, kompetensi digital, komunikasi, sumber daya sosial-ekonomi, dukungan kelembagaan, dan struktur kekuasaan. Di sisi lain, teknologi digital berpotensi memperluas akses informasi, interaksi sosial, advokasi, partisipasi politik, produksi media, layanan publik, dan co-design. Temuan menegaskan bahwa inclusive digital citizenship perlu bergeser dari orientasi akses dan kompetensi individual menuju pendekatan berbasis hak, aksesibilitas, partisipasi bermakna, representasi, agency, co-production, dan tanggung jawab kelembagaan.

Tantangan Perlindungan Hak Moral Pelaku Pertunjukan Audiovisual di Era Digital

Dr. Henky Solihin MZ, SH.,MH. — 2026-10-07

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), deepfake, dan distribusi konten melalui platform digital menimbulkan persoalan baru bagi pelindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual. Penelitian ini menganalisis konstruksi hak moral pelaku pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty on Audiovisual Performances, serta mengkaji tantangan implementasinya dalam hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi digital, dan penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris/socio-legal dengan menempatkan hukum positif sebagai dasar analisis dan menggunakan bahan dokumenter serta literatur sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hak moral pelaku pertunjukan yang memiliki kesesuaian penting dengan prinsip Beijing Treaty, terutama hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan penerapan norma tersebut dalam lingkungan digital. Deepfake memperlihatkan adanya perbedaan antara modifikasi atas rekaman pertunjukan yang sudah ada dan penciptaan pertunjukan sintetis baru dengan menggunakan wajah atau suara seorang pelaku pertunjukan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap dasar hukum yang dapat digunakan. Selain itu, kontrak produksi audiovisual yang mengatur pengalihan atau penggunaan hak ekonomi perlu memberikan batas yang jelas agar tidak menghilangkan perlindungan hak moral. Penguatan mekanisme pengaduan, pengelolaan informasi manajemen hak, klausul persetujuan penggunaan digital replica, serta pengembangan mekanisme pengelolaan hak secara kolektif untuk sektor audiovisual perlu dipertimbangkan

Status Visa Pelajar dalam Praktik Bisnis Mahasiswa Indonesia di Mesir: Perspektif Strukturasi

Lalu Kholid Jaelani — 2026-10-15

Penelitian ini mengkaji hubungan antara status visa pelajar dan praktik bisnis mahasiswa Indonesia di Mesir dalam perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens. Fenomena menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir tidak hanya menjalankan peran akademik, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti bisnis bagasi, jasa titip, perdagangan makanan, dan layanan berbasis keterampilan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara struktur hukum keimigrasian yang membatasi aktivitas kerja pemegang visa pelajar dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi mahasiswa selama masa studi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi terhadap mahasiswa Indonesia di Mesir yang menjalankan aktivitas bisnis. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan ditafsirkan dengan Teori Strukturasi Anthony Giddens.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status visa pelajar berfungsi sebagai struktur yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan sosial. Di sisi lain, mahasiswa sebagai agen sosial memiliki kapasitas reflektif untuk menegosiasikan keterbatasan tersebut melalui berbagai strategi ekonomi. Praktik bisnis yang dilakukan secara berulang kemudian membentuk pola sosial dan jaringan ekonomi informal dalam komunitas mahasiswa. Penelitian ini menegaskan bahwa interaksi antara struktur hukum dan agensi menghasilkan proses strukturasi yang membentuk realitas sosial-ekonomi mahasiswa Indonesia di Mesir.

Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan (Studi Kasus Kota Payakumbuh)

Aprillia Kurnia Putri — 2026-10-28

Persetujuan lingkungan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha. Namun, pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan, jenis sanksi administratif yang diterapkan, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di Kota Payakumbuh. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif telah dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, pelaporan, hingga penetapan sanksi. Sanksi yang diterapkan didominasi oleh teguran tertulis, pembinaan, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan, dan paksaan pemerintah. Pendekatan pembinaan dinilai mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta perubahan regulasi yang membatasi penerapan sanksi terhadap pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan mekanisme pengawasan, dan penegakan sanksi yang lebih konsisten guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.

Menilai Kesiapan Pemerintah dalam Transformasi Digital: Bukti Empiris Implementasi SAMAGOV di Kota Samarinda

Elza Fatika Nur Haliza — 2026-10-31

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Namun, keberadaan aplikasi digital belum secara otomatis menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjalankan transformasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengimplementasikan transformasi digital melalui aplikasi Samarinda Government (SAMAGOV). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kondisi kesiapan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memiliki kesiapan yang relatif baik, yang ditunjukkan melalui lima aspek, yaitu enterprise readiness, human resource readiness, information readiness, ICT readiness, dan external environment readiness. Kesiapan tersebut didukung oleh struktur organisasi yang jelas, kompetensi SDM, pengelolaan informasi dan keamanan, pengembangan infrastruktur serta interoperabilitas, dan penerimaan masyarakat terhadap SAMAGOV. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama integrasi proses bisnis dan layanan, keterbatasan jumlah tenaga teknis, penguatan infrastruktur, serta kesenjangan literasi digital dan akses masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, SDM, informasi, dan lingkungan pendukung secara berkelanjutan.

Rekonstruksi Penegakan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Pendekatan Hukum Responsif terhadap Kepatuhan Putusan Pengadilan

Suci Ramadhani Putri — 2026-10-31

Religious Court rulings that oblige child support after divorce frequently remain mere paper judgments devoid of meaningful enforceability, leaving the economic and caregiving burden to fall entirely on mothers. This article examines the problem through two complementary lenses: Nonet and Selznick's responsive law theory and an Islamic family law perspective that positions child support as huquq al-walad, a fixed (luzum) right of the child that does not lapse upon the dissolution of the parents' marriage. Using normative legal research supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyses the City of Surabaya's administrative innovation of flagging the Population Identification Number (NIK) of former husbands in arrears as a starting point for formulating a more responsive national enforcement model. The findings show that oversight built on the integration of civil registry data and Religious Court rulings can drive compliance without resorting to protracted forced execution, yet its effectiveness remains confined to formally registered marriages, leaving a protection gap for children born of unregistered (siri) marriages. The article recommends reconstructing a national enforcement model that combines institutional synergy among Religious Courts, Civil Registry Offices, and local governments with strengthened access to marriage ratification (itsbat nikah) as a precondition for inclusive justice.

Pergeseran Pemahaman Legalitas Perkawinan Dari Sihatun Nikah Ke Tajdidun Nikah (Studi Pada Komunitas Rifa’iyah Di Limpung Batang Jawa Tengah)

Vivi Mahmudah Vivi — 2026-10-28

Artikel ini mengkaji pergeseran pemahaman legalitas perkawinan dari praktik sihatun nikah (pengesahan akad) menuju tajdidun nikah (pembaruan akad) pada komunitas Rifa'iyah di Limpung, Kabupaten Batang, sebagai wilayah historis kelahiran gerakan tersebut. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama Rifa'iyah serta observasi terhadap praktik akad nikah di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran pemahaman tersebut bukan merupakan perubahan doktrin fikih tentang rukun dan syarat sah nikah, melainkan perubahan penilaian sosial-hukum terhadap terpenuhinya syarat keadilan wali dan saksi dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Pada masa kolonial, sihatun nikah lahir sebagai kewajiban teologis akibat ketidakpercayaan terhadap otoritas pencatat nikah kolonial yang dinilai tidak memenuhi syarat keadilan. Setelah Indonesia merdeka dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta meningkatnya kredibilitas Kantor Urusan Agama (KUA), kedudukan tajdid bergeser dari kewajiban pengesahan (tashih) menjadi anjuran kehati-hatian semata (tajmul). Pergeseran ini didorong oleh lima faktor: yuridis-formal, sosiologis, transisi otoritas tradisional menuju legal-rasional, regenerasi kepemimpinan dan edukasi keagamaan, serta pertimbangan pragmatis-praktis. Temuan ini menegaskan bahwa pergeseran tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum Islam lokal terhadap perubahan struktur otoritas politik dan sosial yang berlangsung secara gradual.

Dinamika Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam (Studi Pada Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang)

Dhea Vanny Andarista — 2026-10-15

Pengelolaan destinasi wisata melibatkan berbagai pihak dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang merupakan destinasi yang berkembang pesat dan telah dikenal secara internasional. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media dalam suatu kolaborasi penta-helix. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antarpihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui lima tahapan, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Kolaborasi telah menghasilkan berbagai capaian, salah satunya penghargaan sebagai wisata terbaik dari Gubernur. Meskipun seluruh pihak memiliki peran penting, media menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam memperluas promosi destinasi melalui konten digital hingga tingkat internasional. Dengan demikian, collaborative governance melalui pendekatan penta-helix berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu secara lebih luas dan berkelanjutan.

Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Tingkat Pusat dan Daerah

Wahyu Adi Mudiparwanto — 2026-10-31

Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan serta keabsahan dan implementasi perjanjian kerja sama pada BLU tingkat pusat dan BLUD tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan keadaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan kerja sama. Secara yuridis, keabsahan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan BLU/BLUD tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Undang-undang serta memiliki kejelasan kewenangan administratif agar tidak cacat hukum. Namun, dalam implementasinya, ditemukan kendala harmonisasi regulasi, terutama larangan penggunaan barang milik daerah dalam kerja sama operasional BLUD yang sulit dihindari di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan internal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset publik.

Keberlangsungan Program Mangrove For Coastal Resilience Di Desa Kuala Selat Provinsi Riau (Analisis Organizational Capacity)

Ilman Rizky Isra — 2026-10-31

Lingkugan dan iklim menjadi salah satu isu hangat yang mengundang perhatian banyak pihak. Isu ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan terutama pada negara-negara tropis seperti IndonesIa. Salah satu isu dari lingkungan dan iklim di Indonesia adalah kelangsungan dari hutan mangrove dan masyarakat pesisir yang menerima dampaknya. M4CR menjadi salah satu program dalam dukungan dalam tercapainya target dari RPJMN 2020-2024 di Indonesia. Namun, saat berjalannya program tersebut. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove merupakan lembaga yang dimandatkan tugasnya dalam program tersebut di bubarkan di tengah tingginya semangat rehabilitasi mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk meniliti bagaimana pelaksanaan program M4CR di Indonesia terutama pada Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir setelah dibubarkannya BRGM sebagai lembaga yang dimandatkan dalam program rehabilitasi mangrove. Dengan menggunakan teori kapasitas kebijakan yang berfokus pada tingkat organisasi yang diharapkan dapat melihat bagaimana kapasitas dari Lembaga M4CR dalam melaksanakan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diketahui bahwa telah memadainya kapasitas kebijakan pada lembaga pelaksana program M4CR yakni PPIU M4CR RIAU. Serta keberlangsungan program M4CR di kuala selat berjalan dengan baik dengan melihat terpenuhinya kapasitas analytical, operational dan politcal.

Protecting Victims of Domestic Violence through Legal Advocacy: Integrating Human Rights and Jasser Auda’s Maqāṣid al-Sharīʿah

Hifna Wardatussholihah — 2026-10-31

Penelitian ini mengkaji peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LKBH Yayasan Pesantren Nurul Islam Banyuwangi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan maqāṣid al-sharī‘ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan praktisi hukum terkait serta partisipan penelitian di LKBH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dimulai melalui konsultasi hukum, edukasi, dan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari KDRT, yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan hukum sesuai dengan kondisi dan pilihan hukum korban. Pendampingan diberikan melalui mekanisme nonlitigasi, termasuk konsultasi dan edukasi hukum, serta mekanisme litigasi, khususnya proses perceraian dan proses pidana seperti pelaporan kepada kepolisian serta pendampingan selama proses penyidikan dan penuntutan. Dalam perspektif HAM, praktik tersebut mendukung perlindungan terhadap martabat, keamanan, hak-hak, dan akses korban terhadap keadilan. Melalui pendekatan sistem Jasser Auda, temuan tersebut dapat dipahami melalui enam fitur, yaitu sifat kognitif (cognitive nature), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki yang saling berkaitan (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefulness). Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi hukum menghubungkan bantuan hukum prosedural dengan perlindungan substantif dengan menempatkan martabat, pencegahan kemudaratan, keadilan, dan tujuan hukum yang lebih luas sebagai dasar pendampingan.

Gugatan Class Action Atas Karhutla Kalimantan Barat Tahun 2026: Analisis Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Destiya P.P Nursahar — 2026-10-31

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan yang merenggut masyarakat pada tahun 2026. Penelitian ini menganalisis gugatan perwakilan kelompok yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2026/PN Ptk dalam hukum lingkungan mengenai ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat, class action, tanggung jawab pemerintah, serta berbagai bentuk tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar eksplisit bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan. Perkara Kalimantan Barat 2026 memiliki relevansi dengan rezim tersebut, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada pembuktian kerugian, kesalahan atau kelalaian pemerintah, hubungan kausal, kecukupan wakil kelompok, dan kesesuaian petitum dengan kewenangan peradilan. Karena perkara masih berjalan, penelitian ini tidak menilai hasil akhir gugatan, melainkan memetakan konstruksi dan isu hukum yang akan menentukan pemeriksaannya.

Progress Report Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: NCBAF Challenge

Fares Aufal Muna — 2026-10-31

Permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia adalah mekanisme pemberantasan yang berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Mekanisme tersebut dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sementara, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapkan dapat mengatasi problematika tersebut justru mengalami perdebatan panjang akibat konfigurasi politik hukum yang memprioritaskan pemidanaan pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan tindak pidana korupsi dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) atau perampasan aset in rem sebagai perspektif dalam membedah kerangka peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan mekanisme perampasan aset dalam Konvensi UNCAC serta didukung bahan hukum sekunder seperti doktrin hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi perampasan aset tanpa putusan pidana melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memperkenalkan pendekatan gugatan kebendaan terhadap status hukum aset dengan beberapa instrumen baru yang diadopsi. Akan tetapi, implementasinya dihadapkan pada tantangan normatif, tantangan kelembagaan, dan tantangan teknis implementasi.

Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Tawuran dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Afrisandi Kamcani — 2026-10-31

Secara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan guna melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi. Dalam kasus tawuran, tindakan anak dapat dikategorikan sebagai kenakalan atau tindak pidana apabila menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi diversi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi bergantung pada tingkat berat ringannya tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, sedangkan tindak pidana berat tidak memenuhi syarat. Dalam proses diversi, penyidik mempertemukan pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan. Kendala implementasi diatasi melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan diversi serta peningkatan kerja sama antarinstansi penegak hukum agar tercipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya.

Equality of Marriage Rights of Persons with Disabilities in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah

neneng sri sundayani — 2026-10-27

People with disabilities basically have equal rights to marry and form families, but in practice still face stigma, discrimination, and limited access to marriage services. This study aims to analyze the equality of marriage rights of persons with disabilities in Islamic law and examine it through the perspective of maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda. This research is a normative legal research with a conceptual approach and a statute approach, using library research as a technique for collecting legal materials. The analysis is carried out through content analysis, legal interpretation, and the maqāṣid al-syarī'ah approach with a systems approach. The results of the study show that disability is not a reason to eliminate a person's rights in marriage as long as legal skills and contract provisions are met. However, substantive equality is still hampered by stigma, discrimination, and limited access to services. Jasser Auda's perspective through the principles of openness, wholeness, purposefulness, and multi-dimensionality shows that the fulfillment of the right to marry is not enough through normative recognition, but requires a legal system that is inclusive, accessible, fair, and oriented towards the benefit and dignity of human beings

Reformulasi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Pemidanaan Proporsional Berjenjang

Natasa Nafa Adesya — 2026-10-14

Perubahan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan ketegasan pemidanaan dengan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan struktur minimum dalam Pasal 603–606 KUHP, hubungannya dengan Pasal 53–54 KUHP, serta kecukupan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimum khusus tetap berfungsi sebagai batas legislasi, tetapi tidak cukup untuk menentukan pidana konkret. Kerugian negara juga tidak dapat menjadi indikator dominan karena tingkat kesalahan dipengaruhi oleh peran pelaku, perencanaan, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan ilegal, serta dampak institusional. Penelitian ini menawarkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui statutory minimum floor, harm assessment, culpability and role assessment, sentencing band, individualized adjustment, dan reason-giving control. Model tersebut menempatkan minimum sebagai proportional sentencing floor, bukan pidana presumptif, sehingga kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur dapat diintegrasikan dalam satu sistem pemidanaan korupsi.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak yang Berkedudukan Sebagai Saksi Fakta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Andre Ismangun — 2026-10-31

Corruption offenses involving State-Owned Enterprises (SOEs) are inherently complex due to the involvement of organizational structures, authority relationships, and multiple parties performing different roles. A legal issue arises when an individual is formally designated as a factual witness during criminal proceedings, while the evidence presented at trial indicates potential involvement in the commission of the corruption offense. This study aims to analyze the construction of criminal liability for factual witnesses whose involvement in corruption is indicated by the facts established during trial under Indonesian criminal law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with analysis focused on Decision Number 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. The study applies the theories of criminal liability and criminal participation (deelneming). The findings demonstrate that the status of a factual witness does not preclude criminal liability where the constituent elements of a criminal offense, a substantial contribution to the commission of the offense, and culpability can be established. Within the doctrine of criminal participation, such involvement may be classified as medepleger where conscious cooperation, common intent, and significant participation are proven. Accordingly, criminal liability should be determined based on an individual's substantive role and proven involvement in the offense rather than solely on the formal procedural status as a witness or defendant.

Kekosongan Regulasi Lex Specialis dalam Penerapan Restorative justice Tindak Pidana Perusakan Hutan

Aura Syafitri — 2026-10-31

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi Lex Specialis dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, ditinjau dari perspektif Cost-Benefit Analysis serta implikasinya terhadap penggunaan diskresi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas, penelitian ini menemukan bahwa meskipun restorative justice telah memiliki landasan normatif yang semakin kokoh melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), belum terdapat satu pun regulasi yang secara Lex Specialis mengatur penerapannya dalam tindak pidana perusakan hutan. Kekosongan ini menempatkan PPNS Kehutanan dalam posisi bergantung pada diskresi individual tanpa standar tertulis yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara yang secara material serupa. Kerangka Cost-Benefit Analysis sebagaimana dikembangkan oleh Gary S Becker memberikan justifikasi ilmiah bagi penyelesaian restoratif terhadap perkara pencurian kayu berskala kecil yang secara ekonomi tidak efisien diproses melalui jalur pidana formal, namun pendekatan ini harus dibatasi secara konseptual agar tidak mereduksi nilai ekologis hutan semata-mata ke dalam ukuran moneter. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi sektoral yang memuat parameter substantif dan prosedural kumulatif sebagai standar diskresi PPNS berbasis prinsip green restorative justice.

Analisis Pelayanan Publik Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo Pada Program Pengantaran Obat Bagi Pasien Prioritas

Muhammad Hafidhul Anwar Hafid — 2026-10-31

Antrean panjang di loket farmasi puskesmas menjadi hambatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pengantaran Obat Pasien Prioritas di Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo, menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada empat kategori informan (penanggung jawab program, petugas kefarmasian, kurir, dan pasien prioritas), observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman berdasarkan lima dimensi Servqual dan kerangka inovasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berkinerja baik pada dimensi bukti fisik, jaminan, keandalan, daya tanggap, dan empati, ditandai kelengkapan informasi obat, ketepatan waktu pengiriman, serta integritas dan fleksibilitas kurir di lapangan. Program ini merupakan adaptasi lokal dari konsep home pharmacy care yang berhasil dijalankan tanpa hambatan anggaran maupun sumber daya manusia melalui realokasi tugas internal. Namun demikian, program masih menghadapi kendala komunikasi dengan pasien lansia tanpa telepon genggam, serta belum memiliki instrumen evaluasi formal dan pengarsipan regulasi tertulis yang terbuka. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi alternatif, penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi berkala, serta transparansi dokumen regulasi guna menjamin keberlanjutan program.

Rekonstruksi Mekanisme Penilaian Noodweer Exces Pada Tahap Pra-Adjudikasi Melalui Gelar Perkara Kolaboratif Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Aldo Aldiansyah — 2026-10-15

Noodweer exces merupakan alasan pemaaf terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini menganalisis kedudukannya pada tahap pra-adjudikasi dan merekonstruksi gelar perkara kolaboratif sebagai mekanisme penilaian awal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator noodweer exces harus diperiksa sejak penyidikan karena unsur serangan, pembelaan, pelampauan batas, kondisi psikologis, dan hubungan kausal bersumber dari fakta peristiwa. Penyidik tidak berwenang menentukan secara final terpenuhinya alasan pemaaf, tetapi wajib membangun konstruksi perkara secara objektif. Penelitian merekonstruksi gelar perkara kolaboratif sebagai legal quality control melalui integrasi penyidik, pengawas, fungsi hukum, penuntut umum, dan ahli sesuai kewenangannya. Model ini menekankan deteksi, pengujian, dan dokumentasi indikator noodweer exces sebelum arah akhir penyidikan ditentukan tanpa mengurangi independensi pengadilan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Government Authority over State-Owned Immovable Property in Timor-Leste: Management and Supervision under Decree-Law No. 19/2004

José Agustinho da Costa Belo — 2026-10-31

Barang tidak bergerak milik negara merupakan sumber daya publik strategis yang penyewaannya memerlukan pengawasan pemerintah yang sah, akuntabel, dan konsisten. Artikel ini menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan barang tidak bergerak milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Desember, dengan studi kasus pada Kementerian Kehakiman–Direktorat Jenderal Pertanahan dan Properti, Dili, Timor-Leste. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlambatan pembayaran sewa, tidak dilakukannya pembayaran setelah pemberitahuan resmi, penyewaan kembali tanpa izin, pengalihan penggunaan kepada pihak ketiga, ketidakjelasan pengguna sebenarnya, berakhirnya kontrak, dan tetap dikuasainya objek setelah masa sewa berakhir. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung dokumen administratif, temuan pemeriksaan, dan informasi berbasis wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang jelas untuk mendaftarkan, mengelola, menyewakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengambil tindakan administratif, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya integrasi data, pemantauan kontrak, pengawasan pembayaran, koordinasi antarlembaga, dan tindak lanjut administratif. Data kelembagaan mengidentifikasi 82 kasus atau kondisi khusus dengan potensi kerugian negara sebesar US$1.366.112,00. Artikel ini menawarkan model pengawasan siklus sewa yang menghubungkan verifikasi status hukum, pencatatan kontrak, pemantauan pembayaran, pemeriksaan lapangan, sanksi proporsional, dan penegakan administratif yang adil.

Harmonisasi Penguatan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Melanggar Kode Etik Ppat

Frans Gerhad Silalahi — 2026-10-31

Peralihan hak atas tanah melalui Akta Jual Beli (AJB) memerlukan harmonisasi antara hukum pendaftaran tanah, kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kode etik profesi, dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam kaitannya dengan AJB yang dibuat dalam keadaan terdapat dugaan pelanggaran kode etik PPAT dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.YK. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tahun 2014 terutama menyelesaikan persoalan prosedural berupa kurang pihak sehingga tidak sampai memberikan penilaian materiil mengenai keabsahan AJB. Perkembangan hukum selanjutnya, termasuk kriteria pembeli beritikad baik yang dirumuskan Mahkamah Agung serta pengaturan mengenai PPAT dan pendaftaran tanah, memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat. Artikel ini menawarkan harmonisasi melalui pemeriksaan preventif, pertanggungjawaban etik dan administratif PPAT, serta perlindungan represif yang efektif bagi pembeli. Perlindungan tersebut tetap harus membedakan pelanggaran kode etik dari persoalan keabsahan perbuatan hukum yang mendasari AJB. Harmonisasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas transaksi pertanahan.

Overcriminalization dalam Tindak Pidana Santet Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Kritis Terhadap Pasal 252 KUHP

Anindy Rizkika Aristianti — 2026-10-30

Santet adalah praktik ilmu gaib yang, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dianggap bisa digunakan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan supranatural, sehingga sering menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, fenomena ini telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di Pasal 252, yang mengatur tindakan mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk menyebabkan penderitaan. Namun, regulasi ini memicu perdebatan karena dianggap berpotensi mengarah pada overcriminalization, yaitu perluasan kriminalisasi terhadap tindakan yang sulit untuk dibuktikan secara empiris, dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan di balik regulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP dari perspektif kebijakan hukum pidana, mengevaluasi apakah aturan tersebut mencerminkan overcriminalization, serta menilai dampaknya terhadap penerapan prinsip ultimum remedium. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi literatur mengenai bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk meneliti regulasi santet dari sudut pandang hukum pidana Islam sebagai bahan perbandingan, dengan harapan bisa memberikan konstribusi dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang, fair, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Sah tetapi Tidak Diterima: Legitimacy Gap dalam Penertiban Aset Daerah di Provinsi Lampung

Theo Reynol Sandy — 2026-10-07

Penertiban aset daerah kerap menghadirkan paradoks: tindakan yang sah menurut hukum justru ditolak warga sebagai tidak adil. Penelitian ini menganalisis penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Baru dan Desa Sabah Balau (2025) untuk menjawab dua pertanyaan: mengapa benturan antara pengamanan aset publik dan perlindungan hak sosial warga tidak terjembatani, dan sejauh mana pelaksanaannya memenuhi keadilan sosial serta proporsionalitas. Studi kasus kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam terhadap sepuluh informan, observasi partisipatif yang direduksi menjadi 76 unit temuan terkode, dan studi dokumen termasuk catatan satuan tugas, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan tiga kondisi struktural: pendefinisian masalah yang tunggal secara legalistik; ketiadaan mekanisme dan aktor penjembatan, sebab mobilisasi 1.200 personel tidak diimbangi basis data sosial yang hanya merekam nama dan jumlah penghuni bagi kurang lebih 102 jiwa; serta asimetri posisi negara dan warga yang tidak dikelola. Warga menerima status hukum lahan tetapi menolak caranya, sehingga kelancaran tahap kedua — 27 dari 30 bidang dibongkar mandiri sebulan sebelum pelaksanaan — terbaca sebagai kepatuhan pasif. Uji proporsionalitas menemukan suitability terpenuhi hanya secara administratif, sedangkan necessity dan balancing tidak, menandakan absennya proportionality gate. Legitimacy gap terbukti merupakan konsekuensi desain kebijakan yang berangkat dari legalitas, bukan dari perencanaan sosial.

Analisis Functional Theory dan Isu kebijakan dalam Debat Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Luh De Rat Yuningsih — 2026-09-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui functional theory dalam debat pilkada Kabupaten Pekalongan Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi yang difokuskan pada distribusi fungsi acclaim, attack, dan defense, serta isu kebijakan (policy) berupa past deeds dan future plans dari masing-masing kandidat menang dan kalah, untuk memahami perbedaan strategi dalam memengaruhi opini publik. Data penelitian diperoleh dari tayangan debat Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 yang dapat diakses secara penuh melalui kanal Youtube. Sebelum proses pengkodean, coder melakukan uji intercoder reliability untuk meminimalkan subjektivitas dalam proses pengodean data dengan menggunakan coding book dan instrumen berbasis web ReCal2Proses. Setelah proses pengkodean, tersisa 305 ujaran dari 332 total ujaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi acclaim merupakan fungsi yang paling sering digunakan oleh kedua kandidat (64%), diikuti fungsi attack (42%), dan defense (11%). Uji hipotesis menggunakan Chi-square mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang signifikaan antara penggunaan fungsi wacana (acclaim, attack, defense) antara kandidat menang dan kalah dalam debat pilkada dengan nilai p= 0,545>0,05 (H1 ditolak). Sebaliknya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kandidat 01 dan 02 dalam hal menekankan isu kebijakan selama debat pilkada berlangsung dengan nilai p= 0,001<0,05 (H2 diterima).

Rekonstruksi Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Harmonisasi Kewenangan Audit dan Independensi Hakim

Devin Rizki — 2026-10-14

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang mengalami perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggeser pendekatan kerugian potensial menjadi kerugian nyata (actual loss). Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan negara, sedangkan Penjelasan Pasal 603 mengaitkannya dengan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan menentukan kerugian negara, kedudukan hasil audit lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, dan standar pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 serta merumuskan model pembuktian yang menjamin kepastian hukum dan independensi hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan konstitusional BPK tidak menjadikan laporan BPK sebagai satu-satunya dasar pembuktian kerugian keuangan negara. Hasil audit BPKP, inspektorat, akuntan publik, dan keterangan ahli tetap dapat digunakan sepanjang diperoleh secara sah dan diuji di persidangan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pembuktian melalui pemisahan antara kewenangan menentukan kerugian negara, penghitungan nilai kerugian, kedudukan hasil audit, dan kewenangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.

Politik Hukum Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Muhammad Husni Mubaroq — 2026-10-31

Artikel ini menganalisis politik hukum batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini beranjak dari masalah tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia, meskipun telah terjadi tren penurunan, serta adanya koreksi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan revisi batas usia kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah terkait politik hukum, hukum keluarga, dan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menggunakan tiga komponen utama teori Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan batas usia minimum menjadi 19 tahun secara normatif merupakan langkah progresif, namun efektivitasnya masih dilemahkan oleh celah dispensasi kawin, ketidaksiapan dan variasi praktik lembaga pelaksana, serta budaya hukum masyarakat yang masih cukup toleran terhadap perkawinan anak. Artikel ini merekomendasikan pengetatan kriteria dispensasi, penguatan kapasitas struktur penegak dan pelaksana hukum, serta strategi transformasi budaya hukum yang lebih sistematis agar tujuan perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga dapat tercapai secara lebih optimal.

Analisis Yuridis dan Kebijakan Fiskal Pengangkatan PPPK Terhadap Postur Belanja APBD Kabupaten Donggala

Irzha Friskanov. S — 2026-10-31

Kebijakan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN bertujuan memberikan kepastian status hukum bagi tenaga honorer. Namun, kebijakan ini memicu benturan pada beberapa aturan hukum dengan Pasal 146 UU HKPD yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis benturan regulasi tersebut serta implikasinya terhadap postur belanja APBD Kabupaten Donggala. Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis dengan memanfaatkan studi kasus dinamika fiskal Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan massal PPPK di Kabupaten Donggala mengakibatkan rasio belanja pegawai membengkak hingga 53,1% yang melampaui batas toleransi UU HKPD dan menimbulkan risiko sanksi pemotongan DTU. Kondisi ini memicu yang menggerus alokasi belanja modal dan pelayanan publik, serta menciptakan ketergantungan ekstrem pada DAU. Penelitian ini menyimpulkan perlunya Pemerintah Kabupaten Donggala menyusun roadmap penyesuaian belanja pegawai pada masa transisi UU HKPD, serta mendesak Pemerintah Pusat merevisi regulasi turunan penggajian PPPK agar ditanggung penuh melalui APBN tanpa membebani persentase batas belanja pegawai daerah.

Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Di Desa Penyangga Taman Nasional Tesso Nilo Berbasis Olfaktori Dan Co-Adaptation

susanti19_rina susanti — 2026-10-31

Konflik manusia-gajah (HEC) di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Indonesia, merupakan persoalan sosial-ekologis berkelanjutan akibat tumpang tindih ruang pergerakan gajah dan produksi masyarakat. Studi ini bertujuan mengidentifikasi praktik mitigasi lokal, mengkaji preferensi dan penerapannya, serta menafsirkan pola mitigasi melalui kerangka co-adaptation di Desa Bagan Limau dan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Penelitian menerapkan mixed methods, desain eksploratoris sekuensial. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 24 informan yang dipilih secara purposif dan snowball, dilengkapi observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Temuan kualitatif menjadi dasar survei terhadap 42 petani berpengalaman menerapkan praktik lokal pada jalur jelajah gajah, menggunakan total sampling. Data kualitatif dianalisis secara tematis, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, perhitungan mean, tingkat penerapan, indeks preferensi. Studi mengidentifikasi tujuh praktik lokal, enam berbasis aroma dan satu berbasis suara, yang membentuk dua pola mitigasi: penggiringan dan pengalihan. Jeruk Siam memperoleh preferensi tertinggi (mean = 3,9; indeks = 79,62%), namun tingkat penerapannya hanya 14,29%. Sebaliknya, pisang Kepok memiliki tingkat penerapan tertinggi (71,43%) meski indeks preferensinya lebih rendah (73,25%). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pilihan mitigasi tidak hanya dibentuk oleh persepsi keberhasilan, tetapi juga ketersediaan sumber daya, biaya, kebutuhan tenaga kerja, dan keberlanjutan praktik. Mitigasi berlangsung interatif melalui respons, observasi, pembelajaran, penyesuaian, dan evaluasi, mencerminkan proses co-adaptation yang menempatkan praktik lokal sebagai repertoar adaptif hasil interaksi berulang manusia-gajah. Kebijakan mitigasi perlu mengembangkan strategi adaptif yang mengintegrasikan pengalaman masyarakat, sumber daya lokal, dan kelayakan penerapan jangka panjang.

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia dalam Rekonstruksi Tata Kelola Korporasi dan Perlindungan Investor dalam Perspektif Hukum Pasar Modal

Richard C. Adam — 2026-10-31

Demutualisasi Bursa Efek mengubah struktur mutual yang menghubungkan kepemilikan saham dengan keanggotaan Bursa menjadi struktur yang memisahkan kepemilikan dari keanggotaan. Di Indonesia, perubahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang tata kelola Self-Regulatory Organizations. Artikel ini menganalisis implikasi yuridis demutualisasi terhadap struktur kepemilikan dan tata kelola Bursa Efek Indonesia serta merumuskan rekonstruksi tata kelola pasca-demutualisasi untuk menjamin independensi Bursa dan memperkuat perlindungan investor. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demutualisasi memperluas basis kepemilikan dan memisahkan kepemilikan dari keanggotaan, tetapi juga menimbulkan risiko konsentrasi pengaruh, konflik kepentingan, dan regulatory capture. Rekonstruksi tata kelola dilakukan melalui pengendalian konsentrasi kepemilikan dan pemilik manfaat, penguatan independensi organ, pemisahan fungsi komersial dan pengaturan, transparansi, mekanisme pengaduan investor, serta pengawasan proporsional oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Analisis Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Bagi Pekerja Alih Daya

Febriany — 2026-10-31

Perkembangan mekanisme alih daya (outsourcing) dalam praktik ketenagakerjaan menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja, khususnya ketika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 melalui penerapan prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan perkembangan konsep TUPE dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam mekanisme alih daya sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TUPE tidak diadopsi secara eksplisit sebagai nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, substansi prinsip tersebut telah tercermin dalam perlindungan keberlanjutan hubungan kerja dan hak pekerja, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 kembali menegaskan bahwa apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja dan objek kerja masih ada, perusahaan penyedia jasa yang baru harus melanjutkan kontrak kerja sebelumnya tanpa mengurangi hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan operasional mengenai mekanisme penerapan TUPE serta penguatan pengawasan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya.

Reformulasi Penegakan Hukum Eco-Financial Crime dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Mekanisme Non-Conviction Based Aset Forfeiture

Seto Ferdiantoro — 2026-10-31

Perkembangan kejahatan di bidang lingkungan kini tidak lagi sekedar tindak pidana konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan berdimensi keuangan dan korporasi (eco-financial crime). Tindak pidana ini berdampak ganda, yaitu kerusakan ekologis yang masif dan kerugian keuangan negara akibat hilangnya penerimaan negara serta besarnya biaya pemulihan ekosistem (biaya perbaikan lingkungan). Kendala utama hukuman pidana konvensional yang berbasis pada pertanggungjawaban pidana subyektif (in personam) adalah lambatnya proses pembuktian, potensi cacat, serta lolosnya aset hasil kejahatan yang disembunyikan oleh korporasi atau pelaku yang melarikan diri (absconding). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan skema reformulasi penegakan hukum melalui penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture) berdasarkan tindakan terhadap barang (in rem) dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan eco-financial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kerangka hukum melalui penerapan NCB Asset Forfeiture berbasis pendekatan follow the money mampu menerobos batasan jalur pidana umum dengan fokus pembuktian pada status kejahatan atas aset itu sendiri (civil forfeiture). Reformulasi ini mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor guna menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan kerusakan ekologi secara optimal serta berkeadilan.

Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Pembuktian Data Elektronik dalam Transaksi Electronic Commerce Perspektif: Pelaku UMKM di Indonesia

Rizka Ayu Andarbeni — 2026-10-31

Perkembangan informasi, teknologi saat ini mendorong prilaku usaha berkembang menggunakan transaksi elektronik, pelaku Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM) memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran dan transaksi, hal tersebut mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, Transaksi elektronik meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi serta dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuktian elektronik ketika terjadi permasalahan hukum. Meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam implementasinya masih menemui sejumlah hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi dan pembuktian elektronik dalam transaksi e-commerce dari perspektif pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP, UU ITE telah memberikan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi serta pembuktian elektrionik. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital UMKM, minimnya standar keamanan data, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan pedoman teknis, harmonisasi antar UU, serta penguatan pengawasan, dalam pengelolaan data pribadi guna mewujudkan Perlindungan serta kepastian hukum dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.

Perlindungan Hukum Pengguna Fintech P2P Lending melalui Penguatan Online Dispute Resolution di Indonesia

Donny Yuhendra Wibiantoro — 2026-10-31

Perkembangan fintech P2P lending memberikan kemudahan akses pendanaan, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko hukum bagi pemberi dan penerima dana. Risiko tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter layanan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna fintech P2P lending, kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa berbasis daring, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna telah diberikan secara preventif melalui pengaturan, perizinan, pengawasan, keterbukaan informasi, perlindungan data, dan layanan pengaduan serta secara represif melalui penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa. Namun, belum terdapat pengaturan khusus dan komprehensif mengenai Online Dispute Resolution (ODR) nonlitigasi sehingga menimbulkan ketidakpastian prosedur dan kekuatan hukum hasil penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengembangan ODR yang terintegrasi dengan LAPS SJK untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, terjangkau, aman, dan berkepastian hukum

Pengakuan Bersalah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHAP 2025: Antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Kepentingan Publik

Dwi Ratnasari — 2026-10-14

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkenalkan mekanisme Pengakuan Bersalah sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada efisiensi peradilan. Persoalan muncul ketika mekanisme tersebut diterapkan pada tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP yang secara normatif dapat memenuhi ambang ancaman pidana dalam Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi Pengakuan Bersalah pasca KUHAP 2025, menilai ketegangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan kepentingan publik, serta merumuskan model penerapan yang sesuai bagi perkara korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan formal berdasarkan ancaman pidana tidak cukup untuk menentukan penggunaan Pengakuan Bersalah pada perkara korupsi. Penerapannya harus mempertimbangkan diskresi jaksa, kontrol hakim, transparansi, pemulihan aset, tingkat kerja sama terdakwa, dan pengungkapan jaringan pelaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menyelesaikan persoalan tersebut secara substantif. Penelitian ini menawarkan Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model melalui formal eligibility test dan public interest eligibility test. Model ini menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan nilai penegakan hukum yang terukur serta tetap melindungi kepentingan publik.

Kekuatan Perjanjian Pemegang Saham Sebelum Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Melindungi Hak Pemegang Saham Minoritas

Julian Radjali — 2026-10-31

This article analyzes the legal force of a pre-incorporation shareholders’ agreement as a preventive legal protection instrument for minority shareholders in Indonesian limited liability companies. The issue is important because Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies provides minority shareholder protection, yet most remedies operate after loss or dispute has occurred. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, particularly Supreme Court Decision Number 2035 K/Pdt/2018. The findings show that a pre-incorporation shareholders’ agreement is valid and binding upon the parties if it satisfies Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Shares to be issued by a company not yet incorporated may become a valid contractual object as future goods under Article 1334 of the Civil Code. However, the agreement does not automatically bind the company after incorporation unless it is ratified, incorporated into the articles of association, or restated after the company obtains legal entity status. Its preventive force depends on clear clauses, including tag-along rights, veto rights, board nomination rights, rights of first refusal, anti-dilution protection, and efficient dispute resolution mechanisms.

Studi Collaborative Governance Dalam Layanan Pelintas Batas Ilegal Rdtl Dengan Republik Indonesia

João António Soares — 2026-10-31

Pelintasan batas secara ilegal di daerah perbatasan antara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Republik Indonesia adalah masalah pengelolaan yang tidak hanya terkait dengan pengawasan dan penerapan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, hubungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap dokumen resmi yang sah. Penelitian ini bertujuan mengteliti bagaimana pemerintah dan berbagai pihak bekerja sama dalam mencegah orang yang melintasi batas secara tidak sah di daerah perbatasan Batu Gade Mota Ain Silawan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan di lapangan, dan analisis dokumen dari delapan sumber informasi yang berasal dari berbagai pihak, yaitu unsur imigrasi Indonesia, instansi imigrasi Timor Leste, aparat keamanan UPF, pemerintah setempat, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kerja sama melalui tiga aspek, yaitu antar pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar masyarakat, namun belum berjalan dengan baik. Hambatan utama terdiri dari koordinasi yang masih dilakukan secara sektoral, perbedaan dalam aturan dan prosedur, keterbatasan sumber daya dan teknologi, partisipasi masyarakat adat yang belum maksimal, serta akses yang terbatas terhadap dokumen perjalanan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan budaya masyarakat perbatasan yang selama ini memengaruhi orang untuk melakukan perjalanan ilegal dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk mencegah aksi illegal crossing. Temuan itu mengarah pada model pemerintahan perbatasan kolaboratif yang berbasis tiga dimensi kerja sama, yaitu keamanan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Plea Bargaining Pasca-UU Nomor 20 Tahun 2025: Voluntariness, Due Process, dan Perlindungan Hak Terdakwa

F.A. Novlindo Jayadi — 2026-10-14

Penerapan plea bargaining melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan persoalan mengenai kesukarelaan pengakuan, due process, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi perlindungan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP serta merumuskan standar konstitusional pengakuan bersalah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat perlindungan prosedural dalam ketiga mekanisme pengakuan bersalah. Pasal 78 dan Pasal 205 menyediakan kontrol lebih kuat terhadap voluntariness, bantuan hukum, dan proses pembentukan pengakuan, sedangkan Pasal 234 memiliki pengaturan yang lebih terbatas. Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum memberikan penilaian substantif karena permohonan tidak dapat diterima. Penelitian ini menawarkan lima standar minimum berupa free and voluntary plea, knowing and intelligent waiver, effective assistance of counsel, factual basis requirement, dan substantive judicial scrutiny. Standar tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan perlindungan konstitusional terdakwa

Transformasi Hukum Pidana Adat dalam Politik Hukum Pidana Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

rendi_s-123 Rendi Saputra et al. — 2026-10-15

The enactment of Law Number 1 of 2023 has transformed the position of customary criminal law within Indonesia’s national legal system by recognizing living law as a basis for criminal liability. This study analyzes the transformation of customary criminal law within national criminal law policy and formulates an appropriate model for its integration with legality, legal certainty, and human rights. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, historical, and case approaches. The findings demonstrate four stages of transformation: recognition through Article 2 of the Criminal Code, institutionalization through Government Regulation Number 55 of 2025, formalization through regional regulations, and constitutional contestation through constitutional review. Although this transformation strengthens legal pluralism, it also creates risks of positivization, bureaucratization, and subordination of customary law to state law. This study proposes a protected legal pluralism model that preserves customary communities as the primary source of normative legitimacy while requiring the state to safeguard legality, proportionality, human rights, legal certainty, and constitutional protection.

Keywords: Customary criminal law; Living law; Criminal law policy; Legal pluralism; Indonesian Criminal Code.

Karakteristik Penguatan Norma Hukum Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Pasar Modal Berdasarkan Hukum Pasar Modal

Agatha Darria — 2026-10-15

The rapid growth of Indonesia’s capital market, with investors increasing from 3.68 million in 2020 to more than 30 million in 2026, has been accompanied by risks such as stock price manipulation through “pump-and-dump” or “saham gorengan” schemes. Retail investors are particularly vulnerable due to limited access to information. To facilitate investor loss recovery, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation Number 65/POJK.04/2020 on Disgorgement and Disgorgement Funds, adopting the disgorgement concept from the United States. This study examines the strength of the legal framework governing unlawful gain recovery and the need to strengthen its regulation. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by theories of legal certainty, utility, and protection, the study finds that the mechanism remains discretionary because OJK regulations use the term “authorized,” creating uncertainty regarding its application. Regulatory developments indicate a shift toward mandatory application when OJK pursues administrative enforcement. Strengthening technical regulations and procedural mechanisms is therefore necessary to improve recovery of retail investors’ losses.

Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Scalper Atau Pedagang Perantara Dalam Transaksi Tiket Pertunjukan Konser Musik

Tatsbita Khaulah — 2026-10-31

Perkembangan industri musik di Indonesia turut mendorong meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan konser musik yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penjualan dan pengalihan tiket. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perniagaan tiket pertunjukan konser musik dapat menimbulkan berbagai hubungan hukum, khususnya dalam perspektif hukum perdata, baik dalam transaksi melalui penyelenggara resmi maupun transaksi yang dilakukan di luar mekanisme penjualan tiket yang disediakan oleh penyelenggara. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan membeli tiket untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Dalam kehidupan masyarakat, pihak yang melakukan kegiatan tersebut umumnya dikenal dengan istilah scalper atau pedagang perantara. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena perniagaan tiket tidak selalu berlangsung antara seorang penjual dengan konsumen akhir. Seseorang yang memperoleh tiket untuk kemudian menjualnya kembali dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang juga mempunyai tujuan untuk menjual kembali tiket tersebut. Dengan demikian, dapat terbentuk suatu hubungan hukum yang bersifat horizontal antara satu scalper dengan lainnya.

Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam Penanggulangan Illegal Fishing : Studi Komparatif Indonesia dan Thailand

Nadea Lathifah Nugraheni — 2026-10-07

Illegal Fishing is a cross-border problem in fisheries management that requires strengthened monitoring of fishing vessels, including through port-based controls. The Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 serves as an international legal instrument that strengthens the authority of port States to control access, conduct inspections, exchange information, and take measures against vessels suspected of engaging in Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. This study aims to analyze the implementation of the PSMA 2009 in combating Illegal Fishing in Indonesia and Thailand and to identify the similarities and differences in its implementation. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia and Thailand have incorporated the PSMA 2009 into their respective national legal frameworks and implemented port access controls, vessel inspections, information exchange, and law enforcement measures. The similarities lie in the use of ports as a mechanism for monitoring foreign fishing vessels, while differences are found in national legal frameworks, institutional mechanisms, supporting monitoring systems, and implementation challenges. These findings highlight the importance of strengthening institutional capacity and coordination to improve the effectiveness of PSMA 2009 implementation.

Tanggung Jawab Berjenjang Platform Digital Berbasis Kendali untuk Perlindungan Konsumen Berkeadilan

Suwandi — 2026-10-31

Platform digital tidak lagi sekadar mempertemukan pedagang dan konsumen, tetapi juga mengendalikan informasi, pemeringkatan produk, pembayaran, bukti transaksi, dan mekanisme pengaduan. Perkembangan tersebut menimbulkan ketimpangan hubungan hukum serta ketidakjelasan tanggung jawab platform atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia, mengkaji tanggung jawab platform dari perspektif keadilan, dan merumuskan model pertanggungjawaban yang tepat. Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur melalui beberapa rezim hukum, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum membedakan secara tegas perantara pasif dengan platform aktif. Kedudukan hukum platform harus ditentukan berdasarkan fungsi aktual dan tingkat kendalinya. Tanggung jawab perlu diterapkan secara proporsional melalui tanggung jawab berdasarkan kesalahan, pembalikan beban pembuktian, tanggung jawab ketat secara terbatas, atau tanggung jawab bersama. Model berjenjang berbasis kendali penting untuk menyelaraskan kekuasaan faktual platform dengan kewajiban hukumnya serta mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan.

Kontroversi Sumbangan Eksternal dan Urgensi Reformasi Regulasi Pendanaan Politik Pemilu untuk Menjaga Integritas Demokrasi

Ajeng Hijriatul Aulia — 2026-10-27

Sistem pendanaan politik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sumbangan eksternal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi politik. Sumbangan yang berasal dari pihak asing, anonim, maupun melalui pihak ketiga dapat mengancam integritas demokrasi dengan menciptakan ketergantungan partai terhadap kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) bagaimana urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia dalam upaya menjaga integritas demokrasi; dan (2) bagaimana mekanisme ideal pengaturan dan pengawasan sumbangan eksternal agar pendanaan politik pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutory approach dan comparative approach, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan praktik negara lain. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip integritas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pendanaan politik pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas demokrasi. Mekanisme idealnya mencakup pembatasan sumbangan eksternal, pelaporan real-time yang dapat diakses publik, pelarangan sumbangan dari badan usaha yang berkontrak dengan pemerintah, serta pembentukan lembaga audit independen. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pendanaan politik pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia.

Rekonstruksi Perlindungan Tanah Ulayat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026: Model Pendaftaran Tanah Berbasis Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat

Rahmat Zuljaddi Ramansyah — 2026-10-14

Perlindungan tanah ulayat di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan efektivitas administrasi pertanahan. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme administrasi dan pendaftaran tanah ulayat, tetapi belum menjamin perlindungan memadai bagi tanah yang belum terdaftar, masih dalam proses verifikasi, atau mengalami tumpang tindih klaim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa tanah yang belum terdaftar tidak identik dengan tanah tanpa hak serta menempatkan pendaftaran sebagai instrumen pengakuan administratif dan pembuktian yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan tanah ulayat dan merekonstruksi model pendaftaran yang responsif terhadap karakter hak masyarakat hukum adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan perlindungan pada tahap antara identifikasi klaim dan pendaftaran definitif. Penelitian ini menawarkan Model Pendaftaran Tanah Ulayat Berbasis Rekognisi Bertingkat melalui tiga tahap, yaitu rekognisi awal, pencatatan protektif, dan rekognisi definitif. Model tersebut memisahkan eksistensi hak dari pendaftaran, memberikan perlindungan administratif sejak tahap awal, serta tetap menjamin kepastian hukum bagi pihak lain.

Analisis Yuridis Desain Keserentakan Pilkada Nasional dan Implikasinya terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Pulau Bacan

Aryo Salasa — 2026-10-31

Keserentakan pilkada nasional yang ditetapkan dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengubah masa jabatan kepala daerah dan menuntut masa transisi pemerintahan daerah, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Artikel ini menganalisis konstruksi yuridis desain keserentakan tersebut dan implikasinya terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan sampai 15 Oktober 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan peralihan dalam desain keserentakan cenderung dikoreksi setelah masalah muncul, dan bahwa ketentuan penjabat dalam Pasal 201 tidak otomatis dapat dipakai untuk jeda pascapemilu 2029. Masa jabatan Bupati Halmahera Selatan berakhir pada 20 Februari 2030, sedangkan pemilu daerah diproyeksikan pada 2031, sehingga timbul jeda sekitar 20 sampai 26 bulan yang memengaruhi legitimasi kepemimpinan, kesinambungan pelayanan, netralitas birokrasi, dan kesiapan penyelenggara. Pembentuk undang-undang perlu menetapkan norma transisi yang tegas, terukur, dan terbuka sebelum 2029.

Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) dalam Penindakan Penyalahgunaan Nitrous Oxide atau Gas Tertawa di Indonesia

Jeni Putri Helvini — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kekosongan hukum atau rechtsvacuum dalam pengaturan penyalahgunaan nitrous oxide terhadap penerapan sanksi pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait nitrous oxide tidak bersifat absolut, karena zat tersebut telah diatur secara sektoral dalam bidang kesehatan dan pangan. Namun, belum terdapat norma pidana yang secara khusus mengatur penggunaan nitrous oxide untuk tujuan rekreasional dan zat tersebut belum termasuk dalam penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan pidana narkotika tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap pelaku penyalahgunaan nitrous oxide karena bertentangan dengan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan penggunaan yang sah dengan penyalahgunaan rekreasional serta menetapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang proporsional.

Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Sosial Keluarga dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob)

Regina Natasya — 2026-10-31

Dispensasi kawin memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung di Indonesia, meskipun batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan adanya “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pemberian dispensasi, namun tidak merumuskan parameter faktor risiko sosial keluarga, sehingga kualifikasinya banyak bergantung pada penalaran hakim. Rumusan masalah penelitian bagaimana kualifikasi dan batas-batas normatif faktor risiko sosial keluarga sebagai bentuk alasan mendesak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019? dan bagaimana persepsi dan interpretasi praktis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob ketika mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, konsep “faktor risiko sosial keluarga” merupakan norma terbuka yang tersebar dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tanpa parameter yang jelas, sementara instrumen verifikasinya melalui rekomendasi profesional bersifat fakultatif dan dalam penetapan a quo, hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga terutama melalui bingkai moral-religius dan bingkai kehormatan keluarga, diperkuat oleh restu orang tua dan kesiapan ekonomi calon suami yang minim, tanpa melibatkan rekomendasi independen dari psikolog atau pekerja sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berorientasi pada penilaian berbasis bukti dan multidisiplin dengan praktik penalaran sosiologis-partisipatoris yang ditemukan di lapangan.

Kekosongan Norma Parameter Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Perlindungan Anak

Arif Rahman Hakim — 2026-10-31

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak dengan menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, tujuan perlindungan tersebut berhadapan dengan mekanisme dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan pengecualian atas batas usia tersebut berdasarkan “alasan sangat mendesak” dan “bukti-bukti pendukung yang cukup”, tanpa parameter substantif yang jelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kekosongan parameter tersebut termanifestasi dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta dan bagaimana norma parameternya dapat direkonstruksi untuk memperkuat perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah kabupaten Purwakarta dalam pencegahan perkawinan dini yang dianalisis secara preskriptif-analitis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan terutama terletak pada belum terukurnya standar urgensi alasan dan kecukupan bukti, sehingga membuka ruang diskresi dalam pemberian dispensasi. Penelitian ini menawarkan kerangka parameter berlapis yang meliputi keadaan mendesak, kebutuhan dan hubungan kausal, relevansi serta kecukupan bukti, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penguatan pedoman pemeriksaan dispensasi kawin.

Analysis of Reclamation and Post-Mining Obligations in Mineral and Coal Mining Business Activities

Siti Nur Aini — 2026-10-31

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP mineral dan batubara serta mengetahui sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud meliputi bahan galian atau barang tambang. Kegiatan pertambangan dapat memberikan efek positif serta efek negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti kerusakan lingkungan. Oleh itu, upaya reklamasi dan pascatambang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara. Kegiatan reklamasi sert kegiatan pascatambang adalah suatu kewajiban bagi pemegang IUP. Apabila didapati pemegang IUP tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Reconstruction of the Ombudsman's Authority in Preventing Public Service Maladministration Following Ombudsman Regulation Number 61 of 2025

Rino Dedi Aringga — 2026-10-31

Changes in the Ombudsman's supervisory approach through Ombudsman Regulation Number 61 of 2025 position Maladministration Assessment as a crucial instrument for promoting prevention and improvement of public services. The problem is, the existence of an assessment instrument does not automatically guarantee that the Ombudsman's authority is capable of working preventively when maladministration is still found in practice. This study aims to analyze the implementation of the Ombudsman's authority in preventing maladministration and formulate a more adequate reconstruction of the authority. The study uses normative legal methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The case of prolonged delays in the service of certificate blocking applications at the Gorontalo City Land Office is used as a practical illustration to test the adequacy of the design of the authority. The results show that Ombudsman Regulation Number 61 of 2025 has strengthened the preventive orientation through assessment, mapping of potential maladministration, and follow-up improvements, but still needs to strengthen the integration between assessment, supervision, corrective action, and follow-up monitoring. Reconstruction is needed so that the Ombudsman's authority is more proactive in preventing maladministration. This strengthening is important to ensure that supervision does not stop at identifying violations, but results in continuous improvements to the service system.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kota Batam

Agus Priyo Trapsilo — 2026-10-30

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, penegakan peraturan daerah merupakan kunci untuk menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial di tingkat lokal. Studi ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani tindak pidana ringan (Tindak Pidana Ringan/Tipiring) yang berasal dari peraturan daerah di Kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal, studi ini menggabungkan analisis normatif-yuridis dengan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi lapangan terbatas. Temuan menunjukkan bahwa Satpol PP memainkan peran strategis sebagai penjaga gerbang dan koordinator sepanjang proses penegakan Tipiring, dari penegakan administratif awal hingga proses peradilan dan pemantauan pasca-keputusan. Namun, efektivitas penegakan dibatasi oleh prosedur operasi standar yang tidak konsisten, manajemen administratif dan pembuktian yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, dan koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, standar profesional, koherensi prosedural, dan kolaborasi antarlembaga yang terstruktur sangat penting untuk memastikan penegakan peraturan daerah yang efektif, akuntabel, dan adil secara sosial di Kota Batam.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Medis di Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan

Daniel Setiawan Nathan — 2026-10-28

Sengketa medis di Indonesia diperiksa dan diputus oleh peradilan umum yang hakimnya memiliki kompetensi hukum tetapi tidak memiliki kompetensi biomedis, sehingga batas antara risiko medis yang tidak terhindarkan dan kelalaian medis yang dapat dipersalahkan kerap tidak berhasil ditentukan. Penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan pengadilan medis khusus di Indonesia berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian bersifat yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan filsafat, sejarah, kasus, perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025; bahan hukum sekunder berupa literatur internasional bereputasi yang ditelusuri melalui mesin pencari akademik. Diperoleh tiga temuan. Secara filosofis, pengadilan medis merupakan instrumen epistemik negara untuk menemukan kebenaran materiil pada sengketa yang substrat faktualnya bersifat ilmiah; secara ontologis melembagakan keahlian, secara epistemologis menggantikan pertarungan ahli para pihak dengan ahli netral yang ditunjuk pengadilan, dan secara aksiologis mengoperasionalkan prioritas keadilan atas kemanfaatan dan kepastian menurut Radbruch serta dua prinsip keadilan Rawls. Secara konseptual, pengadilan medis sebaiknya dibentuk sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, dengan majelis hibrida, panel ahli netral, standar avoidability untuk ganti rugi perdata dan culpa lata sebagai ambang pidana. Secara mekanistik, pembentukannya menuntut harmonisasi norma Pasal 304–308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, undang-undang tersendiri, sertifikasi hakim dan uji coba bertahap.

Rekonstruksi Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor

Angga Wijaya — 2026-10-14

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah struktur pengaturan tindak pidana korupsi melalui rekodifikasi parsial Pasal 603–606 KUHP, sementara sebagian besar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kembali mengubah sejumlah ketentuan tersebut sehingga membentuk rezim pengaturan yang terfragmentasi antara KUHP dan UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional, mengidentifikasi persoalan hubungan lex specialis, Buku Kesatu KUHP, hukum acara, pemidanaan, asset recovery, dan tempus delicti, serta merekonstruksi model harmonisasi yang integratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis dan harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya fragmented dual regulatory regime yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas apabila tidak dilengkapi parameter hubungan antarnorma. Penelitian menawarkan Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model yang terdiri atas normative mapping, specialty preservation, systemic integration, dan temporal consistency, serta diterapkan melalui four-step harmonization test. Model ini menempatkan KUHP dan UU Tipikor sebagai rezim yang saling melengkapi dengan tetap menjaga kekhususan pemberantasan korupsi, kepastian penerapan hukum, konsistensi pemidanaan, dan efektivitas pemulihan aset.

Analisis Yuridis Status dan Hubungan Kerja Pilot: Studi Sinkronisasi Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Penerbangan di Indonesia

Horadin Saragih — 2026-10-28

Employment relationships in the aviation industry constitute a unique legal phenomenon because they exist at the intersection of two regulatory regimes with distinct objectives: labor law, which is grounded in the principles of worker protection and social justice, and aviation law, which focuses on technical standards and public safety. The tension between these two legal regimes has generated considerable legal debate, particularly regarding the validity of applying Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) to pilots, who functionally occupy a central role in sustaining airline operations. This study aims to delineate the regulatory boundaries between general and special legal frameworks, assess the legal validity of the current employment agreement scheme, and formulate a harmonious and legally certain regulatory framework. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study examines legal norms through the perspectives of the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The findings demonstrate that the nature of a pilot's work—being a core, continuous, and indefinite activity—objectively satisfies the legal requirements for an Indefinite-Term Employment Agreement (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) under Article 59 of Law No. 13 of 2003, as amended by Law No. 6 of 2023. Accordingly, the application of PKWT arrangements or bonded-service schemes disguised as service contracts constitutes a legal deviation, resulting, by operation of law, in the conversion of the employment relationship into permanent employment status. Aviation law does not possess the authority to override labor law with respect to employment status; rather, it serves only to complement the technical aspects of work performance. This study concludes that restructuring pilots' employment relationships under the PKWTT framework is both a legal necessity and a prerequisite for ensuring aviation safety. It further recommends regulatory harmonization to eliminate ambiguities in the interpretation and application of the relevant legal norms.

Harmonisasi Keluarga Muslim di Tengah Transformasi Desa Industri: Studi Empiris pada Pasangan Suami Istri Bekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

sitifamiarsih siti — 2026-10-28

Transformasi Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, menuju kawasan industri telah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan melahirkan pola keluarga dual-earner, yaitu keluarga dengan suami dan istri yang sama-sama bekerja. Kondisi tersebut memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa beban ganda, keterbatasan waktu, kelelahan, persoalan pembagian kerja domestik, serta stigma sosial terhadap perempuan bekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi keluarga Muslim pada pasangan suami istri bekerja dan mengkaji implementasi nilai Qira’ah Mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pasangan suami istri bekerja serta perangkat Desa Kesuben. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi keluarga dibangun melalui komunikasi terbuka, saling percaya, kesabaran, penghargaan, pengelolaan emosi, dan pembagian tugas domestik secara fleksibel. Nilai mu’asyarah bil ma’ruf diwujudkan melalui komunikasi dan penyelesaian konflik secara baik; an-taradin melalui kesepakatan serta kerelaan dalam pembagian peran dan kontribusi ekonomi; sedangkan ta’awun diterapkan melalui kerja sama dalam pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan dukungan emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa Qira’ah Mubadalah relevan sebagai kerangka hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan dapat memperkuat harmonisasi keluarga Muslim di tengah transformasi desa industri.

Normalisasi Risiko dan Kepatuhan Situasional: Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Kalangan Mahasiswa

saraswati — 2026-10-28

Penelitian ini mengkaji mengapa mahasiswa pengendara sepeda motor tetap merokok saat berkendara meskipun mengetahui norma keselamatan dan risiko perilaku tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal empiris dengan orientasi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 25 informan, observasi langsung, analisis dokumen, serta kuesioner pendukung terhadap 62 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku: Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 62 responden, sebanyak 57 responden (91,9%) mengetahui adanya aturan yang melarang aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara, dan 60 responden (96,8%) memahami bahwa merokok saat berkendara termasuk aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi. Selain itu, 59 responden (95,2%) menyatakan bahwa merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Namun, di tengah tingginya pengetahuan tersebut, sebanyak 22 responden (35,5%) mengaku pernah merokok saat berkendara.Temuan kualitatif menunjukkan bahwa keterpaparan berulang, lingkungan sebaya, rasionalisasi sehari-hari, dan respons sosial yang permisif membuat risiko yang telah diketahui menjadi semakin biasa dan dapat ditoleransi. Pada saat yang sama, kepatuhan menguat ketika pengawasan, teguran, atau konsekuensi menjadi nyata, tetapi dapat melemah ketika kontrol eksternal berkurang. Penelitian ini mengidentifikasi pola tersebut sebagai kepatuhan situasional, yang menunjukkan belum sempurnanya internalisasi norma, bukan ketiadaan pengetahuan hukum. Normalisasi risiko dan kepatuhan situasional bekerja secara rekursif: normalisasi mengurangi daya mengikat praktis norma keselamatan ketika kontrol eksternal lemah, sedangkan penegakan yang tidak konsisten cenderung menghasilkan kepatuhan sesaat tanpa memutus kondisi sosial yang mereproduksi perilaku berisiko. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan keselamatan berkendara memerlukan respons institusional yang konsisten dan lingkungan sosial yang mampu mencegah normalisasi perilaku berisiko.

Distribution of Benefits and Burdens of the Sanitation Service Fee Policy from the Perspective of Local Populism in Makassar City

Irwan Alim — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi manfaat dan beban dalam kebijakan pembebasan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif populisme lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara semiterstruktur, analisis dokumen, dan observasi lapangan yang melibatkan aktor pemerintah daerah, pelaksana kebijakan, anggota DPRD, serta masyarakat penerima dan pembayar retribusi. Analisis dilakukan melalui pengorganisasian tema yang berfokus pada distribusi manfaat dan beban, responsivitas kebijakan, kepentingan politik, serta konstruksi populisme lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan retribusi merupakan kebijakan distributif yang terbentuk melalui proses politik dari janji elektoral, penetapan agenda pemerintah, pelembagaan kebijakan, hingga penentuan kelompok penerima manfaat. Pembebasan retribusi memberikan manfaat ekonomi kepada rumah tangga sasaran, terutama kelompok dengan kapasitas ekonomi terbatas, tetapi secara bersamaan mengalihkan sebagian beban pembiayaan dan operasional pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah dan pekerja kebersihan. Dimensi populisme lokal terlihat melalui konstruksi kelompok penerima manfaat, pemenuhan komitmen elektoral, dan representasi pemerintah sebagai aktor yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemilahan sampah dari sumber menjadi mekanisme timbal balik yang dapat mengurangi volume sampah residu, kebutuhan pengangkutan, biaya operasional, dan beban kerja petugas. Kebijakan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada pemberian manfaat ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan fiskal, kualitas pelayanan, efektivitas operasional, dan partisipasi masyarakat.

Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Pringgasela sebagai Kekayaan Intelektual Produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur

Erwin Khalek — 2026-10-31

Motif kain tenun Pringgasela merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sasak yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan identitas daerah yang tinggi. Sebagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur, motif kain tenun Pringgasela memiliki potensi ekonomi yang besar, namun juga rentan terhadap tindakan peniruan, reproduksi, dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap motif kain tenun sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela sebagai kekayaan intelektual produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap produknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela dapat dilakukan melalui rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun kendala yang dihadapi pelaku UMKM meliputi rendahnya pemahaman mengenai kekayaan intelektual, keterbatasan biaya dan informasi, kompleksitas prosedur pendaftaran, minimnya dokumentasi motif tradisional, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait. Penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan motif kain tenun Pringgasela sebagai aset budaya dan ekonomi daerah.

Norma Hukum Visual, Fonetik dan Konseptual dalam Pemeriksaan Substantif Sehubungan Prinsip Persamaaan pada Pokoknya dalam Hukum Merek

Sulthan Fadhil Hisyam — 2026-10-31

Tahap pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Penilaian kemiripan tidak cukup dilakukan berdasarkan kesamaan secara harfiah, tetapi perlu memperhatikan unsur dominan dan karakter keseluruhan merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta merumuskan bentuk ideal perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum dan doktrin mengenai persamaan pada pokoknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kemiripan merek harus dilakukan secara komprehensif dengan memadukan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta mempertimbangkan daya pembeda dan jenis barang atau jasa. Perlindungan hukum yang ideal memerlukan pemeriksaan substantif yang konsisten sebagai upaya preventif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sebagai upaya represif.

Hak Kekayaan Intelektual dan Dominasi TSMC dalam Industri Semikonduktor Global di Era Digital

muhammad iqbal — 2026-10-31

Industri chip semikonduktor menjadi kunci berkembangnya ekonomi digital global, dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sebagai aktor dominan dalam rantai pasok chip semikonduktor berteknologi tinggi. Tulisan ini menganalisis bagaimana rezim Hak Kekayaan Intelektual berperan dalam membentuk dan mempertahankan dominasi TSMC dalam industri chip semikonduktor global. Dengan menggunakan kerangka teori Keith E. Maskus mengenai hak kekayaan intelektual dalam ekonomi global, tulisan ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan inovasi, namun juga sebagai mekanisme penguasaan pengetahuan dan distribusi kekuasaan teknologi global. Melalui portofolio paten yang luas, perlindungan rahasia dagang, serta sistem manajemen Hak Kekayaan Intelektual yang terintegrasi dengan strategi bisnis global, TSMC mampu menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi pesaing dan mengontrol akses terhadap teknologi inti. Digitalisasi semakin memperkuat mekanisme ini melalui perlindungan terhadap perangkat lunak, algoritma, dan sistem otomatisasi yang proprietary. Dukungan regulasi Taiwan menunjukkan keterkaitan erat antara kepentingan korporasi, kebijakan nasional, dan geopolitik teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa dominasi TSMC merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi politik global berbasis pengetahuan yang dilembagakan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual. Tulisan ini juga menekankan perlunya penataan ulang tata kelola Hak Kekayaan Intelektual global untuk menyeimbangkan insentif inovasi dengan kepentingan publik serta mengurangi ketergantungan struktural dalam industri teknologi strategis.

Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Perdata Secara Bersamaan Terhadap Korporasi Pencemar Lingkungan

Moehamad Nindyarto Laskmana Praja — 2026-10-31

This study aims to analyze the normative basis, the position of the doctrine of parallelism of criminal and civil sanctions against environmental polluting corporations, and its relevance to the principle of ne bis in idem. The urgency of this research lies in the still limited studies that combine criminal and civil liability of corporations in one analytical framework, especially when the two paths produce different decisions as in the case of PT Rayon Utama Makmur. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach to the Sukoharjo District Court Decision Number 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh and the Supreme Court Decision Number 4441 K/Pdt/2024. The results of the study indicate that the parallelism of sanctions based on Article 1 number 2 of the PPLH Law does not violate ne bis in idem because the idem element is not fulfilled across regimes, and the acquittal of PT RUM does not eliminate the success of the civil lawsuit of affected residents. In conclusion, parallelism is a legitimate and necessary form of environmental law enforcement. The novelty and contribution of the research lies in positioning the divergence of decisions as evidence of the independence of the legal regime, rather than judicial inconsistency.

Pembatalan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Karena Gugatan Obscuur Libel: Analisis Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-Phi/2025/Pn Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-Phi/2026

Thomas Triwicaksono — 2026-10-31

Penelitian ini mengkaji ketepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan para pekerja tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) karena dinilai kabur (obscuur libel) dalam Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan PHI tingkat pertama keliru karena menerapkan standar obscuur libel yang terlalu ketat: posita gugatan telah secara rinci menjabarkan dasar konversi status kerja dari PKWT ke PKWTT berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, dan petitum telah mencantumkan angka pesangon yang pasti dan dapat diverifikasi. Mahkamah Agung dengan tepat membatalkan putusan NO dan mengadili sendiri pokok perkara karena hyper-formalisme prosedural yang diterapkan PHI tingkat pertama telah mengorbankan keadilan substantif bagi pekerja

Rekonstruksi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Korupsi: Model Hybrid dalam RUU Perampasan Aset Berbasis Due Process of Law

Indah Safitri — 2026-10-14

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan aset hasil kejahatan. Dominasi conviction-based forfeiture (CBF) dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan keterbatasan ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan akibat kematian pelaku, pelarian, hambatan yurisdiksi, atau kondisi objektif lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan CBF, menilai posisi non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) dalam arah pembentukan RUU Perampasan Aset 2026, serta merekonstruksi model perampasan aset yang selaras dengan prinsip due process of law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan reformasi hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid CBF dan NCB belum memadai apabila keduanya ditempatkan sebagai jalur paralel yang dapat dipilih secara bebas oleh aparat penegak hukum. Konstruksi semacam ini berpotensi memperluas diskresi dan melemahkan perlindungan hak milik. Penelitian ini menawarkan Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model yang menempatkan CBF sebagai primary route dan NCB sebagai exceptional complementary route. Model tersebut dibangun melalui statutory activation gateways, prima facie evidentiary threshold, two-stage evidentiary model, judicial oversight, periodic judicial review, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, remediasi atas perampasan yang tidak sah, serta pemisahan fungsi kelembagaan. Model ini menawarkan desain perampasan aset yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel tanpa mengurangi jaminan konstitusional atas proses hukum yang adil.

Perlindungan Hukum Terhadap Penilai Publik Melalui Klausul Pembatasan Tanggung Jawab dalam Kontrak Penilaian Aset

Ahmad Arif Maulana — 2026-10-31

Public appraisers play a crucial role in various economic transactions, including banking, mergers and acquisitions, taxation, and other asset valuation activities. In carrying out their professional duties, however, they face significant legal risks arising from lawsuits, making adequate legal protection essential, including through limitation of liability clauses in asset valuation contracts. This study aims to analyze the forms of legal protection available to public appraisers and examine the validity and scope of limitation of liability clauses in Contract No. 002/S.Kontrak/KJPP-HJA'R-TNG/3/IV/2025. The research employs the theories of Legal Protection and Legal Liability using a normative legal research method with statutory, conceptual, case, and contractual approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that legal protection for public appraisers is provided through preventive, repressive, professional, and contractual mechanisms. Limitation of liability clauses constitute a valid form of contractual protection provided they comply with Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code. However, such clauses cannot exclude liability arising from intentional misconduct, gross negligence, violations of the Indonesian Valuation Standards (SPI), the Indonesian Appraisers' Code of Ethics (KEPI), statutory regulations, or the principle of good faith. The study proposes an ideal limitation of liability clause to strengthen legal certainty and legal protection for public appraisers.

Perlindungan Hak Lama atas Tanah Pasca-Putusan MK Nomor 64/PUU-XXIV/2026: Rekonstruksi Kekuatan Pembuktian Sertipikat dan Penguasaan Fisik

Muhammad Fadhil — 2026-10-14

Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat, hak lama, dan penguasaan fisik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK mempertahankan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tidak menjadikannya bukti absolut. Hak lama tetap memperoleh perlindungan sepanjang dapat dibuktikan melalui riwayat perolehan, alas hak, penguasaan fisik, itikad baik, kesaksian, dan bukti pendukung lainnya. Persoalan utama pascaputusan terletak pada belum adanya parameter yang sistematis untuk menentukan bobot pembuktian ketika sertipikat berhadapan dengan hak historis. Penelitian ini menawarkan model pembuktian berlapis-integratif yang mencakup validitas administratif sertipikat, genealogi hak, kontinuitas penguasaan fisik, itikad baik, dan pembagian beban pembuktian secara dinamis. Model tersebut ditujukan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap kebenaran materiil dalam sengketa pertanahan.

Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mona Novella — 2026-10-31

Pemenuhan hak restitusi merupakan bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban perempuan tindak pidana kekerasan. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak restitusi terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra penelitian serta pihak-pihak terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih belum efektif di daerah Bangka Belitung akibat belum optimalnya kantor penghubung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, kurangnya informasi bagi masyarakat, dan miskoordinasi antar lembaga dalam penanganan restitusi. Solusi yang ditawarkan oleh studi ini yaitu memperkuat lembaga terkait dan daya paksa putusan, meningkatkan kesadaran masyarakat, hingga mengembangkan alternatif dana bantuan korban.

A Bibliometric Analysis of Electronic Voting Implementation and Trends Challenges and Future Directions in Election System

Farhanuddin — 2026-10-31

Pemilihan umum yang aman, transparan, dan efisien semakin menjadi perhatian global, terutama seiring dengan meningkatnya permintaan akan sistem pemungutan suara digital. Pemungutan suara elektronik (*e-voting*), yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pemilihan, dianggap sebagai solusi yang layak. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan teknis, sosial, dan kebijakan yang signifikan. Studi ini menerapkan analisis bibliometrik terhadap 491 artikel jurnal menggunakan R-Studio, VosViewer, dan Excel, dengan tujuan memetakan tren penelitian global, tantangan, dan arah masa depan dalam bidang *e-voting*. Temuan menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* mendominasi penelitian *e-voting*, dengan fokus pada peningkatan keamanan dan transparansi melalui desentralisasi. Empat bidang penelitian utama diidentifikasi: (1) Keamanan, dengan penekanan pada kriptografi dan perlindungan data; (2) *Blockchain*, sebagai solusi untuk masalah desentralisasi dan integritas suara; (3) Proses implementasi *e-voting*; dan (4) Proses pemilihan umum, yang mempertimbangkan aspek sosial dan kebijakan. Studi ini menyoroti peran penting *blockchain* dalam mewujudkan pemilihan umum digital yang aman dan inklusif, serta menekankan perlunya kerangka kerja teknologi dan kebijakan yang terintegrasi dalam pengembangan *e-voting* di masa depan.

Norma Hukum Hak Suara Kreditor Konkuren dalam Perkara Kepailitan dalam Rangka Rencana Perdamaian

Revina — 2026-10-16

Creditor voting in bankruptcy compositions raises proportionality concerns because claims up to IDR 10,000,000 receive one formal voting unit, while larger claims obtain additional units based on monetary increments and rounding. This article examines voting rules for unsecured creditors and proposes measures to strengthen preventive legal protection. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings distinguish the voting-unit formula under Article 87(3) and Government Regulation No. 10 of 2005 from the special composition threshold under Article 151. Article 151 requires both approval by more than half of eligible unsecured creditors attending the meeting and approval representing at least two-thirds of qualifying claims present. Article 152 permits a second ballot under a separate trigger, while Article 153 preserves the result against subsequent changes in creditor or claim numbers. Thus, Article 151 does not replace the creditor-count requirement with weighted voting units. The proposed improvements include standardized creditor counting, reliable claim verification, and separate reporting of creditor numbers, voting units, and claim values. The monetary threshold under Government Regulation No. 10 of 2005 should be reviewed prospectively without altering the statutory acceptance threshold.

Keywords : Voting Rights; Unsecured Creditors; Bankruptcy; Composition Plan; Preventive Legal Protection.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Areta Yowan Theona — 2026-10-31

Perkembangan penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan pendapat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika digunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan perubahan pengaturan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya didasarkan pada adanya pernyataan atau unggahan yang merugikan pihak lain, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Setelah berlakunya KUHP Nasional, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur. Perubahan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan batas pemidanaan sekaligus tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan alasan pembenar atau pemaaf yang relevan.

Pengawasan dan Pencegahan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi: Analisis Kesenjangan Normatif Dan Konsep Pengawasan Ideal

Surya Dharma Putra — 2026-10-30

Illegal levies (pungli) in the issuance of Driving Licenses (SIM) represent a recurring structural problem in the public services of the Indonesian National Police (Polri), despite more than a decade of anti-corruption regulatory efforts. Previous studies have generally examined this issue in isolation focusing on service digitalization, regulatory weaknesses, or corruption culture without offering a comprehensive analysis of the oversight system as a whole. This study aims to analyze the causes of ineffective pungli oversight in SIM issuance services from the perspective of administrative criminal law (bestuursstrafrecht), and to formulate an ideal and integrative oversight concept. A normative juridical method was employed, combining statutory, conceptual, and case approaches through an examination of relevant public service and anti-corruption regulations, as well as Pangkalpinang District Court Decision No. 52/Pid.B/2017/PN.Pgp. The analysis draws on Soekanto's legal effectiveness theory, Siagian's supervision theory, Klitgaard's anti-corruption formula, and the principles of good governance. The findings identify five major weaknesses: fragmented regulations, suboptimal internal oversight, a reactive supervision system, uneven service digitalization, and a social culture that tolerates pungli. As a solution, this study proposes a multi-layered oversight concept encompassing consistent administrative criminal law enforcement, the use of technology to strengthen oversight transparency, and integrity development for public officials, integrated through an Integrated SIM Issuance Supervision Unit. This study contributes to the development of administrative criminal law concepts in the context of Indonesian police public services.

I Implementation of Budget Efficiency in Tourism Programs of Kutai Kartanegara Regency

Awang Ivan Akhmad Yamani — 2026-10-31

This study aims to analyze the implementation of the budget efficiency policy in the Tourism Programs of Kutai Kartanegara Regency in 2025 and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through a literature review, interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the budget efficiency policy was implemented effectively through the restriction of non-priority operational expenditures, prioritization of programs and activities, reduction of non-essential spending, optimization of information technology and digital payment systems, and strengthening of accountability, transparency, and compliance with public financial management regulations. These measures contributed to more efficient achievement of program outputs and outcomes. Supporting factors included high-quality budget planning, performance-based budgeting, effective utilization of information technology, productive spending patterns, and policy support from the local government and legislative budget aspirations. The main inhibiting factors were delays in the issuance of Budget Implementation Documents, limited human resource competencies, suboptimal leadership oversight, and the low participation of accommodation businesses in reporting tourist visitation data.

Reconstruction Of The Police Discretion System In Resolving Traffic Accidents To Achieve Justice For All Parties

Eva Guna Pandia — 2026-10-31

Resolving traffic accidents solely through a punishment-oriented penal approach is not always effective. In certain situations, police discretion is necessary to take into account the interests of the victim, the offender, their families, and the community. However, the exercise of police discretion still faces challenges regarding the limits of authority, inconsistent practices, the potential for subjectivity, and weak oversight mechanisms. This study aims to analyze and reconstruct the system of police discretion in traffic accident resolution to ensure justice for all parties involved. It employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. A qualitative analysis of primary and secondary legal materials was conducted to identify gaps between the regulations governing police discretion and actual practice. The findings indicate that while a legal basis exists for discretion allowing for flexible case resolution it lacks clear parameters regarding case criteria, resolution procedures, the consent of the parties involved, and oversight mechanisms. Therefore, a reconstruction of the discretion framework is required, grounded in the principles of restorative justice, victim protection, legal certainty, proportionality, and accountability. This model is expected to facilitate the resolution of traffic accidents in a manner that is fair, transparent, and responsive to the interests of all parties.

Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Materiil Korban Peredaran Obat yang Merusak Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dadan Herdiana — 2026-10-31

This research is motivated by the prevalence of serious health issues among children in Indonesia caused by the circulation of syrup medicines containing hazardous chemicals. Although court rulings have imposed criminal sanctions on the parties involved, these rulings have not restored the financial rights of the affected consumers. The issues examined are the legal protection regarding consumers' material losses resulting from the circulation of health-damaging medicines—viewed through the lens of the Consumer Protection Law (UUPK)—and the mechanisms for recovering such losses. This study aims to identify the forms of legal protection and formulate measures for recovering victims' material losses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). It employs a normative legal research method utilizing statute, case, and conceptual approaches, with a descriptive-analytical analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that while the UUPK provides for both preventive and repressive consumer protection, current law enforcement focuses primarily on penalizing business actors, often neglecting victims' rights to compensation. Article 19 of the UUPK, which establishes the principle of strict liability and the class action mechanism, serves as the legal basis for victims to claim civil compensation. The study concludes that consumer justice remains incomplete if it stops at criminal sanctions against business actors; therefore, there is a need to standardize mass compensation amounts and synchronize procedural laws so that evidence from criminal cases can be directly utilized in civil lawsuits, thereby accelerating the restoration of victims' rights.

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Oktavia Niken Nurul Chairani — 2026-10-14

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan HAM, kesenjangan antara norma dan implementasi, serta model penguatan kebijakan perlindungan kelompok rentan dalam penanggulangan TPPO di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif, analitis, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan harmonisasi norma, koordinasi antarlembaga, restitusi, rehabilitasi, identifikasi korban, dan perkembangan modus TPPO berbasis teknologi. Perempuan, anak, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya memiliki karakter kerentanan yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk perlindungan yang spesifik. Penelitian ini menawarkan integrasi victim-centered approach dan vulnerability-sensitive approach dalam kebijakan penal dan non-penal. Penguatan perlindungan harus diarahkan pada pencegahan, identifikasi korban, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pencegahan perdagangan ulang

Genealogi Kebijakan Penanganan Prostitusi Di Kota Kupang

Susana C.L Pellu — 2026-10-31

Prostitusi sering dinilai melalui regulasi, penertiban, atau efektivitas program, padahal persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana prostitusi dibentuk sebagai masalah publik yang dapat diketahui dan diintervensi pemerintah. Penelitian ini menganalisis genealogi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang dengan menelusuri perubahan problematisasi, diskursus, produksi pengetahuan, relasi kuasa, governmentality, dan teknologi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif genealogis melalui analisis dokumen dan arsip kebijakan, wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi kontekstual, kritik sumber, serta perbandingan antarkurun waktu. Informan dipilih secara purposive dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, aktor kesehatan atau sosial, dan akademisi atau aktivis perempuan. Temuan menunjukkan tiga transformasi utama. Pertama, periode 1999–2017 menginstitusionalisasikan prostitusi sebagai objek yang dapat dikelola melalui konsentrasi ruang, pendataan, dan penertiban. Kedua, penutupan Karang Dempel pada 2018–2019 menggeser orientasi dari pengaturan ruang menuju penghapusan lokalisasi, disertai pemulangan, bantuan, dan pembinaan. Ketiga, sejak 2019 praktik prostitusi semakin tersebar dan sebagian dimediasi teknologi digital, sehingga pemerintah menghadapi objek yang lebih sulit terlihat dan memerlukan informasi, koordinasi, pengawasan, serta kapasitas siber yang lebih luas. Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan bukan pergantian rezim secara linear, melainkan sedimentasi rasionalitas lama dan baru dalam konfigurasi genealogis yang bersifat rekursif.

Analisis Hukum Tata Negara terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Jangka Panjang yang Bersifat Lintas Periode Pemerintahan

Revi Rahmawati1 — 2026-10-31

Artikel ini mengkaji perspektif Hukum Tata Negara terhadap efektivitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang dirancang berlangsung lintas periode pemerintahan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Hasil kajian menunjukkan bahwa karena PSN diatur pada tingkat Peraturan Presiden dan bukan undang-undang, kesinambungan hukumnya lintas pemerintahan sangat bergantung pada diskresi politik masing-masing presiden sehingga rentan dibatalkan melalui asas contrarius actus. Transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana 48 dari 77 PSN dalam RPJMN 2025-2029 merupakan proyek lanjutan (carry over), memperlihatkan sekaligus praktik keberlanjutan dan kerapuhan konstitusionalnya. Artikel ini merekomendasikan penguatan hierarki hukum program strategis jangka panjang serta pelembagaan mekanisme keberlanjutan yang mengikat guna menjamin kepastian hukum lintas pemerintahan.

Rekonstruksi Norma Restorative Justice Pasal 306 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan untuk Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Destiadi Dani Irvan Kurniawan — 2026-10-30

Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pendekatan restorative justice dalam penyelesaian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Namun, norma tersebut belum memberikan batasan perkara, prosedur penyelesaian, kedudukan mediator, dan akibat hukum dari proses restoratif secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan normatif Pasal 306 ayat (3) serta merumuskan rekonstruksi norma yang dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama norma terletak pada ketidakjelasan ruang lingkup perkara, lemahnya independensi fasilitator, belum optimalnya integrasi dengan penilaian disiplin profesi, serta ketidakjelasan akibat hukum proses restoratif. Rekonstruksi norma perlu mengatur batas perkara, mediator independen, penguatan peran Majelis Disiplin Profesi, dan konsekuensi hukum kesepakatan restoratif agar perlindungan pasien dan tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Judicial Reasoning on Sighat Taklik Talak: Reconstructing Legal Protection for Wives through Jasser Auda’s Maqāṣid al-sharī‘ah

Zainal Arifin — 2026-10-31

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai sighat taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap istri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta merekonstruksi fungsi perlindungan tersebut melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama yang dipilih, serta karya Jasser Auda tentang maqāṣid al-sharī‘ah. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan sighat taklik talak tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pencantumannya secara eksplisit sebagai dasar formal perceraian. Pelanggaran yang berkaitan dengan taklik dapat beririsan dengan alasan perceraian lainnya, terutama perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak terpenuhinya kewajiban dalam perkawinan. Enam fitur sistem Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan, memberikan kerangka untuk memahami pola pertimbangan hukum tersebut. Penelitian ini merekonstruksi perlindungan hukum terhadap istri dari pendekatan formal terhadap taklik menuju pertimbangan hukum yang integratif, kontekstual, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan hukum.

Eksekusi Hipotek Kapal Terhadap Debitur Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran

Ernawati Suwarno — 2026-10-07

Ship mortgage is a form of proprietary security that has a strategic position in financing shipping activities because registered ships may be used as collateral to secure the repayment of specific debts. Legal issues arise when a debtor defaults, as the executorial force attached to the Grosse Akta Hipotek does not, by itself, guarantee the effective enforcement of the mortgage against the ship. This study aims to analyze the regulation of ship mortgages, the legal position of the Grosse Akta Hipotek, the mechanism for enforcing ship mortgages against defaulting debtors, and the legal certainty of their enforcement. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of the Shipping Law, the Indonesian Civil Code, the Commercial Code, and relevant legal literature and research. The results show that the Shipping Law grants the Grosse Akta Hipotek executorial force equivalent to a final and binding court judgment. However, enforcement remains problematic when the ship is sailing, conducting loading and unloading activities, or located outside Indonesian jurisdiction. These circumstances indicate the need to harmonize enforcement mechanisms so that the security rights over ships do not remain merely normative but can be effectively realized in resolving default.

Batas Pertanggungjawaban Perdata Instagram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atas Kerugian Konsumen dalam Jual Beli Daring Menurut UU ITE

Lucya Agyu Putri — 2026-10-31

Instagram banyak dipakai sebagai “pasar informal”, padahal platform ini tidak dirancang untuk memproses jual beli. Ketika konsumen dirugikan, misalnya barang tidak dikirim setelah dibayar, belum jelas apakah dan sejauh mana Instagram sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Instagram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam transaksi jual beli melalui Instagram, serta batas pertanggungjawaban perdatanya ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) . Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa Instagram adalah PSE lingkup privat yang dalam transaksi organik hanya berperan sebagai perantara dan bukan pihak dalam perjanjian jual beli. Karena itu, Pasal 15 UU ITE membatasi tanggung jawabnya pada penyelenggaraan sistem yang andal dan aman, bukan pada prestasi penjual. Tanggung jawab tetap dapat timbul melalui perbuatan melawan hukum apabila Instagram mengabaikan laporan akun penipu, gagal mengamankan sistemnya, atau mengambil keuntungan dari promosi penjual curang melalui iklan atau verifikasi berbayar. Kebaruan artikel ini terletak pada model tanggung jawab bertingkat yang memetakan batas tanggung jawab Instagram berdasarkan derajat keterlibatannya.

DINASTI POLITIK DAN KORUPSI KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR M. DAWAM RAHARDJO

Lisma Amelia Kartika — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara praktik dinasti politik, maladministrasi, dan tindak pidana korupsi kepala daerah dengan mengambil studi kasus mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, putusan pengadilan, laporan lembaga negara, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memperlihatkan indikasi konflik kepentingan, praktik patronase, nepotisme, serta maladministrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan jaringan politik keluarga, posisi strategis aktor birokrasi, serta lemahnya sistem pengawasan memperkuat peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Berdasarkan perspektif Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach, kasus tersebut merepresentasikan konflik pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta perubahan budaya politik menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Kata kunci: dinasti politik, korupsi kepala daerah,transformasi konflik

Status Keperdataan dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir Melalui Metode Posthumous Reproduction (Pembuahan Pasca-Kematian)

Shaula putri samudra — 2026-10-31

Status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil Posthumous Reproduction menjadi persoalan hukum keluarga seiring berkembangnya teknologi reproduksi berbantu. Kejelasan status hukum anak tersebut penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak keperdataannya, khususnya hak mewaris dari ayah biologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan dan hak waris anak hasil Posthumous Reproduction berdasarkan hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut belum memperoleh kepastian status sebagai anak sah, karena Undang-Undang Perkawinan disusun dengan asumsi pembuahan terjadi ketika kedua orang tua masih hidup. Ketidakjelasan ini turut berdampak pada hak waris, sebab Pasal 836 KUHPerdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan keberadaan ahli waris saat pewarisan terbuka, sehingga anak yang belum lahir atau dikandung berisiko kehilangan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum baru yang mengatur batas waktu kelahiran anak hasil Posthumous Reproduction sebagai dasar pengakuan status dan hak warisnya, dengan pengaturan negara lain sebagai bahan perbandingan.

Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi

Richad Aidul Ali — 2026-10-14

Dinamika legislasi perubahan iklim Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan belum finalnya desain politik hukum pembangunan hijau, khususnya antara pembentukan undang-undang iklim tersendiri dan integrasi pengaturannya ke dalam reformasi hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pembangunan hijau, mengidentifikasi ketegangan antara green growth dan climate justice, serta merumuskan model pembangunan berbasis keadilan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis-legislatif, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan hijau telah diperkuat melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan komitmen iklim nasional, tetapi arsitektur hukumnya masih tersebar dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keadilan. Penelitian ini menawarkan Climate Justice-Based Green Development Model melalui dua lapis pengujian, yaitu ecological-climate performance dan justice performance. Model tersebut mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, serta keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi dalam satu kerangka evaluasi. Model ini juga memperkenalkan Climate Justice Assessment sebagai instrumen untuk menilai kebijakan dan proyek pembangunan sejak tahap perencanaan. Rekonstruksi tersebut menempatkan keadilan iklim sebagai standar hukum substantif dalam menentukan legitimasi pembangunan hijau.

Analisis Yuridis Konflik Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara

Ane Jessyca Ramadena — 2026-10-31

This research is motivated by the conflict between the Right to Build (Hak Guna Bangunan/HGB) and the Right to Manage (Hak Pengelolaan/HPL) in state land administration, which raises issues concerning the limits of state authority and legal protection for rights holders. This issue is reflected in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. The research aims to analyze the limits of state authority in land control over the Right to Build and to examine the legal protection afforded to rights holders from the perspectives of the principle of legality and the General Principles of Good Governance. This research employs the Theory of Authority, the Theory of Legal Protection proposed by Philipus M. Hadjon, and Gustav Radbruch’s Theory of Legal Certainty. It adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the state's authority exercised through the Right to Manage is not absolute but is limited by the Basic Agrarian Law, Government Regulation Number 18 of 2021, Law Number 6 of 2023, the principle of legality, and the General Principles of Good Governance. It is concluded that the exercise of state authority must be carried out proportionally while respecting the private rights of Right to Build holders. Therefore, it is recommended that the Government provide clearer regulations governing the relationship between the Right to Manage and the Right to Build in order to ensure legal certainty and legal protection in the administration of land affairs.

Integrasi Nilai-Nilai Humanistik Dalam Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia

Eka Setiana — 2026-10-31

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan kesadaran sosial masyarakat. Namun, perkembangan pendidikan yang cenderung berorientasi pada aspek akademik dan pencapaian kognitif menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan belum terinternalisasi secara optimal dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum, meningkatnya perilaku intoleransi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan pendidikan humanistik dan penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan humanistik dan penegakan hukum

Kekosongan Hukum Izin Perceraian PPPK dan Penggunaan Analogi Hukum oleh PPK: Studi Empiris di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Fauzan — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pemberian izin perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), praktik penerapannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta implikasi penggunaan analogi hukum terhadap PPPK. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data empiris diperoleh melalui angket, wawancara, dan dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur izin perceraian PPPK, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 secara normatif mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam praktiknya, beberapa Kantor Kementerian Agama telah memproses dan menetapkan izin perceraian PPPK dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai rujukan analogis. Praktik ini dapat dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan norma melalui analogia legis dan diskresi administratif. Namun, penerapan analogi memiliki batas karena PNS dan PPPK tidak identik dalam seluruh aspek kepegawaian. Penggunaan analogi tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas kewenangan PPK, membatasi hak, atau membebankan kewajiban dan sanksi kepada PPPK tanpa dasar hukum yang jelas. Jika terus diterapkan tanpa regulasi khusus, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pelayanan, perluasan diskresi, dan risiko pertanggungjawaban hukum bagi PPK maupun instansi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai izin perkawinan dan perceraian PPPK untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman administrasi, dan perlindungan hak PPPK

Rekonstruksi Obstruction of Justice atas Manipulasi Adversarial Bukti Elektronik Berbasis AI dalam KUHP dan KUHAP Indonesia

Andre Kurniawan — 2026-10-15

The development of artificial intelligence has transformed criminal evidence, particularly when electronic evidence is not merely falsified but adversarially manipulated to deceive AI-based analytical systems. This study aims to reconstruct the concept of obstruction of justice concerning adversarial manipulation of electronic evidence within Indonesia’s Criminal Code and Criminal Procedure Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings show that adversarial manipulation differs from conventional digital falsification because attacks may target an AI system’s inference process without significantly altering the visible appearance of evidence. Normatively, Article 278 of the Criminal Code has the strongest connection to direct manipulation of evidence, while Articles 281 and 282 may only apply when their specific elements are satisfied. In procedural law, electronic evidence authentication should be supplemented by assessment of analytical reliability, including model transparency, error rates, reproducibility, and adversarial robustness. This study proposes the Adversarial Evidence Interference Test, consisting of judicial-process nexus, adversarial act, knowledge and purpose, material interference capability, and forensic causal traceability. This reconstruction enables criminal law to adapt to AI developments without expanding criminalization by analogy and strengthens protection for the integrity of criminal evidentiary processes. It promotes accountable, transparent, and reviewable digital adjudication.

Keywords: Obstruction of justice; Adversarial manipulation; Electronic evidence; Artificial intelligence; Criminal evidence.

Kajian Ritual Menanda Tahun Suku Pakpak dalam Perspektif Kewarganegaraan Ekologis: Studi Kasus Desa Aornakan II, PGGS, Pakpak Bharat

toba sastrawan manik — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ritual menanda tahun suku Pakpak dikaji dari aspek kewarganegaraan ekologis. Penelitian dilaksanakan di Desa Aornakan II 2026. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif metode studi deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah pelaku ritual Menanda Tahun yang terdiri dari sukut ni talun (1); Kula-kula/puang (2); Berru (3); Dengan Sebeltek (4); Guru/Pemimpin Acara (5); Pemuda (6); Pengituai Kuta/Pemerintah (7); Pemuka Agama (8); Akademisi (Tokoh Budaya). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi serta dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa ritual menanda tahun di Desa Aornakan II erat kaitannya dengan kesadaran akan lingkungan. Dalam suku Pakpak secara topografis hidup secara bertani. Hal ini melatarbelakangi ketergantungan terhadap alam. Ritual Menanda Tahun dilakukan saat memulai masa tanam. Ritual ini melibatkan seluruh kekerabatan dalam Pakpak seperti Sukut Ni Talun, Beru, Puang, Dengan Sebeltek, Pengituai Kuta dan Pemuda. Dalam Menanda Tahun dikenal istilah patin-patin yakni larangan untuk menebang pohon, mematahkan dedauanan, dan menggali tanah dan sebagainya selama proses menanda tahun. Hal ini bisa dimaknai sebagai penghormatan Suku Pakpak terhadap alam. Dapat disimpulkan bahwa Menanda Tahun merupakan kearifan lokal suku Pakpak manifestasi kewarganegaraan ekologis yakni hubungan utuh manusia dan lingkungan dengan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan. Penelitian masih sangat terbatas. Peneliti belum sepenuhnya bisa memasuki setiap tahapan Menanda Tahun sejak awal hingga tuntas. Sehingga penelitian perlu diperdalam.

Politik Akses dan Redistribusi Sumber Daya dalam Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Di Indonesia

Rizki Amalia Yanuartha — 2026-10-15

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah yang melibatkan pengeluaran publik skala besar dan implementasi yang melibatkan berbagai aktor di luar birokrasi negara. Perkembangan ini menjadikan MBG relevan untuk dianalisis tidak hanya dalam hal penyediaan gizi, tetapi juga dalam hal bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan diakses oleh aktor-aktor yang terlibat. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola MBG membentuk akses terhadap sumber daya dan memengaruhi hubungan antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen. Data diperoleh dari peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi Badan Gizi Nasional, dokumen anggaran, dan artikel ilmiah yang relevan dengan ekonomi politik kebijakan publik dan teori akses. Analisis ini menggabungkan perspektif Ekonomi Politik Kritis dengan Teori Akses Ribot dan Peluso. Temuan menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dalam MBG beroperasi melalui saluran yang saling terkait, termasuk penganggaran, pengembangan SPPG, kemitraan, pengadaan, dan rantai pasokan makanan. Pemerintah mempertahankan otoritas yang substansial atas aturan, standar, pendanaan, dan mekanisme kerja sama. Namun, akses ekonomi tetap tidak merata karena perbedaan kapasitas administrasi, modal, kapasitas produksi, informasi, dan posisi dalam jaringan distribusi. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan sosial yang juga menghasilkan redistribusi ekonomi melalui pengeluaran publik.

Analisis Peran GMMTV dalam Diplomasi Publik Tailan melalui Thailand’s Public Diplomacy Award 2025

Afifah Shabrina Zhahira Shofa — 2026-10-31

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi diplomasi publik yang semakin melibatkan aktor non-negara melalui industri hiburan sebagai instrumen soft power. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran GMMTV dalam memperkuat citra internasional Tailan melalui Thailand’s Public Diplomacy Award 2025. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMMTV tidak hanya berperan sebagai produsen konten, tetapi sebagai agen diplomasi budaya yang secara strategis membentuk persepsi global melalui distribusi digital lintas platform. Melalui narasi yang merepresentasikan modernitas, keberagaman, dan inklusivitas, GMMTV menciptakan keterlibatan emosional dan kedekatan budaya dengan audiens internasional. Kemampuan ini menjadikan konten hiburan sebagai instrumen komunikasi strategis dalam memperkuat nation branding. Dengan demikian, GMMTV berperan penting dalam memperluas jangkauan diplomasi publik Tailan dalam kerangka networked diplomacy serta membentuk citra internasional yang positif

Implementasi Sanksi Adminisratif Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Dikawasan Wisata Kota Bukittinggi Tahun 2023 -2025

Risky Saputra — 2026-10-28

Pengelolaan sampah di kawasan wisata merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi. Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai dasar penegakan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi administratif belum berjalan secara efektif karena penegakan hukum masih didominasi oleh teguran lisan, sedangkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, maupun pencabutan izin usaha belum diterapkan secara optimal. Hambatan implementasi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum tersedianya prosedur operasional yang jelas, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penyempurnaan mekanisme penegakan hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga keberlanjutan kawasan wisata Kota Bukittinggi.

Mens Rea Sebagai Unsur Penentu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik Dilingkungan Universitas: Tinjauan Analisis Hukum Normatif

Egi Torino — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas serta mengkaji kepastian hukum dalam pembuktian mens rea berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan tersebut penting dikaji karena kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik memiliki karakteristik khusus berupa adanya relasi kuasa dan ketimpangan kewenangan akademik, sementara mens rea sebagai keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung dan harus dikonstruksikan melalui fakta serta alat bukti yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea memiliki kedudukan fundamental sebagai aspek kesalahan yang menghubungkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban individual pelaku. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi fakta kontekstual yang relevan dalam mengonstruksikan keadaan batin pelaku, tetapi tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan mens rea tanpa didukung fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan unsur delik. Kepastian hukum dalam pembuktian mens rea ditentukan oleh kejelasan norma, kejelasan dasar pembuktian, serta konsistensi penalaran dan penerapan hukum. Implikasi penelitian ini adalah perlunya konstruksi pembuktian mens rea yang lebih konsisten dengan tetap mengintegrasikan perlindungan korban, asas kesalahan dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Erosi Kearifan Lokal dalam Komunikasi Mitigasi Bencana: Studi pada Generasi Muda Mandar di Majene

Dewi Nuraliah — 2026-10-28

Kajian terdahulu mengenai kearifan lokal dan mitigasi bencana sebagian besar masih deskriptif dan jarang dibaca dari perspektif Ilmu Komunikasi; penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji erosi kearifan lokal dalam komunikasi mitigasi bencana pada generasi muda Mandar di Kabupaten Majene, wilayah pada zona subduksi aktif dengan riwayat kerugian besar akibat gempa bumi. Penelitian menggunakan desain kualitatif fenomenologi dengan wawancara mendalam terhadap 13 informan purposif pada tiga sub-wilayah, dilengkapi observasi dan analisis dokumen, serta dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi bukan sekadar hilangnya pengetahuan, melainkan pergeseran bertahap pada aktor, kanal, dan makna komunikasi: otoritas bergeser dari Tomatua menuju sumber digital-institusional, transmisi lisan bergeser ke kanal digital, sementara istilah dan ritual tetap dijalankan namun dimaknai ulang. Pola evakuasi berbasis topografi menjadi elemen dengan daya transmisi paling kuat, sementara kekayaan kosakata dan ritual bertahan tidak merata antarwilayah. Selain melalui Diffusion of Innovations, Media System Dependency Theory, Narrative Paradigm, dan Social Amplification of Risk Framework, temuan juga dibaca kritis sebagai kontestasi otoritas epistemik antara pengetahuan lokal dan institusional, menghasilkan strategi revitalisasi yang menautkan pengetahuan evakuasi dengan makna lokal, mendokumentasikan istilah lokal secara resmi, dan memposisikan tokoh adat sebagai mitra komunikator.

Strategi Komunikasi dan Metode Dakwah Islam Para Wali dalam Akulturasi Budaya: Transformasi Sosio Kultural Masyarakat Pesisir Utara Jawa

Siti Mahmudah Yanti — 2026-10-31

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi dan metode dakwah yang diterapkan para Wali, khususnya Sunan Drajat, dalam proses akulturasi budaya yang menghasilkan transformasi sosio-kultural masyarakat pesisir utara Jawa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-historis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan di situs cagar budaya Paciran, Lamongan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci meliputi juru kunci makam, tokoh agama lokal, dan pakar akademis. Penelitian ini menerapkan teori dakwah kultural (Islam Nusantara), difusi inovasi, konvergensi kultural, dan komunikasi persuasif untuk menganalisis bagaimana ajaran Islam disebarkan secara damai tanpa menghapus identitas lokal. Temuan mengungkapkan bahwa para Wali menerapkan strategi komunikasi multidimensional yang mengintegrasikan pendekatan sosial, seni-budaya, ekonomi, dan spiritual sebagai satu kesatuan medium akulturasi budaya. Model ini menunjukkan kerangka dakwah kontekstual dan adaptif yang relevan bagi praktik komunikasi Islam kontemporer dalam masyarakat multikultural.