SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Pemikiran Politik Gus Dur terhadap Demokratisasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Muhamad Alfian Ardhiansyah — 2025-12-31

Penelitian ini mengkaji pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi atas nama agama, yang menjadikan pemikiran Gus Dur relevan untuk ditelaah kembali. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gagasan utama Gus Dur mengenai demokratisasi dan kebebasan beragama serta menilai kontribusinya terhadap kehidupan politik dan sosial bangsa. Metode yang digunakan adalah studi pustaka library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap karya tulis, literatur, dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur memandang demokrasi sebagai nilai moral dan spiritual yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Ia menolak politisasi agama serta menekankan pentingnya kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Gus Dur menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran pluralis dan karakter bangsa yang toleran. Pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer seperti intoleransi dan radikalisme. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Gus Dur dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadaban di Indonesia.

Upaya Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Oleh Komunitas Resan Gunungkidul

Muhammad Fadlan H. Daud Fadlan — 2025-12-31

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan upaya Komunitas Resan Gunungkidul melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Lebih detailnya tujuan tersebut dapat diungkap dalam tiga aspek pada penelitian ini. Pertama, menjelaskan upaya melibatkan partisipasi masyarakat oleh komunitas Resan. Kedua, mendeskripsikan kenapa komunitas Resan menggunakan kearifan lokal. Ketiga, menggunakan kerangka teoritis community engagement dalam melihat upaya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan oleh komunitas Resan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian terdiri dari koordinator dan anggota aktif Komunitas Resan. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya melibatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan jejaring sosial, sosialisasi berbasis budaya lokal, serta pemanfaatan media dan media sosial. Kearifan lokal diwujudkan dalam praktik-praktik ritual adat seperti ngelangse, bersih desa, dan tradisi rasulan yang berfungsi sebagai media penghormatan sekaligus perlindungan terhadap alam. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pelestarian lingkungan.

Pernikahan Dini: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Masyarakat dan Individu

Ardan Alif — 2025-12-31

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis kondisi hukum, faktor penyebab, dampak sosial dan individu, serta isu hak asasi manusia terkait pernikahan dini, dengan fokus pada India dan Indonesia. Analisis hukum menyoroti variasi regulasi pernikahan dini antar negara, sementara faktor penyebab termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan. Dampaknya termasuk peningkatan risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan peluang pendidikan yang terbatas. Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak anak-anak dan perempuan. Pentingnya hasil penelitian ini terletak pada perlunya reformasi hukum, perubahan sosial, intervensi holistik, dan perlindungan hak asasi manusia untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan dampak negatifnya.

Konstruksi Sosial tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann

Lestari Lestari — 2025-12-31

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi sosial mengenai pernikahan dini terbentuk, dipertahankan, dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari remaja dengan menggunakan perspektif teori konstruksi sosial realitas yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap remaja, orang tua, tokoh masyarakat, serta pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipahami sebagai keputusan individual, tetapi merupakan hasil dari proses eksternalisasi nilai budaya, objektivasi norma sosial, dan internalisasi keyakinan yang terus diwariskan secara turun-temurun. Faktor ekonomi, kontrol sosial, kehormatan keluarga, serta minimnya pendidikan seksual menjadi elemen dominan dalam membentuk pemaknaan kolektif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini bertahan karena konstruksi sosial yang mengakar kuat pada struktur masyarakat, sehingga upaya penanggulangannya harus melibatkan perubahan cara pandang, edukasi, dan intervensi sosial yang bersifat komprehensif.

Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara

Mulia rosydi — 2025-12-31

Upaya administratif merupakan instrumen hukum yang dirancang sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum dibawa ke ranah peradilan. Mekanisme ini memiliki peran strategis dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum, terutama karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, keberadaan upaya administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan internal terhadap kinerja administrasi publik. Dengan demikian, upaya administratif mampu meminimalisasi konflik, mendorong terciptanya asas good governance, serta meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya transparansi prosedur, dan potensi bias dari pejabat yang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, optimalisasi peran upaya administratif membutuhkan regulasi yang jelas, sosialisasi yang intensif, serta penguatan kelembagaan agar benar-benar mampu menjamin efisiensi sekaligus kepastian hukum dalam sengketa tata usaha negara.

Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Penambangan Batubara dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Sekitar

Suryaningsi Suryaningsi4 — 2025-12-31

Regulasi pengelolaan limbah pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan, efektivitas penerapan teknologi pengelolaan limbah, serta dampak sosial dan kesehatan akibat aktivitas pertambangan. Melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan hasil penelitian terkini, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah komprehensif, pelaksanaan masih menghadapi kendala pada aspek sinkronisasi kebijakan, pengawasan, dan transparansi pelaporan. Inovasi seperti pengolahan air asam tambang secara aktif-pasif, teknologi bio adsorpsi, serta penerapan prinsip green mining menunjukkan kemajuan positif dalam upaya mitigasi pencemaran. Program PROPER juga terbukti efektif meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.