SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham: Implikasi Pelanggaran Syarat AD/ART Perusahaan

2026-05-15T09:16:45+00:00

Anggaran Dasar (AD) berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat bagi Perseroan Terbatas, khususnya terkait prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini menganalisis syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan menelaah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang membatalkan Akta RUPSLB Nomor 10. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini mengidentifikasi empat pelanggaran kumulatif terhadap AD: (1) pemanggilan yang tidak patut melalui surat kabar meskipun alamat pemegang saham diketahui; (2) kegagalan memenuhi kuorum kehadiran wajib 100%; (3) kepemimpinan rapat oleh Direktur Keuangan yang tidak berwenang; dan (4) pelanggaran hak nominasi pemegang saham dalam penyusunan pengurus. Hakim mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta memberikan ganti rugi imateriel sebesar Rp5.000.000.000 atas cacat hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AD berfungsi sebagai determinan formal dan substantif yang definitif bagi keabsahan RUPS, dan setiap penyimpangan prosedural menimbulkan tanggung jawab perdata yang signifikan bagi organ perseroan.

Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana Di Kabupaten Wajo (Lbh. Keadilan Nusantara Wajo)

2026-05-21T09:14:28+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana oleh lembaga bantuan hukum dan Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data mengunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasinal dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan PP Nomor 42 Tahun 2013. Regulasi tersebut mewajibkan pendampingan hukum bagi korban, saksi, dan terutama tersangka/terdakwa yang terancam pidana di atas 5 tahun. Bantuan hukum menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana dan harus diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai syarat dan prosedur yang berlaku.dan Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana yaitu faktor pendukung, yaitu regulasi, akreditasi, pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selain itu, terdapat faktor non-hukum yang turut memengaruhi, seperti dukungan pemerintah daerah, tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis dan lapangan, serta faktor budaya dan sosial.

Eksitensi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Elektoral: Studi Kasus Lembaga Pemantau Pemilu KIPP, JPPR dan PERLUDEM

2026-05-14T15:10:00+00:00

: Lembaga pemantau pemilu merupakan entitas masyarakat sipil yang berperan penting dalam menjaga demokrasi melalui pemantauan penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia, eksistensi lembaga pemantau pemilu ditandai oleh karakter, strategi, dan posisi yang berbeda-beda. Penelitian ini mencoba menganalisis eksistensi tiga lembaga pemantau pemilu terbesar di Indonesia yang sudah membuktikan eksistensinya lebih dari 20 tahun, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Eksistensi ketiga lembaga tersebut dapat mengilhami kelahiran lembaga pemantau pemilu lain. Hasil penelitian menemukan bahwa KIPP, JPPR dan PERLUDEM memiliki model penerapan strategi dan keunggulan yang berbeda-beda dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pemantau pemilu di Indonesia.

Tanggungjawab Perusahaan Atas Ilegal Logging Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Di Sumatra Barat

2026-05-14T08:14:43+00:00

Awal tahun 2026 negara Indonesia menghadapi kondisi darurat bencana tanah longsor tepatnya di pulau Sumatra barat yang disebabkan karena praktik ilegal logging oleh beberapa perusahaan untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi pertambangan dan kebun sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab hukum perusahaan atas eksploitasi Sumber Daya Alam secara ilegal serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka, menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan class action, serta literatur internasional yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbuatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan hukum administrasi dan hukum perdata melalui upaya hukum yang diajukan secara perwakilan (class action) sebagai upaya efektif dalam memperluas akses keadilan, mendorong akuntabilitas korporasi serta memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Akan tetapi, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya pengawasan dari aparat setempat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendorong efektivitas pengelolaan lingkungan.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medik Forensik dalam Penyelidikan Tindak Kekerasan Seksual: Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

2026-05-18T09:38:07+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga forensik medik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tenaga forensik medik berperan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui penyusunan Visum et Repertum dan pemberian keterangan ahli di hadapan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis yuridis kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan nasional yang relevan, termasuk KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan tugas forensik medik, perlindungan terhadap tenaga forensik masih lemah pada tingkat implementasi. Kelemahan tersebut tampak pada ketidakterpaduan SOP nasional, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme perlindungan hukum dan psikososial yang terstruktur bagi tenaga forensik. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kapasitas profesional, dan pengembangan sistem perlindungan berlapis yang mencakup aspek hukum, etik, dan kelembagaan. Dengan demikian, tenaga forensik medik diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen, aman, dan profesional dalam mendukung keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Implikasi Yuridis Kewajiban Pelibatan Notaris Dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Batas Tanggung Jawab Jabatan Notaris

2026-05-14T08:41:56+00:00

Perubahan Per Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 memperkenalkan kewajiban baru bagi Perseroan Terbatas untuk menuangkan persetujuan laporan tahunan RUPS dalam akta notaris dan melaporkannya kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kewajiban ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar karena memposisikan notaris bukan sekadar pejabat pembuat akta otentik, melainkan juga sebagai penghubung administratif negara dalam pelaporan tahunan perseroan. Penelitian ini mengkaji: (1) kendala yuridis dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut; dan (2) peran notaris dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas dalam perspektif asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelibatan notaris berpotensi melampaui konstruksi tanggung jawab formil jabatan notaris berdasarkan UUJN. Terdapat indikasi disharmoni norma antara Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dan Pasal 66 UUPT yang mengimplikasikan ketidakpastian hukum bagi notaris. Rekonstruksi normatif dalam tiga dimensi substantif, prosedural, dan hierarkis diperlukan untuk membatasi tanggung jawab notaris pada aspek formil dan memperkuat legitimasi normatif kewajiban pelaporan tahunan.

Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018)

2026-05-15T09:14:42+00:00

Bisnis dan kepatuhan hukum menjadi dua sisi yang saling berjalan beriringan. Kepatuhan pada hukum memberikan kepastian hukum bagi berjalannya kegiatan bisnis. Perjanjian pemegang saham timbul dari adanya kebutuhan subjek hukum akan adanya perjanjian yang dapat mengakomodir kebutuhannya untuk mencapai tujuan komersial. Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dibuat Notaris, sehingga muncul masalah dimana perjanjian pemegang saham mengakomodir kebutuhan komersial dan akta pendirian PT yang dipersyaratkan oleh UUPT. Apabila tidak saling sejalan antara perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam operasional PT baru yang dibentuk. Apakah Notaris memiliki kewajiban dalam menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif yang pada akhirnya berujung pada timbulnya gugatan dari salah satu pihak. Maka dalam menjawab permasalahan tersebut, penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Notaris wajib menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta Pendirian PT sekalipun perjanjian pemegang saham tersebut tidak berbentuk akta notariil. Notaris juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesesuaian antara perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT akan memperlancar operasional PT baru yang dibentuk.

Praktek Perjanjian Tidak Bernama Di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat

2026-05-14T08:51:19+00:00

Perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan satu atau lebih orang lain. Perjanjian dibagi menjadi dua jenis: perjanjian yang diberi nama dan perjanjian yang tidak diberi nama. Perjanjian yang tidak diberi nama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan dalam KUHP (KUHP). Perkembangan praktik pembuatan perjanjian di Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat, telah sangat maju melampaui ketentuan dalam KUHP. Masyarakat di Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat, sudah terbiasa dengan perjanjian untuk mendirikan Usaha Jasa Pengelolaan Alat Pertanian. Karakteristik usaha ini memiliki bentuk yang berbeda dari yang diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Usaha jasa pengelolaan alat pertanian memiliki karakteristik usaha perorangan, lembaga sosial, dan bahkan koperasi. Usaha ini telah lama beroperasi di masyarakat Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian anonim oleh masyarakat di Dusun Tempos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Implementasi kesepakatan anonim di Desa Tempos mengambil bentuk lembaga yang struktur organisasi dan kegiatan usahanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa kesepakatan anonim di Desa Tempos mengambil bentuk kesepakatan yang membentuk lembaga. Kesepakatan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hak Konstitusional Anak Luar Kawin: Implikasi Putusan MA Terhadap Praktik Kenotariatan

2026-05-15T09:20:41+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap praktik pembuatan Keterangan Hak Waris (KHW) bagi anak di luar perkawinan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dan ayah biologisnya melalui putusan pengadilan merupakan bentuk perlindungan hak konstitusional anak, khususnya hak atas status hukum dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut berimplikasi pada kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara perlindungan hak konstitusional anak di luar perkawinan dan tanggung jawab notaris dalam praktik kewarisan. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan anak dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Muslim Family Resilience in Contemporary Marriages: A Systematic Literature Review and Conceptual Reconstruction

2026-05-14T08:09:23+00:00

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka konseptual ketahanan keluarga Muslim dalam pernikahan kontemporer dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif Islam dengan teori-teori ketahanan modern. Literatur yang ada tentang ketahanan keluarga masih terfragmentasi, seringkali menekankan dimensi psikologis, sosial, atau ekonomi tanpa memasukkan kerangka kerja berbasis nilai yang komprehensif yang berlandaskan ajaran Islam. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR), menganalisis 30 artikel ilmiah terpilih menggunakan pendekatan ekstraksi dan sintesis terstruktur untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci, pola-pola teoretis, dan kesenjangan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim adalah konstruksi multidimensional dan dinamis yang dibentuk oleh interaksi faktor-faktor spiritual, psikologis, relasional, sosial, ekonomi, budaya, dan struktural. Di antara faktor-faktor tersebut, dimensi spiritual—khususnya maqāṣid al-sharī‘ah, iman (īmān), kesabaran (ṣabr), dan kepercayaan kepada Tuhan (tawakkul)—muncul sebagai elemen dasar yang membimbing proses pemaknaan dan adaptasi. Dinamika relasional, termasuk komunikasi, ikatan emosional, dan dukungan timbal balik, membentuk struktur inti ketahanan, sementara mekanisme psikologis dan kondisi sosial-ekonomi berfungsi sebagai sistem pendukung. Lebih lanjut, keadilan gender, moderasi agama, dan kerangka kerja sosial-hukum diidentifikasi sebagai komponen penting namun kurang dieksplorasi dalam memperkuat ketahanan keluarga. Berdasarkan temuan ini, studi ini mengusulkan model konseptual integratif yang menghubungkan faktor risiko, proses adaptif, dan hasil ketahanan dalam kerangka kerja terpadu. Model ini berkontribusi pada literatur dengan menjembatani kesenjangan antara teori ketahanan sekuler dan perspektif normatif Islam, menawarkan kemajuan teoritis dan implikasi praktis untuk pengembangan kebijakan, pendidikan keluarga, dan strategi intervensi dalam masyarakat Muslim kontemporer.

From Gemeinschaft to Gesellschaft: Cracks in the Practical Values of Pancasila in the Semi-Urban Society

2026-05-24T02:52:06+00:00

This study aims to analyze the shift in the practical values of Pancasila, particularly the Third and Fourth Principles, in the developing urban community in Pattallassang District, Takalar Regency. The study used a qualitative approach with a descriptive analytical type. Data were obtained through in-depth interviews, passive participant observation, and documentation of community leaders, government officials, local residents, and academics selected using purposive sampling. Data analysis adopted the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested using triangulation of sources, techniques, and time. The results show that urbanization, economic pressures, and digital penetration have triggered the deconstruction of social solidarity in society. Gotong royong has shifted from a routine activity based on collective awareness to a conditional and transactional action. The practice of deliberation has also been distorted due to the dominance of efficiency rationality, elite capture, and the shift in communication to virtual spaces that weaken social closeness. In addition, the penetration of digital capitalism has given rise to an individualistic, consumptive, and hedonistic lifestyle. This research emphasizes the need for revitalization of public spaces and fostering Pancasila ideology based on digital-civic engagement that is more inclusive and contextual in developing peri-urban communities.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Yang Dijadikan Proyek Strategis Nasional Oleh Pemerintah Di Kalimantan

2026-05-14T08:19:13+00:00

Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menimbulkan ketimpangan bagi Suku Balik. Masyarakat adat terdampak serius oleh penyitaan tanah ulayat, hilangnya tempat tinggal, kerusakan ekosistem, hingga krisis pangan dengan kompensasi yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat yang ditetapkan sebagai PSN.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, menganalisis UUPA No. 5/1960, PP No. 19/2021, serta Perda Kaltim No. 1/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat adat dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf g Perda Kaltim No. 1/2015 yang mengakui hak ulayat. Terkait tanggung jawab, berdasarkan Pasal 18 PP No. 19/2021, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat adat atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah: Upaya Derden Verzet Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

2026-05-15T08:45:50+00:00

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikecualikan dari gugatan perdata tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Idealnya, semua pihak yang memiliki kepentingan hukum harus dilibatkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Namun, pihak ketiga seringkali dikecualikan, yang menyebabkan kerugian ketika putusan yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde) dilaksanakan. Hal ini menyoroti kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, khususnya mekanisme penolakan pihak ketiga (derden verzet). Studi ini menganalisis efektivitas derden verzet dan penerapan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 47/Pdt.Bth/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa derden verzet tidak sepenuhnya efektif, karena sangat bergantung pada persyaratan pembuktian formal daripada keadilan substantif. Proses pelaksanaan cenderung memprioritaskan kepastian hukum formal, seringkali mengabaikan keadilan bagi pihak non-penggugat. Oleh karena itu, perbaikan pada mekanisme derden verzet dan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan sangat penting dalam mengadili kasus-kasus tersebut.

Tinju Adat Etu sebagai Representasi Kepemimpinan Tradisional dalam Tata Kelola Desa Wuliwalo Nagekeo

2026-05-14T08:49:56+00:00

Tinju Adat Etu merupakan tradisi budaya masyarakat Nagekeo yang tidak hanya berfungsi sebagai ritus adat, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan tradisional dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna Tinju Adat Etu dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Wuliwalo, mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang terepresentasi dalam pelaksanaannya, menjelaskan peran tokoh adat dan komunitas dalam mentransmisikan nilai-nilai tersebut, serta merumuskan relevansinya bagi tata kelola desa berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif etnografis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas tokoh adat, aparat desa, pelaku Etu, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan interpretasi temuan dibaca melalui Servant Leadership Theory dari Robert K. Greenleaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinju Adat Etu mengandung nilai keberanian, kehormatan, kedisiplinan, solidaritas, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap norma adat, serta pengakuan terhadap otoritas lokal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir dalam arena pertarungan, tetapi juga dalam keseluruhan tahapan ritual yang menekankan pengendalian diri, pelayanan terhadap kehidupan bersama, dan pemulihan harmoni sosial. Dalam konteks tata kelola desa, Etu berfungsi sebagai pranata budaya yang memperkuat legitimasi tokoh adat, kohesi sosial, partisipasi warga, dan keteraturan komunal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tinju Adat Etu tidak hanya layak dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai representasi kepemimpinan tradisional yang relevan bagi penguatan tata kelola desa modern melalui etika pelayanan, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kepentingan bersama.