SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di UPTD RPH Se-Kabupaten Jember

2026-07-08T18:04:57+00:00

In the era of globalization and increasingly complex societal demands, civil servants (ASN) must be able to provide fast, accurate, and high-quality services. Various reports indicate that civil servant productivity, competence, and motivation remain low. This study was conducted to analyze the influence of public service motivation and employee competence on their performance at the RPH Technical Implementation Unit (UPTD RPH) in Jember Regency, with a sample of 53 respondents. Data were obtained through questionnaires. The results reveal that public service motivation did not significantly influence employee performance, due to limited motivational support from superiors. Competence significantly influenced employee performance, indicating that higher competence leads to more satisfactory results. Simultaneously, public service motivation and competence positively and significantly influenced employee performance at the UPTD RPH in Jember Regency.

Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Desa Unsongi

2026-07-24T15:04:59+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat desa Unsongi, pemerintah desa, serta pihak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti pencemaran udara akibat debu, kerusakan rumah akibat aktivitas peledakan (blasting), serta menurunnya produktivitas lahan perkebunan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, perusahaan telah memberikan ganti rugi berupa uang kepada masyarakat yang terdampak serta melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum dilakukan secara optimal dan merata, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum menerima kompensasi secara layak sesuai dengan kerusakan yang dialami. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum, perusahaan diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif, berkelanjutan, dan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar (Studi Kasus Pengeroyokan Pelaku Pencurian)

2026-07-27T17:21:00+00:00

Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) dalam bentuk pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri serta menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, saksi, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor emosional dan psikologis massa, pengaruh lingkungan sosial, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta budaya kekerasan yang masih berkembang di masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku secara individual, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta tekanan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum guna meminimalisir tindakan main hakim sendiri.

Pangkalan Laut Kuno sebagai Warisan Geopolitik: Perbandingan Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit

2026-07-27T17:49:12+00:00

Temuan arkeologi pangkalan angkatan laut era Kekaisaran Parthia di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran, memberikan perspektif baru mengenai perkembangan strategi geopolitik maritim pada masa kuno. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan strategi maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit melalui pendekatan sejarah komparatif dalam konteks Jalur Sutra Maritim. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan memadukan pendekatan sejarah komparatif, geografi militer, dan analisis multidisipliner terhadap sumber arkeologis, epigrafis, tekstual, serta literatur sejarah maritim. Analisis difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu penguasaan maritime chokepoint, fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, dan hubungan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan militer di laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peradaban mengembangkan infrastruktur maritim di lokasi strategis untuk mengendalikan jalur perdagangan, memproyeksikan kekuatan militer, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengawasan pelayaran serta fungsi fiskal. Meskipun memiliki model kekuasaan yang berbeda—Parthia berorientasi pada pertahanan pesisir, Sriwijaya menerapkan sistem thalassocracy, dan Majapahit mengintegrasikan kekuatan agraris dan maritim—ketiganya memperlihatkan pola geopolitik yang serupa dalam pemanfaatan pangkalan laut sebagai instrumen negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan pangkalan laut merupakan bagian dari tradisi geopolitik maritim yang telah berkembang sejak lebih dari dua milenium serta memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan maritim di Indonesia.

Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin (Ilegal Mining)

2026-07-27T18:19:03+00:00

Penambangan pasir tanpa izin (illegal mining) merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang pertambangan yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, perekonomian negara, serta ketertiban hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur sanksi pidana secara tegas, praktik pertambangan ilegal masih terus berlangsung akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan hukum, dan belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin serta efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelaku pertambangan ilegal. Namun demikian, efektivitas penegakannya masih dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kualitas pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penguatan penegakan hukum yang disertai upaya preventif melalui pengawasan dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan.

Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atas Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik

2026-08-09T16:58:21+00:00

The development of information technology in the healthcare sector has encouraged the transformation of conventional medical records into Electronic Medical Records (EMRs) integrated through the Satu Sehat application. However, this digitalization has raised legal issues concerning the leakage of sensitive electronic medical record data. This study aims to analyze the legal liability of the parties involved, particularly hospitals and Electronic System Operators (ESOs), for data breaches occurring within the system. The study employs the theories of legal protection and legal liability as analytical frameworks. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal liability for electronic medical record data breaches should be determined based on a causality model distinguishing between human error and system failure. Data breaches resulting from weaknesses in electronic systems place ESOs as the predominantly liable party, whereas breaches arising from internal management errors place hospitals as the predominantly liable party. Therefore, the most appropriate liability model within the Satu Sehat application is shared liability. This study concludes that a clear allocation of responsibilities between hospitals and ESOs is necessary. Accordingly, it is recommended that the government strengthen regulatory frameworks and supervisory mechanisms, while the Ministry of Health enhance the security of the Satu Sehat application system.

Construction of Meaning in the Parasocial Interactions of Polca Fandom Members with Polcasan on Social Media X

2026-08-08T01:12:58+00:00

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dari model komunikasi satu arah menjadi komunikasi yang lebih interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik Bebizie Sri Mulyati sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Instagram sebagai proses komunikasi politik. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap unggahan akun Instagram @bebizie. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada First Level Agenda Setting, Bebizie memilih isu pendidikan yang telah berkembang sebagai agenda publik, pada Second Level Agenda Setting isu pendidikan dibingkai melalui pemanfaatan Instagram Reels, narasi visual, caption, dan interaksi pada kolom komentar. Model Komunikasi Harold Lasswell menunjukkan Bebizie berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan mengenai akses pendidikan kepada masyarakat, Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik Bebizie Sri Mulyati melalui Instagram berfungsi sebagai media penyebaran informasi dan instrumen strategis dalam membangun agenda politik, mengarahkan perhatian publik terhadap isu tertentu, serta membentuk citra politik melalui penyajian konten yang terencana dan interaktif.

Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak untuk Mendukung Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo Jakarta Utara

2026-08-25T18:49:43+00:00

Perkembangan anak memerlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah melalui pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai sarana bermain, edukasi, olahraga, interaksi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak untuk mendukung Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Informan penelitian terdiri atas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasie Kesra), Pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, dan Ketua RT. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana serta teori strategi David J. Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan berbagai program, serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan RPTRA. Meskipun masih terdapat kendala dalam pemeliharaan fasilitas dan partisipasi masyarakat, strategi yang diterapkan mampu mendukung optimalisasi fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah

2026-08-09T02:48:42+00:00

The calculation of state financial losses constitutes a fundamental element in proving corruption offences, particularly those involving regional public finances, as it establishes the existence of financial losses resulting from unlawful conduct. Although the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) possesses constitutional authority under Article 23E of the 1945 Constitution and relevant legislation, the implementation of this function continues to encounter significant institutional and procedural challenges. This article aims to examine the factors hindering the optimization of BPK's constitutional function in calculating state financial losses during the investigation of corruption cases involving regional public finances and to formulate an institutional strengthening model. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal analysis. The findings indicate that the principal obstacles arise not from the absence of legal authority but from inconsistent interpretations of BPK's functions, fragmented technical regulations, inadequate inter-agency coordination, dependence on investigators' case construction and evidence, limited institutional capacity, evidentiary complexity, and insufficient methodological standardization and quality assurance. The proposed model strengthens BPK's constitutional function by enhancing legal certainty, institutional effectiveness, and the reliability of evidence in corruption investigations.

Legal Pluralism and Family Resilience: A Social Construction Perspective on Islamic and Customary Law Harmonization

2026-07-20T06:11:03+00:00

Penelitian ini mengkaji harmonisasi hukum keluarga Islam dan hukum adat Depati VII dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Tebat Ijuk, Kerinci, Jambi. Penelitian ini didasarkan pada realitas pluralisme hukum, di mana dua sistem hukum hidup berdampingan dan dipraktikkan secara bersamaan di tengah masyarakat. Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, penelitian yang berfokus pada pengalaman sosial masyarakat dalam mengelola dualisme hukum ini masih relatif terbatas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini berupaya memahami harmonisasi hukum sebagai praktik yang dikonstruksi secara sosial dan melekat dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang melibatkan anggota masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum berlangsung melalui proses negosiasi sosial yang dinamis, di mana anggota masyarakat secara fleksibel memadukan nilai-nilai adat dan agama ke dalam praktik kehidupan keluarga. Tokoh adat dan tokoh agama berperan penting sebagai mediator dalam menjembatani perbedaan normatif, sementara ketahanan keluarga diperkuat melalui kemampuan kolektif untuk mengelola ambiguitas dan membangun pemahaman bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum bukanlah fenomena yang statis ataupun semata-mata bersifat normatif; melainkan sebuah praktik sosial berkelanjutan yang terus dinegosiasikan dalam konteks hukum yang majemuk. Temuan ini memperkuat perspektif konstruksi sosial dalam studi pluralisme hukum serta memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan keluarga yang responsif terhadap konteks budaya lokal.

Politik Kriminal dalam Penegakan Hukum Pajak: Optimalisasi Penyitaan Aset Wajib Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

2026-07-08T16:55:37+00:00

Politik kriminal dalam penegakan hukum pajak merupakan strategi kebijakan yang menempatkan pemulihan kerugian pendapatan negara sebagai orientasi utama, bukan sekadar penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis konseptualisasi politik kriminal dalam penegakan hukum pajak, mengkaji mekanisme penyitaan aset wajib pajak sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, serta merumuskan model penguatan yang ideal. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan kewenangan baru kepada Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan aset wajib pajak. Namun, implementasinya masih terkendala disharmoni norma antara KUHAP dan regulasi perpajakan, lemahnya integrasi data antarlembaga, serta keterbatasan dalam pemulihan aset lintas yurisdiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi paradigma Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan solusi yuridis yang mendesak, yang harus diiringi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum pajak.

Aspek Hukum Penguatan Etika Medis Bagi Dokter Dalam Mengambil Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan Fetomartenal Komprehensif Di Poliklinik Rawat Jalan Rsup Dr Sitanala Tangerang Banten

2026-07-12T16:17:01+00:00

Pelayanan fetomaternal menghadirkan kompleksitas etik dan hukum yang tinggi karena secara bersamaan melibatkan keselamatan ibu dan janin dalam satu keputusan medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika medis oleh dokter dalam pengambilan keputusan medis pada pelayanan fetomaternal, strategi penguatan aspek hukum dan etika medis, serta kendala dan upaya yang dilakukan di Poliklinik Rawat Jalan RSUP Dr. Sitanala Tangerang Banten. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen terhadap dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter umum, kepala poliklinik, anggota komite medik, dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika medis telah mengacu pada prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice melalui pemeriksaan klinis komprehensif, pemberian penjelasan medis, dan pelaksanaan informed consent. Strategi penguatan dilakukan melalui penerapan standar prosedur operasional, pelatihan etika profesi, dan pengawasan komite medik. Kendala yang ditemukan meliputi kesenjangan pemahaman antara tenaga medis dan pasien, kompleksitas dilema etik pada kasus fetomaternal, serta ketidakseragaman literasi hukum kesehatan tenaga medis. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi aspek hukum dan etika medis dalam pelayanan fetomaternal guna mewujudkan pelayanan yang komprehensif, profesional, dan berkeadilan.

Transformasi Peran Gender dan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Dual-Income: Analisis dalam Perspektif Hukum HAM Internasional

2026-07-27T17:09:56+00:00

The transformation of modern social structures has encouraged changes in gender roles within contemporary Muslim families, particularly in dual-income families where both husband and wife actively participate in productive economic activities. These changes have created new dynamics in family maintenance relations, which were previously constructed based on patriarchal structures that positioned men as the primary breadwinners. This study aims to analyze the transformation of gender roles and maintenance fulfillment in dual-income families from the perspective of international human rights law. This research employs normative legal research using conceptual, statutory, and international human rights approaches. Legal materials were obtained from international human rights instruments, national regulations, Islamic family law literature, and relevant previous studies. The findings indicate that the transformation of dual-income families has shifted maintenance relations from unilateral patterns toward more participatory and cooperative relationships. However, patriarchal social structures continue to place women in double burden situations due to their simultaneous involvement in productive and domestic work. From the perspective of international human rights law, this condition demonstrates the importance of strengthening substantive equality principles and promoting a more proportional distribution of family responsibilities. Therefore, reconstruction of maintenance relations based on shared family responsibility is necessary to establish family relations that are more just, participatory, and oriented toward the protection of human rights within modern families.

Dualisme Hukum dan Fenomena Underreporting : Studi Sosio-Hukum pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq

2026-07-27T17:55:37+00:00

Report legal violations to state authorities, using a conceptual socio-legal approach supported by qualitative references and empirical documentation of customary dispute-resolution practices. Findings indicate that strong cultural reliance on customary institutions, limited trust in state law enforcement, historical experiences of unequal treatment, and the perceived effectiveness of adat mechanisms collectively shape underreporting behavior. Although Indonesian legal regulations emphasize equal access to justice and encourage public participation in formal reporting processes, evidence from various studies shows a persistent gap between legal norms and community practices. A documented conflict-resolution case in a Benuaq village demonstrates how customary deliberation was chosen over police reporting due to expectations of restorative outcomes and fear of escalating the dispute. Structural issues, such as geographical distance from police posts, limited responsiveness of authorities, and socio-economic vulnerabilities further reinforce the community's preference for adat forums. This study concludes that underreporting among the Dayak Benuaq reflects broader socio-legal dynamics where formal institutions fail to gain full legitimacy, allowing customary systems to remain the dominant avenue for addressing disputes. Strengthening trust, improving state, community relations, and recognizing the complementary role of adat are essential for ensuring equitable access to justice.

Analisis Kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam Perspektif Administrasi dan Hukum Administrasi Negara

2026-07-14T08:43:01+00:00

The development of information technology has encouraged governments around the world to transform their bureaucratic systems toward a digital government model. In Indonesia, one of the strategic initiatives undertaken is the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) as regulated under Presidential Regulation Number 95 of 2018. This policy aims to improve effectiveness, efficiency, integration, transparency, and accountability in public administration and public service delivery. However, the implementation of SPBE continues to face various challenges, including infrastructure readiness, civil servant competencies, inter-agency coordination, as well as issues related to legality, data protection, and legal accountability. Therefore, a comprehensive analysis of the SPBE policy is necessary, not only from the perspective of Public Administration but also from the perspective of Administrative Law. This study aims to: (1) analyze the implementation of SPBE policy within the context of Public Administration; (2) examine the legal foundations and application of Administrative Law principles in the implementation of SPBE; and (3) comprehensively analyze SPBE policy from the perspectives of both Public Administration and Administrative Law. The study is theoretically grounded in classical bureaucracy theory, New Public Management, governance theory, and digital bureaucracy concepts, as well as principles of Administrative Law, including legality, the General Principles of Good Governance (AUPB), administrative discretion, personal data protection, and legal accountability. The research employs a qualitative method with a library research approach. Data are collected from laws and regulations, official government policy documents, SPBE evaluation reports, academic books, national and international journals, and previous studies. Data analysis is conducted through descriptive analysis, content analysis, and comparative-conceptual analysis to critically and integratively connect theoretical perspectives with policy implementation.This research is expected to contribute theoretically to strengthening the study of Public Administration and Administrative Law in the context of digital bureaucratic transformation. Practically, the findings are expected to serve as a reference for the formulation and improvement of SPBE policies to ensure greater effectiveness, legality, accountability, and public service orientation. The output of this research is planned to be published in an accredited national journal to generate broader academic and practical impacts

Legal Protection of Students' Reproductive Health Rights through Campus Health Service Governance

2026-08-08T13:17:40+00:00

Reproductive health services play an essential role in supporting students’ well-being and safeguarding their reproductive health rights. As young adults, university students face various reproductive health challenges that require accessible, confidential, and non-discriminatory services. However, the governance and implementation of reproductive health services in higher education institutions remain limited due to inadequate institutional policies, restricted access, and concerns regarding confidentiality and social stigma. This study aimed to assess the governance of reproductive health services and examine the protection of students’ rights in accessing reproductive health care. A sequential explanatory mixed-methods design was employed. Quantitative data were collected from 150 students selected through proportional stratified random sampling using a structured questionnaire, while qualitative data were obtained through in-depth interviews, focus group discussions, and document reviews involving students, campus health personnel, and university administrators. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, whereas qualitative findings were examined through thematic analysis. The findings revealed that although most students recognized the importance of reproductive health services, service utilization remained relatively low. The main barriers included limited awareness of available services, concerns about confidentiality, perceived social stigma, and the absence of comprehensive institutional policies. Existing campus health services primarily focused on general health care and had not adequately integrated reproductive health programs into routine service delivery. The qualitative findings further emphasized the need for stronger governance, clearer service protocols, and greater institutional commitment to protecting students’ reproductive health rights. In conclusion, strengthening institutional policies, improving service accessibility, ensuring confidentiality, and integrating reproductive health programs into campus health governance are essential to enhance the protection of students’ reproductive health rights and increase the utilization of reproductive health services in higher education institutions.

Pelayanan kesehatan reproduksi merupakan komponen penting dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa sekaligus melindungi hak-hak kesehatan reproduksi mereka. Sebagai kelompok usia dewasa muda, mahasiswa menghadapi berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang memerlukan layanan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan, dan bebas dari diskriminasi. Namun, tata kelola pelayanan kesehatan reproduksi di perguruan tinggi masih belum optimal karena keterbatasan kebijakan institusi, akses layanan yang belum memadai, serta adanya kekhawatiran terhadap kerahasiaan dan stigma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pelayanan kesehatan reproduksi serta perlindungan hak mahasiswa dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Penelitian menggunakan desain sequential explanatory mixed methods. Data kuantitatif dikumpulkan dari 150 mahasiswa yang dipilih melalui teknik proportional stratified random sampling menggunakan kuesioner terstruktur. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen yang melibatkan mahasiswa, tenaga kesehatan kampus, serta pengelola perguruan tinggi. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa menyadari pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi, tingkat pemanfaatan layanan masih rendah. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan mengenai ketersediaan layanan, kekhawatiran terhadap kerahasiaan, adanya stigma sosial, serta belum tersedianya kebijakan institusi yang komprehensif. Layanan kesehatan kampus masih berfokus pada pelayanan kesehatan umum dan belum mengintegrasikan program kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Temuan kualitatif juga mengungkapkan perlunya penguatan tata kelola, penyusunan prosedur layanan yang lebih jelas, serta peningkatan komitmen institusi dalam melindungi hak kesehatan reproduksi mahasiswa. Dengan demikian, penguatan kebijakan institusi, peningkatan aksesibilitas layanan, jaminan kerahasiaan, serta integrasi program kesehatan reproduksi ke dalam tata kelola layanan kesehatan kampus menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hak kesehatan reproduksi dan pemanfaatan layanan oleh mahasiswa.

Manajemen Dakwah Majelis Taklim Ikhlasiyah Tuamang Dalam Meningkatkan Kesadaran Keagamaan Jama’ah Melalui Pengajian Malam Jum’at

2026-07-27T15:58:24+00:00

Penelitian ini difokuskan pada manajemen dakwah Majelis Taklim Ikhlasiyah Tuamang dengan tujuan menganalisis bagaimana fungsi penerapan manajemen dakwah yang diterapkan pada Majelis Taklim Ikhlasiyah; mengetahui bagaimana peran pengajian Majelis Taklim Ikhlasiyah terhadap kesadaran keagamaan; mengidentifikasi faktor serta mengevaluasi terhadap efektivitas kebijakan Majelis Taklim Ikhlasiyah dalam pelaksanaan dakwah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji fenomena secara mendalam. Dalam pengumpulan data, peneliti penggunakan teknik; observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik pengelolaan data dan analisis data , peneliti menggunakan; penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa; majelis taklim didirikan di JL. Tuamang, Lingkungan XIII, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan masih banyak masyarakat sekitar yang masih kurang memahami ajaran islam dengan baik, majelis taklim juga aktif dalam melaksanakan program – program yang bermanfaat bagi masyarakat. Peneliti juga menemukan peranan majelis taklim yang signifikan, karena dapat merubah perilaku para jama’ah sesuai dengan ajaran islam.

Optimalisasi Penanganan Anak Pelaku Tawuran Berbasis Keadilan Restoratif di Polres Semarang

2026-08-09T17:41:56+00:00

Penelitian ini menganalisis batas normatif diversi dan penggunaan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tawuran yang membawa senjata tajam dalam penanganan perkara di Polres Semarang. Permasalahan muncul karena Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi diversi pada tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun, sedangkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional memuat ancaman yang menempatkan perkara di luar syarat formal diversi. Penelitian ini menggunakan metode yurisi empiris berbasis studi kasus, dengan lokasi penelitian di Polres Semarang dan bahan utama Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi syarat diversi tidak menghapus kewajiban menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan reintegrasi sosial. Putusan pengawasan selama tiga bulan disertai kewajiban pelayanan sosial selama empat bulan memperlihatkan transformasi nilai restoratif dari tahap penyelesaian perkara menuju tahap pemidanaan. Model penanganan di tingkat penyidikan perlu diperkuat melalui asasesmen individual, koordinasi dengan Bapas, pemetaan pengaruh media sosial dan kelompok sebaya, serta rencana intervensi yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi syarat diversi dan penguatan kesinambungan penanganan anak dari penyidikan hingga pelasksanaan pidana.

ANALISIS FIQH AL-USRAH TERHADAP KESEPAKATAN CHILDFREE DALAM PERKAWINAN: STUDI PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN

2026-08-10T18:24:35+00:00

Fenomena kesepakatan childfree (pilihan untuk tidak memiliki keturunan) dalam perkawinan semakin menguat di Indonesia, tercermin dari data SUSENAS 2024/2025 yang mencatat prevalensi sebesar 8,2 persen atau sekitar 71 ribu perempuan usia subur menyatakan tidak menginginkan anak, didorong pula oleh diseminasi wacana melalui akun media sosial seperti @wearechildfree dan @ChildfreeID serta narasi sejumlah figur publik. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara kebebasan berkontrak dalam perjanjian pra-nikah sebagaimana dijamin Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dengan konsep mitsaqan ghalizhan dan Maqashid Syariah, khususnya Hifdz an-Nasl (perlindungan keturunan). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kesepakatan childfree menurut Fiqh Al-Usrah berdasarkan pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan normatif-sosiologis, memadukan studi dokumen (Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan) dengan wawancara mendalam serta teknik vignette berupa penyajian skenario kasus hipotetis kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI Kota Medan memandang kesepakatan childfree yang didasari motif hedonistik atau gaya hidup semata sebagai perbuatan yang pada asalnya terlarang karena bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan dan muqtadha al-aqdi, sehingga klausul demikian dikategorikan sebagai syarthun fasid. Pengecualian hanya diberikan pada kondisi darurat medis atau psikologis ekstrem yang dibuktikan secara klinis (tibb qathi'). Studi ini menegaskan bahwa klausul childfree permanen dalam perjanjian perkawinan berpotensi batal demi hukum karena melanggar Pasal 47 KHI dan Pasal 1337 KUHPerdata, serta berimplikasi pada potensi shiqaq yang dapat menjadi alasan perceraian.

Open Recruitment as the Foundation of a Political Party Grounded in Pancasila

2026-08-02T15:04:12+00:00

Political parties play a crucial role in the political recruitment process as a means of training and selecting future leaders in a democratic system. However, political recruitment practices in Indonesia are still often characterized by elite dominance, a lack of transparency, and weak application of meritocratic principles. This study aims to analyze open recruitment from the perspective of Pancasila ethics as the foundation for the development of democratic political parties. The study employs a literature review method with a qualitative approach through the analysis of various scientific articles, books, and relevant documents. The results indicate that open recruitment can strengthen internal party democracy, expand political participation, and enhance transparency and accountability in the candidate selection process. From the perspective of Pancasila ethics, political recruitment must be conducted fairly, participatively, and with a focus on the public interest. Therefore, open recruitment serves as a crucial foundation for political parties grounded in Pancasila ethics, as it promotes meritocracy, reduces elite dominance, and fosters leadership with integrity

Tanggung Jawab Profesi Hukum dalam Pemanfaatan Smart Contracts: Integrasi Perlindungan Konsumen dan Digital Humanism

2026-07-12T15:13:30+00:00

Digitalisasi bagi manusia menciptakan disrupsi luar biasa pada implementasi maupun kajian hukum konvensional melalui suatu kemampuan pengambilan keputusan otomatis algoritma dalam bentuk smart contract. Perkembangan ini memantik suatu pergeseran paradigma di kalangan profesional hukum, di mana nilai suci officium nobile perlahan tergerus oleh orientasi komersial semata. Orientasi tersebut merupakan konsekuensi logis atas tekanan efisiensi pasar dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelindungan hukum bagi konsumen yang berhadapan dengan sistem otonom smart contract, serta mencoba merumuskan kembali bentuk tanggung jawab etis profesi hukum dalam menghadapi digdaya keputusan otonom algoritma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bersandar pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa minim atau bahkan nihilnya campur tangan manusia dalam menjalankan smart contract rentan menjebak pihak pertama atau dalam hal ini ialah konsumen ke dalam klausula baku yang tidak memiliki ruang diskusi. Kondisi tersebut merupakan fenomena property without law, di mana mekanisme keadilan ex post menjadi memudar atau mungkin dapat dikatakan hilang sama sekali karena sistem tereksekusi secara otomatis. Digital humanism sendiri menjadi urgensi yang harus segera diterapkan sebagai landasan moral para profesional bidang hukum. Etika harus ditegakan kembali agar hukum tidak direduksi menjadi sekadar pisau analisis teks secara kaku semata, sehingga integritas, pelindungan konsumen, dan keadilan substantif tetap dapat ditegakkan di era siber.

Analisis Usulan Penolakan Merek pada Tahap Pemeriksaan Substantif serta Tanggung Jawab Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai Kuasa Pemohon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2026-07-12T15:51:41+00:00

Pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, yaitu hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dengan itikad baik. Meskipun demikian, dalam tahap pemeriksaan substantif, suatu permohonan dapat diusulkan untuk ditolak apabila memenuhi alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap usulan penolakan tidak dapat didasarkan semata-mata pada persamaan satu unsur kata, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan aspek visual, fonetik, konseptual, dan kesan keseluruhan (overall impression) dari merek yang dibandingkan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kata "BLESSING" telah digunakan secara luas dalam berbagai merek terdaftar pada Kelas 25 sehingga tingkat eksklusivitasnya menjadi terbatas dan tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak. Diterimanya hearing dan diterbitkannya sertifikat merek membuktikan bahwa argumentasi hukum yang disusun secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan fakta hukum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemohon serta memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Reassessing Effectiveness: A Critical Examination of Evaluation Strategies in International Environmental Agreements

2026-07-27T17:28:07+00:00

The increasing number of International Environmental Agreements (PLIs) has prompted the development of various efforts to assess the effectiveness of global environmental governance. Most research focuses on measuring agreement success through indicators of performance, compliance, and observable environmental achievements. However, academic attention to evaluation strategies used to define and measure effectiveness is still relatively limited. As a result, the epistemological assumptions and political implications inherent in evaluation practice often go unnoticed. This article aims to critically analyze the various strategies for assessing the effectiveness of International Environmental Agreements and examine how different evaluation paradigms result in different understandings of effectiveness. The research uses a qualitative approach with a meta-methodological analysis design supported by document analysis of evaluation reports, policy documents, and academic publications, with the Montreal Protocol and the Convention on Biological Diversity (CBD) used as illustrative cases. The results of the study identified three main paradigms in effectiveness evaluation, namely rationalist-positivistic, constructivist-processual, and critical-reflective. Each paradigm prioritizes different forms of evidence, indicators of success, and governance priorities, resulting in an effectiveness narrative that is not always in line. These findings suggest that effectiveness cannot be understood as a fully objective and neutral condition, but rather as a construct formed through methodological choices, epistemological assumptions, and power relations inherent in evaluation practice. As a conceptual contribution, this article offers a Reflexive Evaluation Framework that integrates the dimensions of environmental outcomes, institutional learning, and justice and transformation to produce an evaluation approach that is more reflective, multidimensional, and sensitive to the complexities of global environmental governance.

Kebijakan Pemda Lumajang dalam Penukaran Uang Baru di Wilayah Kabupaten Lumajang

2026-07-27T18:09:26+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mempermudah penukaran uang baru menjelang Hari Raya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum utama pengaturan penukaran uang baru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta regulasi Bank Indonesia terkait pengelolaan uang rupiah. Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyediakan lokasi penukaran resmi, mendukung layanan kas keliling Bank Indonesia, menjaga ketertiban melalui Perda Ketertiban Umum, serta melakukan edukasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi PINTAR BI dan deteksi uang palsu. Sinergi antara Pemda, Bank Indonesia, perbankan daerah, dan aparat keamanan mampu meningkatkan akses, keamanan, dan perlindungan konsumen sehingga penukaran uang baru menjadi lebih tertib, aman, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyelewengan Dana Operasional Oleh Departemen Sumber Daya Manusia di PT. Global Hotma Abadi

2026-08-09T02:27:38+00:00

Misappropriation of corporate operational funds may cause financial losses and give rise to legal liability for individuals, directors, and corporations. The case at PT. Global Hotma Abadi involved the Human Resources Department through visa cost mark-ups, fictitious employee additions, manipulation of overseas workers’ salary allowances, and unauthorized expense claims. This study aims to analyze the forms, processes, and legal liability arising from such misappropriation using theories of legal liability and corporate theory. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that weak internal supervision, the absence of periodic audits, and ineffective control systems were the main factors enabling the misconduct. The actions fulfill the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, resulting in civil liability in the form of compensation for the perpetrators, while directors may also bear responsibility for negligence in supervision. The study recommends strengthening internal audits, implementing risk-based supervision, and developing whistleblowing systems within the company.

Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Anak di Satlantas Polres Parepare

2026-07-30T14:45:25+00:00

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak menimbulkan persoalan hukum mengenai penyelesaian perkara yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa mengabaikan kepentingan korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 melalui tahapan penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversi, dan penetapan hasil kesepakatan yang mengedepankan prinsip restorative justice. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penerapan diversi masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel penyidik, sarana dan prasarana yang belum optimal, serta rendahnya penerimaan masyarakat dan korban terhadap penyelesaian perkara melalui diversi. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi dan mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.

Model Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penguatan Economic Security ASEAN: Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution melalui Pendekatan Cooperative Security

2026-07-30T14:39:01+00:00

Integrasi ekonomi ASEAN, peningkatan interdependensi perdagangan dan investasi, transformasi ekonomi digital, serta keterhubungan rantai pasok regional telah menjadikan sengketa ekonomi tidak hanya sebagai persoalan hukum antarpara pihak, tetapi juga sebagai isu yang berimplikasi terhadap economic security kawasan. Meskipun ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), dan mekanisme konsultasi sektoral, implementasinya masih menghadapi keterbatasan berupa fragmentasi kelembagaan dan orientasi penyelesaian yang cenderung formal serta reaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN dan merekonstruksi fungsi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai instrumen preventive dispute management dalam kerangka cooperative security. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perjanjian, konseptual, serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN perlu diarahkan dari orientasi dispute settlement menuju pendekatan preventif yang mengintegrasikan konsultasi dini, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pembangunan kepercayaan (confidence building), dan Online Dispute Resolution (ODR). Penelitian ini menawarkan ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework sebagai model konseptual yang menempatkan ADR tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi sebagai instrumen tata kelola economic security untuk mencegah eskalasi konflik, memperkuat stabilitas perdagangan dan investasi, meningkatkan ketahanan rantai pasok, serta mendukung keberlanjutan integrasi ekonomi ASEAN.

Implementasi Kesetaraan Gender dalam Perkawinan Eksogami di Kota Palangka Raya

2026-08-09T02:42:52+00:00

Exogamous marriages bring together couples from different cultural backgrounds, which can influence role division, decision-making, and conflict resolution in domestic life. This study aims to analyze the implementation of gender equality in exogamous marriages in Palangka Raya City. This study used a qualitative method with an ethnographic approach. Primary data were obtained through interviews with five married couples in exogamous marriages, while secondary data were obtained through literature review. Data analysis was carried out through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the division of roles in the family is still dominated by the husband as the primary breadwinner and the wife as the person responsible for domestic work, although some couples implement a more flexible role division according to family needs. Decision-making is generally carried out through deliberation, while cultural differences are addressed through communication, adjustment, and peaceful conflict resolution. The research findings indicate that the implementation of gender equality in exogamous marriages is not always realized through equal role division, but through cooperation, mutual respect, open communication, and mutual agreement in running a household.

Strategi Diplomasi Budaya Indonesia melalui MACFest 2023 sebagai Upaya Menangkal Internasionalisasi Isu Papua di Vanuatu

2026-08-27T01:24:11+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi budaya Indonesia melalui Melanesian Arts and Culture Festival (MACFest) 2023 di Vanuatu sebagai upaya menangkal internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik. Internasionalisasi isu Papua menjadi tantangan diplomatik bagi Indonesia karena terus memperoleh perhatian dan dukungan dari beberapa negara Pasifik, khususnya Vanuatu, dalam berbagai forum internasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia memanfaatkan diplomasi budaya sebagai instrumen soft power guna membangun citra positif, memperkuat hubungan dengan negara-negara Melanesia, dan menyampaikan narasi alternatif mengenai Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, laporan resmi, dan publikasi terkait MACFest 2023. Analisis penelitian menggunakan konsep diplomasi budaya, nation branding, dan teori soft power Joseph S. Nye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam MACFest 2023 menjadi sarana strategis untuk menampilkan identitas Melanesia Indonesia melalui pertunjukan seni, pameran budaya, dan interaksi antarmasyarakat. Strategi tersebut berkontribusi dalam membangun persepsi positif terhadap Indonesia, memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik, serta mendukung upaya meredam internasionalisasi isu Papua melalui pendekatan yang persuasif dan non-koersif.

Implikasi Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Dr. Sitanala Banten

2026-07-12T16:11:01+00:00

Pelaksanaan informed consent dalam pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, termasuk di rumah sakit rujukan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum informed consent, pembatasan tanggung jawab hukum dokter, serta perlindungan hukum bagi dokter dan pasien di RSUP Dr. Sitanala Banten. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima informan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) informed consent menjadi dasar legalitas tindakan medis dan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara dokter dan pasien; (2) tanggung jawab hukum dokter dibatasi oleh standar profesi dan pelaksanaan informed consent yang sah, sehingga komplikasi yang telah diinformasikan tidak otomatis dikategorikan sebagai kelalaian; dan (3) informed consent berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang menjamin hak pasien atas informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dokter. Penelitian ini merekomendasikan penguatan supervisi informed consent dan peningkatan kualitas komunikasi medis sebagai upaya pencegahan sengketa medis.

Digital Transformation and Village Public Service Administration: A Study of Service Effectiveness in the Technology Era

2026-07-28T17:54:43+00:00

The rapid development of digital technology has encouraged governments at all levels to adopt digital transformation strategies to improve the quality of public service delivery, including at the village level. This study aims to analyze the role of digital transformation in enhancing the effectiveness of village public service administration in the technology era. The research employs a qualitative descriptive approach based on a literature review of academic journals, government reports, policy documents, and other relevant publications concerning digital governance, public administration, and village services. Data were analyzed using thematic analysis to identify patterns related to the implementation, opportunities, and challenges of digital transformation in village governance. The findings indicate that digital transformation contributes positively to the effectiveness of village public services by improving administrative efficiency, accelerating service delivery, increasing accessibility, strengthening transparency, enhancing accountability, and promoting citizen satisfaction. The adoption of digital platforms and village information systems enables more accurate data management and facilitates communication between village governments and communities. However, the implementation of digital services remains constrained by inadequate technological infrastructure, limited internet connectivity, insufficient digital literacy, and the lack of technical competencies among village officials. The study concludes that successful digital transformation requires not only technological adoption but also institutional readiness, stakeholder collaboration, continuous capacity building, and inclusive digital policies to ensure sustainable and citizen-oriented public service administration in rural areas.

The Audience-Oriented Policy Responses for Radio Broadcasting Sustainability in Indonesia's Streaming and Digital Media Convergence Era

2026-07-27T17:38:11+00:00

The rapid growth of streaming platforms and digital media convergence has transformed audio consumption patterns and created new challenges for the radio broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how audience-oriented organizational policy responses shape radio broadcasting sustainability in Indonesia's streaming and digital media convergence era by examining the relationship between digital audio preferences, listener engagement, and radio adaptation strategies. The research employed a mixed-methods explanatory sequential design. Quantitative data were collected through a survey of 200 respondents in Yogyakarta and Jakarta selected using purposive sampling and analyzed with descriptive and inferential statistics, while qualitative data were obtained through semi-structured interviews with 12 radio broadcasting managers and analyzed thematically. The quantitative findings revealed that 72.5% of respondents accessed streaming platforms more frequently than conventional radio, while 68.0% continued to consume radio content through applications, podcasts, or social media. The qualitative findings indicated that podcast integration, live streaming, social media engagement, and multiplatform content distribution function as audience-oriented policy responses to maintain listener loyalty, improve audience services, and expand market reach. The study concludes that radio broadcasting sustainability depends on the ability of radio institutions to formulate audience-oriented policies, integrate digital technologies, and develop multiplatform communication models aligned with changing audience behavior. This study contributes empirical insights into policy-based organizational adaptation and radio sustainability in Indonesia's evolving digital media ecosystem

Strengthening Global Diversity Character through Pancasila Education Learning at Makassar City State Senior High Schools

2026-07-28T17:49:23+00:00

This study aims to determine: (1) The relevance of the Pancasila Education learning program to the formation of global diversity character in Makassar City State Senior High Schools; (2) teacher strategies in strengthening global diversity character through Pancasila Education learning; and (3) factors that support and inhibit in strengthening global diversity character through Pancasila Education learning in Makassar City State Senior High Schools. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. This research was conducted at Makassar State Senior High School 1 and Makassar State Senior High School 4. Research informants included the principal, Pancasila Education teachers, and students. The types of data used in this study were primary data and secondary data. Data collection techniques were interviews, observation, and documentation. Data validity testing used source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model which included data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that (1) The Pancasila Education learning program has a very strong relevance to the formation of global diversity character which includes aspects of knowing and appreciating culture, the ability to communicate interculturally and interact with others, as well as reflection and responsibility for diversity experiences. (2) Teacher strategies in strengthening global diversity character through Pancasila Education learning are integrated through learning planning and implementation. (3) Factors that support the strengthening of global diversity character through Pancasila Education learning include school support, facilities and infrastructure, and the diversity of student backgrounds. The factors that inhibit the strengthening of global diversity character through Pancasila Education learning include students' lack of understanding of the concept of global diversity, the influence of social media, and parenting patterns from the family environment.

Kesesuaian dan Reformulasi Regulasi Nasional dalam Merespons EUDR terhadap Deforestasi Akibat Perluasan Perkebunan Sawit Indonesia

2026-07-29T15:43:11+00:00

Deforestation resulting from the expansion of oil palm plantations remains one of the main challenges in efforts to mitigate climate change in Indonesia. Indonesia has ratified various international legal instruments, including the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement, and has enacted various national regulations in the fields of environmental protection, forestry, and plantations. However, the rate of deforestation continues to demonstrate a disparity between national regulations and international standards. This study aims to analyze the conformity of national regulations with UNFCCC standards in preventing and addressing deforestation resulting from the expansion of oil palm plantations, as well as to formulate the necessary legal reforms by taking into account the principles of due diligence and traceability as regulated under the European Union Deforestation Regulation (EUDR). The research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches through an analysis of various national and international legal instruments. The findings indicate that, normatively, national regulations have accommodated the principles of sustainable development and climate change mitigation. Nevertheless, several weaknesses remain, including the legalization of oil palm plantations within forest areas through administrative mechanisms, disharmony among sectoral regulations, weak supervision and enforcement, and the lack of an optimal transparency and traceability system within the palm oil supply chain. Therefore, regulatory reform is required through strengthening the preventive function of Environmental Impact Assessments (AMDAL) and public participation, adjusting the definition of forests, clarifying the classification of oil palm, and integrating due diligence obligations, traceability, and the principle of zero deforestation into the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system. Such reforms are expected to strengthen forest protection, enhance the credibility of Indonesian palm oil commodities in the global market, and support the achievement of emission reduction targets and sustainable development.

Parasocial Interaction within the Polca Fandom Culture Centred on the Polcasan Mascot on Social Media Platform X

2026-08-08T01:22:01+00:00

Abstract : This study aims to analyze fans' parasocial interactions with Polcasan within the TayNew fandom. A qualitative approach with a constructivist paradigm was employed. Data were collected through in-depth interviews with three active members of the Polca fandom and online observation of interactions on the social media platform X. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana (2014) model, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings identified four main themes: the construction of Polcasan's identity as a social figure, fans' parasocial interactions with Polcasan, the manifestation of parasocial interactions in fan behavior, and the symbolic meaning of Polcasan within the TayNew fandom. Polcasan is perceived as a social figure through personification, which fosters emotional attachment and encourages various forms of fan participation. The study concludes that Polcasan functions not only as a mascot but also as a medium that strengthens the emotional bond between TayNew and their fan community.

Keywords : Fandom, Parasocial Interaction, Polcasan, TayNew, X Social Media.

Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2026-08-09T17:35:45+00:00

Pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang masih terjadi di masyarakat serta kerap dilegitimasi melalui pemahaman keagamaan tertentu tanpa mempertimbangkan hak anak untuk memberikan persetujuan secara bebas. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi tindak pidana pemaksaan perkawinan terhadap anak berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Data kualitatif diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, buku, jurnal, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Dalam perspektif hukum Islam, pemaksaan perkawinan dapat dianalisis melalui konsep ijbar dan ikrah. Kebaruan penelitian terletak pada analisis integratif antara hukum positif dan konsep ijbar serta ikrah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak dari pemaksaan perkawinan.

Upaya Hukum Pekerja Industri Hiburan Malam Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Diabaikan

2026-08-09T17:23:10+00:00

This study examines the legal remedies available to night entertainment industry workers when their employment social security rights are unfulfilled by employers. The night entertainment industry is highly vulnerable to the neglect of normative rights due to obscured employment statuses through non-standard work agreements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the results indicate that positive law in Indonesia strictly requires employers to register workers in the Manpower Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) programs under Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body juncto Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The main law enforcement obstacles include unclear formal employment status, low worker bargaining power, and minimal active supervision from competent labor authorities. Legal remedies available to workers include non-litigation paths covering bipartite negotiations, mediation through the Manpower Office, and administrative complaints to labor supervisors, as well as litigation paths through rights dispute lawsuits in the Industrial Relations Court (PHI) based on Law Number 2 of 2004. The conclusion emphasizes strengthening labor supervisory functions, enforcing strict administrative sanctions against stubborn employers, and optimizing access to justice for informal and night entertainment sector workers.

Pengembangan Desain Koordinasi Melalui Joint Work Plan dalam Mengoptimalkan Program Sponsorship pada Bidang Pelayanan Anak di Yayasan Usaha Mulia Cianjur

2026-07-08T17:18:31+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan guna mengintegrasikan tujuan dan kegiatan antarbidang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengujicobakan desain koordinasi melalui Joint Work Plan (JWP) pada Program Sponsorship, khususnya pada bidang pelayanan anak di Yayasan Usaha Mulia Cianjur (YUM). YUM Cianjur menghadapi berbagai masalah koordinatif, seperti mekanisme koordinasi yang masih informal, belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya rencana kerja bersama. Penelitian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan Project Manager, staff internal, dan mitra eksternal YUM Cianjur secara partisipatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengembangan dan ujicoba desain koordinasi melalui JWP dilakukan dengan tahapan refleksi desain, identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desain koordinasi melalui JWP mampu memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, memperkuat komunikasi lintas bidang, meningkatkan integrasi program, menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan partisipatif, serta mampu meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program Sponsorship. Temuan pada penelitian ini berimplikasi secara teoritis maupun praktis pada pentingnya perencanaan operasional, komunikasi yang terstruktur dalam organisasi, dan pengelolaan jaringan kerja dalam organisasi pelayanan kemanusiaan sehingga koordinasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, desain JWP relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program pada Organisasi Pelayanan Kemanusiaan.

Fenomena Phubbing Dalam Interaksi Akademik Mahasiswa Ppkn: Kajian Menurunnya Empati Sosial Digital

2026-07-12T14:16:32+00:00

Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that phubbing behavior has become a habitual practice in students’ academic activities, such as using mobile phones during lectures and group discussions. This behavior has an impact on reduced focus, communication effectiveness, social empathy, and the quality of social interaction among students. Thus, phubbing represents one of the challenges in higher education, particularly in shaping student character in the digital era. The recommended efforts include strengthening ethics in mobile phone usage, increasing students social awareness, and fostering healthier face-to-face communication within academic environments in order to maintain interaction quality and reinforce students character values We collected data through deep interviews, observation, and documentation, then analyzed it using the Miles and Huberman interactive model, which looks at data reduction, data display, and drawing conclusions. The results show that phubbing has become a common habit in students' academic life, like using phones during lectures and group discussions. This affects focus, communication skills, social empathy, and the quality of social interactions among students. So, phubbing is one of the challenges in higher education, especially when it comes to shaping student character in the digital age. Recommended actions include promoting better phone-use ethics, boosting students' social awareness, and encouraging healthier face-to-face communication in academic settings to keep interactions meaningful and strengthen character values.

Kegagalan Re-Eleksi Petahana dan Batas-Batas Incumbency advantage pada Pemilu Legislatif Kota Medan 2024

2026-07-30T14:56:23+00:00

This study examines incumbency advantage in the 2024 Medan City Legislative Election, focusing on the low re-election rate of incumbent council members. Despite having access to publicly funded representative instruments, namely recess activities and local regulation socialization programs (sosper), only 19 of 50 members of the Medan City Council for the 2019-2024 term were re-elected. The study aims to identify factors behind incumbents’ electoral defeat and explain the relationship between recess and sosper activities and voter behavior. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews with seven informants, consisting of three re-elected incumbents, three unsuccessful incumbents, and one academic. The analysis was guided by David R. Mayhew’s incumbency advantage framework, including advertising, credit claiming, and position taking. The findings indicate that recess and sosper activities increased incumbents’ political visibility and strengthened ties with constituents. However, re-election outcomes were more strongly influenced by money politics, weak follow-up of public aspirations, internal party vote fragmentation, and voter polarization during the 2024 Presidential Election.

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata: Analisis Normatif Pasca Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption

2026-07-27T17:30:53+00:00

Abstract :

Corruption in Indonesia has caused substantial financial losses to the state and is classified as an extraordinary crime. Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, places greater emphasis on the use of criminal law instruments. Consequently, the recovery of assets derived from corruption has not been carried out effectively. This study examines the concept, requirements, and legal basis for filing civil claims as a mechanism to recover assets obtained through corruption. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches.

Keywords : Asset Recovery, Corruption Offense, Civil Action, UNCAC

Feeling Homey: Abuse of Residence Permits in Southeast Asia, Privilege and Precarity

2026-07-28T17:41:26+00:00

The abuse of residence permits by foreign nationals has become an increasing concern in Southeast Asia due to its connection with immigration violations, transnational crime, and challenges in migration governance. This issue is not limited to administrative violations such as overstaying but also involves the misuse of tourist and business visas, document forgery, and exploitation of legal loopholes for economic or criminal purposes. This study aims to examine the forms, underlying factors, and regulatory challenges related to residence permit abuse in Southeast Asia, with particular attention to Indonesia. This research employs a descriptive qualitative approach through library research by analyzing secondary sources, including academic literature, policy documents, and relevant reports. The findings indicate that residence permit abuse is influenced by various factors, including global mobility, economic inequality, digital migration trends, weak regulatory adaptation, and limited coordination among law enforcement institutions. The study also highlights the influence of social privilege and migrant vulnerability in shaping different experiences of immigration enforcement. Strengthening integrated monitoring systems, improving inter-agency cooperation, and developing adaptive immigration policies are essential to establish a more effective, fair, and sustainable immigration governance framework in Southeast Asia.

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

2026-07-28T17:33:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia melalui kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) serta mengkaji tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hak asasi manusia (human rights approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, literatur, serta dokumen kebijakan di bidang kesehatan yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ILP merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Implementasi ILP telah mendukung pemenuhan empat unsur hak atas kesehatan (availability, accessibility, acceptability, dan quality), namun masih menghadapi berbagai tantangan berupa ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta belum meratanya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penguatan pemerataan sumber daya kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, transformasi digital yang inklusif, dan sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan agar pemenuhan hak atas kesehatan dapat terlaksana secara optimal, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Tinjauan Normatif Bullying Verbal Ditinjau dari Aturan Hukum Pidana di Indonesia

2026-08-09T17:12:01+00:00

Maraknya fenomena bullying (perundungan) verbal di masyarakat, baik di dunia nyata maupun di media sosial, telah memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban. Meskipun terkesan non-fisik, tindakan seperti penghinaan, cacian, intimidasi, dan penyebaran fitnah secara lisan atau tulisan berpotensi melanggar hak asasi dan kehormatan seseorang. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku bullying verbal sering kali menghadapi kendala akibat kaburnya batasan normatif mengenai tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan bullying verbal dalam hukum pidana positif di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan verbal tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bullying verbal secara normatif telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dijerat hukum positif di Indonesia melalui pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam KUHP (Pasal 310, 311, dan 315), pasal pencemaran nama baik di ruang digital dalam UU ITE, serta pasal kekerasan psikis dalam UU Perlindungan Anak jika korbannya di bawah umur. Walaupun regulasi nasional belum memuat istilah "bullying" secara eksplisit sebagai undang-undang khusus (lex specialis), penegakan hukumnya tetap dapat berjalan melalui interpretasi pasal-pasal konvensional tersebut. Namun, dalam penerapannya, penegakan hukum pidana masih menghadapi kendala yuridis yang signifikan, terutama terkait sifat delik aduan yang membuat korban enggan melapor serta rumitnya proses pembuktian dampak psikologis atau kerugian imateriil yang dialami oleh korban di persidangan.

Kekosongan Norma Perlindungan Kars terhadap Pertambangan Ilegal Pasca UU NO. 3 Tahun 2020

2026-08-26T16:02:13+00:00

Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) merupakan ekosistem yang bersifat irreversibel dan memiliki nilai hidrologis, geologis, serta ekologis yang sangat tinggi. Namun, kawasan ini terus menghadapi ancaman serius dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekosongan norma dalam sistem hukum pertambangan Indonesia terkait perlindungan KBAK pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menganalisis manifestasinya dalam putusan pengadilan, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk menutup kekosongan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua kekosongan norma yang bersifat fungsional dan kritis: pertama, tidak adanya gradasi sanksi pidana berbasis ekosistem dalam Pasal 158 UU Minerba; dan kedua, tidak adanya pengaturan khusus pertambangan di kawasan karst dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022. Kedua kekosongan ini termanifestasi dalam pola dakwaan tunggal dan penjatuhan sanksi yang tidak proporsional dalam putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan ayat pemberatan berbasis KBAK dalam Pasal 158 UU Minerba dan penambahan bab khusus kawasan karst dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 sebagai langkah komplementer untuk mewujudkan perlindungan hukum yang proporsional terhadap ekosistem karst.

Model Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktik Medis di Indonesia: Pendekatan Integratif-Tetradik Realism

2026-08-09T17:59:40+00:00

Tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik medis di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan akibat belum optimalnya pengaturan hukum, penerapan etika profesi, dan tata kelola pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model pertanggungjawaban hukum rumah sakit berbasis pendekatan Integratif-Tetradik Realism. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta beberapa kasus malpraktik medis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak cukup didasarkan pada kepastian hukum, tetapi harus mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan partisipasi publik. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan Model Pertanggungjawaban Hukum Integratif-Tetradik Rumah Sakit (MPHIT-RS) yang menekankan penguatan standar operasional, perlindungan pasien, evaluasi insiden medis, dan pelibatan masyarakat dalam tata kelola rumah sakit. Analisis kasus di Tabanan, Bekasi, dan Gunungkidul menunjukkan lemahnya penerapan informed consent, lambatnya investigasi, serta rendahnya transparansi dan partisipasi publik. Model ini menjadi kerangka konseptual bagi reformasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang lebih adil, akuntabel, preventif, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Publik Perkotaan: Studi Kemitraan Pemerintah dan Swasta pada Taman Kiara Artha Kota Bandung

2026-07-08T18:22:23+00:00

Ruang publik perkotaan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat, namun keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengelolaannya. Salah satu bentuknya dapat dilihat pada pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII), dan PT Megachandra Purabuana. Penelitian ini bertujuan menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan Taman Kiara Artha, mengidentifikasi bentuk kemitraan antaraktor, serta menganalisis implikasinya terhadap fungsi ruang publik perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi dan analisis data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, publikasi resmi, dan berbagai dokumen terkait pengelolaan kawasan. Analisis dilakukan menggunakan model collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Kiara Artha dilaksanakan melalui pola kolaborasi yang ditandai oleh komunikasi antaraktor, hubungan kepercayaan yang berkelanjutan, komitmen kerja sama jangka panjang, serta kesepahaman mengenai pengelolaan kawasan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai capaian, antara lain berkembangnya kawasan ruang publik multifungsi yang mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance tidak hanya mendukung keberlanjutan pengelolaan ruang publik, tetapi juga mendorong berkembangnya ruang publik yang mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi dalam satu kawasan perkotaan.

Penolakan Pemerintah Taliban Terhadap Norma Global Hak Pendidikan Perempuan di Afghanistan pada Periode 2021-2025

2026-07-12T15:24:41+00:00

Sejak Taliban berhasil memegang kendali pemerintahan Afghanistan, banyak sekali isu-isu yang terjadi, khususnya pelanggaran hak pendidikan terhadap perempuan. Afghanistan sebagai negara peratifikasi berbagai konvensi seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC), tetapi secara praktiknya di bawah pemerintahan Taliban melakukan hal yang berkebalikan dengan prinsip yang ada di kedua konvensi tersebut. Dengan menggunakan konsep norm subsidiarity dari Acharya, tulisan ini akan menganalisis pemerintah Taliban dalam menavigasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan melalui penolakan norma global. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tulisan ini akan menggunakan data-data terkait pelanggaran hak pendidikan perempuan di Afghanistan yang akan diambil melalui website, laporan, perjanjian internasional, artikel, portal berita, dan buku. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Taliban menavigasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan melalui penolakan norma global pada periode 2021 – 2025. Berdasarkan konsep norm subsidiarity, hipotesis yang bisa diambil adalah bahwa norma global di Asia tidak selalu berjalan lurus, tetapi juga dinamis dengan mengalami penolakan dan pembentukan norma tandingan di tingkat domestik. Local agents juga memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menolak norma sesuai dengan konteks budaya dan ideologi local agents tersebut.

Internalisation of Local Wisdom Values in the Hapakat Traditional House: Civic Character Formation and National Identity Strengthening

2026-07-24T18:08:38+00:00

Research on local wisdom has tended to focus on descriptive cultural aspects, resulting in little integrative study of the relationship between local wisdom, civic character formation, and strengthening national identity. This study aims to analyze the process of internalizing local wisdom values in the Hapakat Traditional House, its role in shaping civic disposition, and its implications for strengthening national identity. The study used a qualitative approach with an ethnographic type conducted in Penyang Village, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan. Data were obtained through in-depth interviews, participant observation, and documentary analysis involving the head of the Perajah Motanoi Community, community members, and members of the community who understand the existence of the Hapakat Traditional House. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles et al. (2014) through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the internalization of local wisdom values occurs through the interpretation of architectural symbols, socio-cultural practices, the role models of traditional leaders, deliberation activities, traditional rituals, and intergenerational interactions that instill the values of Pahari, Handep, Barendeng, Belom Bahadat, Belom Harati, Pangaji, Bakena, and Hapakat Kula, a set of Dayak ethical principles concerning kinship, mutual aid, civility, and communal harmony. These values contribute to shaping civic dispositions in the form of responsibility, discipline, social awareness, tolerance, mutual cooperation, awareness of rules, deliberation skills, and commitment to the common good. The implications of this research demonstrate the growth of national awareness rooted in the preservation of local culture through the integration of Dayak cultural values with Pancasila values (Indonesia's five foundational state principles).

Konstruksi Konstitusional Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Penguatan Otonomi Daerah dan Konsolidasi Demokrasi Lokal di Indonesia

2026-07-27T17:35:29+00:00

Penelitian ini menganalisis pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai instrumen konstitusional dalam penguatan otonomi daerah dan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada langsung tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral untuk menentukan kepemimpinan daerah, tetapi juga menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam prinsip demokratis Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan konsep demokrasi lokal dalam sistem pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada langsung memiliki peran strategis dalam memperkuat otonomi daerah melalui tiga aspek utama. Pertama, Pilkada langsung memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada kepala daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Kedua, mekanisme pemilihan langsung membangun hubungan akuntabilitas antara kepala daerah dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Ketiga, Pilkada langsung membuka ruang partisipasi politik warga dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kendati demikian, praktik Pilkada langsung masih menghadapi persoalan biaya politik tinggi, politik uang, polarisasi sosial, dan dominasi elite lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pilkada langsung tetap relevan sebagai mekanisme demokratis dalam sistem otonomi daerah, sepanjang diikuti dengan penguatan regulasi pemilu, penegakan hukum elektoral, pendidikan politik masyarakat, dan reformasi kelembagaan partai politik.

Pendekatan Threshold Quantity Policy sebagai Instrumen Penjatuhan Pidana terhadap Pecandu Narkotika Jenis Metamphetamine

2026-07-27T18:16:41+00:00

Penelitian ini menganalisis ketiadaan parameter yang jelas untuk membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar sering menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas penerapan threshold quantity policy dalam sistem pemidanaan di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat), British Columbia (Kanada), dan Indonesia, serta merumuskan penerapannya sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika jenis metamphetamine di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia telah menerapkan kebijakan ambang batas kuantitas narkotika sebagai indikator objektif untuk membedakan pengguna dan pengedar. Kebijakan tersebut mampu mengurangi kriminalisasi terhadap pengguna, menekan disparitas pemidanaan, serta memperkuat orientasi rehabilitasi. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan ambang batas yang tegas sehingga masih terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan threshold quantity policy dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan pemidanaan yang proporsional, mengurangi overkriminalisasi terhadap pecandu, serta memperkuat implementasi rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan.

Civil-Military Relations Dynamics in Indonesia: An Analysis of Integration Strategy and Accountability in Defense Governance

2026-08-08T03:31:32+00:00

Twenty-first century security threats are increasingly hybrid and multidimensional, demanding defense governance that no longer rests solely on modernization of weapon systems, but on synergy between strategic leadership and accountable civil-military relations. Following the 1998 Reformasi, Indonesia laid the normative foundation for objective civilian control through Law No. 3/2002 and Law No. 34/2004; nevertheless, consolidation remains overshadowed by structural rigidities and sociocultural residues from the New Order. This article analyzes the urgency of synergy between strategic leadership and defense governance in constructing an ideal civil-military relations model in Indonesia, employing a narrative literature review that thematically curates and synthesizes literature by interrelated sub-topics. Findings indicate that defense governance effectiveness remains constrained by bureaucratic fragmentation, inter-service sectoral ego, and residual militaristic autonomy that impede substantive civilian control, even where the regulatory framework is adequate. As a resolution, the article recommends transitioning from coercive control toward collaborative security governance, with integration of joint civil-military leadership education at institutions such as Lemhannas and the Indonesian Defense University as a strategic instrument to build shared strategic language and cross-sectoral trust. The findings affirm that accountable civilian supremacy and military professionalism are absolute prerequisites for Indonesia's national defense resilience.

The Implementation of SIAKBA in Recruiting Ad Hoc Bodies for the Medan City General Election Commission: An Islamic Meritocracy Perspective on the Challenges of Electoral Democracy

2026-07-24T18:16:47+00:00

The recruitment of ad hoc election management bodies constitutes a critical stage in ensuring the quality and integrity of democratic elections. Although the General Election Commission (KPU) has implemented the KPU and Ad Hoc Membership Information System (SIAKBA) as a digital platform to enhance efficiency, objectivity, and accountability in the recruitment process, its implementation continues to face challenges, particularly the low level of public trust in the transparency of selection outcomes and the perception that personal connections may influence recruitment decisions. This study aims to analyze the implementation of SIAKBA in the recruitment of ad hoc election officials for the 2024 Medan City Election from the perspective of Islamic meritocracy while identifying mitigation strategies to strengthen recruitment governance. This study employed a qualitative approach using observation, in-depth interviews, and document analysis involving election management officials in Medan City. The findings reveal that the implementation of SIAKBA has complied with the procedural requirements stipulated by Indonesian electoral laws and KPU regulations, reflecting the principles of Islamic meritocracy through the application of al-kafā'ah, al-amānah, al-'adālah, iḥtiyāṭ, al-raqābah, al-musāwah and collaborative governance. Nevertheless, the system has not yet fully succeeded in fostering public trust due to the limited transparency of participants' assessment results. This study highlights the need to strengthen transparency mechanisms by providing measurable, objective, and publicly accessible final selection results in order to enhance the legitimacy of the recruitment process and reinforce public confidence in future electoral administration.

Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

2026-08-08T01:46:24+00:00

The rapid development of information technology has increased the use of electronic evidence in divorce proceedings within the Indonesian Religious Courts. Although Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as most recently amended by Law Number 1 of 2024, recognizes electronic information and electronic documents as legally valid evidence, their application and evidentiary value in judicial practice remain subject to legal debate. This study aims to analyze the legal status of electronic evidence and examine the judges’ legal reasoning in assessing its admissibility and evidentiary strength in Decision of the Bima Religious Court Number 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through library research and document analysis and examined qualitatively using normative legal analysis. The findings indicate that electronic evidence constitutes legally recognized evidence and represents an extension of the civil evidentiary system. In the case examined, the panel of judges accepted digital communications as corroborative evidence and assessed them alongside witness testimony and other documentary evidence. However, the judgment did not comprehensively address the authenticity, integrity, and reliability of the electronic evidence. Therefore, more comprehensive judicial guidelines are required to ensure legal certainty, justice, and legal utility in evaluating electronic evidence in divorce proceedings.

Grasi Dalam Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

2026-08-09T17:18:44+00:00

Hak prerogatif seorang Presiden yaitu dapat memmberikan peringanan, penghapusan dan perubahan hukuman terhadap seorang terpidana yang disebut dengan grasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dalam pemberian Grasi terhadap terpidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan data kepustakaan untuk dapat menganalisis dari berbagai sumber hukum sekunder yang berasal dari jurnal maupun Perundang-Undangan serta sumber pendukung lainnya dapat dihasilkan bahwa dalam hukum positif maupun hukum islam terdapat perbedaan dalam konsep pemberian Grasi khususnya terhadap terpidana kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dimana pada hukum positif harus melalui proses yang ketat serta mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidari terjadinya kecacatan hukum, namun pada hukum islam Terorisme dijatuhi hukuman jarimah yang berat tergantung unsur yang mempengaruhinya yang dapat membatalkan hukumannya adalah keluarga korban maupun ahli waris atau membayar sejumlah diyat.

Perkawinan Anak sebagai Misrecognition: Kegagalan Pengakuan Negara dan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang

2026-07-12T14:09:27+00:00

Praktik perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, masih berlangsung di tengah kuatnya identitas keislaman daerah tersebut yang dikenal sebagai "kota santri". Anak yang melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan negara tidak memperoleh pengakuan hukum yang sah, sehingga memunculkan praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri) dan pengajuan dispensasi pernikahan. Kondisi ini menjadi pangkal sekaligus penguat berlangsungnya konflik sosial dalam ranah perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kolektif dan teori rekognisi Axel Honneth untuk mengeksplorasi beberapa kasus perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak dilangsungkan dengan latar belakang pemenuhan ibadah dan sunnah Rasul atas dorongan orang tua, serta terdapat kasus yang dilakukan atas kesadaran anak itu sendiri.

Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Integrasi Hukum Islam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia

2026-07-08T18:30:22+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa kewarisan di Indonesia dalam perspektif socio-legal dengan menitikberatkan pada interaksi antara hukum Islam (fara’id), hukum adat, dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosial-budaya, serta relasi kekeluargaan. Ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum, di mana masyarakat secara fleksibel mengombinasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Mediasi non-litigasi berbasis musyawarah mufakat terbukti lebih efektif dibandingkan litigasi karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi, mampu menjaga keharmonisan keluarga, serta mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat. Namun demikian, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek kelembagaan dan kekuatan hukum formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum yang integratif, kontekstual, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mewujudkan keadilan substantif dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Rekonstruksi Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia

2026-07-12T15:39:39+00:00

Penelitian ini membahas rekonstruksi mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perspektif hukum tata negara dan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada dinamika sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia yang mengalami perubahan dari mekanisme pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat pasca reformasi. Meskipun pemilihan langsung dianggap sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat, dalam praktiknya sistem tersebut menimbulkan berbagai persoalan, seperti tingginya biaya politik, maraknya politik uang, konflik sosial, serta rendahnya kualitas kepemimpinan daerah. Kondisi tersebut memunculkan wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif dalam sistem demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam perspektif hukum tata negara, mengkaji mekanisme pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, serta merumuskan rekonstruksi mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan ruang konstitusional bagi penerapan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui DPRD. Rekonstruksi mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu dilakukan melalui penguatan sistem demokrasi perwakilan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik, serta pembatasan praktik politik transaksional. Dengan demikian, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap dapat mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sepanjang dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Transformation of Emergency Department Services through Hospital Management Information System: A Case Study of Bakti Pajajaran Regional General Hospital

2026-07-27T17:44:49+00:00

This study examines the digital transformation of Emergency Department services through the Hospital Management Information System at Bakti Pajajaran Regional General Hospital, Bogor Regency. Digital transformation has become a strategic necessity for improving public service quality, bureaucratic efficiency, and patient safety. The study aims to analyze the dynamics of digital transformation in emergency services from a public administration perspective and identify its contribution to service efficiency and patient safety. Using a qualitative post-positivist approach, data were collected through in-depth interviews, observation, document analysis, and literature review. The analysis applied a public sector digital transformation framework consisting of transformation reasons, objects, processes, and results. The findings show that digital transformation was driven by the need to improve service quality, advances in information technology, and national regulatory demands. The system improved service efficiency by accelerating access to patient data, reducing duplicate documentation, and strengthening inter-unit coordination. It also supported patient safety through more complete, accurate, and traceable clinical documentation. However, challenges remain in system interoperability, digital competency, health data governance, and information security.

Produksi Diskursif Rasa Aman

2026-07-27T18:02:19+00:00

This study aims to analyze the discursive construction of the sense of safety through power/knowledge relations in the crime control policies of Indonesia’s Coordinating Ministry for Political and Security Affairs. The study employs a qualitative approach using Michel Foucault’s Critical Discourse Analysis. The data consist of the Ministry’s Performance Reports, crime statistics published by the Indonesian National Police, and survey indicators issued by Statistics Indonesia (BPS). The analysis is conducted through archaeological and genealogical approaches to examine how the sense of safety is constituted both as an object of knowledge and as an instrument of governmentality. The findings demonstrate that the sense of safety indicator functions not merely as a measurement tool but also as a discursive construct that legitimizes public policy and produces a regime of truth. Consequently, crime control policy operates as a mechanism of power/knowledge that shapes the ways in which the state governs the population while simultaneously influencing public understandings of security.

Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Preventif bagi Notaris dan Para Pihak

2026-07-28T17:36:19+00:00

Notaris berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum. Kelalaian dalam menjalankan jabatan dapat menyebabkan akta terdegradasi, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris. Namun, dalam praktik masih terdapat Notaris yang digugat meskipun bukan pihak dalam akta. Kondisi ini dipengaruhi oleh kekaburan norma Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum memberikan parameter yang jelas mengenai frasa “bertindak saksama” sebagai dasar penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya standar yang terukur mengenai prinsip kehati-hatian menimbulkan multitafsir, ketidakseragaman penerapan, dan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan sengketa terhadap akta autentik serta tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana bagi Notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan UUJN, khususnya melalui penyempurnaan Pasal 16 ayat (1) dengan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai frasa “bertindak saksama” beserta parameter yang jelas dan terukur guna menjamin kepastian hukum, perlindungan preventif, dan profesionalitas Notaris.

Transformasi Integrated Marketing Communication di Era Kecerdasan Buatan: Strategi Membangun Customer Engagement pada Media Digital

2026-08-08T13:28:02+00:00

Advances in Artificial Intelligence (AI) technology have significantly reshaped the dynamics of marketing communication, particularly the implementation of Integrated Marketing Communication (IMC) within the digital ecosystem. This study aims to systematically review and synthesize current literature on AI-driven transformation in IMC, with a specific focus on strategies for building customer engagement across digital media platforms. Using a qualitative approach grounded in a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, this study examines shifts in IMC tactics and formulates strategies relevant to fostering customer engagement. The analysis shows that AI adoption enables organizations to craft personalized messages, precisely map target audiences, automate interactions, and monitor consumer behavior in real time. This shift moves the marketing paradigm from mass communication toward personalized, customer-centered communication. Consequently, adaptive, data-driven interactions strengthen brand trust, loyalty, and long-term customer retention. The review further identifies a research gap: most prior studies examine AI, IMC, and customer engagement in isolation rather than as an integrated construct. To address this gap, the study proposes an AI-Driven Integrated Marketing Communication (AI-IMC) conceptual model, contributing to the theoretical expansion of IMC 5.0 and offering tactical guidance for practitioners seeking to strengthen customer engagement in the digital era.

The The Construction of Love for the Homeland Values Through Local Wisdom of Traditional House Architecture as a Form of Civic Character in Sade Village

2026-07-24T18:25:09+00:00

This study aims to analyze the local wisdom values embedded in the architecture of the traditional houses of Sade Village and to examine their role in shaping patriotism and civic character among the community. The study employed a qualitative approach with an ethnographic design conducted in Sade Traditional Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving traditional leaders, community members, and young generations selected purposively. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that the architecture of Sade traditional houses embodies the values of togetherness, mutual cooperation, deliberation, collective responsibility, respect for ancestral heritage, cultural identity, and harmony with the environment. Patriotism is constructed through the preservation of traditional houses, intergenerational cultural transmission, community participation in customary activities, and the interpretation of traditional houses as symbols of cultural and national identity. These values contribute to the development of civic character, including a sense of belonging to the nation, social responsibility, social participation, solidarity, environmental awareness, and tolerance. The findings confirm that the local wisdom embedded in traditional house architecture serves an educational function as a culture-based source of civic learning to strengthen patriotism and national identity in a sustainable manner.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Berbasis Social Engineering dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia

2026-08-09T17:54:35+00:00

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan risiko terjadinya cyberbullying di Indonesia, sementara pengaturan hukum yang berlaku belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik tindak pidana tersebut, seperti anonimitas pelaku, dampak psikologis terhadap korban, dan penggunaan modus social engineering. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying berbasis social engineering dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik cyberbullying, sehingga penanganan perkara masih cenderung disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan definisi cyberbullying yang lebih jelas, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan literasi digital dan optimalisasi sistem pengaduan yang didukung kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia.

Hukum Perdata Tenaga Medis Non-Dokter dalam Pelayanan Tindakan Sirkumsisi yang Menimbulkan Risiko Komplikasi: Studi di Rumah Sunat Bali Lingkar Medika

2026-08-25T04:00:03+00:00

Maraknya praktik sirkumsisi oleh tenaga medis non-dokter di Indonesia menimbulkan kerentanan hukum, baik dari sisi kejelasan kewenangan maupun risiko komplikasi yang merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum atas kewenangan tenaga medis non-dokter dalam tindakan sirkumsisi, bentuk pertanggungjawaban perdata atas komplikasi yang timbul, serta mekanisme penyelesaian sengketa di Rumah Sunat Bali Lingkar Medika. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis dan pendekatan kasus; data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kewenangan tenaga non-dokter bersumber dari pelimpahan mandat dokter penanggung jawab, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada dokter, sedangkan praktik saat ini sirkumsisi telah dilaksanakan sepenuhnya oleh dokter; (2) pertanggungjawaban perdata atas komplikasi dapat dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, terutama terkait pemenuhan informed consent yang belum mencantumkan identitas pelaksana tindakan; dan (3) penyelesaian sengketa didominasi jalur non-litigasi kekeluargaan, dengan rendahnya literasi hukum pasien sebagai hambatan struktural. Penelitian merekomendasikan regulasi teknis yang lebih spesifik dari Kementerian Kesehatan serta penguatan standar operasional dan transparansi informasi di fasilitas sirkumsisi.

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Tidak Tercatat Perspektif Mashlahat di Kabupaten Indragiri Hilir

2026-07-08T18:07:56+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah tidak tercatat di Kabupaten Indragiri Hilir yang menimbulkan perdebatan dari aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan administrasi kependudukan dan perlindungan bagi perempuan serta anak, namun berpotensi memperkuat praktik pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penerbitan KK bagi pasangan nikah tidak tercatat dan meninjaunya dalam perspektif mashlahat. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Kantor Urusan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK memberikan manfaat administratif berupa kemudahan akses layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, meningkatnya potensi praktik nikah tidak tercatat, serta lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam perspektif mashlahat, manfaat yang diperoleh bersifat sementara, sedangkan mafsadat yang ditimbulkan lebih dominan karena berpotensi melemahkan tertib administrasi perkawinan dan perlindungan hukum keluarga. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi melalui penguatan regulasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Paradoks Keadilan Algoritmik dalam Implementasi E-Notary pada Sistem Hukum Indonesia

2026-07-08T18:12:34+00:00

Integrasi masif Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam arsitektur E-Notary Indonesia menjanjikan efisiensi administratif yang eksponensial sekaligus memicu ancaman eksistensial terhadap sistem hukum perdata melalui Paradoks Keadilan Algoritma. Jauh dari entitas yang bebas nilai, arsitektur kotak hitam AI secara inheren rentan untuk secara diam-diam mereplikasi dan memperkuat bias historis. Ketidakjelasan algoritma ini secara sistematis menurunkan prinsip dasar ketidakberpihakan notaris dan mengancam untuk menghilangkan status akta otentik sebagai bukti sempurna (volledig bewijskracht). Krisis struktural ini semakin diperparah oleh kekosongan akut norma hukum dan disonansi tajam antara UU Notaris (UUJN), yang menjunjung doktrin kehadiran fisik, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara eksplisit mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang sah. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, studi ini secara kritis menganalisis bahaya ketidakjelasan sistem otonom tersebut. Berlandaskan pada Teori Hukum Progresif, terdapat kebutuhan mendesak akan rekonstruksi regulasi yang mutlak untuk menyinergikan inovasi digital dengan keadilan substantif. Tata kelola ini diusulkan melalui tiga pilar: melembagakan Kecerdasan Buatan yang Dapat Dijelaskan (Explainable AI/XAI) untuk memastikan transparansi pengambilan keputusan, mewajibkan pengawasan Manusia dalam Lingkaran (Human-in-the-Loop/HITL) sebagai otoritas diskresioner akhir, dan memanfaatkan keamanan kriptografi berbasis blockchain untuk menjamin kekebalan data.

Pengaruh Kepemimpinan Strategis Adaptif, Kapabilitas Dinamis, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Konsultan Pajak Pasca Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

2026-07-27T17:23:30+00:00

Untuk tetap memberikan layanan yang akurat dan tepat waktu kepada klien, kantor konsultan pajak harus mengubah operasinya secara sistematis sejak Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) memperkenalkan perubahan struktural besar pada sistem perpajakan nasional, seperti penyesuaian tarif, mekanisme PPN, skema pajak karbon, dan program pengungkapan sukarela. Setelah undang-undang HPP diberlakukan, penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana kepemimpinan strategis yang adaptif, kapabilitas dinamis, dan kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kinerja pegawai kantor konsultan pajak. Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal dan metodologi kuantitatif. Ini mensurvei 124 peserta yang dipilih menggunakan prosedur sampel purposif. Setelah melewati semua uji asumsi klasik, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda berbantuan SPSS. Ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara kinerja pegawai dan masing-masing dari tiga faktor independen. Variabel yang paling berpengaruh dalam hal kinerja pegawai adalah kompetensi sumber daya manusia (B = 0,360; β = 0,499), sedangkan kepemimpinan strategis adaptif (B = 0,185; β = 0,211) dan kapabilitas dinamis (B = 0,168; β = 0,212), yang semuanya memberikan kontribusi sebesar 75,7% terhadap model tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, karakteristik yang memiliki dampak relatif terbesar terhadap kinerja pegawai adalah kompetensi SDM. Hal ini masuk akal mengingat kompetensi pegawai sebanding dengan kecepatan, ketepatan, dan pemahaman mereka terhadap tugas teknis serta keakraban dan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan undang-undang perpajakan. Sebaliknya, kepemimpinan strategis adaptif dapat dilihat sebagai kekuatan penuntun yang membantu mengarahkan dan memfasilitasi proses adaptasi pegawai, karena masih memiliki pengaruh positif dan penting meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan kompetensi SDM. Penelitian dengan desain longitudinal dan variabel mediasi tambahan seperti budaya organisasi dan literasi digital diperlukan untuk lebih mendukung temuan penelitian ini, yang menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi teknis digital karyawan sekaligus mempertimbangkan tanggung jawab kepemimpinan dan kemampuan organisasi.

Problematika Penyewaan Kios Pasar Milik Pemerintah Kota Samarinda dalam Perspektif Kerugian Daerah

2026-07-27T17:53:12+00:00

Pemakaian kios pasar rakyat disediakan untuk para pedagang kecil, koperasi dan/atau UMKM. Namun, dalam realitanya terjadi penyalahgunaan pemakaian kios pasar dimana pemegang SKTUB tidak menggunakan kios pasar untuk berjualan, tetapi justru menyewakan kios pasar kepada pihak lain. Praktik yang demikian dapat berimplikasi pada kerugian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyewaan kios pasar dalam perspektif kerugian daerah dan merumuskan skema penyelesaian hukumnya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Citra Niaga, Pasar Sungai Dama dan Pasar Baqa yang merupakan pasar milik Pemerintah Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan kios pasar belum memenuhi unsur kerugian daerah, baik dari segi hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Penyelesaian praktik penyewaan kios pasar dapat dilakukan dengan memperbaiki nomenklatur dan materi muatan SKTUB, mengadakan mekanisme pengawasan, melakukan pencabutan SKTUB dan meningkatkan kesejahteraan para pedagang di pasar.

Rivalitas Antar Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia: Analisis Yuridis atas Penggeledahan Aset Jampidsus oleh Kepolisian, Penetapan Tersangka Pejabat Badan Gizi Nasional Berstatus Perwira Polri Aktif, dan Prinsip Checks and Balances Antarlembaga Negara

2026-07-27T18:15:04+00:00

Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif rangkaian peristiwa penegakan hukum yang terjadi pada Juli 2026, yaitu penggeledahan aset oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, penetapan tersangka terhadap seorang perwira tinggi Polri aktif yang menjabat sebagai pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung, serta pelibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi pejabat kejaksaan di tengah proses penyidikan lembaga lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis keabsahan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU TNI, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap perwira Polri aktif oleh Kejaksaan Agung merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah dan mencerminkan prinsip checks and balances yang berfungsi normal, mengingat anggota Polri tunduk pada peradilan umum sejak pemisahan Polri dari TNI berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Sebaliknya, pelibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi seorang pejabat yang sedang menjadi objek penyidikan lembaga lain berpotensi melampaui tujuan norma perlindungan jaksa dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Ketiadaan peran koordinasi-supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi yang berpotensi konflik kepentingan kelembagaan juga diidentifikasi sebagai kesenjangan tata kelola. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum serta pengawasan eksternal yang lebih tegas guna menjaga independensi dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Coalitional Presidentialism dan Kepatuhan DPR dalam Revisi UU Pilkada Agustus 2024

2026-07-28T17:27:58+00:00

This research examines how the majority coalition configuration in a multi-party presidential system facilitated the practice of autocratic legalism during the revision of the Regional Head Election Law (UU Pilkada) in the House of Representatives (DPR) in August 2024. Using a qualitative approach, using a holistic single case study method and process tracing techniques, this research explores the mechanisms of power relations between the executive and legislative branches. The results show that the consolidation of President Joko Widodo's majority coalition, which holds 91.3 percent of the DPR seats, strengthened through the use of executive toolkits in the form of personal and coercive party coalition management, and the allocation of cabinet seats intertwined with reward-punishment mechanisms, has created high ideological congruence and low governing costs. This condition transforms the DPR's function into an approving mechanism for the executive, which then becomes a precondition for the operationalization of autocratic legalism through constitutional capture with selective decision-making, fast-track legislation that addresses hundreds of issue lists in approximately seven hours without public participation, and a shift from the rule of law to rule by law using the official forum of the Legislative Body as a legal cover. However, this study also found that the executive's dominance over the legislature reached its limits when faced with massive external pressure from civil society, which ultimately canceled the ratification of the revision due to a lack of quorum at the Plenary Session.

Perbandingan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2026-08-08T13:30:20+00:00

Perbandingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Biro Penyidikan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura menjadi semakin relevan dalam mengevaluasi efektivitas lembaga antikorupsi. Meskipun kedua lembaga tersebut didirikan sebagai lembaga antikorupsi khusus, perbedaan dalam desain kelembagaan, wewenang, dan independensi telah menghasilkan berbagai tingkat efektivitas dalam memerangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kewenangan kelembagaan dan independensi KPK dan CPIB serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam memerangi korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas lembaga antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh ruang lingkup kewenangannya tetapi juga oleh perlindungan konstitusional, konsistensi regulasi, independensi kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan komitmen politik. Studi ini juga menemukan bahwa KPK memiliki kekuasaan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih luas, sedangkan CPIB menunjukkan efektivitas kelembagaan yang lebih besar karena otoritas investigasinya yang terfokus, perlindungan konstitusional yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan independensi kelembagaan, harmonisasi regulasi antikorupsi, dan peningkatan desain kelembagaan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Harmonisasi Living Law Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Problematika Penegakan Hukum Pidana Adat Di Papua Barat

2026-07-30T14:44:08+00:00

Pengakuan living law melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang mengakomodasi pluralisme hukum dan keberadaan hukum pidana adat. Meskipun telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, penerapannya di Papua Barat masih menghadapi persoalan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi hukum yang hidup dalam pembaruan hukum pidana nasional, mengidentifikasi problematika penegakan hukum pidana adat di Papua Barat, serta menyusun formulasi harmonisasi yang mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap living law belum diikuti oleh harmonisasi kelembagaan, prosedural, danimplementatif. Dualisme penyelesaian perkara, pengaturan dalam hukum acara pidana, ketidaksinkronan antara KUHP, KUHAP, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta belum adanya pedoman operasional aparat penegak hukum menyebabkan penyelesaian perkara melalui hukum adat belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengakuan hukum yang hidup memerlukan integrasi regulasi, penguatan kewenangan lembaga adat, dan sinkronisasi antarpenegak hukum. Sebagai kontribusi, penelitian menawarkan Model Harmonisasi Integratif yang memadukan harmonisasi vertikal, horizontal, dan sosiologis untuk memperkuat integrasi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Papua Barat.

Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Pertukaran Mahasiswa di Universitas Mulawarnan

2026-08-09T17:14:02+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Mulawarman serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Mulawarman telah berjalan secara institusional dan administratif, namun belum sepenuhnya optimal pada aspek teknis operasional. Dari sisi komunikasi, penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat ke tingkat universitas dan fakultas telah dilakukan melalui pedoman resmi, rapat koordinasi, dan pembentukan tim MBKM, meskipun masih ditemukan dinamika dalam kejelasan dan konsistensi informasi terutama terkait mekanisme konversi mata kuliah. Pada aspek sumber daya, dukungan struktural dan pembiayaan dari pemerintah telah tersedia, tetapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta integrasi sistem akademik yang belum optimal masih mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program. Dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan pada umumnya menunjukkan sikap mendukung terhadap implementasi PMM meskipun masih terdapat kehati-hatian akademik dalam proses penyesuaian kurikulum dan pengakuan capaian pembelajaran. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan dan prosedur pelaksanaan telah ditetapkan secara formal, namun proses verifikasi administratif yang berlapis menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya efisien.

Representation of Muslimat PSM (Pesantren Sabilil Muttaqien) as a Muslim Women's Movement After The PKI Resistance in Madiun, East Java

2026-07-20T06:31:37+00:00

Penelitian ini mengkaji representasi perempuan Muslim di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) sebagai bentuk gerakan perempuan Muslim pasca-perlawanan PKI di Madiun, Jawa Timur, pada tahun 1948. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana PSM membentuk identitas keagamaan dan kepemimpinan perempuan dalam konteks sosio-politik pasca-konflik. Dengan menggunakan pendekatan sejarah kualitatif, penelitian ini memanfaatkan dokumen arsip, sejarah lisan, dan literatur terkait untuk melacak peran pesantren dalam memberdayakan perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PSM berfungsi sebagai platform pendidikan dan sosio-politik, yang memungkinkan perempuan untuk terlibat dalam studi keagamaan, organisasi masyarakat, dan rekonstruksi moral. Representasi ini menantang norma-norma gender yang berlaku sekaligus memperkuat nilai-nilai Islam di era politik yang penuh gejolak. Studi ini berkontribusi pada historiografi gerakan Islam Indonesia dengan menyoroti peran aktif perempuan Muslim yang sering terabaikan dalam aktivisme berbasis pesantren. Studi ini juga menawarkan perspektif yang lebih mendalam mengenai persimpangan antara pendidikan keagamaan, gender, dan politik di pesantren.

Pancasila Education as an Instrument for Internalizing Constitutional Values in Character Formation of Students at Muhammadiyah Senior High School in Makassar City

2026-07-08T18:25:31+00:00

This study aims to analyze the implementation of constitutional values through Pancasila Education in character building of students at Muhammadiyah Senior High School in Makassar City, identify supporting and inhibiting factors, and examine teacher strategies in the process of internalizing values. The study used a qualitative approach with a descriptive type through in-depth interviews, observation, and documentation techniques with the principal, Pancasila Education teachers, and students. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña with validity testing through triangulation. The results of the study indicate that the internalization of constitutional values is implemented integratively through intracurricular learning, school culture, and character building that forms nationalism, democracy, responsibility, tolerance, legal awareness, justice, and mutual cooperation. The main supporting factors include school culture, teacher role models, school leadership, and parental involvement, while social media and low discipline are the dominant obstacles. The novelty of this study produces the Constitutional Character Ecosystem Model, which emphasizes that the formation of constitutional character is the result of the interaction between constitutional learning, school culture, teacher role models, and continuous character building.

Penerapan Sistem E-government dalam Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Camat Selong Kabupaten Lombok Timur

2026-07-12T16:20:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-government dalam pelayanan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Camat Selong Kabupaten Lombok Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-government telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, ketepatan administrasi, transparansi, dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Penggunaan sistem elektronik membantu aparatur dalam proses pendataan, verifikasi, penyimpanan data, dan pencetakan dokumen secara lebih efektif dibandingkan sistem manual sebelumnya. Efektivitas pelayanan pengurusan SKTM melalui sistem e-government terlihat dari berkurangnya waktu pelayanan dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di Kantor Camat Selong. Faktor pendukung penerapan sistem e-government meliputi dukungan kebijakan pemerintah, komitmen aparatur, tersedianya sarana teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan praktis. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi informasi, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan antarinstansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan e-government di tingkat kecamatan masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan Militeristik dalam Komunikasi Politik: Studi Kasus Gaya Kepemimpinan dan Pola Intruksi Sekertaris Kabinet

2026-07-27T17:12:47+00:00

This study analyzes Teddy Indra Wijaya’s communication style and leadership as Cabinet Secretary within the context of governmental political communication. It employs a case study method with a qualitative descriptive approach to gain an in-depth understanding of communication patterns, leadership style, and the meanings embedded in bureaucratic governance practices. The theoretical concept used is Ramlan Surbakti’s theory of legitimacy, which views legitimacy as public acceptance and recognition of government authority, decisions, and policies. Based on this framework, communication that is firm, structured, and hierarchical is understood not only as a mechanism for delivering instructions, but also as an effort to build work order, strengthen cabinet coordination, and maintain public recognition of governmental authority. The findings show that Teddy’s communication style tends to be bureaucratic and top-down, with implications for political message control, internal consolidation, and the formation of an image of a responsive and controlled government. These findings indicate that in strategic office, political communication serves as an important instrument for strengthening institutional legitimacy and maintaining public trust in the government.

Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Prospek Perdamaian pada Konflik Iran dan Israel

2026-07-27T17:58:11+00:00

The escalation of the Iran–Israel conflict during the 2023–2025 period has affected global stability and Indonesia’s national interests, particularly in the areas of energy, economy, and security. This issue is significant because Indonesia must balance Islamic values as a moral foundation with its free and active foreign policy principle in responding to the geopolitical dynamics of the Middle East. This study aims to analyze the influence of Islamic values, namely al-'adālah (justice), amar ma'rūf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), and al-ukhuwwah al-islāmiyyah (Islamic brotherhood), on Indonesia’s foreign policy toward the Iran–Israel conflict, while examining the continuity of the free and active foreign policy under the administrations of Joko Widodo (2023–2024) and Prabowo Subianto (2025). This study employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (CDA) of official documents from the Ministry of Foreign Affairs, speeches by the President and the Minister of Foreign Affairs, United Nations resolutions, statements of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), and relevant academic literature. The findings indicate that Islamic values serve as both a moral foundation and a source of soft power in Indonesia’s diplomacy. While the Joko Widodo administration emphasized a normative and humanitarian approach, the Prabowo Subianto administration adopted a more pragmatic orientation without abandoning the free and active foreign policy principle. These findings demonstrate that Islamic values continue to provide an ethical framework that strengthens the consistency and adaptability of Indonesia’s foreign policy in addressing international conflicts.

Sinergitas Stakeholders di Laut dalam Rangka Menjaga Keamanan Nasional

2026-07-28T17:46:26+00:00

Keamanan laut (Kamla) merupakan serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan berbagai aktifitas di laut untuk berbagai kepentingan, baik itu sebagai sarana yang digunakan untuk transportasi maupun berkegiatan. Pelanggaran terhadap Kamla senantiasa terjadi akibat dari pengawasan yang terbatas dihadapkan pada luasnya perairan yang digunakan sebagai media untuk beraktifitas ilegal dan perbedaan aturan oleh negara-negara yang berkepentingan di laut. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan dan koordinasi antar stakeholder Indonesia di laut dan permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan berupa analisis data pelanggaran Kamla, wawancara dengan pemangku kepentingan di laut, diskusi pendalaman dengan narasumber, pengamatan di lapangan, dan quisioner ke berbagai partisipan yang terintegrasi dengan laut. Hasil menujukkan bahwa terjadinya peningkatan pelanggaran Kamla disebabkan oleh tidak terkoordinirnya para stakeholder di laut dalam menjalankan operasi keamanan di laut. Selain itu, kurangnya kehadiran kapal-kapal negara di laut akibat dari jumlah kapal operasional dan BBM yang terbatas serta sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki operasi Kamla tidak memiliki pendidikan khusus. Temuan ini menekankan perlunya sinergitas stakeholder di laut khususnya dalam menerapkan regulasi yang sudah ada. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun Keamanan Nasional yang komprehensif guna menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Kewenangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terkait Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Migran Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

2026-08-08T13:20:38+00:00

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang dibentuk untuk menyelenggarakan suburusan pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewenangan untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan pelindungan salah satunya melalui program Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Implementasi jaminan sosial Kesehatan mulai dari diterbitkannya UU 18 Tahun 2017 sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang diterbitkan untuk melaksanakan jaminan sosial Kesehatan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan p perbandingan dengan beberapa negara pengirim Pekerja Migran. Hasil dari penelitian diperlukannya perubahan beberapa ketentuan dalam UU PPMI khususnya terkait definisi “Menteri” yang harus didefinisikan sebagai Menteri P2MI agar memiliki dasar kewenangan yang kuat dari sisi yuridis dan perubahan norma agar jaminan kesehatan dapat diberikan juga selama bekerja di luar negeri, serta perubahan norma di PP 59/2021 agar selaras dengan pengaturan dengan UU PPMI. Selain itu juga diperlukan terobosan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan melalui mekanisme reimbursment ataupun metode lain yang dapat memberikan kepastian kepada Pekerja Migran Indonesia.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Profesi Dokter terhadap Pemberitaan Negatif dalam Pelayanan Kesehatan

2026-08-08T01:25:44+00:00

Perkembangan media massa dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi mengenai pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pemberitaan negatif terhadap dokter sering kali berkembang lebih cepat daripada proses klarifikasi, sehingga dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan masyarakat, bahkan kepastian hukum bagi dokter yang sedang menjalankan tugas profesinya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang mampu memberikan perlindungan hukum tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi pemberitaan negatif selama memberikan pelayanan kesehatan serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih seimbang. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum berjalan secara optimal karena masih terdapat ketidakharmonisan pengaturan dan belum adanya mekanisme yang efektif dalam menangani pemberitaan yang merugikan dokter. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dokter, kebebasan pers, dan hak masyarakat atas informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab.

Strategi ASEAN Integrated Food Security Framework dalam Mitigasi Perubahan Iklim untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Asia Tenggara 2021-2025

2026-08-26T16:03:07+00:00

Perubahan iklim memicu bencana hidrometeorologi berulang yang mengancam stabilitas sistem pangan di Asia Tenggara. Sebagai kawasan climate hotspot, disrupsi produksi di negara anggota berdampak langsung pada rantai pasok regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) 2021–2025 dalam memitigasi dampak perubahan iklim guna memperkuat ketahanan pangan kawasan. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka Liberal Institutionalism Robert Keohane, studi ini mengevaluasi peran AIFS sebagai rezim regional melalui enam pilar fungsionalnya. Hasil penelitian menunjukkan AIFS berhasil mengintegrasikan agenda mitigasi dan adaptasi iklim berbasis Climate-Smart Agriculture (CSA), optimalisasi pemantauan real-time via ASEAN Food Security Information System (AFSIS), serta pelembagaan cadangan beras darurat melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Secara empiris, koordinasi institusional ini mendorong kenaikan total produksi beras regional mencapai 121,1 juta ton dan meningkatkan Self-Sufficiency Ratio (SSR) beras ASEAN hingga 121,16% pada rentang 2021–2025. Penataan kelembagaan AIFS terbukti mampu mereduksi ketidakpastian informasi, memangkas biaya transaksi perdagangan darurat, dan menjaga stabilitas pasokan pangan regional dari anomali cuaca. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan pangan Asia Tenggara kini sangat bergantung pada keberlanjutan fungsi integrasi kebijakan kawasan.

Rekonstruksi Model Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Kemitraan pada Fasyankes Berbasis Korporasi

2026-08-25T03:54:39+00:00

Korporatisasi fasilitas pelayanan kesehatan melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Skema kemitraan kerap digunakan meskipun pelaksanaannya menunjukkan pengendalian organisasi, integrasi kerja, ketergantungan ekonomi, dan karakter subordinasi lainnya. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakpastian klasifikasi hubungan tersebut serta merumuskan model penentuan status yang selaras dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis kualitatif-preskriptif melalui integrasi Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian diperkuat oleh pendekatan formalistik yang menempatkan nomenklatur kontrak sebagai penentu dominan dan kurang mempertimbangkan realitas hubungan. Penelitian menawarkan Model Rekualifikasi Hubungan Hukum Berbasis Kepatuhan Substansial sebagai mekanisme operasional dalam model penentuan status hubungan hukum. Model ini menggunakan tiga tahap, yaitu pengujian normatif, pengujian substansi, dan pengujian tujuan perlindungan hukum. Kerangka tersebut diharapkan mendukung klasifikasi hubungan hukum yang lebih konsisten dan adaptif serta memperkuat harmonisasi hukum kesehatan dan hukum ketenagakerjaan pada pelayanan kesehatan berbasis korporasi.

Analisis Dinamika After New Social Movement Pada Gerakan Indonesia Gelap

2026-07-08T17:42:13+00:00

Research on "IndonesiaGelap" as a contemporary social movement in Indonesia through the framework of the after New Social Movement. The research aims to analyze trigger conflicts, digital activism, the construction of collective meaning and identity, as well as the power relations and structural barriers that shape these movements. This study uses a qualitative approach by analyzing digital discourse, social media narratives, online sentiment, and socio-political developments that are the background for the emergence of #IndonesiaGelap hashtags at the beginning of Indonesia's new government period in 2025. The findings of the study show that they arise due to the increasing anxiety of the younger generation about economic uncertainty, declining trust in government institutions, education policy controversies, democratic declines, and perceptions of social injustice. Digital platforms serve as alternative public spaces expressing criticism, emotional solidarity, satire, and symbolic resistance through decentralized and network-based participation. There is a contest between the narrative of optimism and development with the counter-narrative of young people. Through the perspective of after NSM, this study found that Dark Indonesia represents a change in the form of social movements marked by fluid organization, emotional mobilization, symbolic politics, and the transformation of digital discourse into offline collective action. This study concludes that the activism of the contemporary young generation in Indonesia is increasingly moving towards democratic meaning, recognition, and accountability rather than through formal political structures. This research contributes to the understanding of digital activism and contemporary social movements in Indonesia's socio-political development.

Doktrin Legitimate Expectation dalam Hukum Pajak Indonesia: Perlindungan Wajib Pajak Atas Perubahan Fiskal yang Mendadak

2026-07-12T15:18:10+00:00

Perubahan regulasi fiskal yang berlangsung secara mendadak dan berulang-ulang menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi wajib pajak di Indonesia. Doktrin legitimate expectation, yang berkembang pesat dalam hukum administrasi Inggris, Uni Eropa, dan berbagai yurisdiksi lain, menawarkan landasan normatif untuk melindungi ekspektasi yang sah dari subjek hukum terhadap konsistensi tindakan negara. Penelitian ini mengkaji sejauh mana doktrin tersebut telah atau dapat diadopsi ke dalam sistem hukum pajak Indonesia sebagai instrumen perlindungan wajib pajak. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia belum secara eksplisit meresepsi doktrin legitimate expectation dalam hukum pajaknya, substansi perlindungannya sesungguhnya telah tersebar dalam berbagai asas hukum yang berlaku, khususnya melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia membutuhkan legislasi yang secara tegas mengkodifikasikan hak wajib pajak atas perlindungan ekspektasi yang sah, serta mekanisme transisi yang memadai setiap kali terjadi perubahan regulasi fiskal yang berdampak signifikan terhadap posisi hukum dan keuangan wajib pajak.

Konflik Agraria pada Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Relasi Otoritas

2026-07-12T15:20:46+00:00

The conflict in the Register 45 area of Mesuji Regency, Lampung Province, began in 1991 and has yet to be resolved. This conflict, involving the government, a company (PT SIL), and the Moro-moro community, is still under scrutiny regarding its management and resolution. This conflict has an impact on the Moro-moro community, whose basic rights such as health, education, and public services are neglected. The purpose of this study is to analyze the conflict with social change from the perspective of Dahrendorf's authority conflict. This study uses a literature study method and Ralf Dahrendorf's authority conflict analysis tool. The results show that the conflict gave rise to social change in the form of policies accommodated by the government as the party with authority. This policy is stated in Forestry Ministerial Regulation No. 39 of 2013 concerning Partnerships. Communities living in the Sector 45 area can collaborate with forest utilization permit holders or Forest Managers. However, this policy is still under scrutiny because its dynamics and resolution model have not been resolved to date.

Dilema Etik-Hukum Kerahasiaan Medis dan Notifikasi Pasangan pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV di Indonesia

2026-07-27T17:33:36+00:00

Partner notification in cases of sexually transmitted infections (STIs) and HIV has become an increasingly relevant ethical and legal issue in Indonesia following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health and the 2024 Technical Guidelines for Partner Notification of People Living with HIV (PLHIV), as it creates a dilemma between the obligation to maintain medical confidentiality and the responsibility to prevent transmission to partners. This study aims to analyze the ethical and legal foundations of assisted partner notification (APN) implementation in Indonesia and to identify the model most consistent with bioethical principles and applicable regulations. A normative juridical approach using systematic review methods was applied to literature retrieved from PubMed, Scopus, SciSpace, and Google Scholar, as well as relevant national regulatory documents, covering publications from 2012 to 2025. The findings reveal three APN models practiced in Indonesia—patient referral, provider referral, and dual referral—with dual referral receiving the highest acceptance among stakeholders. Bioethical principles (autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice) together with the applicable legal framework provide conditional justification for the disclosure of medical confidentiality in the interest of public health. Voluntary, consent-based dual referral APN is the model most compatible with ethical and legal values in Indonesia, provided that technical regulations and healthcare provider capacity are strengthened.

Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pemulihan Keuangan Negara

2026-07-27T18:11:59+00:00

Korupsi merupakan extraordinary crime yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat permasalahan mengenai kedudukannya sebagai dasar pengurangan pidana serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembalian keuangan negara sebagai dasar pengurangan pidana dalam perspektif pemulihan serta mengkaji akibat hukum pemulihan keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana karena mencerminkan itikad baik pelaku. Selain itu, konsep pemulihan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan keuangan negara perlu ditempatkan sebagai pertimbangan penting dalam individualisasi pidana guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembalian kerugian negara.

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Penghangusan Kuota Internet oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia

2026-08-09T16:55:39+00:00

The rapid development of mobile telecommunications services has made internet access a primary necessity. However, the practice of forfeiting unused internet data quotas raises legal issues concerning consumers’ legal position, legal protection, and the liability of telecommunications service providers. This study employs contract law theory, legal protection theory, and legal interpretation and construction theory, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although consumers are formally bound by valid contractual agreements, their substantive position remains unequal due to the dominant role of service providers in determining service terms and conditions. The forfeiture of unused data quotas prevents consumers from fully benefiting from services they have already paid for, thereby conflicting with the principles of balance and good faith in contract law. Furthermore, legal protection remains ineffective because no adequate compensation mechanism is provided, despite the existence of actual consumer losses that satisfy the elements of legal liability. Therefore, stricter regulations and improved service policies are necessary to ensure fairness, accountability, and effective consumer protection.

Nikah Siri dalam Analisis Pluralisme Hukum dan Living Law Perspektif Maqashid Syariah

2026-08-08T01:08:04+00:00

Nikah siri merupakan fenomena hukum keluarga dalam Islam yang terus menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia karena berada di persimpangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan pluralisme hukum dan Living Law, serta merumuskan harmonisasi keduanya dalam perspektif Maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, menggunakan bahan hukum dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri merupakan manifestasi pluralisme hukum yang lahir dari interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat. Kontradiksi antara hukum positif dan Living Law tidak terletak pada tujuan perkawinan, melainkan pada perbedaan sumber legitimasi. Melalui Maqashid syariah, pencatatan perkawinan dipahami sebagai instrumen perlindungan keturunan, harta, dan hak-hak keluarga. Penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang menempatkan legitimasi syar'i dan yuridis sebagai dua dimensi komplementer demi kemaslahatan keluarga, sehingga hubungan hukum positif dan Living Law tidak perlu dipandang sebagai dikotomis.

Penguatan Pemahaman Politik Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila: Studi Kasus di SMA Sayyid Yusuf Talango Kabupaten Sumenep

2026-07-30T14:41:16+00:00

This study aims to analyze the implementation of political education through Pancasila Education, improving students' political understanding, and the challenges of its implementation at Sayyid Yusuf Talango High School, Sumenep. The study used a qualitative approach with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with the principal, teachers, and students. The results indicate that political education is implemented through topics on democracy, the rights and obligations of citizens, and political participation, using discussion, debate, and election simulation methods. This learning enhances students' political understanding across cognitive, affective, and participatory aspects. Challenges include limited access to information and technological resources, low political literacy, and the suboptimal use of innovative learning methods.

Digital Assets in Indonesian Islamic Family Law: The Legal Status of Non-Fungible Tokens (NFTs) and Metaverse Virtual Land as Inheritable Property

2026-08-09T02:35:44+00:00

The rapid development of blockchain technology has introduced new forms of digital assets, including Non-Fungible Tokens (NFTs) and metaverse virtual land, creating legal uncertainty regarding their status as inheritable property under Indonesian Islamic Family Law. This study examines the legal status of these digital assets as inheritance objects, analyzes their distribution based on fiqh al-mawārīth and Indonesian positive law, and proposes a legal framework to strengthen legal certainty in digital inheritance. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and Islamic jurisprudential approaches. Legal materials were analyzed through descriptive and deductive legal reasoning. The findings demonstrate that NFTs and metaverse virtual land satisfy the Islamic legal characteristics of māl because they possess lawful ownership, measurable economic value, legal control, and transferability, thereby qualifying as al-tirkah (inheritance estate). Their distribution should follow the principles of fiqh al-mawārīth while accommodating the technical characteristics of blockchain-based assets, particularly digital wallets and private-key access. The study also identifies a regulatory gap in Indonesian positive law concerning digital asset inheritance. Unlike previous studies that primarily discuss digital assets from commercial or general legal perspectives, this research develops an integrated framework combining Islamic inheritance law, Indonesian positive law, and digital estate planning to strengthen legal certainty, protect heirs' rights, and contribute to the development of Islamic Family Law in the digital era.

Penerapan Prinsip Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Tinjauan Pemenuhan Hak Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

2026-06-16T09:25:40+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya respons terhadap pentingna menunjung tinggi prinsip partisipasi bermakna dalam perumusan undang-undang sebagai perwujudan demokrasi partisipatif dan supermasi hukum. Prinsip ini berdasarkan landasan konstitusional yang lebih kuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU.XV111/2000 yang menegaskan hak masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan pendapat, agar aspirasi mereka dipertimbangkan selama proses legislatif. Namun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 3014 tentang desa telah memicu berbagai reaksi mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat telah diimplementasikan secara bermakna dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam prinsip partisipasi bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan untuk menganalisis pemenuhan hak partisipasi public dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi bermakna dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dilakukan melalui beberapa mekanisme partisipasi publik, seperti dengar pendapat publik dan penyampaian keprihatinan masyarakat oleh kelompok masyarakat. Namun, pemenuhan hak partisipasi publik belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan akses informasi, keterlibatan perwakilan masyarakat, dan transparansi terkait tindak lanjut masukan publik. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, transparan, dan responsif untuk mewujudkan proses legislatif yang demokratis dan adil.

Pertanggungjawaban Perdata Dokter Yang Memberikan Informasi Kondisi Kesehatan Pasien Kepada Pihak Lain Secara Tidak Sah

2026-07-12T16:14:03+00:00

Pelanggaran kerahasiaan informasi kesehatan pasien oleh dokter merupakan fenomena hukum yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, mengingat data BSSN mencatat 103 insiden kebocoran data sepanjang 2023 dan Indonesia masuk 10 besar negara dengan kebocoran data terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran perdata pemberian informasi kesehatan pasien oleh dokter secara tidak sah, pertanggungjawaban perdata dokter berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pasien yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk pelanggaran mencakup pemberian informasi kepada pihak tidak berwenang, pembukaan rekam medis tanpa persetujuan, penyebaran melalui media digital, dan penyalahgunaan data kesehatan; (2) pertanggungjawaban perdata timbul apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas; (3) penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi dengan prioritas mediasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis perlindungan data kesehatan digital dan peningkatan kesadaran hukum tenaga medis.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHAP

2026-07-27T17:07:40+00:00

Sexual violence represents one of the gravest offenses against human dignity, imposing severe psychological, bodily, and societal repercussions on victims. Within Indonesia, incidents of sexual violence have exhibited a persistent upward trajectory annually, although prior legal frameworks have been deemed insufficient in affording adequate safeguards for those affected. The Criminal Code (KUHP), inherited from the colonial period, confines its provisions to rape and indecent assault in a highly restricted manner, thereby excluding myriad manifestations of sexual violence from penal sanctions. Such normative deficiencies necessitated the promulgation of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Offenses (UU TPKS) as a dedicated statute designed to address legislative lacunae and bolster comprehensive victim protections. This research seeks to scrutinize the mechanisms of legal safeguards extended to sexual violence victims pursuant to UU TPKS, alongside evaluating the degree to which said regulation delivers juridical predictability and equity for victims in the framework of Indonesia's material criminal law. Normative juridical inquiry is adopted herein, incorporating statutory analysis and case-based examination. Primary legal materials encompass pertinent statutes and judicial rulings, whereas secondary materials include academic publications, peer-reviewed journals, and doctrinal expositions relevant to the research theme. The outcomes of this investigation reveal that UU TPKS heralds substantial advancements in the architecture of juridical safeguards for sexual violence victims. Key innovations encompass broadening the conceptualization and ambit of sexual violence offenses to encompass nine distinct categories, formal acknowledgment of victims' entitlements, institutionalization of support and rehabilitation protocols for victims, and fortification of victim-oriented procedural norms. Nonetheless, implementation encounters multiple obstacles, notably the alignment of provisions between UU TPKS and the revised Criminal Code (Law No. 1 of 2023), coupled with the preparedness of enforcement agencies to enforce the novel statute uniformly.

Analisis Praktik Klientelisme dan Faktor yang Memengaruhinya dalam Pemilihan Kepala Desa

2026-07-27T17:43:07+00:00

Village head elections (Pilkades) should ideally follow programmatic logic, yet in practice they are often characterized by personal and transactional clientelism. This study analyzes the forms of clientelism and the factors shaping it in a Pilkades in Simeulue Regency, Aceh, involving informants such as the elected village head, campaign team members, hamlet heads, village officials, the Village Consultative Council (BPD), and voters. Employing a qualitative case study approach, the analysis draws on Hicken's (2011) four elements of clientelism and Aspinall and Berenschot's (2020) framework on brokerage and decentralization in Indonesia's patronage democracy. Findings reveal that clientelism operates systemically through dyadic relationships rooted in kinship, economic dependence, and organizational proximity; contingent exchanges manifested in implicit vote-buying, selective social assistance, and job promises; hierarchy legitimized by kinship ties and incumbency status; and sustained relations before and after the election. The study offers a conceptual contribution by proposing the "community-based broker" an actor whose mobilization effectiveness derives from pre-existing communal authority rather than formal campaign assignments. This practice is reinforced by village-level decentralization, the role of community brokers, and the community's economic dependence on the patron.

Keabsahan Akta Notaris Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan Secara Elektronik di Luar Wilayah Jabatan Notaris

2026-07-28T17:50:49+00:00

Peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Salah satu akta autentik yang penting adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi dasar hukum berbagai keputusan strategis perseroan. Perkembangan teknologi informasi mendorong penyelenggaraan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pelaksanaan RUPS elektronik menimbulkan persoalan ketika Notaris mengikuti rapat secara daring dari luar wilayah jabatannya. Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris masih membatasi wilayah jabatan Notaris pada tingkat provinsi dan belum mengatur secara tegas keabsahan akta hasil RUPS elektronik lintas wilayah. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wilayah jabatan Notaris masih berorientasi pada kehadiran fisik sehingga belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui pengaturan yang secara eksplisit mengakui kewenangan Notaris dalam RUPS elektronik serta memperjelas konsep kehadiran dan tempat kedudukan Notaris di ruang digital demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kemitraan Semu sebagai Bentuk Misclassification Hubungan Kerja: Analisis Yuridis terhadap Penyimpangan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

2026-08-08T03:34:43+00:00

Partnership arrangements in Indonesia's industrial relations landscape have frequently been weaponized as instruments of legal evasion (fraus legis), concealing subordinate employment relationships behind formally valid contractual structures. This study examines that phenomenon through a case study of the Cooperation Agreement (PKS) between PT HEJ as service user and PT DWP as driver labor supplier, signed on February 6, 2023, for a three-year period. Although the PKS explicitly declared the relationship to be neither an employment relationship nor outsourcing, investigation by the Tangerang Regency Manpower Office (Dinas Ketenagakerjaan) revealed that PT HEJ in practice issued direct daily work instructions, set operational schedules, enforced standard operating procedures, unilaterally altered the wage system from per-trip payments to a fixed monthly salary, and supervised drivers directly. Since the three cumulative elements of an employment relationship namely work, wages, and commands under Article 1 paragraph 15 of Law No. 13 of 2003 as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation were satisfied, the relationship must be legally classified as employment. This study employs a sociological-juridical method with descriptive-analytical specifications. Data were collected through in-depth interviews with PT HEJ management, PT DWP's Director, driver-workers, and the Manpower Office mediator, supplemented by document analysis of the PKS and PKWT. Findings confirm that the PKS constitutes a pseudo-partnership embodying fraus legis, and that PT HEJ's unilateral wage amendment constitutes breach of contract in violation of Article 54 paragraph (2) of the Manpower Law and Article 8 of Government Regulation No. 35 of 2021. Mediation facilitated by the Manpower Office produced a Collective Agreement dated January 13, 2026, which converted the relationship into a lawful outsourcing arrangement with PKWTT status recognized for all drivers. The study concludes that the Job Creation Law lacks sufficiently explicit provisions against disguised partnerships, necessitating stronger regulation and proactive oversight to protect workers' normative rights.

Negara Hukum Era Media Sosial: Analisis Fenomena“No Viral, No Justice” dalam Teori Keadilan pada Kasus Hogi Minaya

2026-07-24T18:21:34+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi narasi No Viral No Justice di media sosial dalam memengaruhi perubahan penegakan hukum pada kasus kriminalisasi Hogi Minaya serta mengkajinya melalui perspektif Teori Keadilan John Rawls. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) dan pendekatan kasus (case approach). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena No Viral No Justice bekerja melalui mekanisme Reverse Agenda-Setting, yaitu ketika diskursus publik di media sosial berkembang dari public agenda menjadi media agenda dan selanjutnya memengaruhi policy agenda melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI. Proses tersebut mendorong terjadinya koreksi institusional berupa penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap Hogi Minaya. Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, intervensi publik digital merefleksikan upaya mewujudkan keadilan substantif dengan mengoreksi penerapan hukum yang terlalu formalistik terhadap pembelaan terpaksa (noodweer). Temuan ini menunjukkan bahwa ruang publik digital telah menjadi faktor penting dalam dinamika penegakan hukum, sekaligus menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

2026-08-09T17:39:24+00:00

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi oleh korporasi melalui berbagai sistem elektronik. Di sisi lain, tingginya angka kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan perlindungan data oleh korporasi sebagai pengendali data. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum terbentuknya lembaga pengawas independen, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, serta belum adanya standar teknis yang memadai dalam menilai kelalaian korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pengaruh Penggunaan Educaplay Terhadap Hasil Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas Iv Sd Ypk Ii Imanuel Serui

2026-08-08T13:53:07+00:00

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah wajah pendidikan dan menuntut integrasi media pembelajaran yang interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan platform Educaplay terhadap hasil evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD YPK II Imanuel Serui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Pre-Experimental Design tipe One Group Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian berjumlah 30 siswa kelas IV. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik tes (pretest dan posttest) dan observasi. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan Independent Sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar, di mana rata-rata nilai pretest sebesar 62,33 meningkat menjadi 80,00 pada posttest. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Educaplay sebagai media evaluasi interaktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil evaluasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD YPK II Imanuel Serui.

Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Fintech Syariah: Kajian Hukum Pidana dan Hukum Bisnis Syariah

2026-07-20T07:12:01+00:00

Penelitian ini membahas persoalan utama mengenai bagaimana tindak pidana penipuan dalam transaksi financial technology (fintech) syariah dapat dianalisis melalui perspektif hukum pidana dan hukum bisnis syariah. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan dalam ekosistem keuangan digital berlabel syariah yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara norma hukum pidana nasional dan prinsip hukum bisnis syariah dalam menafsirkan unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta penerapannya pada konteks digital. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, penelitian ini menelaah relevansi unsur tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi berbasis teknologi, sekaligus mengkaji prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, dan transparansi (tablīgh) sebagai mekanisme pencegahan penipuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan fintech syariah membutuhkan sinergi antara hukum pidana dan kepatuhan syariah melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penerapan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah sebagai landasan perlindungan konsumen yang adil, preventif, dan restoratif.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada Ayam Widuran

2026-07-12T15:08:45+00:00

Pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tidak memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada para konsumennya, termasuk konsumen muslim. Penelitian ini memiliki dua permasalahan yaitu pertama, bentuk pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dan kedua bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Aspek empiris penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan konsumen, BPJPH, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan YLKI. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai status non halal produk, terdapat pandangan dari instansi terkait bahwa pelaku usaha seharusnya mencantumkan informasi non halal secara terbuka sejak awal, serta ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dengan ketentuan Pasal 26 UU JPH. Temuan empiris inilah yang kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini adalah pertama, bentuk pelanggaran Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal yang dilakukan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran adalah pemilik usaha tidak mencantumkan logo non halal pada kemasan atau poster usaha justru sebaliknya pelaku usaha mencantumkan logo halal namun kenyataannya dalam proses pengolahan ayam menggunakan minyak babi. Padahal babi dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal termasuk dalam kategori bahan non halal. Selain itu juga melanggar Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Kedua, atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dapat mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal dan beberapa pasal dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dari Ayam Goreng Widuran dapat dikenakan 3 jenis pertanggung jawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif.

Analisis Pencitraan Walikota Medan Bobby Nasution Melalui Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021–2023

2026-07-12T15:46:48+00:00

This study aims to analyze how infrastructure development policies for the 2021-2023 period were utilized as a tool to shape Bobby Nasution’s political image during his tenure as Mayor of Medan, in line with his increasing political exposure ahead of his candidacy for Governor of North Sumatra. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical case study design. Data were collected through in-depth interviews and validated using source triangulation. Data analysis was conducted using a theory-driven approach based on Dan Nimmo’s Political Image Theory (1989) and Brian McNair’s Political Communication Theory (2020), through the stages of data reduction, data presentation, open coding, selective coding, and drawing conclusions. The research results indicate that road improvement programs through “Medan Membangun,” river normalization for flood management, and the revitalization of Merdeka Square function as a medium for planned political image-building. These programs contribute to shaping Bobby Nasution’s image as a credible, competent leader who cares about the community’s needs. Nevertheless, the effectiveness of image-building through infrastructure development is conditional and depends on the sustainability of the quality of development as well as its alignment with the community’s needs in an equitable manner.

Kekaburan Norma Ganti Rugi bagi Pasien Atas Keterlambatan Pelayanan Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum Pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2026-08-25T04:04:03+00:00

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara eksplisit hak ganti rugi pasien akibat keterlambatan pelayanan, sehingga memicu kekaburan norma dan ketidakpastian hukum. Penelitian yuridis normatif bertipe kepustakaan ini mengkaji permasalahan tersebut melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 305 ayat (1) lebih menitikberatkan pada aspek kelalaian medis. Hal ini memunculkan empat bentuk kekaburan norma—yakni kekaburan substansi, cakupan, relasional, dan akibat hukum—yang berujung pada ketidakseragaman kompensasi otonom di berbagai fasilitas kesehatan. Melalui analisis teori kepastian serta perlindungan hukum, dan perbandingan dengan sistem No-Fault Compensation di Selandia Baru, disimpulkan bahwa rekonstruksi norma sangat mendesak. Revisi Pasal 305 ayat (1) direkomendasikan dengan mengintegrasikan frasa "keterlambatan pelayanan medis", mendefinisikan keterlambatan operasional, mengatur batas waktu standar, serta menetapkan besaran kompensasi minimum. Langkah ini krusial guna menjamin kepastian hukum pasien dan menjadi pedoman penyusunan kebijakan internal fasilitas pelayanan kesehatan.

This Manifestasi Nilai Keikhlasan dalam Perilaku Altruistik Relawan Kemanusiaan di Banyumas

2026-07-27T18:07:35+00:00

This study examines the manifestation of sincerity (ikhlas) values in the altruistic behavior of humanitarian volunteers in Banyumas Regency, Central Java, Indonesia. Using a phenomenological qualitative approach, this research explores how ikhlas-as a core virtue in Islamic psychology-shapes, sustains, and deepens altruistic engagement among Muslim volunteers. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and participatory observation involving 10 active volunteers from organizations: Senyum Anak Nusantara, Relawan Gesit Youth For Sustainable Agriculture Banyumas. Data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. Results reveal that altruistic behavior is driven and sustained by three interrelated dimensions of ikhlas: (1) purity of motivation without personal gain, (2) consistency in helping despite obstacles and social pressures, and (3) inner tranquility (tumaʼninah) as post-altruistic resonance. Ikhlas functions as a psycho-spiritual moderator integrating Islamic spiritual values and Javanese gotong royong culture with genuine prosocial behavior. These findings contribute to the development of spiritually-grounded altruism theory within the Javanese-Islamic cultural context.

Perlindungan Hukum Substantif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi

2026-08-08T03:28:28+00:00

This study is motivated by the imbalance of bargaining power and the weak implementation of the pacta sunt servanda principle in construction service practices, which affects the effectiveness of legal protection for Foreign Direct Investment (FDI) companies. This research aims to analyze the forms of breach of contract by the Employer and examine the effectiveness of substantive legal protection within the national legal system toward PT. Global Contractor Indonesia. The study employs a normative juridical method with statutory and case study approaches, analyzed descriptively and prescriptively. Normatively, contractual relations are governed by the Indonesian Civil Code as lex generalis, as well as the Construction Services Law and the Investment Law as lex specialis. The findings reveal breaches of contract in the form of delayed and reduced payments, unilateral changes to the scope of work without formal amendments, and neglect of administrative obligations. These findings indicate that substantive legal protection is conditional, as it depends on contractual compliance. Therefore, strengthening contract design, ensuring balanced risk allocation, harmonizing regulations, and enhancing effective regulatory supervision are necessary to ensure legal certainty and minimize breaches of contract.

Partisipasi Politik Perempuan Bangsa di Kota Medan

2026-07-24T18:14:24+00:00

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perempuan Bangsa sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan Bangsa berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui pendidikan politik, kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Faktor pendukung meliputi dukungan kelembagaan PKB, kebijakan afirmatif pemerintah, serta meningkatnya kesadaran politik perempuan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi budaya patriarki, keterbatasan sumber daya ekonomi, minimnya pengalaman politik, dan terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis dalam politik. Dalam perspektif Pemikiran Politik Islam, keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan (al-'adl), persamaan (al-musāwah), dan musyawarah (syūrā). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan politik dan kaderisasi perempuan sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Implementation of the Strict Liability Principle in Civil Liability for Industrial Waste Pollution

2026-08-08T01:30:11+00:00

This study examines the implementation of the strict liability principle under Article 88 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management in civil liability for industrial waste pollution in Rembang Regency. Using an empirical descriptive-analytical legal research method with statutory and fact approaches, data were collected through semi-structured interviews and document study. The results show that the implementation of strict liability is not optimal. Environmental dispute resolution is still dominated by administrative mechanisms such as coaching and warning letters, while civil lawsuits are almost never used. The main obstacles do not lie in the weakness of the norm, but rather in the limited scientific evidence to prove causation, low public understanding of the right to sue, the dominance of administrative approaches, and the absence of technical guidelines for implementing Article 88 at the regional level. Changes to the phrasing in the Job Creation Law also create interpretive uncertainty. In conclusion, the effectiveness of the strict liability principle requires strengthening institutional capacity, supporting scientific evidence, increasing public legal awareness, and progressive regional policies in order to function optimally as an instrument for environmental recovery and protection of pollution victims.

Batas Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog

2026-08-09T02:30:00+00:00

Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik (e-Katalog) merupakan wujud transformasi digital yang diarahkan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, praktiknya masih menyisakan kerawanan hukum, terutama terkait sejauh mana Pejabat Pengadaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangannya. Persoalan mendasarnya adalah belum tersedianya tolok ukur normatif yang tegas untuk memisahkan kekeliruan administratif, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan koruptif, sehingga berpotensi memunculkan kriminalisasi terhadap keputusan administratif yang sesungguhnya diambil dengan iktikad baik. Penelitian ini disusun guna mengurai batas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengadaan dalam praktik e-Katalog serta merumuskan parameter normatif pembeda antara kekeliruan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur delik korupsi. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersandar pada penelusuran kepustakaan atas regulasi, literatur hukum, serta riset relevan yang ditafsirkan secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembebanan tanggung jawab pidana tidak dapat hanya bersandar pada pelanggaran prosedur atau kerugian negara, melainkan mesti disertai bukti penyalahgunaan kewenangan berpadu unsur kesalahan batin (mens rea). Penelitian ini menyumbangkan parameter normatif pembeda kesalahan administratif dari tindak pidana korupsi pada pengadaan melalui e-Katalog, guna menghadirkan kepastian hukum bagi Pejabat Pengadaan sekaligus memperkokoh akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Desain Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Tata Kelola Sertifikasi Pekebun Sawit Mandiri

2026-07-12T15:55:15+00:00

Pekebun sawit mandiri memiliki posisi penting dalam tata kelola sawit berkelanjutan, tetapi kebijakan sertifikasi sering berangkat dari asumsi bahwa kepatuhan dapat dicapai ketika standar sudah tersedia. Artikel ini mengkaji sertifikasi sebagai instrumen kebijakan publik yang bergantung pada kapasitas tata kelola, bukan sekadar kepatuhan administratif. Dengan menggunakan tinjauan literatur integratif, sumber akademik dan dokumen kebijakan terpilih disintesis melalui lima klaster tematik, yaitu standar sertifikasi, kesiapan pekebun, insentif ekonomi, koordinasi multiaktor, dan kapasitas kebijakan lokal. Sintesis menunjukkan bahwa hambatan sertifikasi dibentuk oleh ketimpangan legalitas lahan, kelembagaan pekebun yang lemah, kualitas data yang terbatas, pendampingan jangka pendek, insentif yang belum pasti, koordinasi yang terfragmentasi, serta kepercayaan kelembagaan yang belum merata. Kabupaten Kutai Timur digunakan sebagai konteks kebijakan lokal ilustratif karena dokumen perencanaan dan RAD KSB daerah tersebut memuat penguatan data, kapasitas pekebun, Internal Control System, penyelesaian sengketa, percepatan ISPO, dan akses pasar. Artikel ini berkontribusi pada kajian Administrasi Publik dengan menempatkan sertifikasi sebagai desain kebijakan berbasis kapasitas.

Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi sebagai Delik Aduan Absolut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Analisis Antara Perlindungan Moralitas dan Hak Privasi)

2026-07-12T15:28:18+00:00

Kohabitasi atau cohabitation secara etimologis berasal dari bahasa Latin "cohabitare" yang berarti hidup bersama, merujuk pada praktik dua orang atau lebih yang menjalin hubungan intim dan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tanpa ikatan pernikahan yang sah. Munculnya kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memicu dilematis antara perlindungan moralitas dan hak privasi masyarakat, bagi sebagian masyarakat beranggapan bahwa kohabitasi melanggar nilai-nilai kehidupan masyarakat serta nilai agama dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa kohabitasi adalah ranah pribadi dan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta implikasinya terhadap perlindungan moralitas dan hak privasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan litelatur lain yang dianggap sesuai dengan pokok pembahasan dan dianalisis untuk dapat mengampil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi sebagai tindak pidana dengan aduan absolut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menggambarkan adanya kebijakan hukum yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat dengan penghormatan atas hak privasi individu. Dengan kata lain politik hukum terkait kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dapat dilihat sebagai suatu bentuk kompromi antara kepentingan bersama dalam perlindungan moral dan kepentingan pribadi dalam penguatan hak privasi.

Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bima

2026-07-08T05:23:03+00:00

Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima menunjukkan adanya berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi masyarakat dalam mengajukan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap putusan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kondisi psikologis calon mempelai, kesiapan keluarga, serta potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah terjalin erat antara calon mempelai, serta dukungan orang tua menjadi pertimbangan dominan dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.

Integrasi Komunikasi Pemasaran dalam Kampanye Kebijakan Publik : Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia

2026-07-27T17:39:56+00:00

Komunikasi kebijakan publik membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan integratif agar pesan program pemerintah dapat diterima serta diimplementasikan secara efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat terbesar di Indonesia menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks, mulai dari pembentukan kesadaran publik, perubahan perilaku penerima manfaat, hingga pengelolaan persepsi publik terhadap program. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan strategi Integrated Marketing Communication (IMC) dalam kampanye komunikasi PKH periode 2019–2023, mengidentifikasi pola koordinasi antarelemen komunikasi yang digunakan Kementerian Sosial RI, serta mengevaluasi efektivitas integrasi komunikasi dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal melalui analisis dokumen kebijakan resmi, analisis konten media sosial resmi, dan telaah pemberitaan media massa. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo untuk pengelolaan dan pengkodean data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH menerapkan lima elemen IMC secara simultan: periklanan, hubungan masyarakat, komunikasi langsung melalui pendamping sosial, pemasaran digital, dan komunikasi komunitas. Namun, integrasi antarelemen tersebut masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dalam satu kerangka komunikasi terpadu. Keunikan utama PKH terletak pada peran sentral pendamping sosial sebagai komunikator tatap muka yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh saluran digital. Penelitian ini berkontribusi pada perluasan penerapan konsep IMC dari ranah komersial ke ranah komunikasi kebijakan publik.

Nilai-Nilai Politik Islam Dalam Menguatkan Masyarakat Madani Pada Partai Nasdem Sumatera Utara

2026-07-28T17:53:11+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai politik Islam dalam menguatkan masyarakat madani pada Partai NasDem Sumatera Utara, mengidentifikasi bentuk implementasinya dalam kebijakan, program, dan aktivitas partai, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat internalisasi nilai-nilai tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan kader Partai NasDem Sumatera Utara, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Partai NasDem bukan merupakan partai berbasis Islam, nilai-nilai politik Islam diimplementasikan secara substantif melalui prinsip keadilan, amanah, musyawarah, persamaan, toleransi, dan kemaslahatan sosial. Implementasi tersebut tercermin dalam pelayanan politik yang inklusif, pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif. Praktik tersebut berkontribusi dalam memperkuat masyarakat madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat, toleransi, demokrasi, dan kepercayaan publik. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen terhadap politik bersih, budaya religius masyarakat Sumatera Utara, program pemberdayaan sosial, serta kaderisasi dan pendidikan politik. Sementara itu, faktor penghambat mencakup pragmatisme politik, tingginya biaya politik, lemahnya konsistensi moral sebagian elite politik, serta tantangan politik identitas dalam masyarakat yang plural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara merupakan proses yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam membangun politik yang beretika, inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Makan Bergizi Gratis Analisis Kebijakan Menurut Politik Islam

2026-07-24T18:12:05+00:00

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik strategis nasional yang diamanatkan melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, eksekusi birokrasi barisan depan (street-level bureaucracy) di lapangan masih menghadapi hambatan struktural sosiogeografis dan finansial. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus fenomenologis ini menarik 7 unit sampel struktural secara asimetris dengan proporsi Kontra (Bermasalah) dan Pro (Berjalan Baik) di Provinsi Sumatera Utara. Data primer dihimpun via wawancara mendalam terhadap 7 informan kunci teknokratis dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan kluster Pro sukses mengelola central kitchen 3.000 porsi/hari dan kluster ekonomi sirkular desa. Sebaliknya, kluster Kontra merekam kegagalan implementasi sistemik berupa pembekuan otomatis dana Virtual Account oleh aplikasi Dialur akibat kendala internet desa, ketidakadilan spasial indeks porsi nasional pada wilayah 3T Nias Selatan, serta bias penargetan (inclusion and exclusion error) di wilayah pesisir yang memicu pemindahan beban kerja (workload shifting) ke pundak guru. Dalam perspektif Politik Islam, potret kontra ini menjadi bukti distorsi nilai amanah dan keadilan distributif (al-'adalah al-ijtima'iyyah) akibat "kebutaan spasial" birokrasi pusat yang mengorbankan perlindungan jiwa (hifzhun nafs) dan akal (hifzhul 'aql) anak. Kesimpulan penelitian ini melahirkan Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Maslahah 'Ammah yang menegaskan bahwa efektivitas good governance teknokratis wajib diintegrasikan dengan roh penggerak etis (moral driving force) Islam melalui penerapan formula fiskal asimetris dan penguatan sistem outcome monitoring jangka panjang.

Analisis Nalar Generasi Zoomer Muslim Tentang Demokrasi Islami: Studi Terhadap Mahasiswa UIN-Sumatera Utara

2026-08-08T01:18:51+00:00

Demokrasi sering dipahami sebagai salah satu jalan menuju terwujudnya masyarakat madani. Di Indonesia, konsep ini terus berkembang dan menjadi perhatian Generasi Zoomer Muslim yang hidup di tengah arus informasi digital. Dalam tradisi politik Islam, demokrasi dipahami melalui prinsip syūrā, 'adālah, amanah, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur dukungan atau penolakan mahasiswa terhadap demokrasi Islam, tetapi menganalisis pola nalar yang digunakan dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi. Pendekatan yang digunakan bersifat interpretatif-konstruktif dengan memandang pemahaman demokrasi sebagai hasil konstruksi pengalaman, diskursus, dan refleksi. Penelitian juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam, rasionalitas publik, dan realitas demokrasi kontemporer sehingga pengetahuan dipahami sebagai hasil dialog antara agama, akal, dan pengalaman sosial. Objek kajian berfokus pada cara berpikir mahasiswa Gen-Z Muslim, bukan perilaku politiknya. Penelitian ini berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kesetaraan sebagai dasar pengembangan model nalar demokrasi Islami yang relevan bagi generasi muda. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta studi pustaka dengan teknik triangulasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi nalar demokrasi Islami di era digital.

Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot)

2026-08-08T01:49:04+00:00

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I merupakan tindak pidana yang menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi yang adil, khususnya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot, dimana terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu untuk konsumsi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I serta mengkaji pemenuhan rasa keadilan dalam penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf telah terbukti di persidangan. Selain itu, penerapan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dinilai telah memenuhi rasa keadilan karena mempertimbangkan alat bukti, tingkat kesalahan terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan sanksi secara proporsional dengan tetap memperhatikan aspek rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memenuhi persyaratan hukum.

Due Care as Preventive Legal Protection for Third Parties in Digital Access Termination

2026-08-09T17:20:56+00:00

Otoritas Indonesia menghentikan akses ke platform digital untuk menghapus konten ilegal dan memberikan sanksi kepada operator sistem elektronik yang belum mendaftar. Ketika sanksi semacam itu berlaku di tingkat domain, seperti dalam penghentian Juli 2022 yang ditinjau dalam Keputusan 424/G/TF/2022/PTUN. JKT, efeknya mencapai pengguna yang bukan subjek pelanggaran maupun penerimanya. Artikel ini menanyakan mengapa perlindungan hukum represif melalui klaim tindakan ilegal terhadap badan pemerintah secara struktural dibatasi bagi pihak ketiga, dan bagaimana kehati-hatian dapat dibangun dalam perlindungan pencegahan untuk tindakan administratif berbantuan sistem. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, dan kasus, studi ini mengukur jalur represif terhadap tiga indikator kontestabilitas yang dibaca dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, dan menemukan tidak ada yang terpenuhi. Dua tidak dapat disediakan oleh pejabat yang memutuskan kasus: batas kompensasi yang ditetapkan pada tahun 1991, dan cara koersif dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang tidak dapat digunakan karena peraturan yang didelegasikan tidak pernah diterbitkan. Kemudian ia membangun dua komponen kehati-hatian yang layak dari Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasannya, yaitu tinjauan manusia yang bermakna dan mitigasi dampak sampingan terhadap pihak ketiga, masing-masing membawa indikator dokumenter yang dapat dipenuhi oleh pejabat dan uji pengadilan

Business Judgment is Not a Crime (Suatu Pandangan tentang Resiko Investasi, Keputusan Bisnis, Itikad Baik, dan Batas Pidana)

2026-07-20T06:50:32+00:00

Criminal law exists to punish those who commit crimes, not those who make business decisions in good faith that turn out not to be as expected. However, fair law enforcement must be able to distinguish between malicious intent to enrich oneself unlawfully with business decisions taken professionally and with good intentions but then facing the risk of loss. Using normative legal research methods with the approach of Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 and the Corruption Crime Law. This study concludes that investment decisions taken in good faith, through correct procedures, without personal enrichment can be criminalized simply because the investment is unsuccessful because an intrinsic part of the venture capital business model is the risk of failure, resulting in Not All Investments will be successful. When business risk is judged as a crime, who dares to innovate.

Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk Meningkatkan Sport Tourism

2026-07-20T06:56:08+00:00

This study aims to analyze the strategy of the Tasikmalaya City Government in developing sport tourism through the implementation of the Unsil–Tasik Half Marathon 2025. The research employed a qualitative approach using a case study method to understand the formulation, implementation, and impacts of the event on the community and city image. Key informants included the Tasikmalaya City Government, Siliwangi University, MSME actors, hotel sector representatives, running communities, and the organizing committee. Data were collected through semi-structured interviews and focus group discussions (FGDs) and analyzed using the Miles and Huberman model consisting of data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that the government’s strategy emphasizes cross-sector collaboration through the pentahelix approach, which positively affects local economic growth, community participation, and cultural promotion. However, its effectiveness remains suboptimal due to limited resources, sponsorship, and external promotion. The study implies the need to establish a Tourism Board, strengthen public–private partnerships, and optimize digital promotion to position Tasikmalaya as an adaptive and competitive sport tourism city.

Reformulasi Konsep Kerugian Negara Pada Badan Usaha Milik Negara: Antara Risiko Bisnis, Ultra Vires

2026-07-12T16:04:42+00:00

Permasalah hukum yang terus berulang dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah ketidakjelasan konsep kerugian negara, khususnya saat berhadapan dengan dinamika risiko bisnis korporasi dan tindakan ultra vires direksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis batas demarkasi antara kerugian negara yang berdimensi pidana dengan kerugian bisnis yang merupakan konsekuensi lumrah dari aktivitas komersial BUMN, serta merumuskan ulang kerangka kewajiban pidana bisnis secara proporsional. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis norma hukum, konseptual, dan komparatif. Putusan pengadilan, undang-undang dan peraturan terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusional merupakan contoh sumber hukum utama. Temuan menunjukkan konsepsi kerugian negara dalam hukum pidana korupsi memerlukan rekonstruksi fundamental, mengingat penerapannya yang tidak tepat berpotensi mengkriminalisasi keputusan bisnis yang sah. Sistem hukum Indonesia harus mengadopsi teori Aturan Pengambilan Keputusan Korporasi sebagai pelindung direksi BUMN dari kriminalisasi atas keputusan berisiko namun itikad baik. Selain itu, pemilahan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana atas tindakan ultra vires direksi memerlukan tolok ukur yang lebih presisi. Artikel ini merekomendasikan reformulasi definisi kerugian negara, penguatan aspek mens rea dalam konstruksi delik korupsi di BUMN, dan harmonisasi antara hukum korporasi dengan hukum pidana korupsi.

Distorsi Konstitusional Anggaran Pendidikan: Asas Spesialitas Anggaran atas Pembebanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mandat Constitutional Spending

2026-08-10T18:30:13+00:00

Law Number 17 of 2025 on the 2026 State Budget maintains the twenty percent minimum threshold for education spending, yet channels most of that allocation to finance the Makan Bergizi Gratis (MBG) program, raising a constitutional problem that touches the imperative character of Article 31(4) of the 1945 Constitution. This study assesses the constitutionality of charging MBG financing to the education budget while clarifying the limits of the legislature's authority to interpret the scope of education mandatory spending. Employing normative legal research with statutory, conceptual, historical, and case approaches, it draws on the doctrine of constitutional mandatory spending and the theory of the Constitutional Court as a negative budgeter. The findings show that nominal fulfillment of the twenty percent threshold does not legitimize a cross-sectoral diversion of purpose; charging MBG to the education budget is unconstitutional in its allocation because nutritional benefits are not constitutive of education as confined by the Court to education directly enjoyed by the public. The legislature lacks authority to redefine a constitutional mandate through an appropriations law of an administrative (beschikking) character, whereas the Court may correct the allocation as a negative budgeter through a conditionally constitutional ruling. The novelty lies in reading the diversion as constitutional distortion and offering a purpose-fidelity test, an operationalization of the budget specialty principle (specialiteitsbeginsel) in the constitutional domain as a parameter for assessing expenditures counted as education budget.

Keywords: APBN; Constitutional Distortion; Education Budget; Makan Bergizi Gratis; Mandatory Spending.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Tinjauan Teori Keadilan Korektif Aristoteles (Studi Kasus Korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe)

2026-07-27T18:03:51+00:00

Korupsi merupakan ancaman sistemik dan kronis bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada pada skor 34. Tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat rumitnya pelacakan aset, taktik pelarian pelaku, hingga kendala gugurnya tuntutan pidana akibat kematian tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan korektif Aristoteles terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan korektif Aristoteles sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum RUU Perampasan Aset. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu dengan cara merampas keuntungan tidak sah dari pelaku dan mengembalikannya kepada korban (negara). Melalui mekanisme perampasan aset in rem (perampasan sipil/tanpa pemidanaan) yang diadopsi RUU ini, negara dapat melakukan pemulihan kerugian secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran fisik pelaku seperti pada kasus pelarian Adelin Lis, ataupun status hukum pidana yang gugur demi hukum akibat kematian Lukas Enembe. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak yang proporsional, melainkan juga instrumen preventif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia

Implementasi Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Penanganan Juru Parkir Liar di Minimarket

2026-08-08T04:31:11+00:00

The presence of illegal parking attendants at minimarkets in Surabaya remains a legal issue that creates legal uncertainty and potentially harms consumers using parking facilities. This condition reflects a gap between the provisions of Surabaya Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Management and its implementation in practice. This study aims to analyze the legal framework governing the handling of illegal parking attendants under the Regional Regulation and to examine its implementation and enforcement challenges in minimarket parking areas. The research employed a qualitative method using a socio-legal approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the Department of Transportation, the Municipal Public Order Agency (Satpol PP), minimarket managers, and community members, while secondary data were obtained from legislation and relevant literature. The findings indicate that the Regional Regulation provides an adequate legal basis for addressing illegal parking attendants. However, its implementation has not yet been fully effective due to limited inter-agency coordination, the suboptimal role of minimarket managers, low public legal awareness, and social and economic factors. Strengthening institutional coordination, improving supervision, and increasing public legal awareness are therefore necessary to enhance the effectiveness of parking law enforcement.

Artificial Intelligence, Imagery Intelligence, and Early Warning Systems: A Strategic Intelligence Model for Addressing Contemporary Security Threats

2026-08-08T01:00:19+00:00

This study develops a conceptual model integrating artificial intelligence (AI), imagery intelligence (IMINT), and an early warning system (EWS) within a strategic intelligence framework to address contemporary security threats. Adopting a qualitative conceptual approach based on a systematic literature review (SLR), the article synthesizes recent scholarship on AI, intelligence collection, and security governance in order to explain how the three components can be conceptually integrated into a single analytical flow. The findings indicate that AI improves image-processing speed, expands change-detection capacity, and strengthens the accuracy of object identification, thereby enabling EWS to operate faster and more predictively than conventional, manually driven analytical processes. However, AI deployment also introduces risks of algorithmic bias, false positives, limited explainability, and potential image manipulation, making human oversight indispensable rather than optional. The article proposes an AI-IMINT-EWS model consisting of four interrelated layers, acquisition, machine analysis, human verification, and early warning, that positions AI as an analytical accelerator, human analysts as strategic verifiers, and EWS as the integrative node for early warning. This model offers a conceptual contribution to the development of modern intelligence practice that is fast, accountable, and adaptive, while also opening an agenda for future empirical validation.

Revitalisasi Nilai Kebajikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal melalui Tradisi Perang Timbung Desa Pejanggik

2026-07-27T15:54:39+00:00

Indonesia's rich cultural heritage contains numerous local traditions steeped in virtue, yet many face the threat of degradation due to modernization. The Timbung War tradition in Pejanggik Village, Central Lombok, represents an important local wisdom that has not been comprehensively studied as a means of preserving virtue. This study aims to analyze its multidimensional meaning, identify virtue values, and describe its role in strengthening social cohesion within the community. The method used was a qualitative ethnographic approach through in-depth interviews, participant observation, and documentation of traditional leaders, religious leaders, village government officials, and the younger generation. Data analysis included data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate: (1) the tradition serves as a meaningful ritual of gratitude, a medium for fostering friendship, and a means of conflict resolution; (2) six virtue values are embodied: mutual cooperation, togetherness, spirituality, courtesy, social awareness, and responsibility; (3) the tradition effectively preserves values through sangkep agung and the involvement of the younger generation, although some youth interpret it ceremonially. This study confirms its potential as an instrument for character education based on local wisdom.

Implementasi Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Pekerja Swasta dan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Keadilan

2026-08-09T17:57:31+00:00

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang layak. Penerapan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta dan perusahaan menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan prinsip keadilan dalam pembebanan iuran dan pemerataan manfaat bagi peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta dan perusahaan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program Tapera secara normatif berlandaskan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kewajiban iuran dinilai menambah beban finansial pekerja swasta dan biaya operasional perusahaan, sementara manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan melalui peningkatan transparansi pengelolaan dana, pemerataan akses manfaat, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan agar prinsip keadilan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

The Relevance of Sharia Arbitration to the Development of Sharia Fintech in Indonesia

2026-07-08T18:18:50+00:00

This study examines the relevance of Sharia arbitration in resolving Sharia fintech disputes in Indonesia using a normative legal research method through legislative, conceptual, and analytical approaches. Data were obtained from primary legal sources, including regulations related to arbitration, religious courts, and Sharia fintech, as well as secondary legal sources such as literature and previous research. The results of the study indicate that Sharia arbitration possesses strong legal legitimacy under Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts. The existence of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) further strengthens its position as a forum for resolving sharia economic disputes. However, its implementation in sharia fintech disputes still faces several challenges, including the absence of specific regulations regarding digital arbitration, limited technological integration, a shortage of arbitrators who understand both sharia principles and financial technology, and low levels of legal literacy among the public. Furthermore, the rapid development of fintech often outpaces the readiness of existing regulations, thereby posing challenges to effective dispute resolution.

Efek Coattail Prabowo-Gibran dan Strategi Kampanye Adaptif

2026-07-12T16:01:04+00:00

The “coattail effect” in simultaneous elections is an important issue in the study of electoral politics, yet its strategic use at the local level has been relatively under-researched. This study analyzes the campaign strategy of the Antonius Ginting-Komando Tarigan ticket in leveraging the Prabowo-Gibran “coattail effect ” during the 2024 Karo Regency Regional Election. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with the campaign team and analysis of campaign documents. The results show that the campaign team implemented a multidimensional strategy that integrated national political influence with local strengths. The coattail effect was leveraged through the use of campaign materials with a national theme, aligning with the “02” ballot number, building a narrative of synergy with the central government, and mobilizing the figure of Bobby Nasution. This strategy was reinforced by the campaign’s organizational structure, local cultural networks, voter segmentation, and Antonius Ginting’s personal branding. These findings confirm that electoral success resulted from an adaptive strategy capable of converting national political momentum into organized local support.

Perkembangan Asas Keamanan & Keselamatan Konsumen: Tinjauan Harmonisasi Batas Cemaran Kosmetik Berdasarkan ASEAN Mutual Recognition Arrangement

2026-07-27T17:04:40+00:00

The rising circulation of cosmetics containing hazardous and/or prohibited ingredients indicates persistent weaknesses in business operators' compliance with product safety standards, thereby posing a potential threat to consumer health. This situation has prompted a regulatory update via BPOM Regulation Number 16 of 2024, serving to harmonize Indonesian regulations with the Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS), particularly regarding the establishment of limits for cosmetic contaminants. This study aims to analyze the evolution of consumer safety principles through the harmonization of cosmetic contaminant limits in Indonesia, as well as the implications for consumer protection and business operator liability. The research employs a normative legal research method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The findings indicate that harmonizing cosmetic contaminant limits with ASEAN standards strengthens legal protection for consumers by elevating product safety standards and enhancing requirements for cosmetic notification, labeling, and BPOM supervision. Consumer safety principles are implemented through the application of strict liability to business operators who manufacture or distribute cosmetics failing to meet safety requirements, accompanied by administrative, civil, and criminal sanctions in accordance with statutory regulations. Furthermore, consumers may resolve disputes through litigation or non-litigation mechanisms to obtain compensation. Thus, the harmonization of cosmetic regulations not only supports trade integration within the ASEAN region but also strengthens the consumer protection system in Indonesia by enhancing product safety standards, legal certainty, and business operator accountability.

Analisis Yuridis Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Keadilan

2026-08-25T04:05:47+00:00

Penelitian ini menganalisis kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari perspektif keadilan, negara kesejahteraan, dan implementasi kebijakan publik. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengkaji kesesuaian kebijakan dengan asas keadilan dan ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan secara filosofis kebijakan KRIS sejalan dengan amanat konstitusi. Namun dalam praktiknya, implementasi terkendala kekaburan norma, ketiadaan sanksi tegas, dan minimnya dukungan finansial bagi rumah sakit kurang mampu untuk memenuhi 12 kriteria fasilitas standar. Penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi menyeluruh, pengawasan, dan insentif fiskal dari pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Selain itu, peningkatan literasi hukum diperlukan agar pasien menjadi konsumen cerdas yang mampu menuntut hak pelayanan kesehatan bermutu.

Hukum Siber Di Era Digital: Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Deepfake Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

2026-07-19T13:22:42+00:00

Perkembangan pesat kecerdasan buatan generatif memungkinkan teknologi deepfake menghasilkan audio, gambar, dan video sintetis yang menyerupai konten autentik. Penyalahgunaannya mengancam identitas, privasi, reputasi, harta, kepercayaan publik, dan integritas alat bukti digital. Penelitian ini menganalisis penanggulangan kejahatan deepfake melalui integrasi hukum pidana Indonesia dengan kerangka etis-normatif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum Islam. Bahan hukum primer meliputi UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah pada 2024, KUHP Nasional Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia dapat menjangkau akibat tertentu dari deepfake melalui ketentuan manipulasi data elektronik, penipuan, pencemaran, pornografi, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Namun, pengaturannya masih tersebar, berorientasi pada akibat, dan belum memadai dalam merespons manipulasi identitas sintetis, penghapusan konten secara cepat, pemulihan korban, atribusi pelaku, serta tanggung jawab platform. Hukum Islam mengategorikan deepfake yang merugikan sebagai jarīmah ta'zīr karena mengandung kebohongan, penipuan, kecurangan, fitnah, dan kemudaratan. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi komplementer berupa definisi hukum yang presisi, kriminalisasi bertingkat berdasarkan niat dan akibat, pemulihan korban yang cepat, standar pembuktian digital, serta kewajiban pencegahan berbasis tabayun dan perlindungan akal, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta.

Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif: Studi Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kalimantan Timur

2026-07-28T08:52:10+00:00

Kebijakan administratif di tingkat daerah sering kali tidak lahir sebagai instrument teknokratis yang netral, melainkan menjadi arena tawar menawar kepentingan para elite penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD di Provinsi Kalimantan Timur, mengeksplorasi relasi kekuasaan aktor birokrasi, serta mengkaji respons sosial terhadap kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai elitis. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, data primer dikumpulkan melalui observasi respon publik dan pernyataan pejabat, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen APBD, regulasi, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta mencerminkan karakteristik konfigurasi politik otoriter, di mana legalitas administratif digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang tidak rasional dan kurang berpihak pada kebutuhan publik. Hal ini memicu pergolakan berupa demonstrasi ribuan mahasiswa dan warga sipil akibat dinilai sebagai bentuk pemborosan di tengah perlambatan pembangunan daerah. Namun, tekanan publik yang massif bersama dengan pengawasan KPK akhirnya berhasil mendorong pembatalan pengadaan mobil dinas mewah tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa kontrol sosial dan media digital memiliki peran vital sebagai penyeimbang guna membatasi dominasi kekuasaan eksekutif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi pengawasan oleh pemerintah pusat, pengaruh partisipasi publik yang inklusif, serta transformasi konfigurasi politik daerah demi mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Bagi Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2026-08-08T13:35:12+00:00

Perdagangan pakaian bekas telah menjadi bagian penting dari ekonomi informal Indonesia, namun status hukumnya terus menimbulkan perdebatan karena larangan impor pakaian bekas dan kebutuhan untuk memastikan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penjualan pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengkaji penerapan perlindungan konsumen di pasar tradisional di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan mengintegrasikan metode hukum normatif dan empiris melalui pendekatan statutori, konseptual, dan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas yang bersumber dari dalam negeri tetap diizinkan secara hukum, asalkan mematuhi prinsip perlindungan konsumen dan peraturan perdagangan yang berlaku. Sebaliknya, penjualan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal tidak memiliki legitimasi hukum karena melanggar peraturan perdagangan dan gagal memenuhi hak konsumen atas keselamatan, informasi yang akurat, dan kompensasi. Studi ini juga menemukan bahwa perlindungan konsumen belum diterapkan secara efektif karena tidak adanya standar kualitas teknis, pengawasan pemerintah yang terbatas, kepatuhan bisnis yang tidak memadai, dan kesadaran hukum publik yang rendah. Temuan ini menyoroti perlunya harmonisasi peraturan, pengawasan yang lebih kuat, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam perdagangan pakaian bekas.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kekerasan terhadap Keluarga Secara Bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara

2026-08-08T01:40:06+00:00

Kekerasan terhadap keluarga yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak terhadap keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama di Kabupaten Lampung Utara serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik Polres Lampung Utara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi, dan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara bersama-sama meliputi faktor lingkungan sosial, faktor emosional, faktor kesempatan, dan lemahnya kontrol sosial, dengan faktor lingkungan sosial dan emosional sebagai faktor yang paling dominan. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan (schuld), serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Setiap pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk keterlibatan dan perannya dalam tindak pidana. Sebagai ilustrasi penerapan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1676 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap pelaku yang melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Husband's Responsibility and Maternal Protection in the Pataru Indahan Tradition: An Islamic Family Law Analysis in Padang Bolak, North Padang Lawas Regency

2026-08-09T17:16:26+00:00

Islamic family law assigns the husband the primary legal responsibility for providing maintenance, care, and protection during pregnancy. In the Angkola-Mandailing Muslim community of Padang Bolak, North Padang Lawas Regency, the Pataru Indahan tradition involves the wife's family presenting customary food to the husband's family, raising questions about its legal status and its relationship to the husband's obligations. This study examines the legal position of Pataru Indahan within Islamic family law and its contribution to maternal protection. Using an empirical legal method with a socio-legal approach, data were collected through interviews with customary leaders, religious leaders, representatives of the Dalihan Na Tolu institution, and women who had experienced the tradition, supported by documentary analysis. The findings reveal that Pataru Indahan has undergone a process of Islamization in which customary practices are integrated with Islamic values while preserving their social function. Rather than transferring the husband's legal responsibility, the tradition provides complementary emotional, social, and spiritual support that strengthens maternal protection and family resilience. This study argues that Pataru Indahan constitutes ʿurf ṣaḥīḥ because it promotes maṣlaḥah, supports the objectives of maqāṣid al-sharīʿah, and reinforces maternal welfare without altering the husband's non-transferable legal obligations under Islamic family law.

Dominasi Politik Bangsawan dalam Pemerintahan Desa Dasan Lekong

2026-07-28T19:05:53+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi politik golongan bangsawan dalam pemerintahan Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan reproduksi kekuasaan elite lokal terus bertahan dari masa ke masa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan kepala desa, mantan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong dipengaruhi oleh faktor keturunan, legitimasi sejarah, tingginya kepercayaan masyarakat, pengaruh budaya tradisional, modal ekonomi, modal sosial, dan dominasi simbolik yang dimiliki golongan bangsawan. Golongan bangsawan mampu mempertahankan kekuasaan melalui pembangunan sistem kepercayaan masyarakat, hubungan sosial yang erat, pelaksanaan birokrasi yang dianggap baik, serta keterlibatan dalam kegiatan adat dan sosial masyarakat. Dominasi tersebut menyebabkan kekuasaan politik cenderung diwariskan secara turun-temurun kepada kelompok elite tertentu sehingga peluang golongan amaq (jajar karang) untuk memperoleh jabatan kepala desa menjadi lebih terbatas. Penelitian ini juga menemukan bahwa stratifikasi sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik desa. Masyarakat masih memandang bangsawan sebagai kelompok yang lebih layak menjadi pemimpin karena dianggap memiliki kewibawaan, kharisma, dan jasa besar dalam membangun desa. Akibatnya, demokrasi desa berjalan kurang kompetitif karena pilihan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh status sosial dan faktor keturunan dibandingkan kualitas kepemimpinan calon kepala desa. Dengan demikian, dominasi politik bangsawan di Desa Dasan Lekong menunjukkan adanya reproduksi kekuasaan elite lokal yang dipertahankan melalui legitimasi sosial, budaya, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan politik dan keterbukaan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan inklusif.

Yusuf al-Qaradawi and the Genealogy of Islamic Populist Politics in Indonesia

2026-07-12T14:22:52+00:00

This article analyzes the influence of Yusuf al-Qaradawi’s thought on the genealogy of Islamic populist politics in post-Reformasi Indonesia. The study is grounded in the growing mobilization of religious identity, the rise of Islamic moral politics, and the increasing use of “ummah”-based narratives within contemporary Indonesian democratic dynamics. In this context, Islam is not only understood as a spiritual identity but also as a political resource that shapes public discourse and electoral contestation. Methodologically, this research employs a qualitative approach using political genealogy analysis to trace the relationship between transnational Islamic thought and the development of Islamic populism in Indonesia. This approach enables a historical and contextual examination of how ideas circulate, transform, and are reinterpreted within specific socio-political environments. The theoretical framework used is Vedi R. Hadiz’s theory of Islamic populism, which conceptualizes Islamic populism as a form of identity-based political mobilization constructed through a dichotomy between the “ummah” and the elite. The findings show that Yusuf al-Qaradawi’s thought has made a significant contribution to the formation of Islamic political discourse in Indonesia. His key concepts—such as syumuliyyah al-Islam (the comprehensiveness of Islam), Muslim political participation, Islamic morality in public life, and global Muslim solidarity—have provided intellectual and moral foundations for various Islamic movements. The dissemination of his ideas has occurred through multiple channels, including campus da’wah networks, the tarbiyah movement, Islamic publishing houses, satellite television, graduates of Middle Eastern universities, and, more recently, digital media platforms.

The study also finds that al-Qaradawi’s thought has undergone processes of adaptation and localization within Indonesia’s pluralistic and multicultural democratic context. His ideas are not adopted in a uniform manner but are reinterpreted according to local political and cultural conditions. The relevance of his intellectual legacy is evident in the rise of Islamic identity politics, religiously based mass mobilization, digital da’wah practices, and moralized political narratives within Indonesian Islamic populism. In conclusion, Yusuf al-Qaradawi’s thought constitutes one of the key intellectual and moral foundations of Islamic populist politics in Indonesia. However, its influence is neither singular nor deterministic, as it continuously interacts with domestic socio-political dynamics, digital media ecosystems, and broader cultural transformations within contemporary Indonesian Muslim society.

Model Perlindungan Hukum Inklusif dalam Pemenuhan Hak Kelompok Rentan pada Manajemen Kedaruratan Banjir di Kota Medan

2026-07-31T12:12:32+00:00

The city of Medan faces a high level of vulnerability to hydrometeorological disasters, particularly in the Deli River Basin (DAS), which is densely populated and prone to recurrent flooding. This situation poses serious challenges for emergency management, particularly regarding legal protection for vulnerable groups such as children and the elderly, who have limited mobility and require special protection during emergencies. This study aims to analyse the implementation of legal protection for vulnerable groups, identify legal and sociological barriers, and formulate an inclusive legal protection model for flood emergency management. The methodology employed is a legal-empirical study using a qualitative approach. Data were collected through document analysis, field observations and in-depth interviews with relevant stakeholders. The research findings reveal a gap between regulations and on-the-ground implementation, particularly regarding the absence of standard operating procedures specifically governing the prioritisation of evacuation, support, and the fulfilment of the rights of vulnerable groups. This study has produced a human rights-based model of inclusive legal protection as a foundation for strengthening local policies that are more responsive, fair and practical in flood disaster management.

Hukum Progresif Sebagai Paradigma Penegakan Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

2026-07-27T17:17:38+00:00

The development of the digital economy in Indonesia has had a significant impact on business competition practices, especially through e-commerce platforms. Digital business models loaded with network effects and dominance of large platforms pose new problems in the enforcement of business competition laws. Satjipto Rahardjo's progressive legal approach can be an alternative to dealing with this complexity. This approach views law not only as a set of rules, but as a tool to achieve justice and improve public welfare. Using this approach, the law enforcement of business competition in the digital era is not only oriented towards legal certainty, but also towards the protection of small business actors, consumers, and the sustainability of the digital economic ecosystem.

Proses Adaptasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kebonharjo, Kabupaten Klaten

2026-07-27T18:00:10+00:00

This article examines how residents of Kebonharjo Village, Klaten Regency, adjusted following the implementation of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS). This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach to understand the community's adaptation process. The analysis was conducted using the AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) scheme. Findings indicate that adaptation occurred through a gradual, evolutionary process. Residents shifted from using wells, shallow boreholes, and PDAM services to PAMSIMAS after experiencing benefits such as lower costs, stronger water flow, and clear metering. The AGIL study helps clarify that community adaptation goes beyond simply switching water sources. Adaptation occurs through the acceptance of pipe and meter technology. Goal attainment arises through the aim of obtaining cheaper and more stable services. Integration occurs through relationships between residents, administrators, neighboring villages, source areas, and stakeholders. Latency arises through the habit of paying, reading meters, and maintaining the network.

Evaluasi Kebijakan Tebusan Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu Integrasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Berbasis Teori Solidaritas Sosial

2026-07-28T17:44:00+00:00

This study was motivated by the implementation of a confiscated-item redemption policy at Al-Muhammad Islamic Boarding School, Cepu, as a disciplinary measure for students. The policy raises different interpretations in Islamic jurisprudence regarding the permissibility of ta’zir bi al-māl according to the Hanafi and Shafi'i schools and its implications for social solidarity. This study aimed to analyze the implementation of the policy, examine it from the perspectives of the Hanafi and Shafi'i schools, and interpret it using Émile Durkheim's theory of social solidarity. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the boarding school leader, administrators, and students. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model and validated through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that the policy serves as an educational disciplinary mechanism to promote responsibility, discipline, environmental awareness, and prevent wasteful behavior. Its implementation reflects contextual ijtihad by combining ta’zir bi al-māl and ta’zir bi al-abdān according to students' conditions. The policy also strengthens social cohesion through collective compliance with institutional rules. These findings demonstrate that the policy prioritizes educational values and public benefit rather than economic interests.

The Political Phenomenon of Women's Participation in the East Kalimantan Governor Election

2026-08-08T13:25:10+00:00

Historically, women were deliberately excluded from political power and participation in democracies. Various studies have revealed the women's participation in various countries, the results of which, the equality of women's participation in politics is of the concern to many countries. Studies found that there are still inequalities in political participation between women and men. The strong tradition of most community members who discredit women by regarding women as second persons. Meanwhile, political reform which occurred in Indonesia has certainly given great opportunity to women to participate. In addition, the globalization era has brought about the changes in the development, so do in women. Local Government Election, specifically in East Kalimantan was taken as a case study in this study. The study employed a qualitative approach as well as interviews with relevant key informants. The study analyzed political participation opportunities of women activists in the governor election in the term of voting, campaign, political discussion and contacting perspective. The regional head elections in East Kalimantan especially, Indonesia in general still found challenges regarding the lack of women's political participation. Especially political discussion and contacting still limited to access by women activist. Women often face numerous constraints for increasing their political participation.

Penafsiran Makna Frasa “Perbuatan Tercela” dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

2026-08-08T13:38:31+00:00

Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mana salah satu syarat tersebut ialah “Perbuatan Tercela”. Makna Frasa “Perbuatan Tercela” hanya terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian normatif ini didasari oleh ketiadaan penafsiran terhadap apa saja yang dimaksud sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian. Belum ada Presiden Indonesia yang diberhentikan secara formal melalui mekanisme Pasal 7A-7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pascareformasi yang mengakibatkan tidak adanya praktik konkret yang dapat dijadikan pedoman yuridis dan prosedural (precedent) yang artinya, secara praktik ketentuan ini belum pernah diuji secara langsung. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bergantung pada kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ketiga lembaga tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penafsiran konstitusional yang tepat terhadap alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiadaan penafsiran yang jelas berpotensi menimbulkan pemaknaan yang bersifat politis dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, sehingga mekanisme pemberhentian dapat digunakan secara sewenang-wenang dan mengancam kepastian hukum serta stabilitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur dan Komitmen Kelembagaan

2026-08-09T17:52:06+00:00

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan pedesaan; namun, peningkatan alokasi dana publik tidak disertai dengan akuntabilitas hukum yang lebih kuat. Ketidakteraturan yang terus-menerus dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa kompetensi administratif yang terbatas dan komitmen institusional yang lemah tetap menjadi tantangan signifikan bagi tata kelola desa yang akuntabel. Studi ini bertujuan menganalisis akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa dari perspektif kompetensi dan komitmen kelembagaan pejabat desa dalam mempromosikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini dilakukan di Desa Karumbu, Distrik Langgudu, Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat pemerintah desa dan anggota Badan Konsultatif Desa (BPD). Data dianalisis melalui pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan kompetensi pejabat desa dalam administrasi keuangan, kepatuhan regulasi, dan sistem informasi pemerintah desa, sehingga meningkatkan risiko kesalahan administratif. Selain itu, komitmen kelembagaan belum secara efektif memperkuat pengawasan internal karena peran pengawasan Badan Konsultatif Desa masih sebagian besar administratif dan belum membangun sistem checks and balances yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat kompetensi pejabat desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan memperluas transparansi publik adalah persyaratan fundamental untuk meningkatkan akuntabilitas hukum yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Desa.

Penerapan Perspektif Second Generation of CPTED dalam Upaya Merekomendasikan Daerah Asimilasi Percontohan di Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru

2026-08-25T03:58:06+00:00

Artikel ini menganalisis pembentukan daerah asimilasi percontohan dengan perspektif Second Generation Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) di Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Penelitian memakai mixed methods dengan explanatory sequential design. Data kuantitatif berasal dari 143 responden masyarakat, sedangkan data kualitatif berasal dari enam Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan satu Pembimbing Kemasyarakatan. Survei menguji kohesi sosial, budaya komunitas, konektivitas, kapasitas ambang, dan persepsi terhadap asimilasi. Keempat dimensi CPTED berhubungan dengan persepsi asimilasi (r = 0,398-0,668; p < 0,001). Regresi berganda signifikan (F = 55,066; p < 0,001; adjusted R² = 0,604), dengan koefisien terbesar pada konektivitas (B = 0,480). Perbedaan antarkecamatan muncul pada budaya komunitas, konektivitas, dan persepsi asimilasi. Pengkodean ATLAS.ti menghasilkan 40% sentimen negatif, 35% positif, dan 25% netral; stigma serta akses ruang publik yang tidak konsisten berulang dalam wawancara. Hasil tersebut menjadi dasar rancangan daerah percontohan yang menggabungkan kesiapan komunitas, ruang publik yang dapat diakses, partisipasi WBP dalam pengawasan Bapas, dan evaluasi berkala.