SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Pernikahan Dini sebagai Strategi Adaptasi Sosial Studi Sosiologis pada Masyarakat Pedesaan

2025-12-28T08:20:47+00:00

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini sebagai bentuk strategi adaptasi sosial yang dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi, budaya, dan struktural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif sosiologi, penelitian ini menggali faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, norma sosial-budaya, serta struktur kekuasaan dalam komunitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada masyarakat pedesaan yang masih mempraktikkan pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, menjaga kehormatan, serta mempertahankan status sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak sekadar praktik budaya, tetapi merupakan strategi adaptif yang dipilih keluarga untuk menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi. Namun demikian, strategi ini juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi remaja, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi sosial yang mempertimbangkan konteks budaya lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial keluarga guna menekan praktik pernikahan dini.

Dinamika Konflik Sosial dalam Penolakan Praktik Pernikahan Dini Analisis Perspektif Sosiologi Konflik

2025-12-28T01:32:04+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial yang muncul dalam proses penolakan praktik pernikahan dini dengan menggunakan perspektif sosiologi konflik. Praktik pernikahan dini, yang masih terjadi di berbagai wilayah, memicu benturan kepentingan antara kelompok pendukung tradisi dan pihak yang mendorong perubahan sosial. Berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, bentuk-bentuk konflik yang muncul, serta faktor-faktor yang memperkuat maupun meredam konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh perbedaan pemaknaan terhadap norma sosial, kehormatan keluarga, stabilitas ekonomi, serta pandangan tentang masa depan remaja. Intervensi lembaga formal seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi pemberdayaan perempuan sering kali mempertegas ketegangan antara nilai lokal dan kebijakan nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa resolusi konflik berjalan lebih efektif ketika melibatkan mediasi sosial, dialog partisipatif, dan pendekatan pendidikan yang sensitif budaya. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana perubahan nilai terkait pernikahan dini tidak hanya merupakan isu moral atau hukum, tetapi juga medan konflik sosial yang kompleks dalam masyarakat.

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber di Era Transformasi Digital: Analisis Kritis Regulasi dan Implementasi

2026-03-01T07:06:41+00:00

Era transformasi digital telah membuka ruang baru bagi perkembangan kejahatan dunia maya atau tindak pidana siber yang semakin kompleks, baik dari sisi modus, teknologi, maupun dampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis regulasi yang mengatur tindak pidana siber di Indonesia, kemudian mengevaluasi bagaimana implementasi penegakan hukumnya dalam praktik. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif terhadap regulasi utama seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP baru, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kasus dari beberapa tindak pidana siber signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia meskipun telah berkembang mengalami sejumlah kelemahan: multitafsir pada beberapa pasal, belum harmonis dengan regulasi lain, serta kurang fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Di sisi implementasi, terdapat tantangan besar berupa kurangnya kapasitas teknis aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan teknologi forensik digital, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta hambatan dalam kerja sama internasional. Berdasarkan analisis kritis tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi yang adaptif, peningkatan kapabilitas dan pelatihan teknis aparat, pembenahan harmonisasi regulasi dan prosedur antar lembaga, serta penguatan mekanisme kerja sama lintas batas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik dan praktek penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.

Reformasi Sistem Pemilu sebagai Upaya Penguatan Supremasi Hukum dan Demokrasi Substantif

2026-03-01T07:03:19+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana reformasi sistem pemilu dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hukum empiris, penelitian mengeksplorasi regulasi pemilu, lembaga penyelenggara dan penegakan hukum pemilu, serta mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek utama yang membutuhkan reformasi meliputi penyederhanaan regulasi pemilu, pemberian kewenangan yang jelas dan terintegrasi kepada lembaga hukum pemilu khusus, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Reformasi sistem pemilu yang efektif juga tercermin melalui pengaturan ambang batas, sistem keterwakilan, serta mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi sistem pemilu yang komprehensif tidak hanya memperkuat supremasi hukum tetapi juga mendekatkan praktik demokrasi Indonesia ke arah demokrasi yang substantif yaitu demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga adil, inklusif, dan responsif terhadap hak-hak warga negara.

Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Kecerdasan Buatan: Tantangan Hukum dan Etika di Indonesia

2026-03-01T06:59:14+00:00

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) memicu transformasi signifikan dalam cara data pribadi dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan di Indonesia. AI memungkinkan pemrosesan otomatis dalam skala besar yang melampaui kemampuan kontrol tradisional, sehingga menimbulkan tantangan hukum dan etika terkait hak atas privasi, keamanan, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan etika yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks ekosistem AI di Indonesia, serta mengidentifikasi gap regulatori yang menghambat perlindungan efektif dan rekomendasi kebijakan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi literatur untuk mengurai dan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan praktik terbaik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan data, masih terdapat kelemahan dari sisi regulasi turunan, mekanisme penegakan, kejelasan akuntabilitas entitas AI otonom, serta aspek etika seperti bias algoritma, pengambilan keputusan otomatis dan hak atas penjelasan (right to explanation). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi tambahan yang spesifik, penerapan etika dalam desain dan penggunaan AI, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengawasan independen agar hak atas data pribadi tetap terlindungi dalam ekosistem yang semakin didominasi oleh AI.

Tradisi Tepok Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Banten Perspektif Hukum Islam

2026-01-06T02:23:25+00:00

Penelitian ini mengkaji tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan adat Jawa Banten, khususnya di Kampung Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah masih kuatnya tradisi budaya dalam masyarakat yang berpadu dengan nilai-nilai agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan Tepok Ponjen, dampak sosialnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Tepok Ponjen dilaksanakan pada pernikahan anak bungsu, diawali dengan sungkeman, kemudian orang tua memberikan kantong berisi biji-bijian dan uang yang kemudian dibagikan kepada keluarga dan tamu undangan. Secara sosial, tradisi ini mempererat hubungan kekerabatan dan solidaritas, meskipun dapat menimbulkan beban bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam perspektif hukum Islam, Tepok Ponjen termasuk kategori ‘urf shahih selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti syirik, riba, ataupun kemudaratan. Implikasi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai integrasi budaya lokal dengan hukum Islam, serta mendorong pelestarian tradisi yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.