Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Sosial Keluarga dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob)

Authors

  • Regina Natasya Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Tjempaka Tjempaka Universitas Tarumanagara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4391

Keywords:

Dispensasi Kawin, Faktor Risiko Sosial Keluarga, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

Abstract

Dispensasi kawin memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung di Indonesia, meskipun batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan adanya “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pemberian dispensasi, namun tidak merumuskan parameter faktor risiko sosial keluarga, sehingga kualifikasinya banyak bergantung pada penalaran hakim. Rumusan masalah penelitian bagaimana kualifikasi dan batas-batas normatif faktor risiko sosial keluarga sebagai bentuk alasan mendesak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019? dan bagaimana persepsi dan interpretasi praktis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob ketika mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, konsep “faktor risiko sosial keluarga” merupakan norma terbuka yang tersebar dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tanpa parameter yang jelas, sementara instrumen verifikasinya melalui rekomendasi profesional bersifat fakultatif dan dalam penetapan a quo, hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga terutama melalui bingkai moral-religius dan bingkai kehormatan keluarga, diperkuat oleh restu orang tua dan kesiapan ekonomi calon suami yang minim, tanpa melibatkan rekomendasi independen dari psikolog atau pekerja sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berorientasi pada penilaian berbasis bukti dan multidisiplin dengan praktik penalaran sosiologis-partisipatoris yang ditemukan di lapangan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Awaru, A. O. T., Kamaruddin, S. A., & Najamuddin. (2025). Analisis Dispensasi Nikah di Kabupaten Sinjai (2021–2025). Jurnal Sosialisasi, 12(3), 1–12.

Fitriyah, F., & Khotimah, K. (2025). Analisis Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmiah Global Education, 6(4), 3182–3189. https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4621

Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 11(1), 117–127. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684

Khoiri, M., & Karyoto. (2024). Analisis Tata Cara Permohonan Dispensasi Nikah bagi Calon Mempelai di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 80–95.

Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Gumilar, R. D., Afifah, A., & Desiani, D. (2025). Perkawinan Anak: Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental. Jurnal Sosial Teknologi, 5(9).

Nhampoca, J. M., & Maritz, J. E. (2024). Early Marriage, Education and Mental Health: Experiences of Adolescent Girls in Mozambique. Frontiers in Global Women's Health, 5. https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1278934

Ningrum, R., Astuti, D. A., & Anjarwati. (2023). The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 11(2), 141–148. https://doi.org/10.20473/JPK.V11.I2.2023.141-148

Nishat, J., Shovo, T. A., Ahammed, B., Islam, M., Rahman, M., & Hossain, M. (2023). Mental Health Status of Early Married Girls during the COVID-19 Pandemic: A Study in the Southwestern Region of Bangladesh. Frontiers in Psychiatry, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1074208

Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smg. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 2(2), 209–223. https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611

Rahayu, D. P., Rosmidah, & Pahlefi. (2026). Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan: Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(1).

Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Menakar Fungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 11–27. https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274

Redaksi Marinews Mahkamah Agung RI. (2025). Dispensasi Kawin Anak Hamil di Luar Nikah, Solusi Hukum atau Jalan Darurat?. Marinews Mahkamah Agung RI.

Rohman, M. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Kebijakan Politik Hukum di Indonesia. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 556–571. https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677

Roeswandi, R. M. A., Ropii, I., Kuntardjo, C., & Putra, M. D. (2026). Implikasi Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Dr. Sitanala Banten. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(4), 1893–1903. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2963

Sri, M., & Purwaningsih, S. (2022). Penerapan Batas Usia Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1(2), 128–149. https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1282

Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. Al-Manhaj, 4(2). https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816

Buku:

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Mahkamah Agung RI, AIPJ2, & IJRS. (2020). Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Buku Saku, Vol. 2). Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

UNICEF Indonesia. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Skripsi/Tesis:

Karim, M. Z. (2025). Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rahardjo, G. S. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Masa Pandemi Covid-19 (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rahayu, D. P. (2026). Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo) (Skripsi). Universitas Jambi.

Rahayu, M. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak terkait Pemberian Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan: Analisis Penetapan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama Probolinggo. (2024). Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob tentang Dispensasi Kawin.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations General Assembly.

Downloads

Published

2026-10-31

How to Cite

Natasya, R., & Tjempaka, T. (2026). Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Sosial Keluarga dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob). SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 5(5), 4699–4710. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4391