Kekosongan Hukum Izin Perceraian PPPK dan Penggunaan Analogi Hukum oleh PPK: Studi Empiris di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Authors

  • Fauzan UIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
  • Lahaji UIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
  • Hamdan Ladiku UIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4370

Keywords:

PPPK, izin perceraian, analogi hukum, Pejabat Pembina Kepegawaian, diskresi administratif

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pemberian izin perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), praktik penerapannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta implikasi penggunaan analogi hukum terhadap PPPK. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data empiris diperoleh melalui angket, wawancara, dan dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur izin perceraian PPPK, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 secara normatif mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam praktiknya, beberapa Kantor Kementerian Agama telah memproses dan menetapkan izin perceraian PPPK dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai rujukan analogis. Praktik ini dapat dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan norma melalui analogia legis dan diskresi administratif. Namun, penerapan analogi memiliki batas karena PNS dan PPPK tidak identik dalam seluruh aspek kepegawaian. Penggunaan analogi tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas kewenangan PPK, membatasi hak, atau membebankan kewajiban dan sanksi kepada PPPK tanpa dasar hukum yang jelas. Jika terus diterapkan tanpa regulasi khusus, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pelayanan, perluasan diskresi, dan risiko pertanggungjawaban hukum bagi PPK maupun instansi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai izin perkawinan dan perceraian PPPK untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman administrasi, dan perlindungan hak PPPK

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, and Shinta Ayu Purnamawati. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara. Edited by Imam Nasima, n.d.

Denni Herdiansyah, and Sukiati. “Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan” 4, no. 3 (2023): 310–20.

Dian Sekar Ayu. “Implementasi Kebijakan Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu” 5, no. 1 (2025): 322–30.

Nurhayati Hasan, and La Haji. “Efektifitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto” 3, no. 2 (2018): 70–85.

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) (2001).

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (1990).

———. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014).

Reviana Mutiara Indah, and Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma” 3, no. 4 (2025): 108–20.

Rusyada Basri. Fikih Munakahat 2. IPN Press, Parepare, 2020.

Tri Mei Indrawati, Meirinawati, Eva Hany Fanida, and Trenda Aktiva Oktariyanda. “Kualitas Pelayanan Izin Cerai Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur” 3, no. 6 (2026): 444–53.

Wikipedia. “Analogi (Hukum).” Wikipedia, 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Analogy_%28law%29?utm_source.

Downloads

Published

2026-10-31

How to Cite

Fauzan, Lahaji, & Hamdan Ladiku. (2026). Kekosongan Hukum Izin Perceraian PPPK dan Penggunaan Analogi Hukum oleh PPK: Studi Empiris di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 5(5), 4769–4780. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4370