Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Atas Keamanan Pusat Data Nasional (Studi: Analisis Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024)

Authors

  • Novaranty Zura Dwiputri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4177

Keywords:

Tanggung Jawab Konstitusional, Pusat Data Nasional, Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data, Perlindungan Hukum

Abstract

Perkembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai infrastruktur strategis dalam pengelolaan data publik. Namun, terjadinya gangguan dan kebocoran data pada PDN menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat atas keamanan Pusat Data Nasional serta perlindungan hukum bagi warga negara atas kebocoran data yang dikelola oleh PDN. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konstitusional, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan data pribadi melalui penyediaan regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, penerapan prinsip kehati-hatian (due diligence), serta penyediaan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan. Gangguan dan kebocoran data pada PDN dapat menjadi indikator adanya kelalaian negara apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Perlindungan hukum bagi warga negara dapat ditempuh melalui mekanisme administratif, perdata, pidana, dan pengawasan yudisial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga, peningkatan sistem keamanan siber, serta pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era pemerintahan digital. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2017). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Budi, W. (2020). Perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hadjon, P. M. (2010). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2019). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Mahfud, M. D. (2009). Membangun demokrasi dan negeri hukum. Jakarta: LP3ES.

Ndraha, T. (2002). Kybernologi: Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Ramli, A. M. (2023). Perlindungan data pribadi dalam era digital: Perspektif regulasi dan implementasi. Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2004). Good governance: Tata kelola pemerintahan yang baik. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, D. (2021). Keamanan infrastruktur digital pemerintah: Konsep, tantangan, dan implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hlm. 274.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 98.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, hlm. 278.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, hlm. 52.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 58.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 102.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 61.

Tesis

Lestari, M. (2022). Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat (Tesis, Universitas Indonesia).

Lestari, R. D. (2023). Perlindungan data pribadi oleh instansi pemerintah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi (Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia).

Pratiwi, A. (2022). Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital (Tesis, Universitas Airlangga).

Rahmawati, S. (2021). Peran negara dalam perlindungan data pribadi di era digital (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

Ramadhan, M. R. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia: Tanggung jawab negara menurut UU 27/2022 (Tesis, Universitas Hasanuddin).

Ramadhani, S. (2023). Negligence in public administration dan implikasinya terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

Jurnal

Dewi, S. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dalam era digital. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 119–134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2424

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi tata kelola pemerintahan dan konsep good governance. Jurnal Ilmu Administrasi, 15(2), 85–98. https://doi.org/10.20476/jbb.v15i2.1038

Wibowo, R. A., & Negara, D. H. A. Gugatan Masyarakat Perbuatan Melawan

Hukum oleh Pemerintah dan Pengaruhnya pada Pengambilan Kebijakan. Nasional Kebebasan Sipil 2023, 31.

Siagian, A., Alify, R. F., Siagian, A. W., & Alghazali, M. S. D. (2023). Optimalisasi

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Jurnal Hukum Peratun, 6(1), 35-56.

Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 14(1), 125-139.

Sugita, I. M., & Sudharma, I. M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital. Jurnal Yustitia, 22(01), 78-99.

Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Jurnal Minfo Polgan, 14(1), 604-613.

Henakin, A. S. P., Kantikha, I. M., Helvis, H., Saragih, H., & Elawati, T. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(2), 117-128.

Barus, A. D. P., & Arifin, M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Dalam Perspektif Viktimologi: Studi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Fatih: Journal of Contemporary Research, 3(1), 179-191.

Putri, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). TANGGUNG JAWAB PROSESOR DATA TERHADAP KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024. Indonesian Journal of Legality of Law, 8(1), 29-34.

Darmawan, F., & Arianto, H. (2025). Upaya perlindungan hukum dan tanggung jawab Kemkomdigi terhadap korban kebocoran data pribadi di Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3), 3678-3688.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Downloads

Published

2026-10-31

How to Cite

Novaranty Zura Dwiputri. (2026). Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Atas Keamanan Pusat Data Nasional (Studi: Analisis Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024). SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 5(5), 4999–5014. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4177