Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Authors

  • Raja Zukifli Universitas Riau Kepulauan
  • Rizki Tri Anugrah Bhakti Universitas Riau Kepulauan
  • Indra Sakti Universitas Riau Kepulauan
  • Dwi Afni Maileni Universitas Riau Kepulauan

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3647

Keywords:

Supremasi hukum, Satpol PP, Secara proporsional, Keadilan prosedural

Abstract

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan “dasar hukum” yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abubakar, A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten …. eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/11980/

Agnes, R. (2022). ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG. repository.upiyptk.ac.id. http://repository.upiyptk.ac.id/12017/

Akbar, A. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2014 …. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/9719/

Aziz, M., & Arifin, M. (2025). Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawalan Unjuk Rasa Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. LEGAL DIALOGICA, Query date: 2025-12-12 14:08:43. http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1406

Dasem, N. (2021). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Query date: 2025-12-12 14:08:43. http://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/140

Ferdina, S. (2020). … Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukajadi Oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja …. repository.unilak.ac.id. https://repository.unilak.ac.id/3178/

Huda, N., & SH, M. (2020). Implementasi Peran Satpol PP Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Perbup Banyuwangi No 51 Tahun 2020. dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31282

Mursidi, L. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Provinsi Maluku. eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/7341/

Nugraha, I. (2024). Pengaturan dan Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Penduduk Pendatang di Kabupaten Badung. RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan …, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/318

Nurfauji, A. (2025). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 terhadap penertiban pedagang kaki lima di pinggiran jalan AH. Nasution Kota Bandung. digilib.uinsgd.ac.id. https://digilib.uinsgd.ac.id/117254/

Rinandy, A. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang …. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/8564/

Rishan, S. I. (2020). Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun …. Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31183/15410195-TA-BANGUN%20DWI%20ANJANA.pdf?sequence=1

Soetarto, S., Ginting, M., & ... (2022). Peran Dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Dalam Pembinaan Dan Pencegahan Pelajar Yang Terjaring Operasi Kasih Sayang. Jurnal …, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/governanceopinion/article/view/1272

Sofwan, S., & Basniwati, A. (2023). Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah:(Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Jurnal Kompilasi Hukum, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/137

Subagiarta, I. (2020). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung. Jurnal Konstruksi Hukum, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2540

Sulastri, F. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas …. repository.uma.ac.id. https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19264

TOMY, W. (2024). … NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung …. Query date: 2025-12-12 14:08:43.

Downloads

Published

2026-10-30

How to Cite

Zukifli, R., Bhakti, R. T. A., Sakti, I., & Maileni, D. A. (2026). Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja . SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 5(5), 4041–4049. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3647